TERSANKA: MR alias R (48) warga Bandar Selamat, Medan Tembung, ditangkap pada Sabtu (24/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satu dari dua pelaku pencurian dengan modus bajing loncat yang beraksi mengambil suku cadang sepeda motor dari dalam mobil saat melintas di Jalan Pertempuran, Kelurahan Pulo Brayan, Medan Barat, diringkus polisi.
TERSANKA: MR alias R (48) warga Bandar Selamat, Medan Tembung, ditangkap pada Sabtu (24/10).
Pelaku yang diketahui berinisial MR alias R (48) warga Bandar Selamat, Medan Tembung, ditangkap pada Sabtu (24/10). Dari pelaku, disita barang bukti 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan 3 kotak berisi suku cadang sepeda motor Honda.
“Ada dua pelakunya tapi hanya tersangka MR alias R yang berhasil kita tangkap. Sedangkan seorang tersangka lagi berhasil lolos,” kata Kapolsek Medan Barat Kompol Afdhal Junaidi, Senin (26/10). Dijelaskan Afdhal, terungkapnya kasus pencurian ini berawal dari informasi yang diterima personel bahwasanya di Jalan Pertempuran, Kelurahan Pulo Brayan kerap terjadi aksi bajing loncat. Selanjutnya, pada Sabtu (24/10) sekira pukul 12.00 WIB personel melakukan patroli. (ris/azw)
Benar saja, petugas melihat dua orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat terlihat sedang mengambil barang-barang yang ada dari mobil yang sedang berjalan. “Personel mengejar kedua pelaku. Namun, hanya satu pelaku yang berhasil ditangkap. Sedangkan satu pelaku lagi melarikan diri,” terangnya.
Pelaku yang berhasil ditangkap, lanjut dia, kemudian diamankan dan diboyong beserta barang bukti ke Mapolsek Medan Barat. “Kasusnya masih didalami lebih lanjut dan mengejar satu pelaku lagi,” pungkasnya. (ris/azw)
Pengajuan nominasi untuk SuperGamerFest Awards perdana kini dibuka sampai 22 November
SINGAPURA, SUMUTPOS.CO – PVP Esports mengumumkan penyelenggaraan perdana dari SuperGamerFest (SGF), festival virtual yang ditujukan untuk menghibur para gamer dan pencinta esports di seluruh Asia Tenggara yang terus bertumbuh. Disokong oleh Singtel dan Globe, joint venture Singtel di Filipina, SGF akan berlangsung pada dua akhir pekan pertama di Desember (5-6 dan 11-3 Desember) dan menjadi bagian dari Singapore Media Festival, acara tahunan dari Infocomm Media Development Authority (IMDA).
Telkomsel mendukung penuh SuperGamerFest 2020 dengan turut menghadirkan tayangan langsung gelaran tersebut melalui platform Dunia Games dan MAXStream. Telkomsel turut mengajak para penggemar esports di Indonesia untuk terlibat langsung di SuperGamerFest 2020 dan membawa kebanggaan esports dan gaming Tanah Air di kancah regional. Festival Gaming Virtual akan berlangsung pada bulan Desember (5-6 dan 11-3 Desember). Pendaftaran SGF dapat dilakukan secara gratis. Informasi lebih lanjut mengenai SGF termasuk kategori, kriteria, dan proses nominasi SuperGamerFest Awards dapat diakses di pvpesports.gg/supergamer2020
Acara digital ini akan menghadirkan berbagai kegiatan interaktif dan program menarik yang akan dinantikan oleh para gamer di seluruh Asia Tenggara, termasuk kegiatan nonton bareng eksklusif, wawancara dengan figur esports ternama, workshop, kelas ahli, dan SuperGamerFest Awards perdana – platform yang mengapresiasi kreator konten dan talenta esports dari Asia Tenggara. Final regional dari PVP Esports Community Championships (Season 2) pun akan berlangsung di SGF untuk melihat pertarungan juara kategori Open dan Campus dari delapan negarauntuk memperebutkan gelar PVP Regional Champion di game Mobile Legends: Bang Bang dan Valorant.
Cindy Tan, Head of Business and Marketing International Group Singtel mengatakan, “PVP Esports memiliki visi untuk menyatukan komunitas gaming – baik itu pemain amatir, profesional, maupun kreator konten – untuk berkumpul melalui kesamaan minat terhadap apa pun yang berhubungan dengan esports. Kami pun antusias untuk menggelar SuperGamerFest 2020 – platform virtual yang mencakup semua hal tentang esports untuk para gamer yang menjadi bagian dari Singapore Media Festival yang digelar oleh IMDA. Kami juga bangga untuk bisa mengambil peran dalam mendukung ekosistem esports dan gaming yang lebih luas dengan mengapresiasi kerja keras dan pencapaian para kreator konten gaming dan pemain esports profesional melalui acara penghargaan gaming pertama di Asia Tenggara.”
