NASI
TUMPENG: Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi bersama Wakapoldasu dan jajaran, foto bersama sambil memajang nasi tumpeng dalam kegiatan HUT Korps Brimob ke-75 yang digelar secara virtual, Sabtu(14/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menghadiri upacara HUT Korps Brimob ke-75 secara virtual. Acara ini digelar dengan sederhana, di Aula Pesat Gatra Mako Sat Brimob Polda Sumut Jl KH Wahid Hasyim Medan, Sabtu (14/11).
NASI
TUMPENG: Kapoldasu Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi bersama Wakapoldasu dan jajaran, foto bersama sambil memajang nasi tumpeng dalam kegiatan HUT Korps Brimob ke-75 yang digelar secara virtual, Sabtu(14/11).
Turut hadir Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi Irwasda Polda Sumut, PJU Polda Sumut serta seluruh personel Sat Brimob Polda Sumut. Upacara yang dipimpin langsung oleh, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis secara virtual dan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
Upacara ini merupakan kegiatan rutin tahunan dalam memperingati HUT Korps Elite Bhayangkara Brimob Polri yang menjadi kebanggaan institusi Polri khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memelihara Kamtibmas di wilayah Sumut.
Adapun rangkaian kegiatan upacara, yakni Kapolri siap di posisi upacara, membacakan testimoni dari Presiden RI, menyanyikan lagu Mars Brimob, mengheningkan Cipta, pengucap Tri Brata, amanat Kapolri, Andhika Bhayangkari, pembacaan surat Keputusan Dankor Brimob, tanda warga Kehormatan dari Dankor Brimob serta interaksi Kapolri dengan Brimob dalam dan luar Negeri.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Idham dengan rasa bangga mengucapkan selamat HUT Brimob Polri dan terima kasih atas pengabdian personel Brimob Polri yang selama ini telah diberikan dan tetap terus ditingkatkan.
“Dengan momentum ini, mari kita mendoakan kepada personel Brimob Polri yang telah gugur saat melaksanakan tugas, semoga arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa dan ditempatkan disisi yang terbaik,” ujarnya.
Dikatakannya, Korps Brimob lahir sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini, Korps Brimob Polri diakui kesetiaannya dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui berbagai penugasan, pasukan Brimob Polri telah menunjukan eksistesinya di setiap pelaksanaan tugas.
“Saya sebagai Kapolri memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel Brimob Polri yang telah sigap dalam penugasan, khususnya dalam hal pencegahan pandemi Covid-19, dengan kegiatan penyemprotan cairan desinfektan hingga sampai saat ini dan tetap mematuhi Protokol Kesehatan,” katanya.
Beberapa penekanan Idham, di antaranya untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan serta niatkan keikhlasan di setiap tugas, tingkatkan kebanggaan sebagai anggota Brimob Polri, perkuat sinergitas kepada TNI, terus belajar dan berlatih, jadilah teladan bagi keluarga, rekan dan masyarakat dalam menerapkan Protokol Kesehatan, terapkan pola hidup sehat serta tetap memegang teguh panji-panji Tri Brata, Brimob untuk indonesia.
Usai upacara HUT korps Brimob ke-75, dilanjutkan dengan acara kegiatan Syukuran HUT Brimob dan pemotongan tumpeng. (mag-1/ila)
BERI MAKAN IKAN:
Dandim 0208/AS, Letkol Inf Sri Marantika Beruh memberi makan ikan lele yang ada di belakang Makodim, Minggu (15/11).
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Dampak pandemi Covid-19 sangat dirasakan semua lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia, termasuk di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pendapatannya dan tidak memiliki cara untuk menghidupi dirinya.
BERI MAKAN IKAN:
Dandim 0208/AS, Letkol Inf Sri Marantika Beruh memberi makan ikan lele yang ada di belakang Makodim, Minggu (15/11).
Ketidakjelasan kapan masa pandemi akan berakhir, tentunya berpotensi mengganggu ketersediaan, stabilitas, dan akses pangan serta perekonomian. Oleh karena itu menjaga ketahanan pangan di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia.
“Selain berdampak pada kesehatan, pandemi Covid 19 ini juga berdampak pada ketahanan pangan masyarakat, khususnya mengganggu upaya kita untuk menangani ketahanan pangan,” kata Komandan Kodim 0208/AS, Letkol Inf Sri Marantika Beruh, Ssos, kepada wartawan, Minggu (15/11).
Untuk itu, Dandim Sri Marantika Beruh mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur, untuk dioptimalkan sebagai ajang penambahan perekonomian rumah tangga. Dan untuk suatu lembaga tertentu, juga bisa menambah pemasukan atau pendapatan.
“Kodim 0208/AS saat ini sudah membuat kolam ikan lele di areal belakang Makodim ini. Tujuan pembuatan kolam ikan lele ini, selain untuk mengisi waktu luang, ikannya juga bisa menambah pendapatan, dijual kepada pembeli,” sebut Letkol Inf Sri Marantika Beruh.
Menurutnya, kegiatan yang dilakukan Kodim 0208/Asahan dalam hal ketahanan pangan ini sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19. “Kegiatan ini juga sebagai apresiasi atas kepedulian Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwansyah ke masyarakat. Serta membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19,” ujarnya.
