MEDAN, SUMUTPOS.CO – Secara aklamasi, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sumatera Utara (USU) Periode 2020-2025. Rektor USU Prof Runtung Sitepu, mengucapkan selamat atas terpilihnya Nurmala.
Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir.
“Pemilihannya dilakukan secara daring, Jumat (23/10) lalu,” ungkap Runtung, Senin (26/10).
Nurmala menggantikan Panusunan Pasaribu. Dia merupakan istri dari almarhum Ekonom Indonesia, DR Sjahrir.
Dalam rapat tersebut, turut terpilih Sekretaris MWA Prof Guslihan Dasa Tjipta.
Kemudian Ketua Komisi I Muhammad Arifin Nasution dengan Sekretasris Pusat Melati Hasibuan. Sedangkan Ketua Komisi II Fahmi, dan Prof Johannes Tarigan sebagai Sekretaris. Serta Ketua Komisi III Prof Darma Bakti, dengan Prof Khairina sebagai Sekretaris.
Runtung menjelaskan, dengan kepemimpinan Nurmala sebagai Ketua MWA USU, dia yakin bakal sukses membawa kemajuan bagi USU.
“USU beruntung mendapatkan tokoh nasional bersedia di MWA USU,” katanya.
Terpisah, seorang Anggota MWA USU, Abdul Hakim Siagian mengatakan, Nurmala terpilih sebagai Ketua MWA USU secara musyarawarah, untuk masa jabatan 5 tahun ke depan.
“Proses pemilihannya penuh kekeluargaan. Secara aklamasi Ibu Nurmala terpilih sebagai ketua,” jelasnya.
Dia percaya, MWA USU di bawah komando Nurmala, akan dapat mengangkat prestasi USU yang sudah sangat baik ini, menjadi lebih baik lagi. Abdul menyakini, ke depan tentu tantangan sangat kompleks, namun melalui kolaborasi yang baik antara MWA dan rektorat, maka USU akan menuju universitas yang sangat diperhitungkan secara internasional. Dia mengakui, di bawah kepemimpinan Rektor USU Prof Runtung Sitepu, prestasi USU sangat luar biasa.
“Kini USU masuk dalam jajaran elit universitas terbaik. USU masuk dalam klaster pertama dalam pemeringkatan secara nasional,” beber Abdul lagi.
“Teamwork yang dibangun rektor selama ini, patut diberi pengargaan yang tinggi. Banyak kemajuan yang telah diraih, serta telah meletakkan pondasi yang kuat. Sehingga USU mampu bersaing di kancah global menuju world class university,” pungkasnya. (gus/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai ketentuan, proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemko Medan 2021, sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagi kabupaten kota se-Indonesia.
Penggunaan aplikasi ini menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan, baik perubahan nomenklatur pendapatan, maupun perubahan nomenklatur belanja, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini diungkapkan Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho, saat membacakan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2021 pada Sidang Paripurna DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (26/10).
Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim, didampingi para Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan HT Bahrumsyah itu, Arief menyampaikan struktur R-APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
Menurut Arief, dari sini pendapatan diproyeksikan sebesar Rp5,15 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,15 triliun lebih, dan pendapatan transfer sebesar Rp2,99 triliun lebih.
“Menurut hemat saya, proyeksi pendapatan daerah yang direncanakan ini cukup realistis, baik jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari PAD maupun dari jenis pendapatan lainnya, terutama dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ungkap Arief.
Secara total, jumlah belanja daerah diperkirakan sebesar Rp5,30 triliun lebih, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah ini terdiri dari belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga.
Lebih lanjut Arief menjelaskan, sesuai dengan arahan pemerintah pusat, 2021 merupakan tahun pemulihan ekonomi setelah wabah pandemi covid-19 di 2020, yang melanda seluruh dunia, termasuk Kota Medan. Merujuk kepada tahun pemulihan ekonomi, maka keseluruhan belanja daerah diprioritaskan pada beberapa upaya. Pertama, membangun infrastruktur, yakni merawat, dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase, sekaligus meningkatkan keberhasilan kota.
