Home Blog Page 3906

Terkait Dugaan Suap DAK Labura, Eks Kabiro Keuangan Setdaprovsu Bakal Diperiksa KPK

JUBIR: Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat memberi keterangan pada wartawan.
JUBIR: Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat memberi keterangan pada wartawan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Kepala Biro Keuangan (Kabiro) Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatra Utara (Setdaprovsu) periode 2014-2016, Ahmad Fuad Lubis.

JUBIR: Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat memberi keterangan pada wartawan.
JUBIR: Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat memberi keterangan pada wartawan.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Ahmad Fuad akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura). “Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka KSS (Kharuddin Syah),” kata Ali Fikri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (13/11).

Dalam kasus ini, KPK sudah menahan empat orang tersangka sejak 10 November 2020 lalu. Diantaranya, Kharuddin Syah (KSS) selaku Bupati Labura dan Puji Suhartono (PJH) selaku mantan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PPP. Keduanya ditahan pada Selasa (10/11) kemarin. Selanjutnya, Irgan Chairul Mahfiz (ICM) selaku mantan anggota Komisi IX Fraksi PPP DPR RI yang ditahan pada Rabu (11/11), dan Agusmann

Sinaga (AMS) selaku Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Labura yang ditahan pada Kamis (12/11) kemarin.

Selain itu, KPK juga terus mendalami dugaan pertemuan tersangka Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus dengan pihak-pihak tertentu, terkait pengurusan DAK Kabupaten Labura. Pada hari Kamis (12/11) lalu, penyidik KPK memeriksa enam saksi di Mapolres Asahan. “Para saksi dikonfirmasi terkait adanya dugaan pertemuan tersangka KSS dan kawan-kawan dengan pihak-pihak tertentu terkait dengan pengurusan permohonan DAK,” ungkap Ali.

Ia menyebutkan, nama keenam saksi tersebut, yakni Dedi Iskandar yang merupakan anggota DPRD Sumut. Kemudian Ferdiansyah Hasibuan yang merupakan seorang karyawan swasta, Chairul Saleh selaku staf ahli, Franky Liwijaya seorang kontraktor/swasta, serta dua wiraswasta masing-masing Zulfikar dan Edy Haflan.

Dalam kasus ini, Kharuddin Syah Sitorus diduga memberi total 290.000 dolar Singapura dan Rp400 juta melalui Agusman. Pemberian itu untuk mantan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Yaya Purnomo dan mantan Kepala Seksi DAK Fisik pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Rifa Surya.

Selain itu, Kharuddin melalui Agusman juga diduga mentransfer Rp100 juta ke rekening bank Puji Suhartono. Dugaan penerimaan uang oleh tersangka Puji tersebut juga terkait dengan pengurusan DAK pada APBN 2018 Kabupaten Labura.

Dalam kasus itu, Irgan diduga menerima total Rp100 juta. Pertama, adanya transfer uang Rp20 juta ke rekening Irgan yang diduga terkait dengan bantuannya mengupayakan desk pembahasan di Kemenkes atas DAK Bidang Kesehatan APBN pada tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labura.

  Kedua, setor tunai uang Rp80 juta ke rekening Irgan diduga terkait upah atas upaya Irgan agar ada desk pembahasan di Kemenkes atas DAK Bidang Kesehatan APBN pada tahun anggaran 2018 untuk Kabupaten Labura. (bbs)

Kesadaran Masyarakat Terapkan Prokes Meningkat, Angka Kematian Menurun Drastis

dr Mardohar Tambunan MKes, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Pemko Medan.
dr Mardohar Tambunan MKes, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Pemko Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ANGKA kematian pasien Covid-19 di Kota Medan menurun drastis. Sepanjang November ini, rata-rata angka kematian dalam satu minggu paling banyak empat orang.

dr Mardohar Tambunan MKes, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Pemko Medan.
dr Mardohar Tambunan MKes, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Pemko Medan.

“Artinya dalam satu minggu, ada beberapa hari yang nol angka kematiannya. Ini menurun drastis jika dibanding beberapa bulan lalu yang angka kematian kita sangat tinggi,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan kepada wartawan, kemarin.

Lebih lanjut Mardohar mengatakan, meskipun angka kesembuhan meningkat dan angka kematian menurun, namun Kota Medan belum bisa keluar dari zona merah pandemi Corona. Namun diakuinya, saat ini tingkat kesadaran masyarakat untuk disiplin menerapkan 3M sudah semakin membaik dari hari ke hari. “Alhamdulillah, kesadaran masyara sudah semakin baik. Artinya saat ini, sudah banyak warga yang mulai sadar akan pentingnya memakai masker saat beraktivitas, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau handsanitizer serta menjaga jarak,” ungkapnya.

“Kita patut apresiasi ini, karena memang kita mengharapkan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap displin protokol kesehatan yang bisa menurunkan tingkat penularan pandemi Covid-19,” lanjutnya.

Dia pun mengingatkan masyarakat yang menyelenggarakan pesta pernikahan ataupun syukuran, harus tetap mempedomani Perwal Nomor 27 Tahun 2020. “Untuk penyelenggaraan pesta pernikahan tetap berpedoman pada aturan dalam Perwal, yakni harus tetap mengedepankan protokol kesehatan dan tidak dibenarkan mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Artinya, tamu yang diundang harus dibatasi hingga seratusan orang dan diatur jaraknya serta penerapan 3M tetap diberlakukan,” bebernya.