Disebutnya, Pangdam I/BB memberikan perintah secara tidak langsung ke jajarannya untuk membantu pemerintah dalam mengatasi kesulitan perekonomian masyarakat. “Maka oleh Pangdam I/BB membuat Lomba Karya Jurnalis (LKJ) Penanganan Covid 19, bertujuan agar seluruh Komando Distrik Militer (Kodim) di bawah Kodam I/BB, agar berpikir untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai upaya memacu semangat satuan jajaran dan masyarakat untuk tetap berinovasi dalam meningkatkan perekonomian di masa pandemi Covid 19 dan akibat yang ditimbulkan, Kodim 0208/AS saat ini memanfaatkan lahan tidur di halaman belakang untuk beternak ikan lele. “Hal ini dapat dicontoh dan diterapkan masyarakat di halaman rumah mereka. Setidaknya, lahan tersebut bisa mengurangi beban ekonomi keluarga di masa pandemi,” tandasnya. (rel)
PADANG, SUMUTPOS.CO – Setelah resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo secara virtual, satu demi satu cabang perlombaan pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) XXVIII di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), mulai dipertandingkan. Dari 13 cabang yang diikuti, ada beberapa cabang yang diyakini mampu memberikan hasil yang terbaik bagi Kafilah Sumatera Utara (Sumut), dengan target posisi tiga besar.
PEMBUKAAN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumut, Nawal Edy Rahmayadi, menghadiri pembukaan MTQN XXVIII di Padang, Sumbar di Stadion Utama Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar, Sabtu (14/11/2020) malam. MTQ ini resmi dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, secara virtual dan dihadiri langsung Menteri Agama RI, Fachrul Razi. Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut/Veri Ardian .
“Penyiaran Alquran tidak boleh ditargetkan. Kita sudah berupaya sekuat tenaga, persiapan yang matang sudah dilakukan, tinggal lakukan yang terbaik.
Namun di beberapa cabang memang kita punya beberapa kafilah yang sudah punya prestasi dan mungkin bisa meraih emas pada MTQN kali ini,” ujar Ketua II LPTQ Sumut, Palit Muda Harahap, saat ditemui di Pemondokan Kafilah Sumut, Hotel Ibis Padang, Jalan Taman Siswa Kota Padang, Minggu (15/11).
Cabang perlombaan yang saat ini bisa diandalkan antara lain, hafalan 10 juz putra dan hafalan 20 juz putra. “As’ad Saifullah saat ini menjadi peserta hafalan Alquran 10 Juz Putra MTQN XXVII mewakili Sumut dan Rizki Maulana menjadi peserta hafalan Alquran 20 Juz Putra. Jadi mereka ini sudah pernah menjadi juara internasional Asia Pasifik tahun 2019, As’ad Juara II cabang hafalan 10 juz, dan Rizki menjadi juara satu cabang hafalan 20 juz,” ujarnya.
Palit menambahkan, Tilawah Remaja Putra-Putri juga berpeluang menjadi juara. Sumut mengandalkan Ahmad Khairi Novandra dan Sri Wahyuningsih yang menjadi juara ‘Indonesia Mengaji’ pada program salahsatu stasiun televisi nasional, mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia ke MTQ Internasional.
“Andra dan Sri adalah juara satu di Program Indonesia Mengaji, dan Sri itu sudah menjadi juara II pada saat pelaksanaan MTQ Nasional tahun 2018 lalu. Mudah-mudahan mereka kembali sukses pada pergelaran MTQ Nasional kali ini,” terang Palit.
Disampaikan juga, persiapan matang sudah dilakukan mulai dari MTQ Provinsi Sumut yang dilaksanakan di Kota Tebingtinggi. “Sudah kita upayakan untuk mencari perwakilan yang terbaik. Hampir 50% tilawah kita orang baru, selebihnya adalah orang lama yang sudah pernah mengikuti MTQ Nasional,” tambahnya.
Terakhir, Palit pun memohon doa dari segenap warga Sumut agar kafilah Sumut diberikan hasil yang terbaik. “Kepada kafilah lakukan saja yang terbaik. Minimal dapat dipertahankan untuk posisi tiga besar. Sebab kita sudah masuk tiga besar di MTQ Nasional 2018 di Sumut, dan juga tiga besar STQ Nasional ke-25 di Pontianak. Kita doakan bersama mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi,” harap Palit.
Kafilah Sumut yang mengikuti perlombaan Cabang Tilawah Remaja di MTQ kali ini, Ahmad Khairi Novandra, mengaku perlu perjuangan keras dan persiapan yang matang untuk mewujudkan apa yang diharapkan.
“Alhamdulliah, bila saya diberikan kepercayaan lebih untuk memberikan yang terbaik pada MTQN kali ini. Tapi itu pun saya tak mau terlalu jumawa, karena untuk menjadi yang terbaik harus didukung dengan kerja keras dan latihan keras,” ujarnya, saat diwawancarai lewat telepon.
Andra pun mengharapkan dukungan penuh dari warga Sumut, agar dia dan yang lainnya bisa memberikan hasil maksimal. “Pelatihan yang sudah lama dilaksanakan akan menjadi bekal terbaik untuk kafilah. Saat ini yang kami harapkan adalah doa dan dukungan dari warga Sumut, yang akan menguatkan kami untuk berjuang mengharumkan tanah kelahiran kami,” tambahnya.
Lahirkan Generasi Pecinta Alquran
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sumut, Nawal Edy Rahmayadi, ikut menghadiri MTQN XXVIII, Sabtu (14/11) malam, di Stadion Utama Sumatera Barat (Sumbar), Sikabu, Padang Pariaman.
“Semoga acara ini tidak hanya menjadi sekedar event, melainkan harus menjadi pendorong semangat untuk membentuk generasi yang cinta Alquran,” harap Edy Rahmayadi.
