MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut memutuskan memperpanjang tahapan pendaftaran sampai 18 November mendatang. Menariknya, salah satu alasan masa perpanjangan tersebut dilakukan adalah, memperbolehkan calon peserta yang belum mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat (Diklatpim) III untuk mendaftar.

Hal ini diketahui Sumut Pos dari laman resmi sumutprov.go.id, Jumat (13/11). Bahwa Pansel JPTP Pemprovsu melakukan revisi pengumuman seleksi terbuka eselon II tersebut. Aturan sebelumnya di-downgrade (diturunkan kelasnya) terkait kewajiban syarat pendaftar.

Adapun dalam revisi No.002/SJTPTP/X/2020 pada 5 November 2020, yang ditandatangani Ketua Tim Pansel R Sabrina, dilakukan perubahan pada Angka Romawi II Poin (5). Di sana disebutkan sebelumnya, peserta yang boleh mendaftar

“Telah Mengikuti dan Lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III”. Kemudian diubah menjadi peserta yang boleh mendaftar “Dapat Dipertimbangkan Ikut Seleksi Jika Calon Peserta Belum Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III”. Dengan perubahan ini, pelamar yang belum ikut Diklatpim III boleh mendaftar untuk seleksi eselon II kali ini.

“Mengingat keterbatasan waktu pendaftaran dan memperhatikan aspirasi, keinginan dan banyaknya minat calon peserta seleksi terbuka untuk mengikuti seleksi pengisian JPTP di lingkungan Pemprovsu, maka pansel memandang perlu untuk memperpanjang masa pendaftaran seleksi terbuka dimaksud mulai tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020.

Tata cara pendaftaran dan pelaksanaan mengacu pada Pengumuman Panitia Seleksi Nomor 001/SJPTP/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” sebut isi pengumuman kedua pada website Pemprovsu terkait perpanjangan masa perpanjangan seleksi eselon II tersebut.

Sementara masa seleksi administrasi dilakukan pada 19-20 November, pengumuman hasil seleksi administrasi pada 20 November, ujian tertulis dan penulisan makalah pada 23 November, tes asesmen pada 30 November-1 Desember 2020, presentasi makalah dan wawancara serta rekam jejak pada 5 Desember-14 Desember, penilaian akhir pada 15-16 Desember, dan penyerahan hasil seleksi pejabat pembina kepegawaian daerah pada 17 Desember.

Salah seorang pendaftar seleksi eselon II Pemprovsu, sempat mempertanyakan alasan tidak diumumkannya hasil kelulusan administrasi yang sejatinya dilakukan pada 12 November kemarin, sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. “Saya tunggu-tunggu juga sampai pukul 09.00 WIB tadi, kenapa ya belum diumumkan hasilnya. Rupanya gak lama saya cek lagi di website, sudah ada pengumuman perpanjangan masa pendaftaran,” kata pejabat yang enggan namanya dipublikasikan itu.

Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, yang juga bagian dari Sekretariat Tim Pansel JPTP Pemprovsu 2020, belum bersedia memberi pernyataan lagi sekaitan perubahan jadwal seleksi terbuka eselon II ini. Meski demikian, ia sebelumnya menyebut, pendaftar yang sudah masuk berkasnya berasal dari eselon III Pemprovsu atau pejabat dari luar Pemprovsu. “Eselon II yang saat ini ada di Pemprovsu tidak ada yang ikut mendaftar,” ujarnya.

Pihaknya belum bisa menyampaikan secara detil berapa jumlah peserta yang mendaftar hingga hari terakhir pendaftaran kemarin. Sebab masih dilakukan koreksi oleh tim pansel. “Angka pastinya belum, karena masih kita sortir dan koreksi seluruh dokumen pemberkasan peserta yang telah mendaftar. Nanti akan kami umumkan tanggal 12 November. Perkiraannya seratus lebih juga yang mendaftar,” terangnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara (Sumut) terus meningkatkan kualitas serta produksi air ke pelanggan dengan mencuci pipa 600 mm, pelayanan akan mengalami gangguan. Demikian dikatakan Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi Sumut Humarkar Ritonga di ruang kerjanya, Kamis (12/11) siang.