Untuk itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Medan itu meminta peran kepala lingkungan (Kepling) dalam melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 kepada warga. “Gugus tugas sudah memiliki kebijakan untuk menggerakan kepling, karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.

Selain pesta, Mardohar juga menegaskan, hingga saat ini proses belajar mengajar di sekolah masih tetap dilakukan secara daring (dalam jaringan) alias online. Disebutnya, Satgas Covid-19 Kota Medan sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Medan, bahwa proses belajar mengajar memang masih dilakukan secara online dan itu juga sudah diatur di dalam Perwal. “Jadi kita belum tahu sampai kapan proses belajar daring ini akan diganti dengan sistem belajar tatap muka,” katanya.

Hanya saja, lanjut Mardohar, secara baku, Satgas Covid-19 Kota Medan telah membuat aturan bahwa belajar tatap muka hanya bisa diizinkan di Kota Medan bila angka kematian akibat Covid-19 telah mencapai nol persen atau nihil angka kematian. “Jadi memang jika di daerah tersebut tingkat kematian atau pasien meninggal karena Covid-19 berada di angka nol persen, barulah sistem belajar mengajar bisa dilakukan kembali,” pungkasnya.

Tingkat Penyebaran Covid-19 Tebingtinggi Menunjukan Angka Penurunan

Penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi juga menunjukkan tren menurun. Bahkan, sejak 9 hingga 12 November lalu, jumlah pasien sembuh di Kota Lemang tersebut terbilang tinggi.

Berdasarkan data dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan (GTPP) Covid-19 Kota Tebingtinggi, pada 9 November 2020, angka terkonfirmasi positif sebanyak 29 orang, sembuh 127 orang, 11 meninggal dunia, 45 suspec dan 2203 habis dalam masa pantau. Kemudian pada 11 November 2020, terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 26 orang, sembuh 130 orang, meninggal nihil, suspec dan habis masa pantau tetap tidak berubah. Dan pada 12 November 2020, terkonfirmasi positif sebanyak 25 orang, sembuh 131, meninggal nihil, suspec dan habis masa pantau masih tetap sama.

Juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penangan (GTPP) Covid-19 yang juga Kadis Kesehatan Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia mengatakan, menurunnya penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi karena upaya yang dilakukan Dinkes Tebingtinggi dengan melakukan rapid test gratis kepada seluruh masyarakat. “Itulah upaya yang kita lakukan terus dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tebingtinggi. Apabila hasil rapid test reaktif, langsung kita lakukan sweb dan sembari menunggu hasil leb hasil sweb tersebut, kita akan lakukan rapid test kepada seluruh keluarganya,” jelasnya.

Tidak berhenti disitu, apabila hasil swebnya positif, Tim GTPP Kota Tebingtinggi langsung turun ke lapangan untuk melakukan screning terhadap keluarga dan kepada siapa pasien selama ini berhubungan, pasien terkonfirmasi tersebut disarankan untuk isolasi mandiri atau di rawat di rumah sakit rujukan yang ada. Apabila isolasi mandiri di rumah, setiap hari akan dipantau kondisi kesehatannya hingga benar-benar hasil swebnya negatif. Pengawasan dilakukan Puskesmas terdekat dan bekerjasama dengan kelurahan, Bahbinkamtibmas dan Babinsa. “Tidak terlepas peran masyarakat sekitar untuk melakukan pengawasan, memberikan informasi kepada istansi terkait seperti kelurahan, Polri dan TNI bagaimana keadaan sehari hari pasien terkonfirmasi positif. Jika pasien membandel tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19,” tandasnya.

Update Data Covid-19 Sumut

Sementara, berdasarkan data dari Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, hngga Jumat (13/11) sore, jumlah kasus terkonfirmasi positif mencapai 14.131 orang. Jumlah ini bertambah 80 kasus baru dari hari sebelumnya.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, penambahan terbanyak masih dari Kota Medan 22 kasus. Kemudian, Gunungsitoli 10 kasus, Binjai 9 kasus, Deliserdang 8 kasus, Langkat 6 kasus, Nias Selatan 5 kasus, Sergai 4 kasus, Tebing Tinggi 3 kasus, dan Asahan 2 kasus. Selanjutnya, Siantar, Sibolga, Karo, Simalungun, Labuhanbatu, Dairi, Pakpak Bharat, Samosir, Batubara, Labura, dan Labusel masing-masing 1 kasus.

“Penambahan kasus baru juga terjadi pada pasien yang meninggal karena Covid-19 yaitu sebanyak 5 orang. Kini, jumlahnya menjadi 577 orang. Begitu juga dengan kasus suspek yang bertambah 2 kasus, sehingga jumlahnya menjadi 702 orang,” papar Aris.

Walau demikian, kata Aris, angka kesembuhan juga meningkatan yang bertambah 62 kasus. Karena itu, kumulatif kasus sembuh menjadi 11.571 orang. “Medan 29 kasus, Siantar 15 kasus, Tapteng 9 kasus, Deliserdang dan Karo 2 kasus. Sedangkan sisanya masing-masing 1 kasus disumbang oleh Binjai, Tebing Tinggi, Sidimpuan, Asahan serta Padang Lawas,” ujarnya.