Terkait pandemi Covid-19, Edy pun memuji penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan pembukaan MTQ, di mana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tidak menyarankan warganya untuk menyaksikan acara pembukaan secara langsung dan dianjurkan untuk menonton secara virtual.
“MTQN XXVIII kali ini berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Saya kagum dengan penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan Pemprov Sumbar. Acara dibuat singkat dan padat. Untuk menghindari kerumunan warganya pun dianjurkan untuk menyaksikan pembukaan secara virtual,” tambah Gubernur.
Selain Gubernur Edy Rahmayadi, juga hadir pada malam pembukaan tersebut, Menteri Agama RI Fachrul Rozi, Gubernur Sumbar Iwan Prayitno, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman, Gubernur Maluku Murad Ismail dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo yang membuka MTQ secara virtual, juga mengharapkan penyelenggaraan MTQ tersebut merupakan wujud keinginan kuat untuk membumikan ajaran Alquran, serta menegakkan syiar Islam untuk memperkokoh nilai-nilai agama dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berbangsa.
“Alquran merupakan sumber petunjuk dan pedoman hidup yang aktual sepanjang masa, berisi nilai-nilai luhur universal yang sejalan dengan fitrah manusia yang hanif. Alquran mengajak semua manusia untuk bekerja sama dalam ketaqwaan dalam kebaikan,” ujarnya.
Menteri Agama Fachrul Rozi mengatakan, tindak lanjut dari MTQ Nasional ini, pemenang akan diikutsertakan pada ajang MTQ Internasional. “Ada sebanyak 15 negara yang sudah mengundang Indonesia untuk mengikuti ajang MTQ Internasional dan tidak sedikit pula qori dan qoriah kita yang telah berprestasi,” terangnya.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam laporannya selaku Ketua Umum Panitia MTQ mengatakan bahwa MTQ kali ini merupakan MTQ yang kedua bagi Provinsi Sumbar menjadi tuan rumah, setelah terakhir dilaksanakan pada 37 tahun silam, tepatnya pada tahun 1983.
Acara pembukaan pun ditutup dengan parade pawai kafilah dari masing-masing provinsi, yang dibatasi hanya 10 orang peserta dari tiap provinsi. Pada pembukaan tersebut juga ditampilkan pertunjukan kesenian yang berjudul ‘Syahadat Mengangkat Harkat’. Di antara penampilan itu, disajikan cerita turunnya salah satu surah dalam Alquran dan sejarah masuknya Islam di Minangkabau di Bukit Marapalam. (rel/prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tren penambahan angka kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) masih terus terjadi. Hingga Minggu (15/11) sore, penambahan kasus baru positif sebanyak 85 orang. Penambahan paling banyak dari Kota Medan 35 orang dan Gunungsitoli 15 orang.
“Secara keseluruhan di Sumut, kasus baru positif bertambah 85 orang. Paling banyak disumbang dari Medan 35 orang dan Gunungsitoli 15. Sedangkan sisanya dari Simalungun 9 orang, Tebingtinggi dan Deliserdang 5 orang, Karo 3 orang, Toba dan Batubara 2 orang. Kemudian Siantar, Sibolga, Sidimpuan, Langkat, Tapteng, Madina, Sergai, Labura, dan Labusel, masing-masing 1 orang,” ungkap Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah.
Dengan penambahan 85 orang, sambung Aris, kini akumulasi kasus positif menjadi 14.293. Dari jumlah tersebut, Kota Medan masih tertinggi dengan total sementara 7.206 kasus. Disusul Deliserdang 1.756 kasus, Simalungun 452 kasus, Siantar 390 kasus, dan Binjai 304 kasus.
Sedangkan kabupaten/kota terendah akumulasi kasus positif, yaitu Nias 7 kasus, Nias Utara 9 kasus, Nias Barat 16 kasus, Pakpak Bharat 23 kasus, dan Humbahas 33 kasus.
“Meski kasus baru positif Covid-19 terus bertambah, angka kesembuhan juga meningkat yang bertambah 65 kasus. Saat ini, total sementara angka kesembuhan menjadi 11.698 kasus. Paling banyak Medan 6.202 kasus, Deliserdang 1.431 kasus, Simalungun 379 kasus, Siantar 331 kasus, dan Binjai 238 kasus,” papar Aris.
Ia menambahkan, untuk kasus suspek bertambah 2 orang sehingga jumlahnya menjadi 685 orang. Sedangkan kasus meninggal dunia karena Covid-19 tidak ada penambahan, sehingga jumlahnya tetap 578 orang.
Menurut Aris, pandemi Covid-19 di Sumut masih terus terjadi. Untuk itu masyarakat diminta konsisten dalam memutus rantai penularan corona, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tetap menerapkan perilaku 3M yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan. Selain itu, tingkatkan imunitas tubuh dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi serta konsumsi vitamin.
“Masyarakat diharapkan menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian dari kebutuhan hidup. Dengan menerapkan protokol kesehatan, berarti kita telah menjaga diri kita dan keluarga kita dari virus corona,” imbuhnya.
Biaya Ditanggung Negara
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Delia Pratiwi br Sitepu, menggelar sosialisasi protokol pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka pencegahan Covid-19, kepada 200-an masyarakat di Jambur Rudang Mayang, Sei Bingai, Langkat, akhir pekan lalu.