Kedua, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yakni menyediakan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan yang semakin baik bagi masyarakat, untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan. Dan ketiga, iklim investasi. Yakni tetap menjaga iklim investasi yang kondusif serta kemudahan perizinan investasi dengan menggunakan teknologi informasi.
Selanjutnya dari sisi pembiayaan, guna menutupi defisit belanja daerah, ditetapkan perkiraan pembiayaan penerimaan sebesar Rp150 miliar. Dengan demikian, pembiayaan netto dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp150 miliar.
“Kita semua tentu memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk mengelola APBD secara efisien, efektif, transparan, dan taat azas. Namun saya juga menyadari tuntutan, kebutuhan, dan kepentingan pembangunan kota yang sangat besar, sehingga tetap berada di atas kapasitas fiskal yang diformulasikan dalam APBD,” jelas Arief.
Sementara itu, DPRD Medan juga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda lain, yakni penyampaian Laporan Rapat Kerja (Raker) DPRD Medan 2021. Berlandaskan pada kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD, maka seluruh rencana kerja DPRD Medan senantiasa mengarah kepada implementasi ketiga fungsi DPRD, yakni pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan dalam rangka representasi masyarakat Kota Medan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan H Rajuddin Sagala dalam kesempatan agenda tersebut, di Ruang Paripurna DPRD Medan, Senin (26/10).
Dalam pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, dilaksanakan oleh DPRD Medan melalui aset kelengkapan DPRD Medan, sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, dan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Rajuddin mengatakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama Wali Kota, DPRD Medan diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah secara baik, melalui peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan hal itu, maka diperlukan perantara hukum daerah yang berupa Perda yang bermanfaat bagi pengaturan penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Fungsi pembentukan peraturan daerah berperan penting dalam penyusunan Perda dan Perda Istimewa yang indentik dengan DPRD Medan. DPRD Diharapkan dapat menyusun perumusan kebijakan daerah dalam bentuk Perda bersama Wali Kota Medan yang cukup signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ke depannya,” jelas Rajuddin.
Penyelenggaraan Pemda dilaksanakan pembahasan APBD yang diajukan oleh Wali Kota, agar tujuan penyusunan APBD sesuai dengan kebijakan daerah yang telah disusun dalam perencanaan program pembangunan daerah, seperti Perda RPJPD, Perda RPJMD, dan Perwal RKPD. Maka DPRD Medan sebagai unsur penyelenggara Pemda, mempunyai tugas dan wewenang untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan KUA dan PPAS serta Ranperda tentang APBD bersama Wali Kota, sesuai arah dan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Rencana kerja DPRD Medan 2021 yang telah disusun berdasarkan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban, yang bertujuan meningkatkan kinerja lembaga. Seperti peningkatan sumber daya manusia bagi pimpinan dan anggota DPRD Medan, agar profesionalismenya meningkat dan lebih baik,” pungkas Rajuddin. (map/saz)
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS
TILANG: Polisi saat menilang surat kendaraan bermotor. Sementara, penerapan e-Tilang masih me nunggu pusat.
berbasis online didepan Sun Plaza Mall Jalan Zainul Arifin Medan, Rabu (7/2). Setiap angkutan yang terkena razia untuk sementara diberikan sangsi surat peringatan yang di beri materai.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Medan menggandeng Kantor Pos, untuk mempermudah masyarakat yang ingin mengurus surat tilang. Kejari Kota Medan saat ini tengah memberlakukan sistem pengantaran tilang langsung ke rumah pelanggar peraturan.
Ilustrasi Tilang.
Kepala Seksi Intelejen (Kasi Intel) Kejari Kota Medan, Bondan Subrata mengatakan, program ini dibuat untuk mempermudah para pelanggar mengambil surat tilang.
“Ya. Untuk program ini kami bekerja sama dengan Kantor Pos Indonesia. Jadi untuk para pelanggar peraturan, sekarang sudah bisa mengambil surat tilangnya di Kantor Pos,” ungkap Bondan, Senin (26/10).
Lebih lanjut Bondan menjelaskan, pelanggar peraturan dengan hanya membayar denda, maka nanti surat tilangnya akan diantar ke rumah yang bersangkutan.
