BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian mengikuti sosialisasi hasil capaian strategis nasional pencegahan korupsi triwulan IV tahun 2020 dengan mengangkat tema, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum melalui teknologi informasi.

Sosialisasi ini digelar secara dari yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Soeharso Monoarfa; Direktur Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri, Brigjen Djoko Poerwanto hingga sejumlah aparat penegak hukum. Mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, polisi, jaksa dan Mahkamah Agung.

Sosialiasi yang digelar secara dari ini diikuti partisipan sebanyak 970 orang. Oleh Kalapas Maju, mengikuti seminar secara daring ini dari ruang kerjanya, baru-baru ini.

“Kita menyadari tantangan ke depan adalah penegakan supremasi hukum. Reformasi hukum, Indonesia berkompetisi dengan negara lain di dunia,” kata Soeharso.

“Untuk itu pentingnya transparansi kasus korupsi di Indonesia dengan bantuan teknologi informasi, maka terciptanya suatu sistem pencegahan dan penanggulangan kasus pidana korupsi sehingga mampu membawakan transparansi. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat merubah cara pandang penegakan hukum di era digital ini,” sambung dia.

Sementara Mahfud MD menyampaikan, upaya penegakan hukum harus dilakukan transparan. Tidak boleh main mata. Selain transparan, kata Mahfud, juga harus akuntabel dalam menangani kasus korupsi dengan bantuan teknologi informasi saat ini.

“Ke depan kita harus lebih profesional, akuntabel dan transparan. Di samping itu, dibutuhkan sinergitas Aparat Penegak Hukum,” kata dia.

“Kita harus melakukan perubahan penanganan proses hukum dengan bantuan teknologi dengan adanya Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Terpadu berbasis Teknologi Informasi. Semua penanganan perkara dapat dianalisis oleh APH, sehingga transparansi dapat terwujud serta dashboard dibuka untuk masyarakat umum,” lanjut Mahfud MD.

“Tidak hanya kasus korupsi, kasus pidana umum lainnya juga. Dengan adanya sistem ini, dapat mempercepat penanganan penegakan hukum. Mari kita bersama mempersiakan diri, merubah cara pandang kita dalam penegakan hukum di era 4.0,” urai dia.

Penanganan perkara korupsi diyakini dapat lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Tujuannya, agar dapat menunjang keterbukaan, akuntabilitas dan sinergitas yang baik antara APH dan masyarakat.

Setelah semua narasumber memberikan pandangannya, Webinar tersebut diakhir dengan sesi tanya jawab. “Kami Lapas Binjai mendukung penanganan dan penegakan hukum dengan teknologi. Terlebih juga sejalan dengan Kemenkumham yang saat ini sudah mencanangkan hal tersebut,” tutup Kalapas. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Avanza Xenia Club Indonesia (AXCI) Chapter Medan-Sumut menggelar bakti sosial (baksos) ke Pesantren Dar Fatimah, Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Cengkeh Turi, Binjai Utara, Minggu (8/11). Ternyata tidak hanya di Kota Binjai saja sasaran baksos komunitas mobil tersebut.

Ketua AXCI Chapter Medan-Sumut, Handoko menjelaskan, sebelum tiba di Binjai, baksos yang dilakukan mereka menyasar ke Panti Asuhan Bait Allah di Jalan Puskesmas, Medan Sunggal. “Baksos yang dilakukan dalam rangka berbagi kepada adik-adik panti asuhan. Selain itu, juga untuk menguatkan dan meningkatkan tali silaturahim sesama anggota di AXCI Chapter Medan-Sumut,” ujar dia didampingi Wakil Ketua, Yongki Surbakti.

Baksos yang dilakukan AXCI Chapter Medan-Sumut berasal dari donasi para anggota, yang dikumpul selama dua pekan belakangan. Baksos tersebut, kata dia, juga mendapat dukungan dari Aice, PT Khaizan Jaya Mandiri.

Karenanya, dia mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. “Baksos yang kami lakukan merupakan agenda tahunan. Saat baksos di panti asuhan Medan dan Binjai, kami memberikan bantuan bahan pokok dan sejumlah uang tunai. Semoga baksos yang kali kedua kami gelar ini mendapat ridho dari Tuhan yang maha esa dan bermanfaat bagi penerimanya,” beber dia.

Selain baksos, AXCI Chapter Medan-Sumut juga berbagi masker. Ini dilakukan karena Pandemi Covid-19 yang belum berakhir.