“Belakangan ini, saya sering mendapat informasi bahwa sistem rujukan seringkali dianggap sebagai faktor yang menghambat pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang sesuai kebutuhan. Tak sedikit waktu yang dibutuhkan dalam proses rujukan. Buntutnya, terjadi peningkatan biaya kesehatan namun pelayanan kesehatan tidak sesuai. Selain itu, pasien berkumpul pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang akhirnya menurunkan kepuasan pasien,” kata anggota Komisi IX DPR RI ini, Minggu (15/11).
Menurut mengakui, pelayanan rujukan kesehatan berjenjang mengalami sejumlah hambatan, seperti faktor geografis, jarak, transportasi dan keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah.
“DPR RI saat ini sedang melakukan penataan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Ke depannya, dirancang agar diarahkan melalui regionalisasi rujukan secara berjenjang, dan juga menggunakan sistem rujukan berbasis kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan,” urai putri sulung Bupati Langkat periode 2009-2019, H Ngogesa Sitepu yang mewakili Daerah Pemilihan Sumut 3 ini.
Untuk itu, Delia menyosialisasikan Program Germas. Yakni sebuah gerakan yang bertujuan memasyarakatkan masyarakat dengan budaya hidup sehat, dan meninggalkan kebiasaan atau perilaku yang kurang sehat.
“Fokus kami terkait rujukan untuk pasien Covid-19. Negara hadir dalam hal ini, baik itu peserta dari program BPJS maupun pasien umum. Jaga iman, jaga aman dan jaga imun,” kata Delia didampingi perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Sumut.
Ia menegaskan, petugas rumah sakit atau pemerintah tidak boleh memungut biaya dari pasieen Covid-19. “Para pasien harus mendapatkan pelayanan dari rumah sakit secara gratis. Biaya untuk pasien Covid-19 ditanggung oleh negara,” sambung Delia. Hal tersebut berlaku di seluruh rumah sakit di Indonesia, baik milik pemerintah maupun swasta.
“Ketentuan pembiayaan pengobatan dan perawatan untuk pasien Covid-19 ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Rakyat berhak tahu, bahwa negara membayar biaya untuk penyembuhan pasien Covid-19. Saya berharap, tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan saat mau melakukan rujukan kesehatan,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Delia menyerahkan perangkat cuci tangan untuk masyarakat.
Kades Emplasmen Kwala Bingai, Christian yang menerima secara simbolis bantuan tersebut. Di akhir sosialisasi, Delia juga memberikan cinderamata yang berisi handsanitizer, madu, kacang hijau dan sabun cuci tangan kepada masyarakat yang ikut pada kesempatan tersebut. (ris/ted)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Gelombang kedua Covid-19 menerpa banyak negara. Prancis memberlakukan jam malam pada Oktober lalu demi menekan angka penularan Covid-19 yang kembali melesat pesat. Tak cuma Prancis, Belgia juga memberlakukan jam malam nasional karena terjadi lonjakan kasus Covid-19.
Selain dua negara itu, gelombang kedua Covid-19 muncul di Swiss dan Italia yang mulai terasa sejak Oktober lalu.
Melihat kondisi di luar negeri, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti jajaran menterinya untuk mewaspadai munculnya gelombang kedua Covid-19. Jokowi meminta para menteri untuk berwaspada agar kejadian tersebut tak terjadi di Indonesia.
“Saya ingin menekankan sekali lagi, hati-hati karena di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali,” kata Jokowi.
“Jadi, jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita,” kata Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna dari Istana Negara Jakarta, awal November 2020.
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga kembali mengingatkan agar masyarakat Indonesia waspada terhadap fenomena gelombang kedua dari berbagai negara di banyak belahan dunia.
“Di banyak belahan dunia saat ini, kasus Covid-19 menurun, dan di saat bersamaan, ada yang mengalami lonjakan bahkan muncul fenomena second wave (gelombang kedua),” kata Juru Bicara dan Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers pada Kamis, 12 November 2020.
Gelombang kedua adalah suatu kondisi ketika ada tren kenaikan kasus konfirmasi positif yang kembali memuncak setelah sebelumnya sempat melandai.
“Di negara lain pernah tinggi, terus turun terus merendah. Lalu, tiba-tiba loncat lagi (jumlah kasus meningkat), loncatnya cepat,” kata Wiku menjelaskan mengenai arti gelombang kedua.
Menurut Wiku, ada beberapa faktor yang membuat terjadi gelombang kedua Covid-19 di beberapa negara. Mulai dari kendornya perilaku menjalankan protokol kesehatan hingga kasus impor.
“Kita lihat itu pasti ada trigger-nya, apa? Dugaan saya prilaku masyarakat tak terkendali dalam menjalankan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan). Lalu, ada imported case yang menular cepat, yang mau direm susah,” kata Wiku.
Wiku mengingatkan bahaya Covid-19 tanpa gejala dalam fenomena second wave yang tengah melanda dunia.
Wiku menjelaskan tiga penelitian, yaitu dari Kronbichler et al pada 506 pasien dari 36 studi (2020), He et al pada 50 pasien dari 114 studi (2020), dan Yu et al pada 79 pasien dari 3 Rumah Sakit di Wuhan China tahun 2020. Ketiga penelitian itu menyatakan, kebanyakan penderita Covid-19 yang tidak bergejala adalah populasi berusia muda dan berpotensi menularkan orang-orang sekitarnya.
“Hal ini fenomenanya juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil riset itu, apabila seseorang terlihat sehat, bukan berarti mereka terbebas atau tidak berada dalam kondisi sakit,” tambahnya.