“Pencucian pipa 600 mm ini dilakukan selain membersihkan pipa juga akan menambahkan produksi  air  menuju ke pelanggan, sehingga air yang akan diterima di rumah pelanggan nantinya akan menjadi lebih besar dan bersih,”kata Humarkar Ritonga.

Lebih jauh dikatakannya, selama pencucian pipa 600 mm akan dilaksanakan pada Jumat (13/11) malam, mulai dari pukul 21.00 WIB hingga Sabtu (14/11) dini hari pukul 03.00 WIB. Selama pencucian pipa, akan ada sedikit gangguan. Adapun wilayah yang berdampak seperti Cabang Medan Amplas di Jalan Pertahanan,  Perum Rivers Poldasu, Jalan Panglima Denai, Jalan Garu 1 s/d VI dan sekitarnya. Cabang Medan Kota di Jalan Sisingamangaraja dan sekitarnya. Cabang Medan Denai di Jalan Air Bersih, Jalan Bakti/AR Hakim, Jalan Bahagia By pass, Perumahan Menteng, Jalan Denai dan sekitarnya.

Menurut Humarkar air akan kembali berjalan normal ke rumah pelanggan pada Sabtu (14/11) malam. “Mudah – mudahan pada Sabtu malam jika pekerjaan cuci pipa 600 mm ini berjalan sesuai yang direncanakan tanpa ada halangan apapun, air sudah normal kembali,” kata Humarkar.

Sebagai wujud pelayanan prima bagi pelanggan yang mengalami gangguan dikarenakan pencucian pipa tersebut, maka PDAM Tirtanadi akan menyiapkan mobil tangki yang akan mendistribusikan air ke rumah pelanggan.

Atas nama manajemen, Humarkar memohon maaf dan doa dari seluruh pelanggan agar pekerjaan tersebut dapat selesai tepat pada waktunya. Oleh karena itu kepada pelanggan yang mengalami gangguan distribusi air selama pencucian pipa 600 mm, dapat menghubungi call centre 1500 – 922. (adz/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan merekomendasikan berbagai program kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan dalam rapat pembahasan R-APBD 2021, Kamis (12/11) sore. Di antaranya, reboisasi daerah pinggiran sungai, pemanfaatan atap gedung tinggi (rooftop) untuk tanaman, edukasi lingkungan hidup, pengolahan sampah dan limbah.

“Kami dari Komisi II sebagian merupakan anggota di banggar, akan memperjuangkan program di Dinas Lingkungan Hidup ini,” ucap Ketua Komisi II, Surianto SH (Butong) yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi, Sudari ST dan para anggota Komisi seperti Dhiyaul Hayati, Janses Simbolon, Wong Chun Sen, Afif Abdillah dan Johannes Hutagalung.

Sebelumnya dalam pertemuan itu, Kadis Lingkungan Hidup, Armansyah Lubis mengutarakan berbagai kendala yang dialami pihaknya dalam menjalankan program. Seperti edukasi lingkungan, komunitas dan pameran. Tak semua program bisa berjalan, disebabkan anggaran yang tidak memadai.

“Kami sudah membuat program Kampung Iklim, mengenai pengolahan sampah dan efek rumah kaca. Tapi tak bisa kami jalankan semua karena terkendala anggaran,” kata Armansyah Lubis yang akrab disapa Bob.

Sementara, menjawab persoalan yang disampaikan Sekretaris Komisi II Dhiyaul Hayati yang menanyakan pameran, Armansyah meminta stafnya memberi jawaban. Staf tersebut mengatakan, pihaknya hanya mampu menggelar 3 pameran karena ketiadaan anggaran.

“Pameran yang bisa kami ikuti hanya tiga, pameran di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Pekan Lingkungan Hidup di Jakarta dan Pekan Lingkungan Hidup di Provinsi,’’ ujarnya.

Lagi-lagi menjawab pertanyaan Dhiyaul, untuk edukasi komunitas lingkungan, DLH Kota Medan menyatakan tak dapat melayani semua komunitas karena anggaran yang tersedia hanya sekitar seratus juta lebih.