Sebanyak 2.000 buah masker kesehatan dibagikan AXCI Chapter Medan-Sumut kepada pengendara. “Kami berbagi masker di tiga lokasi terpisah. Jalan Gatot Subroto Medan, Jalan Medan-Binjai Km 12 dan terakhir Lapangan Merdeka Binjai,” urai dia.

AXCI Chapter Medan-Sumut berdiri pada 2018. Awalnya beranggotakan sebanyak 5 orang. “Anggotanya saat itu bertemu dari satu kerjaan. Kemudian tercetus ide untuk mendirikan komunitas mobil yang kami pakai saat itu. Singkat cerita, kami sepakat dan mendaftarkan diri ke pusat yang kini berkantor di Bekasi Raya,” kata dia.

Kini, AXCI Chapter Medan-Binjai beranggotakan 43 orang di Sumut, dan telah tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Tanah Karo, Pematangsiantar dan Medan. “Paling jauh keanggotaan kami berasal dari Panyabungan, Mandailing Natal,” pungkasnya. (ted)

LANGAKT, SUMUTPOS.CO – Pasca terpaparnya dua pejabat di Pemkab Langkat, Bupati Terbit Rencana PA mengintruksikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, bekerja dari rumah (Work From Home) mulai 6-20 November 2020 mendatang. Namun untuk lingkungan Kantor Kecamatan, Kelurahan dan Desa, agar tetap melaksanakan pelayanan kepada masyarakat seperti biasa.

Kadis Kominfo Langkat, H.Syahmadi mengatakan, instruksi tersebut telah dituangkan pada Surat Bupati Langkat No: 800-1954/BPBD/2020, tanggal 5 November 2020, perihal Bekerja dari Rumah (WFH), dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 di lingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Langkat.

“Kebijakan ini diambil Bupati, akibat terus meningkatnya kasus penularan infeksi covid 19 dengan klaster baru yang terjadi di Pemkab Langkat,” sebut Syahmadi, Kamis (5/110).

Pun begitu, sambung Syahmadi, pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Langkat, agar menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (WFH). Untuk paparan langkah yang harus diikuti, yakni penyesuaian sistem kerja.

“ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (WFH), harus terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat,” ujarnya.

Pimpinan OPD, sambung dia, harus mengatur sistem kerja yang akuntabel dan mengatur secara selektif pejabat atau pegawai dilingkungan unit kerja yang dapat bekerja di rumah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai, peta penyebaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam keadaan mendesak, seluruh ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah yang telah mendapatkan surat tugas dari pimpinan unit kerja dapat dipanggil kembali ke kantor.

Pemerintah tetap memberikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN yang melaksanakan tugas dari rumah dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud terhitung mulai 6 sampai 20 November 2020.

“Setelah berakhir masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan OPD melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaanya dan melaporkan ke Bupati Langkat, ujarnya.

Seluruh kegiatan, sambung Syahmadi, atau rapat atau tatap muka yang bersifat pengumpulan orang banyak agar ditunda atau dibatalkan dan penyelenggaraan rapat penting agar dilakukan secara teleconference atau melalui zoom dan agar menunda kegiatan dinas keluar kota atau keluar daerah. Bagi semua unsur aparatur pemerintah agar mematuhi protokol Kesehatan.

Bagi ASN yang terjangkit Covid-19, sebut Syahmadi, atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi Covid-19 agar menghubungi pusat layanan kesehatan atau rumah sakit terdekat, atau Dinkes Langkat.

Dalam hal yang ditemukan adanya pegawai pada unit kerja, dalam status pemantauan atau diduga atau dalam pengawasan yang terkonfirmasi Covid-19, bagi selaku pimpinan OPD wajib melaporkan kepada Bupati Langkat.

“Lalu, ASN yang berusia diatas 50 tahun dan bukan pejabat pimpinan tertinggi pratama atau pejabat administrator serta ASN wanita yang sedang mengandung dapat melaksanakan tugasnya dari tempat tinggal masing-masing,” tuturnya kembali.

“Pemerintah tetap memberikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN yang melaksanakan tugas dari rumah dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud terhitung mulai 6 sampai 20 November 2020. Setelah berakhir masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan OPD melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaanya dan melaporkan ke Bupati Langkat,” tandasnya.

Sebelumnya, Sahmadi mengakui dua pejabat Pemkab Langkat yakni Sekdakab Langkat dr Indra Salahuddin dan Plt Kadis Kesehatan Langkat dr Juliana, beberapa pekan lalu positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan dan isolasi. Agar tidak menganggu kinerja, Bupati mengangkat sementara sebagai Plh Sekdakab yakni Muliono dan Plh Kadis Kesehatan dr Sadikun Winato. (bbs/han)