Wiku mengingatkan, menurut World Health Organization (WHO), gejala Covid-19 akan muncul atau dapat dirasakan setelah 5 atau 6 hari dari terpapar virus Covid-19. Atau juga, paling lama dapat dirasakan setelah 14 hari, bahkan terkadang tidak tampak sakit. Pada umumnya, ada dua istilah untuk membedakan pasien Covid-19.
Pertama, ialah asimtomatik yang berarti dapat menularkan tanpa menunjukkan gejala apa pun. Kedua, presimptomatik yang berarti orang yang masih dalam tahap pengembangan gejala atau berada dalam masa inkubasi.
Terlebih, masyarakat di berbagai belahan dunia saat ini tengah mengalami fenomena second wave atau lonjakan kedua. Tren ini menunjukkan kenaikan kasus Covid-19 kembali memuncak setelah mengalami kurva penambahan kasus yang melandai.
“Lonjakan kasus merefleksikan kenaikan kasus aktif atau orang yang sakit, baik yang tengah menjalani isolasi atau dirawat akibat Covid-19,” ujarnya.
Untuk itu, Wiku pun mengimbau masyarakat tidak lengah karena pandemi Covid-19 masih berlangsung dan mengajak untuk terus menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan. Sebab, efektivitas penekanan risiko penularan akan lebih maksimal dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
“Saya apresiasi seluruh elemen, baik tenaga kesehatan, komunitas, pemerintah dan masyarakat karena kerjasamanya bisa bertahan di masa pandemi Covid-19 sampai sekarang,” jelasnya.
Teori lain tentang kemungkinan beberapa negara Eropa alami gelombang kedua, salahsatu faktornya adalah kelelahan menghadapi gelombang pertama Covid-19 seperti disampaikan Direktur Penyakit Menular WHO Regional Asia Tenggara, Profesor Tjandra Yoga Aditama.
“Kelelahan menanggulangi gelombang pertama, sehingga protokol kesehatan tidak dilanjutkan atau tidak seketat di gelombang pertama,” kata Tjandra dihubungi Jumat (13/11). (kps)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memastikan vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat aman, efektif, dan halal. Saat ini berbagai jenis vaksin dari luar negeri dan vaksin yang dikembangkan di Indonesia masih diteliti BPOM. Namun karena efektivitas vaksin Covid-19 ini tebatas –antara 6 bulan sampai 2 tahun-, Satgas menilai vaksin terbaik tetap 3M.
“KITA AKAN memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan di Indonesia atas kerja sama internasional atau pengembangan dalam negeri, itu aman dan efektif. Tentunya karena kita adalah negara Muslim.
vaksin-vaksin tersebut juga harus halal,” kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, seperti dikutip dari situs resmi Satgas COVID-19, Minggu (15/11).
Wiku mengatakan, pemerintah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendampingi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk meneliti vaksin Covid-19 yang akan dipakai.
“Pada saat ini MUI bersama dengan Badan POM dan kementerian lembaga lainnya juga sudah me-review beberapa kandidat vaksin tentang aspek kehalalannya. Tentunya nanti akan berkembang juga dengan produk-produk lainnya yang akan diakses oleh pemerintah Indonesia,” kata dia.
Wiku menegaskan, vaksin Covid-19 dibuat dengan berlandaskan pada prinsip utama yakni aman dan efektif. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar menunggu. Karena pembuatan vaksin membutuhkan waktu. Mulai untuk pengujian klinis hingga tahap persetujuan. Tujuannya yakni untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang akan menerima vaksin.
Saat ini, ujarnya, virus Sars-Cov2 sedang diteliti oleh para ilmuwan. Para ilmuwan juga menemukan strain virus yang baru dan belum diteliti sebelumnya. Oleh karena itu, vaksin akan tergantung karakteristik virus.
“Prinsip utama produksi vaksin sesuai arahan Presiden Joko Widodo, di antaranya memastikan pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul aman dan efektif melalui dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah berdasarkan data sains dan standar kesehatan,” ungkap Wiku.
Wiku menambahkan, pengembangan vaksin harus melalui beberapa tahap. Pertama-tama dimulai dari tahapan eksplorasi, tahapan preklinis, pengembangan klinis fase 1 yang diujicobakan kepada sekelompok kecil orang.
Pengembangan klinis fase 2 diujicobakan pada karakteristik masyarakat tertentu seperti umur dan kondisi kesehatan sesuai sasaran vaksin. Pengembangan klinis fase 3 diujicobakan kepada orang dengan jumlah banyak demi menjamin efektivitas dan keamanan.
Setelah selesai uji klinis fase 3, tahapan selanjutnya yakni review dan proses persetujuan. Kemudian, tahapan dilanjutkan dengan manufaktur atau produksi secara massal. Terakhir, barulah kontrol kualitas atau evaluasi.
Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (POM) sebagai regulator obat nasional memiliki kewenangan dan akan mengawal produksi obat maupun vaksin baik di dalam negeri dan dari luar negeri.
“Di masa kedaruratan kesehatan masyarakat seperti saat ini, peran Badan POM sangat strategis untuk menjaga serta mengakselerasi proses pengembangan vaksin sampai pada tahap evaluasi, registrasi dan pengawasan dengan tetap mengawasi bermutu, aman dan efektif,” ujar Wiku.(
Ke depannya, ujar Wiku, pemerintah akan membuat dua skema vaksinasi bersubsidi dan mandiri.
Pemerintah akan mempersiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri, sehingga harga terjangkau dan dapat diakses masyarakat secara luas.