Dengan demikian, Aris mengimbau, masyarakat diminta konsiten untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan atau 3M. Selain itu, meningkatkan imunitas tubuh dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi serta konsumsi vitamin. “Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 harus menjadi budaya. Hal ini tak lain untuk mencegah dari penularan virus corona,” tukasnya. (map/ian/ris)

Vaksin Covid-19 Segera Tiba di Sumut, Para Jurnalis Juga Masuk Prioritas Vaksinasi

TEST SWEB: Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi melakukan test swab terhadap personel Polres Tebingtinggi, beberapa waktu lalu. Penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi dalam beberapa hari terakhir mengalmi tren penurunan.
TEST SWEB: Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi melakukan test swab terhadap personel Polres Tebingtinggi, beberapa waktu lalu. Penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi dalam beberapa hari terakhir mengalmi tren penurunan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksin Virus Corona (Covid-19) segera tiba di Provinsi Sumatra Utara (Sumut) pada Bulan November ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatra Utara, Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kepastian tibanya vaksin itu.

TEST SWEB: Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi melakukan test swab terhadap personel Polres Tebingtinggi, beberapa waktu lalu. Penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi dalam beberapa hari terakhir mengalmi tren penurunan.
TEST SWEB: Petugas dari Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi melakukan test swab terhadap personel Polres Tebingtinggi, beberapa waktu lalu. Penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi dalam beberapa hari terakhir mengalmi tren penurunan.

“KALAU dari koordinasi kita, tak lama lagi vaksin itu tiba di Sumut,” kata Alwi Mujahit Hasibuan kepada wartawan di Posko Satgas Penanganan Covid-19, Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (13/11).

Menurut Alwi, pemberian vaksin akan segera dilakukan setelah ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Sesuai jadwal, sebutnya, vaksin memang direncanakan tiba bulan inin

Akan tetapi, bila terjadi halangan atau hambatan dalam pengiriman, bisa saja vaksin terlambat sampai di Sumut. “Nantinya ada 8,2 juta warga yang akan mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, berdasarkan perhitungan umur (penyuntikan vaksin) untuk usia 15-59 tahun,” ungkapnya.

Setelah mendarat di Sumut, vaksin akan langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota, berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing daerah meliputi umur dan kategori tersebut. “Semua daerah akan disalurkan vaksin ini,” ujarnya.

Mantan kepala Dinas Kesehatan Labuhanbatu ini menuturkan, saat ini para petugas medis yang akan menyuntikkan vaksin masih dalam tahap pelatihan. Adapun ini dilakukan, agar petugas tidak salah dalam menyuntikkan dan mengetahui bagaimana vaksin beraksi ketika disuntikkan nanti. “Saat ini petugas-petugas yang akan bertugas, masih dalam pelatihan. Dan sebelum dilakukan penyuntikkan, petugas akan meminta data masyarakat yang mau divaksin,” ujarnya.

Lalu kepada siapa persisnya vaksin itu disuntikkan? Disebut Alwi, kepada penduduk yang berusia produktif, seperti kelompok usia 15 tahun sampai 59 tahun. “Karena kelompok usia itu cenderung banyak pergerakan,” katanya.

Karena itu, sedang dikoordinasikan juga dengan Pemkab/Pemko di Sumut untuk pendataan kelompok usia produktif. Lalu setelah sinkron, barulah mulai dilakukan vaksinasi. Petugas medis adalah yang pertama mendapatkan vaksinasi. Karena mereka terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Seperti untuk kalangan karyawan atau pekerja, menjadi salah satu kelompok prioritas vaksinasi. “Ini misalnya agar pekerja saat dia pulang kembali ke rumah, bisa terminimalisirlah kemungkinan dia bawa virus corona ke anggota keluarga,” sebutnya.

Begitu juga untuk kalangan jurnalis, juga menjadi salah satu kelompok prioritas vaksinasi. Sebab, jurnalis juga dinilai rentan terpapar virus, mengingat mobilitas yang tinggi di lapangan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pemerintah Siapkan Rp34 Triliun

Untuk pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19, pemerintah mencadangkan dana Rp34 triliun. Perinciannya, Rp5 triliun untuk tahun ini dan Rp29,23 triliun untuk tahun depan. “Kalau kita lihat, totalnya mencapai Rp5 triliun plus Rp29 triliun untuk program vaksinasi tahun depan yang ini memang sudah di-earmark,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR kemarin (12/11).

Ani –sapaan akrabnya– menjelaskan, anggaran itu bersumber dari skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mengenai belanja public goods sektor kesehatan. Dalam skema tersebut, BI membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah dengan bunga 0 persen.

Selain itu, pemerintah melakukan alokasi ulang untuk mempercepat akselerasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN). Termasuk pada bidang kesehatan yang di dalamnya terdapat program pengadaan vaksin. “Komposisi dari PEN mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi, kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang lain,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kembali memaparkan target penerima vaksin Covid-19 gratis. Tidak semua masyarakat bakal divaksinasi gratis. Hanya 60 juta di antara sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang divaksinasi tanpa dipungut biaya. Rencana itu telah dibahas dalam rapat bersama presiden. “Ada vaksin mandiri (bagi masyarakat di luar target 60 juta, Red). Mandiri berarti membiayai sendiri, terutama dari perusahaan-perusahaan,” ungkapnya.