“Program ini sudah berjalan sejak awal pandemi covid-19. Seluruh masyarakat mengalami kesusahan untuk mengurus sesuatu, namun dengan aplikasi yang berbeda. Dari awal pandemi kami sudah berlakukan hal seperti ini. Namun dengan si Abang Lae,” bebernya.
Dia juga mengatakan, dipilihnya Kantor Pos untuk bekerja sama, dimaksudkan untuk memperluas jangkauan Kejari Kota Medan, agar dapat mengantarkan surat tilang sampai ke luar kota.
“Kemarin terakhir ada yang diantar ke Jakarta. Jadi sekarang jangkauannya luas,” kata Bondan.
Selain itu, lanjut Bondan, program ini mendukung program pemerintah dalam penerimaan sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Kami melakukan ini untuk menyumbang PNBP ke pemerintah,” pungkasnya. (man/saz)
ANTRE: Warga mengantre untuk mengisi berkas saat pembayaran pajak kendaraan di Samsat Medan Utara, Selasa (20/10).Triadi Wibowo/Sumut Pos .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepekan setelah diberlakukan, program keringanan sanksi administrasi atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua dan seterusnya, serta mutasi kendaraan, yang digagas Pemprov Sumut melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, masih belum sesuai ekspektasi.
ANTRE: Warga mengantre untuk mengisi berkas saat pembayaran pajak kendaraan di Samsat Medan Utara, Selasa (20/10).Triadi Wibowo/Sumut Pos .
Kepala Bidang PKB/BBNKB pada BPPRD Sumut, Syaiful Bahri mengaku, realisasi program pemutihan PKB, BBNKB kedua dan seterusnya, serta mutasi kendaraan itu, dalam sepekan ini masih terbilang sangat rendah.
“Pertumbuhannya baru 3 persen (untuk program pemutihan 2020). Jadi memang masih kecil sekali. Namun untuk realisasi (pendapatan PKB dan BBNKB) mulai Januari 2020 sampai sekarang sudah mencapai 78 persen,” ungkap Syaiful menjawab Sumut Pos, Senin (26/10).
Syaiful memperkirakan, satu faktor penyebab program ini belum sesuai dengan harapan, karena kondisi ekonomi masyarakat yang sulit akibat pandemi covid-19.
“Kami berharap ekonomi masyarakat segera pulih, sehingga kewajiban sebagai wajib pajak, dapat ditunaikan dengan baik. Selain itu, kami mengimbau jangan datang berbondong-bondong di pengujung program ini berakhir nanti,” harapnya.
Pasalnya, jika di pengujung waktu program pemutihan masyarakat datang untuk membayar pajak kendaraannya, dapat menyebabkan antrean panjang, dan memicu pelanggaran protokol kesehatan pencegahan covid-19.
“Kemudian di counter-counter itu, nantinya dikhawatirkan tidak mampu menerapkan jaga jarak. Kami juga tidak mau akan terjadi klaster baru penyebaran covid-19 dari program yang diselenggarakan ini,” imbuh Syaiful.
Pelayanan Libur
Pelayanan di seluruh gerai dan Kantor Samsat jajaran BPPRD Sumut, diakui Syaiful, untuk sementara waktu berhenti, karena libur hari besar keagamaan dan cuti bersama pada akhir Oktober ini.
“Rabu libur, Kamis Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Jumat cuti bersama. Sabtu baru dibuka lagi. Memang waktunya di tahap pertama ini tidak sampai 24 hari, efektifnya hanya 20 hari kerja,” bebernya.
Pun demikian, Minggu, 1 November 2020, pihaknya tetap membuka layanan di plaza-plaza yang ada di Kota Medan. Kemudian dilanjutkan sampai 14 November mendatang, pelayanan akan dibuka lagi seperti sedia kala. Yakni mulai sejak pukul 09.00 WIB sampai 18.00 WIB.
“Pada prinsipnya Pemprov Sumut berharap masyarakat punya ekonomi yang bagus, sehingga dapat membayar pajak kendaraannya tepat waktu. Dan tentunya dapat memanfaatkan program keringanan sanksi administrasi pada tahun ini,” jelas Syaiful.