Selain itu, pemerintah juga akan mempersiapkan lini masa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah. Lalu, melakukan pelatihan dan simulasi kepada tenaga kesehatan, tenaga keamanan dan relawan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi.
“Kami imbau kepada masyarakat, di samping vaksin, adaptasi perilaku bersih dan sehat seperti menerapkan protokol kesehatan yang diikuti olahraga yang cukup, makan makanan bergizi secara seimbang, serta tidak lupa menjaga kesehatan mental dengan meminimalisir sumber stres dengan cara beribadah,” ujarnya.
Prokes 3 M Tetap Terbaik
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan pesan bahwa Covid-19 adalah wabah yang berbahaya dan telah merenggut korban jiwa. “Di Tanah Air sendiri telah lebih dari 15.000 orang wafat termasuk para tenaga kesehatan khususnya dokter,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ia meminta kerja sama dari seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. “Kita semuanya harus saling bahu membahu, saling membantu dalam mengendalikan Covid-19 ini,” katanya.
Namun vaksin Covid-19 memiliki jangka waktu terbatas untuk menciptakan sistem imun di tubuh seseorang. Masa berlaku efektivitas vaksin saat ini diperkirakan hanya bertahan 6 bulan hingga 2 tahun. Menyadari hal ini, protokol kesehatan 3M perlu untuk terus menjadi kebiasaan baru di tengah masyarakat.
Karena itu, kata Doni Monardo, vaksin yang paling penting itu adalah patuh pada protokol kesehatan yakni mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak.
Berdasarkan pemberitaan media, diketahui ada 10 kandidat vaksin Covid-19 di dunia: vaksin dari Pfizer, vaksin Universitas Oxford, Sinovac, Sinopharm (Wuhan Institute & Beijing Institute), Moderna, Gameleya Research Institute, CanSino Biologics, Janssen Pharma, BioNtech, & Novavax. Kandidat paling menjanjikan dikabarkan vaksin Pfizer, diklaim 90% efektif.
Adapun Kemenkeu mencadangkan anggaran Rp 34,32 triliun untuk pengadaan vaksin, terdiri dari Rp 5 triliun untuk tahun ini dan Rp 29,23 triliun untuk pengadaan pada 2021.
Rencana vaksinasi akan dilakukan pada akhir November 2020, dengan syarat vaksin sudah tersedia dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelesaikan pemeriksaan keamanan dan kehalalan vaksin. Pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi tahap pertama untuk 9,1 juta orang.
Senada, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Laura Navika Yamani, meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan meski vaksin nanti sudah disebarluaskan. Ia mengatakan, uji keampuhan vaksin tidak bisa diukur dalam waktu singkat.
“Hasil dari vaksin atau kekebalan ini akan bisa dirasakan setelah 2 tahun atau 4 tahun ke depan. Kita membuktikan keampuhan vaksin atau kekebalan yang ditimbulkan dari vaksin … tidak bisa diukur dalam waktu singkat,” kata Laura, Minggu (15/11).
Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat tidak abai dengan kondisi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari 8 bulan di Indonesia.
Dia berharap semua pihak bisa melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan cara menerapkan protokol kesehatan. “Sebisa mungkin menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang rawan timbul kerumunan,” ucapnya.
Jadwal Vaksinasi Belum Berubah
Terkait rencana vaksinasi atau imunisasi Covid-19 di Sumatera Utara, Kepala Dinkes (Kadinkes) Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, mengatakan sejauh ini jadwalnya masih tetap akhir November ini. Pemerintah Pusat melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes belum mengeluarkan pemberitahuan soal perubahan jadwal.
“Jadwalnya masih November ini, tapi belum tahu kapan. Sejauh ini belum ada pemberitahuan jadwalnya berubah,” ujar Alwi dihubungi wartawan, akhir pekan lalu.
Karena itu, kata Alwi, pihaknya tengah melakukan rangkaian pelatihan terhadap para tenaga kesehatan yang bertugas dalam mengaplikasikan vaksinasi nanti. Saat ini, sudah mau memasuki pelatihan angkatan kedua dan untuk semua kabupaten/kota. “Kapan vaksinnya akan masuk, kita juga belum tahu dan masih kita tunggu,” ujarnya lagi.
Pun begitu, Alwi menyebutkan, pihaknya tetap bersiap-siap sesuai petunjuk dari Pemerintah Pusat. Kemudian melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan vaksin kepada masyarakat. “Yang jelas vaksin ini memang sudah direncanakan pemerintah, dan pemerintah tentu tidak mungkin mencelakakan rakyatnya. Jadi kalau ada berita-berita miring soal vaksin itu, rasanya tidak masuk di akal dan enggak perlu terlalu didengarkan. Carilah informasi yang benar,” sebutnya.
Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat yang mendapat vaksin nantinya supaya bisa diterima dengan baik. Masyarakat tidak usah khawatir apalagi sampai berpikiran pemerintah akan zholim kepada rakyatnya dan tidak mungkin mencelakakan rakyatnya. “Kalau misalnya ada orang yang berbeda pandangan politik, itu memang ada kepentingannya. Tapi, ini (pemerintah) dengan rakyat sendiri apa kepentingannya? Justru harus menjadi tanggung jawab pemerintah,” tandasnya.
Sebelumnya, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut yang juga Sekretaris Dinkes Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, imunisasi Covid-19 nantinya akan diberikan kepada kelompok rentan, mulai usia 18-59 tahun terutama terdiri dari para tenaga kesehatan (nakes), asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Kelompok prioritas lain yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan kebijakan operasional imunisasi Covid-19, diberikan kepada petugas pelayanan publik, yakni petugas yang berhadapan langsung dengan masyarkat, seperti TNI-Polri, petugas bandara, petugas stasiun kereta api, petugas pelabuhan, pemadam kebakaran, petugas PLN dan PAM yang bertugas di lapangan.