“Anggarannya sedikit, hanya Rp100-an juta. Sedangkan penduduk Kota Medan jumlahnya mencapai 2 juta. Edukasi itu sifatnya rutin, tapi kami tak bisa berbuat banyak karena anggarannya kecil,’’ jawab staf tersebut.

Dhiyaul mengusulkan, agar dilakukan reboisasi daerah pinggiran sungai, karena tak ada tanaman tersisa sehingga kerap terjadi longsor. Dia juga meminta adanya program memanfaatkan rooftop untuk tanaman dan peningkatan program pendidikan mengenai lingkungan hidup.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi II, Sudari ST mengingatkan DLH tentang adanya hujan asap dan meminta Dinas LH melakukan perbaikan lingkungan untuk menjaga keseimbangan udara.

Menutup rapat, Surianto SH yang akrab disapa Butong ini mengingatkan kepada Armansyah Lubis selaku kadis agar program yang direkomendasikannya ini dapat benar-benar dijalankan jika diterima anggarannya.

“Jangan sampai dibilang masyarakat, kadisnya bodoh, DPRD nya juga bodoh, karena nanti anggarannya sudah ada, tapi programnya ternyata gak jalan. Tolong program ini dijalankan dengan sebaik-baiknya,” tegas Butong. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kehidupan ribuan nelayan tradisional di kawasan Belawan, kini makin sulit. Sebab tangkapan hasil laut semakin sedikit karena kalah bersaing dengan nelayan modern. Kesulitan ini kian diperparah dengan sulitnya nelayan memperoleh solar bersubsidi untuk nelayan tradisional.

Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisonal Indonesia (DPD KNTI) Kota Medan, M Isa Albasir mengatakan, para nelayan khususnya yang berada di kawasan Bagan Deli dan sekitarnya, sejak 5 tahun terakhir, tidak ada lagi stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yang beroperasi melayani pembelian solar bersubsidi untuk nelayan tradisional dengan kapasitas kapal 5 GT ke bawah “Dulu ada 6 sampai 7 SPBN di sekitar sini, tapi sekarang sudah gak lagi,” kata Isa Albasir.

Dikatakannya, salah satu SPBN di Bagan Deli yang pertengahan tahun lalu sempat buka. Tapi hanya beroperasi sekitar sebulan dan kemudian ditutup kembali. “Jadi sekarang ini sudah gak ada SPBN untuk nelayan tradisional,” paparnya.

Karena ketiadaan SPBN yang menjual solar bersubsidi, para nelayan tradisional terpaksa membeli ke pengecer yang perbedaan harganya sangat jauh. Bila di SPBN, solar bersubsidi dapat dibeli dengan harga Rp5.150 per liter.

Bila di pengecer, nelayan harus membeli dengan harga Rp7.000 sampai Rp7.500 per liternya. Kondisi ini kian mempersulit kehidupan nelayan tradisional. Mereka saat ini terus tergerus karena kalah bersaing dengan nelayan modern dan kapal-kapal besar yang semakin bebas.

Basir mengaku sudah menyampaikan persoalan ini ke berbagai pihak. Mulai dari Dinas Perikanan Kota Medan dan Sumut. Juga ke Pertamina. Sebab, ada ribuan nelayan tradisional yang hidup di kawasan ini. Dan, 2.400 orang di antaranya terdata sebagai anggota KNTI.

“Ternyata persoalannya bukan ada di Dinas Perikanan atau Pertamina tetapi ada di BPH Migas, yang mengatur soal ini. Terakhir dalam zoom meeting sudah saya sampaikan kepada Direktur BPH Migas soal persoalan ini tapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Salah seorang nelayan Herianto (58) mengatakan, untuk pergi melaut, dengan kapan non GT yang mereka bawa setidaknya membutuhkan 5 liter solar. Ditambah keperluan makan, maka setidaknya butuh Rp 50 ribu untuk modal pergi ke laut menangkap ikan atau udang dan hasil laut lain. “Dengan modal segitu, kadang hasil yang dibawa cuma laku Rp 70 ribu,” ungkapnya. (fac/ila)