Siapa yang masuk kuota 60 juta tersebut? Muhadjir menyebutkan bahwa yang diutamakan adalah tenaga kesehatan (nakes). Itu pun tidak semua. Hanya mereka yang benar-benar kontak langsung dengan pasien. “Tidak harus semua,” kata mantan Mendikbud tersebut.

Sementara itu, Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan rencana pemerintah membuat dua skema vaksinasi. Yaitu, vaksinasi yang disubsidi pemerintah dan vaksinasi mandiri. “Saat ini pemerintah menyiapkan dengan cermat aturan dan kalkulasi biaya pelaksanaan vaksinasi secara mandiri sehingga harga terjangkau dan bisa diakses masyarakat secara luas,” terang Wiku.

Selain itu, Wiku mengungkapkan bahwa pemerintah mempersiapkan linimasa pelaksanaan vaksinasi dengan memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin yang akan digunakan per wilayah.

Pemerintah juga bertugas menginformasikan manfaat vaksin secara komprehensif kepada publik. Juga, membuat rencana detail dan peta jalan pelaksanaan vaksinasi untuk meminimalkan disinformasi dan penyebaran berita hoaks. “Termasuk bekerja sama dengan organisasi keagamaan untuk mengawal produksi vaksin, khususnya yang terkait isu kehalalan vaksin,” katanya.

Terkait dengan uji coba kandidat vaksin Pfizer yang diklaim sukses, Wiku menuturkan bahwa pemerintah Indonesia belum berencana melakukan kerja sama pembelian vaksin. “Pada prinsipnya, kami terbuka pada kandidat vaksin yang cocok dan efektif. Namun, kami juga harus mempertimbangkan aspek-aspek pendukung dan kandidat vaksinnya,” ujar Wiku.

Sementara itu, upaya mendapatkan vaksin dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Tiongkok yang berlangsung secara virtual kemarin. Dalam pidato dari Istana Bogor, Presiden Joko Widodo menyinggung pemenuhan ketersediaan vaksin dan obat-obatan di kawasan. “Saya mengapresiasi komitmen RRT untuk berpartisipasi dalam COVAX dan menjadikan vaksin sebagai barang publik global,” ujarnya.

Menurut presiden, harus ada kerja sama yang baik antarnegara dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan dan vaksin Covid-19 di kawasan. Indonesia saat ini merupakan salah satu calon konsumen vaksin asal Tiongkok. Vaksin bikinan Sinovac, perusahaan farmasi Tiongkok, saat ini menjalani uji klinis tahap III di Bandung. Bila uji klinis itu berhasil, diharapkan vaksinnya bisa mulai digunakan pada kuartal pertama atau kedua 2021. (prn/jpc)

Grab Resmikan Tech Center di Indonesia

Jadikan Indonesia Negara Ekonomi Digital

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Grab meresmikan Tech Center di Indonesia yang juga akan menjadi pusat inovasi kawasan Asia Tenggara. Tech Center ini akan didedikasikan untuk mengembangkan berbagai solusi teknologi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Asia Tenggara.

Berlokasi di Gama Tower dan menempati 9 lantai dengan luas wilayah lebih dari 12.000 meter persegi, Grab Tech Center merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang Grab di Indonesia, rumah bagi salah satu Dual Headquarter Grab.

Sebagai pusat inovasi regional Grab untuk para UMKM, Tech Center akan difokuskan untuk meriset, merancang, dan menguji coba berbagai perangkat dan teknologi yang ditujukan bagi para UMKM di Indonesia terlebih dahulu, yang kemudian akan diekspor ke pasar berkembang lainnya di Asia Tenggara.

Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 64 juta UMKM di mana baru 16% diantaranya yang telah terdigitalisasi. Inilah alasan Indonesia menjadi pasar ideal bagi Grab untuk menguji coba beragam solusi teknologi yang bertujuan untuk mempermudah bisnis terkecil sekalipun dalam memanfaatkan teknologi untuk bertransformasi ke online dan sukses dalam era digital.

Peresmian Tech Center ini mendukung misi Grab for Good yang diumumkan tahun lalu, yang mencakup digitalisasi 5 juta usaha kecil dan tradisional pada 2025. Hal ini merupakan target yang ingin dicapai Grab Indonesia melalui program #TerusUsaha yang tengah dijalankan khusus untuk mendorong pertumbuhan UMKM. 

Grab Tech Center turut diresmikan oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Kemudian, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Selain para menteri, Ilham Habibie selaku perwakilan keluarga Presiden Republik Indonesia ketiga, Alm. Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, juga turut meresmikan BJ Habibie Hall yang berlokasi di Grab Tech Center.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto menyatakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan hari ini, kami ingin memberi penghormatan kepada para UMKM, pahlawan kita sehari-hari. UMKM memegang kunci pemulihan ekonomi Indonesia.

“Oleh karena itu, mendorong digitalisasi lebih banyak lagi UMKM merupakan hal yang harus segera dilakukan,” katanya.

Ia menilai Grab telah menjadi mitra strategis bagi pemerintah Indonesia yang secara konsisten membantu mendorong agenda transformasi digital melalui program-program seperti #TerusUsaha.

“Membekali UMKM dengan solusi teknologi yang tepat untuk menavigasi dinamika bisnis online sangatlah penting, dan saya sangat mengapresiasi Grab yang telah mendirikan Pusat Teknologi di Indonesia yang ditujukan untuk menjawab beragam kebutuhan para UMKM,” tuturnya.