“Kemudian, untuk kelompok risiko tinggi lainnya, yaitu kelompok pekerja yang merupakan kelompok usia produktif dan berkontrobusi pada sektor perekonomian dan pendidikan, serta penduduk yang tinggal di tempat berisiko seperti kawasan padat penduduk. Lalu, para kontak erat Covid-19, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi. Berikutnya, administrator pemerintahan dalam bidang pelayanan publik,” ujar Aris.
Untuk estimasi sasaran imunisasi Covid-19 di Sumut berjumlah 8.232.718 jiwa. Jumlah ini terdiri dari tenaga kesehatan dan petugas pendukung lainnya yang bekerja di Fasyankes, yakni sipil 31.634 orang, TNI 582 orang, dan Polri 448 orang.
Selanjutnya, petugas pelayanan publik terdiri dari Satpol PP 7.335 orang, TNI 19.631 orang, Polri 19.598 orang, dan lainnya 775.704 orang. Beirkutnya, anggota BPJS PBI 4.951.731 orang, serta masyarkat dan pelaku ekonomi lainnya sebanyak 2.426.054 orang. (cnn/kps/mea/ris)
Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, Marisi Sianturi.
DAIRI, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) ke Gubernur Sumatera Utara tahun 2021 sebesar Rp2.504.195. Jumlah tersebut sama seperti UMK tahun 2020, karena di masa pandemi Covid-19 perekonomian Indonesia merosot tajam.
Kepala Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu Dairi, Marisi Sianturi, Minggu (15/11) mengatakan, usulan dewan pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, serikat pekerja, gabungan pengusaha dan akademisi UMK Dairi sebesar Rp2.504.195.
“Usulan itu disepakati saat rapat bersama yang dilaksanakan pada Senin (9/11) lalu. Dalam pertemuan atau rapat telah disepakati UMK tahun 2021 masih mengikuti tahun sebelumnya. Harapan dan usulan disampaikan gabungan pengusaha karena kondisi pandemi saat ini,” ujarnya.
Marisi mengatakan, saat ini dunia usaha sedang lesu sehingga perlu perhatian semua pihak salahsatunya serikat pekerja, untuk mengerti keadaan.
Marisi mengatakan, rekomendasi hasil kesepakatan ataupun usulan untuk penetapan UMK tahun 2021 telah ditandatangani Bupati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu.
“Rencana, besok (Senin, 16/11) rekomendasi akan kita kirim kr Kantor Gubernur,” ucap Marisi.
Berdasarkan data analisis hasil survei dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan.
Seperti diketahui, UMP 2021 diminta untuk tidak naik dengan landasan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. (rud/ram)
TANDA TANGAN: Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dan Ketua DPRD Langkat Surialam, menandatangani nota kesepakatan KUA PPAS APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kecamatan Stabat, Selasa (10/11).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO-Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin bersama Ketua DPRD Langkat Surialam, menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 di ruang Rapat Paripurna DPRD Langkat, Kecamatan Stabat, Selasa (10/11).
Penandatanganan juga ikut dilakukan para Wakil Ketua DPRD Langkat Ralin Sinulingga, Antoni Ginting, dan Donny Setha. Serta disaksikan segenap Anggota DPRD Langkat, Plh Sekdakab Langkat Musti Sitepu, unsur Forkopimda Langkat, para pejabat Pemkab Langkat, dan tamu undangan lainnya.
Jubir Badan Anggaran DPRD Langkat, Azmaliah melaporkan sesuai dengan surat keterangan Bupati Langkat No 900-1597/BPKAD/2020 tertanggal 21 September 2020, tentang penyampaian KUA PPAS Rancangan APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021. Pembahasan KUA PPAS Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021 ini dilakukan di Badan Anggaran DPRD Langkat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 9 November lalu.
KUA PPAS R APBD Kabupaten Langkat 2021 ditargetkan sebesar Rp1.821.274.173.308. Terdiri dari Pendapatan Aslis Daerah (PAD) sebesar Rp167.120.835.030, Pendapatan Transfer Rp1.542.645.938.278, dan lain-Lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp111.507.400.000.
Untuk, kesepakatan belanja daerah dalam KUA PPAS R APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 sebanyak Rp1.821.274.173.308. Adapun rincian belanja daerah tersebut, yakni belanja operasional Rp1.351.991.457.956, belanja modal Rp117.956.572.571, belanja tidak terduga Rp8.298.855.746, dan belanja transfer berjumlah Rp343.027.287.035.
Rencana dalam pidatonya, menyampaikan, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena menggunakan aplikasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Karena itu, Pemkab Langkat telah menyusun KUA PPAS Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 dan telah disampaikan kepada DPRD Langkat, serta dibahas pada Badan Anggaran DPRD Langkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yakni berpedoman pada Surat Mendagri No 903/3746/SJ tertanggal 26 Juni 2020, yang penyusunan tersebut mengacu kepada PP No 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Presiden No 33 Tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional.
Serta Permendagri No 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Permendagri No 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan serta Keuangan Daerah, dan Permendagri No 64 Tahun 2020, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.
Sementara itu, Ketua DPRD Langkat, Surialam menjelaskan, telah dilaksanakannya penandatanganan nota kesepatakan KUA PPAS P APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 ini, oleh Bupati dan DPRD Langkat, menjadi acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah, serta penyusunan R APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021.