Informasi yang diperoleh Sumut Pos, sejak kegiatan pemutihan ini berlangsung, banyak masyarakat yang kurang memahami informasi dari Pemprov Sumut tentang program dimaksud. Hal ini menjadi satu penyebab, kurang antusiasnya masyarakat dalam mengikuti program tersebut. Pada akhirnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharap mampu mendongkrak dari sektor ini, belum maksimal tercapai. Padahal Pemprov Sumut menargetkan ingin meraup Rp200 miliar dari program pemutihan PKB dan BBNKB kali ini.
“Tidak ada yang berubah dari program ini. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang diputihkan adalah denda PKB, BBNKB kedua dan seterusnya, serta mutasi kendaraan. Untuk pajak pokoknya tetap dibayarkan. Di brosur dan spanduk-spanduk, pun bahasanya seperti itu disampaikan. Mungkin sebagian masyarakat tidak memahami utuh informasi yang ada. Karena itu, kami sarankan agar bertanya langsung ke petugas kami, baik di Samsat dan gerai-gerai yang telah tersedia,” imbau Syaiful lagi.
BPPRD Sumut akan mengevaluasi program tersebut di tahap pertama ini, sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau tidak tahap kedua.
“Itu semua tergantung pimpinan. Setelah tahap pertama nanti selesai, kami akan evaluasi keseluruhan kegiatan ini. Segala pertimbangan akan disampaikan ke pimpinan. Termasuk mengingat ada momen Pilkada pada Desember mendatang, petugas kepolisian juga akan disibukkan dengan agenda Pilkada. Jadi lihat saja nanti bagaimana perkembangannya,” pungkas Syaiful. (prn/saz)
Teks Foto
ISTIMEWA/SUMUT POS
Kepala Bidang PKB dan BBNKB pada BPPRD Sumut, Syaiful Bahri
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Hujan deras disertai angin puting beliung merusak 8 rumah di Lingkungan 26, Kelurahan Rengaspulau, Kecamatan Medan Marelan, Minggu (25/10) malam. Akibatnya, rumah-rumah warga yang menjadi korban bencana ini mengalami kerusakan, seperti atap diterbangkan angin. Diperkirakan kerugian akibat kerusakan ini mencapai ratusan juta rupiah.
Seorang korban, Fadly (39), mengaku, sebelum hujan turun, angin kencang telah melanda di lingkungan tinggal mereka. Tiba-tiba, hujan turun deras membuat angin semakin kencang. Peristiwa itu membuat mereka terkejut, angin puting beliung pun menerjang beberapa rumah. Sehingga atap rumah terangkat, dan beberapa bagian dinding rusak.
“Kami terkejut, melihat seng (atap) terbang, dan dinding kayu rumah tetangga saya ada yang lepas. Makanya kami langsung mengungsi, agat tidak terkena reruntuhan bangunan,” ungkap Fadly.
Setelah hujan reda, mereka kembali ke rumah untuk mengecek barang berharga. Kemudian, kejadian itu mereka laporkan ke pihak kelurahan.
“Kalau korban jiwa tidak ada, tapi rumah yang rusak diperkirakan ratusan juta rupiah kerugiannya,” beber Fadly lagi.
Pascakejadian itu, petugas BPBD Kota Medan turun ke lokasi untuk memgecek jumlah korban puting beliung. Sejumlah bantuan material bahan bangunan pun telah diturunkan, untuk diberikan kepada para korban bencana.
Camat Medan Marelan, M Yunus mengatakan, pihaknya telah mendata sejumlah rumah yang rusak. Dari data yang ada, ada 5 rumah dalam kondisi rusak parah.
“BPBD dari Pemko Medan sudah turun. Kami telah mendata untuk memberikan bantuan. Untuk saat ini belum ada penambahan jumlah rumah yang rusak,” pungkasnya. (fac/saz)
Siswi kelas VII MTs Negeri 2 Asahan, praktek bikin herbarium daun, yang dirancang oleh guru IPA mereka, Rismawati R. Manurung.