Salah satu contoh solusi UMKM yang diciptakan di Indonesia adalah fitur aplikasi GrabMerchant yaitu Self-Onboarding atau Pendaftaran Mandiri yang memungkinkan bagi pengusaha makanan untuk mendaftarkan diri dan menjalankan bisnisnya di Grab hanya dalam waktu 24 jam.

Dibuat oleh tim Grab Indonesia, fitur ini berhasil mempercepat upaya Grab untuk mendigitalisasi lebih banyak para pelaku UMKM selama masa pandemi yang bagi sebagian besar dari mereka hal ini merupakan transformasi online untuk pertama kalinya. Antara bulan Mei dan September, lebih dari 70.000 merchant di Indonesia telah bergabung dengan Grab melalui fitur Pendaftaran Mandiri ini. Grab berencana untuk meluncurkan fitur ini di pasar-pasar lain di kawasan Asia Tenggara.

Ridzki Kramadibrata, President of Grab Indonesia mengatakan Grab memiliki komitmen jangka panjang dan berkelanjutan di Indonesia, rumah bagi Dual Headquarter. Grab Tech Center ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas teknologi kami di Indonesia dalam rangka membangun berbagai solusi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia, namun tak terbatas pada itu saja.

“Kami juga ingin berkontribusi dalam mengembangkan potensi teknologi Indonesia, dan berharap dapat memboyong teknologi ‘Buatan Indonesia’ ke seluruh Asia Tenggara,” katanya.

Grab juga merayakan peresmian aula baru yaitu B.J. Habibie Hall yang merupakan bagian dari Grab Tech Center. Aula ini ditujukan sebagai penghormatan kepada Presiden ke-3 Republik Indonesia, Alm. Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, seorang insinyur dan ilmuwan yang berhasil mengubah Indonesia melalui teknologi dan inovasi. Menempati wilayah seluas 429 meter persegi, B.J. Habibie Hall akan berfungsi sebagai wadah edukasi dan kolaborasi bagi para cendikiawan dan para pembuat kebijakan di bidang teknologi, akademi, dan bisnis.

Ilham Habibie, putra dari mantan Presiden Republik Indonesia Alm. B.J Habibie, menyampaikan apresiasinya kepada Grab atas penghormatan terhadap warisan peninggalan ayahnya.

“Saya sangat senang Grab telah memilih untuk menamai aula tersebut dengan nama almarhum B.J. Habibie. Saya berharap warisan beliau terus menjadi inspirasi bagi banyak putra – putri Indonesia untuk berinovasi dan turut berperan aktif membangun bangsa,” jelas Ilham Habibie.

Grab Tech Center merupakan menjadi fasilitas terbesar Grab di negara ini. Grab beroperasi di lebih dari 500 kota dan memberdayakan lebih dari 6 juta pengusaha mikro dan UMKM di Indonesia. Grab telah berhasil mendigitalisasi lebih dari 450.000 UMKM selama pandemi Menurut laporan riset CSIS dan Tenggara Strategic, Grab telah berkontribusi sebesar Rp77,4 triliun atau US$5,4 miliar bagi perekonomian Indonesia pada 2019.(gus)

LSM Pakar Laporkan Kadis Perkim dan Kadis Pertanian

Terkait Video Dugaan Fee Proyek

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- LSM Pembela Kemerdekaan Rakyat (Pakar) resmi melaporkan pemberi dan penerima dugaan suap fee proyek yang diduga Kepala Dinas Perkim dan Pertanian Humbang Hasundutan ke Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, terkait video yang viral pemberian uang proyek.

Ketua LSM Pakar Humbahas Sudirno Lumbangaol dalam keterangan persnya, Kamis (12/11) mengharapkan salah satu dari lembaga penegak hukum itu dapat segera mengungkap kebenaran yang terjadi dari video tersebut.

“Kami dari LSM Pakar Kabupaten secara resmi telah melaporkan orang-orang yang ada dalam video viral itu yang berbeda kejadian. Antara lain, si penerima uang dalam video itu pemberi suap. Itu masing-masing berinisial,cara, JM, HM dan PM,” kata Sudirno di Dolok Sanggul.

Sudirno mengatakan, dalam laporan itu mereka melampirkan sejumlah bukti yang mendukung. Di antaranya rekaman video dugaan suap fee proyek dan adanya surat pernyataan oknum perekam berinisial HM yang ada di dalam video itu.

“Kami meminta kepada penegak hukum agar memproses laporan kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Oknum yang menerima suap dan rekanannya agar segera diproses,” imbuhnya.

Sudirno menjelaskan, dasar dan pertimbangan dia melaporkan kedua oknum pejabat eselon II itu adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 14 Taun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta PP Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol penyelenggara negara .

“Dasar hukum kita melaporkan kedua oknum pejabat itu jelas. Ada Undang-Undang dan aturan yang mengaturnya. Selain itu pemerintah kita juga saat ini sedang gencar-gencar nya untuk memberantas korupsi di segala sektor. Jadi jika ada yang mengatakan kita ditunggangi oleh kepentingan lain, itu salah besar. Mereka harus banyak belajar lagi,” pungkasnya.

Terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora mengaku sudah mengklarifikasi terkait viral kedua video itu yang mirip dengan Kepala Dinas Perkim RS dan Kepala Dinas Pertanian JS.