Menurutnya, nota kesepakatan ini merupakan titik temu siklus perencanaan dengan siklus penganggaran. Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Langkat, merupakan bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan Kabupaten Langkat yang lebih maju. “Saya berharap, seluruh pemangku kepentingan dapat secara proaktif dan responsif mengikuti tahapan berikutnya, hingga disahkannya Perda dimaksud,” pungkas Surialam. (yas/han)
TERSANGKA: Kedua tersangka (tengah) saat mau diserahkan ke Polres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.tedi/sumut pos.
SEIBINGAI, SUMUTPOS.CO – Sesosok mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan warga di Dusun Batuburbar Desa Pekansawah, Sei Bingai, Langkat, Sabtu (14/11) siang. Temuan tersebut membuat geger. Pasalnya, korban yang diketahui bernama Yuliza (17) warga Binjai Timur ini masih berstatus mahasiswi. Kabar tersebut sampai ke telinga personel Unit Reserse Kriminal Polsek Sei Bingai yang kemudian terjun ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).
TERSANGKA: Kedua tersangka (tengah) saat mau diserahkan ke Polres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.tedi/sumut pos.
“Hasil pengumpulan bahan dan keterangan, mayat tersebut dibawa menggunakan becak bermotor yang dikemudikan oleh sepasang kekasih. Mereka membuang mayat tersebut di lokasi TKP ditemukan,” kata Kasubbag Humas Polres Binjai, AKP Siswanto Ginting, Minggu (15/11).
Polisi yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah petunjuk, yang kemudian dilakukan pengejaran. Menurut Siswanto, kedua pelaku yang diketahui sepasang kekasih masing-masing, Ryan Afrishak (18) warga Jalan Danau Tondano, Lingkungan IX, Kelurahan Sumberkarya, Binjai Timur dan Syahrul Bariah (19) warga Desa Pulau Kampai, Pangkalan Susu, Langkat, ditangkap tak jauh dari lokasi pembuangan jasad tersebut.
“Kedua pelaku sudah diboyong ke Mapolsek Sei Bingai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Sementara jasad korban sudah dibawa ke Puskesmas Sei Bingai dan sudah diteruskan ke Rumah Sakit Umum Djoelham Binjai untuk dilakukan autopsi,” sambung mantan Kanit Intelkam Polres Binjai ini.
Sementara, Kanit Reskrim Polsek Sei Bingai, Ipda M Ketaren menjelaskan, kedua pelaku menghabisi nyawa korban karena motif dendam.
“Kalau ditanya ada utang, mereka jawab tidak ada. Berdasarkan interogasi sementara, mereka berniat ingin menguasai harta korban. Yakni, sepeda motor, hp dan uang,” kata mantan Kanit Reskrim Polsek Binjai Timur tersebut.
Dia menjelaskan, korban dihabisi kedua pelaku di kos-kosan, Gang Sultan, Binjai Timur pada siang harinya. Caranya, korban dicekik dengan menggunakan kabel lampu.
Diduga kedua pelaku merupakan budak narkotika. “Korban dan pelaku yang pria saling kenal. Kami tidak sampai kepada tes urin. Kedua tersangka sudah dilimpahkan ke Polres Binjai,” pungkasnya.
Barang bukti yang disita polisi berupa 1 unit sepeda motor jenis metik warna putih BK 4987 RAH dan kuncinya, 1 unit telepon genggam jenis android, 1 buah dompet hitam dan uang tunai milik korban senilai Rp20 ribu. Oleh polisi, kedua tersangka disangkakan Pasal 365 ayat (3) dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. (ted/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Edy Kuswanto Sinaga (55) dituntut selama 11 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Warga Jalan Bandar Sono, Gang Sentosa, Kelurahan Bandarsono Kecamatan Padang Hulu Kota Tebingtinggi ini, dinilai terbukti mengedarkan sabu seberat 100 gram, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 4 Pengadilan Negeri Medan, Jumat (13/11).
Dalam nota tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Agustin Tarigan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Edy Kuswanto Sinaga selama 11 tahun denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara,” ucapnya dihadapan hakim ketua, Merry Donna Pasaribu.
Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim menunda persidangan pekan depan dengan agenda nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa.
Mengutip dakwaan, pada 16 Maret 2020, seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal datang kerumah dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 100 gram. Kemudian, terdakwa menerangkan kepada calon pembeli bahwa sabu 100 gram seharga Rp60 juta.
Setelah sepakat, terdakwa menyuruh calon pembeli tersebut menunggu di rumahnya karena terdakwa mau menjumpai Doris alias Wak Ateng di Kampung Semut, Kota Tebingtinggi.
Setelah bertemu dengan Wak Ateng, terdakwa pulang kerumahnya menunggu Muhammad Armansyah (berkas terpisah) yakni suruhan dari Wak Ateng untuk mengantarkan sabu kepada terdakwa.
Tak lama kemudian, Armansyah tiba di rumah terdakwa. Selanjutnya Armansyah memberikan sabu 100 gram tersebut kepada terdakwa. Saat menyerahkan sabu, ternyata calon pembeli adalah polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar dan melakukan penangkapan terhadap keduanya.
Saat diinterogasi, terdakwa Edy mengaku akan mendapatkan keuntungan Rp2 juta apabila sabu tersebut laku terjual. Atas perbuatannya, terdakwa Edy dan Muhammad Armansyah beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna penyidikan lebih lanjut. (man/azw)