KISARAN, SUMUTPOS.CO – “Belajar IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) itu ternyata gasing: gampang, asyik, dan menyenangkan,” celoteh para siswa-siswi kelas VII MTs Negeri 2 Asahan, setelah praktek bikin herbarium daun, oleh guru IPA mereka, Rismawati R. Manurung.
Praktek siswa bikin herbarium daun dirancang bu guru Rismawati, sebagai strategi pembelajaran mata pelajaran IPA pada materi Keanekaragaman Tumbuhan, di masa pandemi Covid-19. Alasannya, agar materi belajar dan tugas tidak terasa membosankan jika hanya berupa konsep atau teori, apalagi disampaikan lewat sistem daring (dalam jaringan) sebagai langkah social distancing. “Rasa lelah dan bosan ‘kan dapat menurunkan imunitas tubuh. Apalagi ini pandemi Covid-19. Makanya, saya ubah bentuk penugasan dari teori/ konsep menjadi praktik,” kata Rismawati R Manurung, kepada Sumut Pos, Senin (26/10/2020).
Untuk menghindari penularan Covid-19, murid-murid ditugaskan berkreasi di rumah masing-masing. dengan tetap didampingi orangtua.
Awalnya, jelas Rismawati, para murid dikirim video dan LKPD melalui WAG (WhatsApp Group) pada minggu pertama pelajaran. Pengiriman materi lewat video ini untuk mencegah kerumunan sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Video itu isinya informasi tentang tugas proyek berupa pembuatan herbarium daun.
“Para siswa saya tugaskan memilih dan mengambil lima jenis daun yang ada di lingkungan sekitarnya. Tentu dengan tetap didampingi orangtua. Kemudian daun-daun itu diletakkan di lembaran buku bekas pada halaman berbeda. Tujuannya untuk mengeringkankan daun secara alami. Setiap hari, daun itu di angin-anginkan supaya tidak berjamur. Selanjutnya, para siswa mencatat nama daun dalam bahasa lokal dan bahasa Latin, nama kelas tumbuhan, serta tanggal pengambilan daun,” jelas Risma yang juga salahsatu fasilitator daerah komunikasi Asahan Program Pintar Tanoto Foundation ini.
Pada minggu kedua, ia melakukan pertemuan virtual menggunakan aplikasi Messenger. Lewat belajar daring itu, para siswa dievaluasi apakah sudah mengerjakan teknik pembuatan herbarium daun sesuai prosedur kerja yang ditetapkan.
“Pada pertemuan itu, saya menayangkan beberapa contoh/bentuk herbarium. Tujuannya sebagai bahan referensi bagi peserta didik. Karena pada minggu ketiga atau keempat, daun yang sudah kering itu akan diminta dilengketkan di wadah sesuai kreativitas masing-masing. Wadahnya diutamakan barang-barang bekas yang ada di lingkungan masing-masing,” cetus bu guru yang juga peserta pelatihan Pengembangan Budaya Baca Tanoto Foundation ini.
Di akhir pertemuan virtual, ia membuka sesi tanya jawab dengan peserta didik tentang masalah/kendala saat proses pembuatan herbarium daun.
Radityo, mengaku sangat senang membuat herbarium daun. “Ini bisa dikenang saat saya sudah besar nanti,” celotehnya gembira.
Proyek pembuatan herbarium daun batas diberi waktu selama satu bulan. Setelah satu bulan, guru melakukan pengumpulan hasil kerja. Hasilnya, berbagai herbarium daun terkumpul.
“Kreativitas para anak terlihat dari herbarium daun tersebut. Ada yang membuatnya pada buku bekas, buku baru, karton bekas, kardus, dan juga triplek bekas. Semua daun sudah kering dan memiliki nama lokal dan Latin, serta tanggal pembuatan. Lewat proyek herbarium daun itu, kita lebih mudah mengenal ciri-ciri tumbuhan,” cetusnya penuh semangat.
Pengakuan para murid kepada bu guru Rismawati, proyek pembuatan herbarium daun tersebut membuat mereka belajar secara aktif, dan terasa menyenangkan. Karena mengalami langsung belajar dari lingkungan, serta lebih mengenal dekat beragam jenis tumbuhan.