Dari klarifikasi itu, bahwasanya kedua kepala dinas yang mirip di video itu membenarkan dua orang itu adalah mereka dan membenarkan uang tersebut adalah uang fee proyek.

Akan tetapi dalam pembuktian, Saut menegaskan akan diserahkan sepenuhnya kepada aparat hukum.

“Kita sudah panggil mereka (Kadis Pertanian dan Kadis Perkim) dan itu diakui tanpa ada rekayasa. Dan soal ini kita serahkan saja ke penegak hukum,” terang Saut. (des/ram)

Pelaksanaan Pilkada agar Patuhi Prokes Covid-19

KUNKER: Pjs Bupati Labuhanbatu kunker ke Pangkatan.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO- Pjs Bupati Labuhanbatu, Mhd Fitryus mengingatkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 agar mematuhi protokol kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

“Dan perlu kita ingat, Pilkada kali ini berbeda dengan yang lalu, kali ini kita dihadapkan dengan pandemi Covid-19, yang pastinya kita laksanakan itu harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” tegas Fitryus saat kunjungan kerja ke kantor Camat Pangkatan, Kamis (12/11).

Dia juga berpesan kepada aparatur sipil negara agar bekerja semaksimal mungkin melayani masyarakat.

“Kepada aparatur pemerintah kabupaten Labuhanbatu ayo tulus dan ikhlas menjalankan tugas kita melayani masyarakat,” ucap Fitryus di hadapan seluruh Muspica Pangkatan.

“Melayani masyarakat adalah tugas kita dan itu sudah ada dalam sumpah jabatan ketika kita dilantik menjadi pejabat. Dari itu janganlah merasa bosan dengan setiap tugas kita,” tegasnya.

Terlebih saat ini, tugasnya ganda selain mematuhi protokol kesehatan juga mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih untuk datang ke TPS memilih calon Bupati dan Wakil Bupati dengan damai.

“Sampaikan kepada masyarakat bahwa suara kita menentukan masa depan pembangunan di daerah kita, jangan golput, karena golput bukan ciri masyarakat yang baik,” tandasnya.

Kemudian kepada para Kepala Desa dia berpesan sebagai tonggak pembangunan yang lebih dekat dengan masyarakat, peran kepala desa sangatlah dibutuhkan untuk menyampaikan, membina dan menata masyarakat hingga ke pelosok desa.

“Maka dari itu janganlah pernah merasa malas dan enggan melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas yang semestinya diselesaikan,” tegas Pjs Bupati. (fdh/ram)

Rumah Bertingkat Ludes Terbakar

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Satu unit rumah berlantai dua di Jalan Kumpulan Pane Gang Buntu Lingkungan I Kelurahan Durian Kecamatan Padang Hulu Tebingtinggi terbakar, Jumat (13/11) pagi.  Kebakaran rumah milik warga bernama Ispik (37) sontak menghebohkan warga karena berada di kawasan padat penduduk.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, api berasal dari lantai dua rumah milik Ispik sekitar pukul 06.30 WIB. Pemilik rumah awalnya tidak mengetahui api mulai menghabiskan lantai dua rumahnya. Warga yang melihat hal tersebut kemudian melaporkan ke korban kalau rumahnya terbakar. “Saya terkejut ada warga datang ke rumah memberitahu kalau rumah kami di bagian lantai 2 terbakar,” kata Ispik.

Mengetahui rumahnya sudah terbakar, dia bersama anaknya langsung keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tak lama berselang lima unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Tebingtinggi tiba di lokasi dan berupaya memadamkan api. Berselang hampir satu jam, api akhirnya dapat dipadamkan petugas.

Kapolsek Padang Hulu, Iptu Beringin Jaya mengatakan satu unit permanen di Jalan Kum pulan Pane ludes dilahap api. “Api diduga berasal korsleting listrik yang terjadi di lantai dua rumah,” ujarnya. (bbs/azw)

Dia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. (ian/saz)

Sidang Korupsi Dana Pengelolaan, Bendahara RSUD Kotapinang Divonis 4,5 Tahun Penjara

Sidang: Terdakwa korupsi dana pengelolaan RSUD Kotapinang, Rahmawati Hasibuan menjalani sidang virtual di PN Medan, Jumat (13/11).gusman/sumut pos.
Sidang: Terdakwa korupsi dana pengelolaan RSUD Kotapinang, Rahmawati Hasibuan menjalani sidang virtual di PN Medan, Jumat (13/11).gusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim diketuai Safril Batubara menghukum Bendahara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotapinang, Rahmawati Hasibuan dengan pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, dia juga didenda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan, karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana pengelolaan RSUD Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel).

Sidang: Terdakwa korupsi dana pengelolaan RSUD Kotapinang, Rahmawati Hasibuan menjalani sidang virtual di PN Medan, Jumat (13/11).gusman/sumut pos.
Sidang: Terdakwa korupsi dana pengelolaan RSUD Kotapinang, Rahmawati Hasibuan menjalani sidang virtual di PN Medan, Jumat (13/11).gusman/sumut pos.

Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 junto (jo) Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Mengadili, menjatuhkan terdakwa Rahmawati Hasibuan dengan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan,” ucap Safril, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (13/11).

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp98.874.478 subsider satu tahun penjara.

Hakim ketua Safril Batubara dalam putusannya mengaku sepakat dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menjerat terdakwa dengan dakwaan primer.