“Kayla jadi tahu, kalau membuat herbarium itu caranya cukup sederhana. Selain itu, ciri–ciri daun monokotil dan dikotil ternyata berbeda,” kata Kayla, siswa kelas VII, kepada Risma.
Murid lainnya, Vivi Anggraini juga mengatakan hal senada. “Setelah mengerjakan proyek herbarium daun ini, saya baru tau kalau tanaman di lingkungan rumah saya ternyata beraneka ragam. Bahkan ternyata ada nama Latinnya,” katanya tertawa.
Murid lainnya, Radityo, mengaku sangat senang membuat herbarium daun. “Ini bisa dikenang saat saya sudah besar nanti,” celotehnya gembira.
Menurut penilaian Rismawati, para peserta didik mengalami pembelajaran aktif dan menyenangkan, serta berkreasi sesuai kemampuannya lewat proses pembuatan herbarium daun. “Mereka semua mengaku belajar IPA ternyata gasing. Seperti dikatakan bapak Prof. Yohannes Surya (ahli Fisika),” tutup Risma, seraya tersenyum manis. (rel/mea)
Foto bersama: Relawan Christfull Medan berfoto bersama Mayjend (Purn) Christian Zebua - AKBP (Purn) Anofuli Lase di Hotel Pardede, Senin (26/10) malam.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Relawan Christfull Medan (RCM) memberi dukungan kepada Mayjend (Purn) Christian Zebua – AKBP (Purn) Anofuli Lase menjadi Bupati Nias pada pelaksanaan Pilkada 2020. Dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 ini disampaikan langsung Ketua RCM, Eliyaman Ama Dela Zebua.
Foto bersama: Relawan Christfull Medan berfoto bersama Mayjend (Purn) Christian Zebua – AKBP (Purn) Anofuli Lase di Hotel Pardede, Senin (26/10) malam.
Diungkapkan Eliyaman, Relawan Christfull Medan merupakan kumpulan masyarakat Kepulauan Nias yang berdomisili di luar daerah (Diaspora) Nias. Relawan ini berdomisili di Medan dan sekitarnya. “Kami merindukan perbaikan Kabupaten Nias agar terlepas dari daerah tertinggal. Untuk itu, kami mendukung paslon yang dianggap mumpumi, berpengalaman, track record yang sudah teruji,” ujarnya saat menggelar acara di Hotel Pardede, Medan, Senin (26/10) malam.
Selain itu, sambung Eliyaman, paslon nomor 2 tersebut bebas dari kepentingan pribadi dan kelompok, memiliki relasi di tingkat provinsi dan nasional serta mempunyai dasar keimanan yang kuat. Mayjend (Purn) Christian Zebua merupakan mantan Pangdam XVII Cenderawasih Papua yang juga Ketua BPPPKN (Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias). Sedangkan AKBP (Purn) Anofuli Lase adalah mantan Analis di Polda Sumut. Keduanya mempunyai dasar ke imanan yang kuat.
Ia berharap, paslon nomor 2 tersebut bisa memenangkan hati rakyat Kabupaten Nias dengan program yang merakyat dan perbaikan sistem birokrasi yang selama ini penuh KKN.
Sementara, Christian Zebua menyampaikan bahwa dirinya memiliki keinginan yang kuat dan tulus untuk membangun Kabupaten Nias. “Saya putra Nias asli, dan kecintaan terhadap kampung halaman sangat tinggi. Saya melihat Nias hingga kini masih tertinggal di berbagai sektor oleh kabupaten/kota lainnya. Padahal, Nias memiliki banyak potensi yang bisa dimaksimalkan lagi. Oleh karena itu, saya mau mengajak masyarakat Nias untuk bersatu dengan bergandeng tangan membangun Nias,” ungkapnya.
Disampaikan Christian, program yang utama jika terpilih nantinya akan membangun desa. Untuk itu, yang pertama dilakukan dengan swasembada pangan. Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang masih dirasakan hingga tahun 2021. “Jadi, bagaimana masyarakat Nias tidak tergantung dari luar karena itu harus swasembada pangan. Contonhnya, dengan bercocok tanam, budidaya ikan, ternak dan lain sebagainya. Dengan begitu, tidak terganggu kebutuhan pangan sekalipun di luar sedang sulit,” tuturnya.
Kemudian, masalah pertanian dengan membangun infrastruktur. Sebagai contoh, menyiapkan setiap desa satu eskavator yang bisa digunakan untuk pembangunan jalan, lahan pertanian hingga penanggulangan bencana alam. Kalau kondisi infrastruktur baik, sudah tentu masyarakat semangat untuk bertani. Sebab, hasil pertaniannya bisa dengan mudah dijual.
Selanjutnya, tambah dia, persoalan sumber daya manusia yang harus dikembangkan. Sebabnya, rata-rata lama pendidikan penduduk di Nias 5,15 per tahun. Artinya, dari angka tersebut belum tamat pendidikan SD rata-ratanya. “Saya sempat berbicara dengan masyarakat, mereka menyampaikan sulit untuk sekolah karena kendala ekonomi. Dari situ, timbul keinginan bagaimana agar masyarakat Nias bisa mengeyam pendidikan hingga tamat SMA/SMK atau bahkan sampai perguruan tinggi. (ris)
HADIRI: Wali Kota Tebingtinggi Unar Zunaidi Hasibuan ketika membuka kegiatan latihan basic 1 training HMI di Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan membuka kegiatan Kuliah Umum dan Pembukaan Latihan Kader 1Basic Training Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan di Kota Tebingtinggi di Gedung Eks Akbid, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Senin (26/10).
HADIRI: Wali Kota Tebingtinggi Unar Zunaidi Hasibuan ketika membuka kegiatan latihan basic 1 training HMI di Tebingtinggi.SOPIAN/SUMUT POS.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Tebingtinggi berharap mahasiswa dalam wadah HMI menjadi contoh yang baik dalam penyampaian aspirasi.
“Saya mengajak para mahasiswa yang berhimpun dalam wadah HMI agar dalam menyampaikan aspirasi dan ekspresi dilakukan dengan adab dan bahasa yang santun,”ujar Umar Zunaidi Hasibuhan.
Disebutkan Umar Zunaidi, sepanjang dirinya pernah bergabung di HMI, anak HMI santun dan hormat kepada para senior. Maka dari itu, anak HMI harus memberi pengajaran bagaimana cara menyampaikan aspirasi dengan bahasa yang santun.
Dengan adanya kegiatan ini, sambung Umar Zunaidi, diharapkan para kader HMI agar menjadi adik-adik yang kreatif dan berinovatif.
“Kami bangga dengan bendera HMI, tapi bendera HMI adalah sebuah simbol, simbol ini menandakan apa yang kita kerjakan,”bilang Umar.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Medan Rizki Akbar Maulana Siregar, mengajak para peserta agar tetap bersemangat untuk menjalani Latihan Kader 1 Basic Training. “Kami berharap kepada steakholder untuk mendukung para kader, dan mendukung berdirinya HMI Kota Tebingtinggi. HMI harus bisa menjadi solusi dalam permasalahan di Indonesia ini karena HMI hadir untuk menjadi golongan penengah,”papar Rizki.
Terpisah, Ketua Panitia Anggi Ahmad Nazrul Hasibuan mengucapkan terimakasih kepada Wali Kota Tebingtinggi dan para undangan yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil atas terlaksananya kuliah umum dan latihan Kader I Basic Traning.
Kuliah umum dan latihan Kader I Basic Traning HMI mengangkat tema, Di Tengah Tantangan Era Disrupsi dan Ancaman Pandemi. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua DPRD Kota Tebingtinggi Basyaruddin Nasution, Ketua MD KAHMI Kota Tebingtiinggi Muhammad Fadli, Ketua HMI Cabang Medan Rizki Akbar Maulana Siregar, Ketua ICMI Muda Tebingtinggi Alfi Syahri Siregar serta Dekan FISIP USU Dr Muryanto Amin.(ian/han)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi mengimbau seluruh masyarakat Kota Tebingtinggi, agar menjaga kesehatan dan kerukunan selama libur panjang dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2020 mendatang.