Putusan majelis hakim lebih rendah di banding tuntutan JPU Riamor Bangun dari Kejari Labusel, yang semula menun tut terdakwa selama 6 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa juga dituntut denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan, dan diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp98.874.478 subsider 2 tahun penjara.

Kasus ini, diketahui bermula pada Januari 2014 sampai Desember 2014, di RSUD Kotapinang Kabupaten Labusel. Terdakwa secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp1.511.427.219.

Disebutkan, selaku Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran (TA) 2014, terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi, menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas umum Labusel.

Dalam pengelolaan Anggaran RSUD Kotapinang TA 2014 sebesar Rp23.075.293.786.00 dan pemungutan retribusi PAD sebesar Rp2.535.147.933,00. Tahun 2014 uang UP/GU yang ditarik Ridwan Efendi selaku Bendahara Pengeluaran Rp1.650.177.806 dicairkan dalam bentuk uang UP/GU sebanyak 15 kali.

Perbuatan terdakwa atas perintah dr Daschar Aulia (penuntutan terpisah) selaku Direktur RSUD, dan Ridwan Efendi (penuntutan terpisah) menyerahkan uang kepada terdakwa.

Penyerahan uang dimuat dalam tanda terima 11 lembar kwitansi dan sebanyak 3 kali penyerahan tidak disertai bukti kwitansi. Ganti Uang (GU) yang diserahkan Ridwan Efendi kepada terdakwa sebesar Rp1.650.177.806. Disebutkan, anggaran belanja RSUD Kotapinang tidak dilaksanakan dengan benar, tapi digunakan untuk biaya/keperluan lain.

Penggunaan dana operasional sebesar Rp1.650.177.806, ada yang tidak sesuai dengan DPPA RSUD. Lalu terdakwa membuat dan menyusun data SPJ UP/GU dengan membuat bon/faktur kwitansi fiktif .

Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri atau Daschar Aulia atau Ridwan Efendi dan merugikan Keuangan RSUD Kotapinang TA 2014 yang bersumber dari UP/GU dan PAD Rp1.511.427.219. (man/azw)

141 Kg Ganja Ditanam di Gudang Kapur Asam Kumbang

BARANG BUKTI: Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari (tiga kanan) menunjukkan barang bukti 141 kg ganja yang ditanam di gudang kapur Jalan Flamboyan Raya Lingkungan V Asam Kumbang, saat pemaparan kasus, Jumat (13/11).M IDRIS-dwi/sumut pos.
BARANG BUKTI: Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari (tiga kanan) menunjukkan barang bukti 141 kg ganja yang ditanam di gudang kapur Jalan Flamboyan Raya Lingkungan V Asam Kumbang, saat pemaparan kasus, Jumat (13/11).M IDRIS-dwi/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja siap edar sebanyak 141 kilogram (kg). Ganja yang sudah dipaketkan tersebut disita dari 5 tersangka, yang disimpan dengan cara ditanam di kawasan Gudang Kapur Jalan Flamboyan Raya Lingkungan V Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang. Adapun 5 tersangka yang diringkus, M Amril, Zulfikar, Su (istri Zulfikar), Surya Agustami, dan Salamudin.

BARANG BUKTI: Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari (tiga kanan) menunjukkan barang bukti 141 kg ganja yang ditanam di gudang kapur Jalan Flamboyan Raya Lingkungan V Asam Kumbang, saat pemaparan kasus, Jumat (13/11).M IDRIS-dwi/sumut pos.
BARANG BUKTI: Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari menunjukkan barang bukti 141 kg ganja yang ditanam di gudang kapur Jalan Flamboyan Raya Lingkungan V Asam Kumbang, saat pemaparan kasus, Jumat (13/11).M IDRIS-dwi/sumut pos.

Deputi Penindakan dan Pemberantasan BNN RI Irjen Arman Depari menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula dari ditangkapnya tersangka M Amril yang berperan sebagai kurir pada Kamis (12/11).

“Tersangka (M Amril) ditangkap di Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, dan disita 5 kg paket ganja. Penangkapan tersangka berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti personil,” ujar Arman saat memaparkan kasus tersebut di gudang kapur, Jalan Flamboyan Raya Lingkungan V, Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang, Jumat (13/11) siang.

Arman melanjutkan, personel kemudian melakukan pengembangan kasus dan berhasil meringkus 4 tersangka lainnya. Selain itu, menyita lagi barang bukti ganja siap edar sebanyak 136 kg.

“Total barang bukti ganja yang disita 141 kg. Barang bukti tersebut ditanam di kawasan gudang kapur,” bebernya.

Disebutkan Arman, lima tersangka yang diamankan memiliki peran masing-masing. Mulai dari kurir, penyimpan atau pengendali hingga pemilik.

“Dari 5 tersangka tersebut, 2 di antaranya merupakan pasangan suami istri (pasutri),” paparnya.

Menurut dia, modus operandi yang dilakukan para tersangka masih terbilang baru. Apalagi, mereka memanfaatkan lokasi atau tempat terpencil. Kuat dugaan, sindikat narkoba ini sudah sering melakukan mengedarkan ganja.

“Tersangka sengaja untuk menghilangkan jejak di wilayah terpencil dan ditanam di dalam tanah yang bercampur kapur. Lokasi yang dijadikan tempat penyimpanan atau gudang narkoba di pelosok, jauh dari pemukiman penduduk. Ganja tersebut dibawa dari Aceh lalu ditanam dan dikubur di gudang kapur. Modus para tersangka ini masih baru, mereka berupaya mengelabui aparat hukum dan masyarakat,” kata Arman.