PAPARAN: Kadis Kominfo Kota Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian ketika memberikan paparan waspadai pandemi Covid-19 pada libur panjang.sopian/sumut pos.
Demikian disampaikan Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Kota Tebingtinggi, Dedi Parulian Siagian di Gedung Kantor Komimfo, Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Senin (26/10). Dikatakannya, pemerintah pusat telah memberi libur nasional dan cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW dilanjutkan dengan libur akhir pekan. Hal ini perlu diwaspadai karena mobilitas warga yang meningkat dimasa pandemi Covid-19.
Dedi Siagian menyampaikan, saat ini Pemerintah Kota Tebingtinggi sedang giat-giatnya melalui petugas 3 Pilar melaksanakan Operasi Yustisi untuk menyosialisasikan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi.
“Hal yang lebih penting adalah kesadaran dari masyarakat untuk benar-benar bijak dalam mengisi waktu selama libur panjang. Sebelum melakukan perjalanan jauh terlebih dahulu mengetahui situasi daerah yang dituju apakah aman dari virus,” kata Dedi Siagian.
Namun yang lebih utama menurut Dedi Siagian, menerapkan Protokol Kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. “Wajib memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan saat ini merupakan pola hidup baru yang harus diikuti dimasa pandemi saat ini,” katanya.
Dedi Siagian mengharapkan agar warga masyarakat Kota Tebingtinggi dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus tetap menjaga kerukunan dan kebersamaan sesama warga kota dimasa pandemi ini.
Kondisi libur panjang ini dipandang perlu untuk diwaspadai, karena berbagai dampak kerawanan seperti penyebaran Covid-19, kepadatan arus lalu lintas dan bencana alam akibat cuaca ekstrem berpotensi terjadi.
Khususnya dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 penerapan Protokol Kesehatan menjadi yang utama diingatkan, agar jangan sampai usaha yang kita lakukan selama ini sia-sia karena lalai dalam melakukan pengawasan selama libur panjang ini.
“Marilah sama-sama kita turut berpartisipasi didalam memutus matarantai penyebaran virus corona khususnya dimasa libur panjang ini. Dengan menjaga diri sendiri berarti sudah melindungi keluarga dan orang lain,” tutup Dedi Siagian. (ian/han)
PAPARKAN: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan memberikan pemaparan terkait pandemi Covid-19.sopian/sumut pos.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Terhitung sampai 23 Oktober, warga Kota Tebingtinggi terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 123 kasus, sembuh 108 orang, menjalanio isolasi 24 orang, meninggal sebanyak 10 orang.
PAPARKAN: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan memberikan pemaparan terkait pandemi Covid-19.sopian/sumut pos.
Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan, Jumat (23/10), mengatakan telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Selain itu, sebagai kepala daerah juga bertugas melakukan perbaikan ekonomi dalam perubahan tatanan hidup baru dan membangkitkan sektor Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM).
Disebutkan Umar Zunaidi, dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi, pihaknya harus benar benar jeli dalam menganalisa berbagai masalah sosial yang timbul dari imbas pandemi Covid-19 saat ini, permasalahan sosial yang timbul seperti turunnya hasil pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Dalam hal ini tentunya Pemko Tebingtinggi tidak bisa tinggal diam, selain bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti bantuan sosial tunai (BST), bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan program pangan sembako dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bantuan dari UMKM pemerintah pusat, Pemko Tebingtinggi memberikan anggaran bantuan sembako melalui APBD Kota Tebingtinggi untuk masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 20.000 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kota Tebingtinggi.
Dibilang kesehatan, Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan yang Ketua Tim Gugus Percepatan Penangan (TGGP) Covid-19 Kota Tebingtinggi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19, menyatakan terus melakukan rapid test mulai tingkat masyarakat seperti pedagang, ASN, Kepolisian Polres Tebingtinggi, TNI dan seluruh organisasi masyarakat. Selain rapid test, Pemko Tebingtinggi juga melakukan test sweb massal di kalangan perkantoran.
“Berbagai cara kami lakukan dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, kita berharap penyebaran pandemi ini bisa semangkin kecil khususnya di Kota Tebingtinggi,” bilangnya. (ian/han)