Berdasarkan hasil penyelidikan, ganja tersebut rencananya diedarkan ke beberapa tempat di Kota Medan dan sekitarnya. Karena itu, kasusnya terus dikembangkan lebih jauh.

“Upaya penangkapan yang dilakukan oleh aparat hukum tidak akan ada habisnya jika masyarakat malah mengonsumsi narkoba. Oleh sebab itu, diminta peran aktif masyarakat memerangi narkoba. Masyarakat harus mewaspadai anak-anaknya, keluarga hingga lingkungan sekitar,” imbau Arman.

Dia menambahkan, Sumut masih menduduki peringkat satu dalam hal penyalahgunaan narkoba. Karena itu, ini harus menjadi catatan semua pihak termasuk masyarakat untuk terus bersama-sama perang melawan narkoba.

“Diminta kepada masyarakat mewaspadainya karena bisa saja masuk ke sekolah-sekolah. Dampaknya, merusak mental dan fisik generasi penerus bangsa,” pungkas Arman. (ris/mag-1/azw)

TPL Bedah Rumah Warga di Toba

BERSAMA: Manajemen TPL berfoto bersama warga yang rumahnya di bedah oleh TPL di Toba.

TOBA, SUMUTPOS.CO- PT Toba Pulp Lestari Tbk kembali memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan membangun rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Desa Purbatua, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Rabu, (11/11).

Bantuan program Bedah Rumah oleh PT.TPL,Tbk di desa Purbatua Kecamatan Borbor ini diterima tiga KK masing-masing Freddy Pardosi, Hasoholan Pane, dan Parulian Silitonga. 

Ketiga keluarga ini tinggal dalam kondisi rumah yang sangat tidak layak huni. Rumah-rumah tersebut masih berlantaikan tanah, beratapkan genteng dengan lubang-lubang yang didinding yang sudah banyak bolong dan menganga serta atap rumah yang sudah bocor dikala hujan turun serta tidak memiliki kamar mandi.

Freddy Pardosi, salah satu Kepala Keluarga penerima bantuan Bedah Rumah menyebutkan selama ini dia bersama istri serta anak-anaknya sudah 10 tahun tinggal dan menghuni rumah dengan kondisi sangat memprihatinkan.

Setiap hujan turun sambungnya, rumah yang dihuni 8 orang anggota keluarga ini menjadi becek dan berlumpur. Sehingga  membuat tidak nyaman untuk beristirahat.

Senada dengan Freddy,  hal serupa juga dialami dan dirasakan dua Kepala Keluarga lain penerima Program bantuan Bedah Rumah dari PT TPL,Tbk.

“Sekarang kami tidak perlu takut lagi jika hujan turun kapanpun waktunya, kami sudah lebih nyaman dan senang tinggal di rumah baru kami ini, dan kami tidak dibayangi kekhawatiran dan ketakutan bila musim penghujan tiba” ujar Freddy.

Kepala Desa Purbatua, Murdin Pane pada kesempatan tersebut menjelaskan, saat ini jumlah Kepala Keluarga di desanya sebanyak 160 KK. warga desanya saat ini masih banyak yang tinggal di dalam rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Lanjutnya, dengan permohonan yang kami sampaikan PT.Toba Pulp Lestari,Tbk merespon dengan positif dengan memberikan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi warga masyarakat miskin di desanya.

Hal ini tentunya sebagaimana prinsip perusahaan “PT TPL,Tbk Tumbuh dan Berkembang bersama Masyarakat”.dengan kepedulian perusahaan atas bantuan Bedah Rumah Tidak Layak Huni oleh PT.TPL,Tbk sehingga warga desanya penerima bantuan Bedah Rumah dapat tinggal dengan nyaman.

“Kami sangat berterimakasih kepada pihak PT Toba Pulp Lestari untuk bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat desa kami. Kami berharap untuk kedepannya tetap terjalin hubungan yang baik” ujar Murdin.

Humas Sektor Habinsaran PT Toba Pulp Lestari,Tbk Pangeran Marpaung menjelaskan, perusahaan PT TPL,Tbk penghasil Pulp (Bubur Kertas yang beroperasi dan berproduksi di Sosorladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba akan selalu hidup berdampingan dengan seluruh lapisan masyarakat di kawasan operasional perusahaan.

Program pembangunan rumah layak huni ini, awalnya bermula dari adanya pengajuan permohonan Pemerintahan Desa Purbatua kepada perusahaan PT TPL,Tbk untuk permohonan pembangunan Bedah Rumah milik warga desanya yang sudah tidak layak huni dan terpilihlah 3 unit rumah milik warga desa yang benar-benar sangat membutuhkannya. 

Untuk itu, perusahaan tetap berkomitmen untuk dapat hadir berkontribusi memberikan yang terbaik kepada masyarakat sebagaimana prinsip perusahan “PT TPL,Tbk Tumbuh dan Berkembang bersama Masyarakat”. 

“Semoga dengan bedah rumah yang diberikan, perusahaan kali ini, keluarga yang menerima bedah rumah dapat tinggal dengan aman, nyaman dan bahagia, serta diberikan kesehatan dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa,” pungkas Pangeran. (mag-7/ram)