“Esports tengah bertumbuh pesat di Filipina dan kami antusias untuk menjadi bagian dari perjalanan industri ini. SuperGamerFest 2020 adalah salah satu acara esports terbesar di Asia, dan ini tidak hanya menyorot semangat kompetitif para atlet, namun juga membawa pemain dari seluruh penjuru dunia untuk menjalin persahabatan dengan sesama gamer,” ujar DC Dominguez, Head of Globe Games and Esports.
“Kami merasa bangga untuk bisa berkontribusi terhadap evolusi yang berkelanjutan di industri gaming dan turut berpartisipasi di acara ini yang mengapresiasi mereka yang menjadi bagian penting dari pertumbuhan esports di kawasan ini.”
Nirwan Lesmana Vice President Digital Lifestyle Telkomsel mengatakan, “Kami menyambut baik dan mendukung penuh SuperGamerFest 2020 dengan turut menghadirkan tayangan langsung gelaran tersebut melalui platform Dunia Games dan MAXStream. Keterlibatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan sebagai leading digital telco company di Indonesia dalam mendukung kemajuan industri esports dan gaming di Tanah Air, sebagai bagian dari upaya kami dalam mengembangkan ekosistem digital di Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan. Kami pun mengajak para penggemar esports di Indonesia untuk terlibat langsung di SuperGamerFest 2020 dan membawa kebanggaan esports dan gaming Tanah Air di kancah regional.”
Sejalan dengan nilai utama dari PVP Esports dalam mengedepankan kesehatan bermain game, SGF juga akan memberikan konten edukasi mengenai pencukupan nutrisi, latihan, hingga kesehatan mental bagi para gamer. Kelas ahli dan workshop juga akan menyertakan pelatihan mengenai kemampuan gaming yang spesifik, serta latihan mental dan fisik yang diperlukan untuk menjadi atlet esports profesional.
SuperGamerFest Awards: Apresiasi untuk yang terbaik dan berprestasi dalam kreasi konten dan esports
SuperGamerFest Awards adalah ajang penghargaan pertama di kawasan Asia Tenggara yang diciptakan untuk mengapresiasi pencapaian dan talenta dari para kreator konten gaming dan atlet esport profesional, sekaligus merayakan semangat dan kreativitas dalam gaming.
Pengajuan nominasi untuk SuperGamerFest Awards akan dibuka mulai 23 Oktober sampai 22 November 2020. Para penggemar esports dapat menunjukkan dukungannya terhadap kreator konten dan atlet esports profesional favorit dari negara masing-masing dengan mengajukan nominasi untuk sembilan kategori yang ada. Pengajuan nominasi dapat dilakukan secara daring dengan mengakses pvpesports.gg/supergamer2020#nominate.
Pemenang akan ditentukan berdasarkan kombinasi antara nominasi dari penggemar, analisis kuantitatif, dan penjurian oleh panel yang berisi para ahli dan praktisi dari berbagai industri, mulai dari gaming, hiburan, media, influencer, organisasi esports nasional, penerbit game, hingga telekomunikasi. Pemenang akan diumumkan pada 12 Desember sebagai bagian dari SuperGamerFest.
SGF dijalankan oleh firma produksi festival Branded serta firma spesialis gaming dan esports Yup.gg, yang turut didukung oleh mitra lainnya, yaitu AIS, Dunia Games, dan MAXstream. Pendaftaran SGF dapat dilakukan secara gratis. Informasi lebih lanjut mengenai SGF termasuk kategori, kriteria, dan proses nominasi SuperGamerFest Awards dapat diakses di pvpesports.gg/supergamer2020.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan dinilai belum maksimal dalam melakukan sosialisasi terkait kesehatan gigi di Kota Medan. Padahal, ada sejumlah penyakit tertentu yang justru bisa timbul karena gigi yang tak sehat sehingga menjadi sumber infeksi.
Siti Salmiah.
Menurut Praktisi Kesehatan Gigi Anak, drg Siti Salmiah, berdasarkan hasil riset data kesehatan (Riskesdas) pada 2018, Sumatera Utara (Sumut) mencatat proporsi masalah gigi pada penduduk usia 3 tahun yang memiliki gigi berlubang sekitar 43,07 persen. Adapun Kota Medan menyumbang 39,15 persen dari angka itu.
Walaupun proporsi perilaku menyikat gigi untuk masyarakat sangat tinggi, tapi sangat disayangkan, masyarakat yang melakukan penyikatan gigi dengan waktu yang benar hanya 1,57 persen untuk Sumut, dan 2,49 persen untuk Kota Medan.
“Hasil ini menunjukkan, informasi mengenai usaha untuk mencegah terjadinya gigi berlubang masih belum diterima masyarakat dengan baik. Masyarakat belum mendapat informasi tentang cara penyikatan gigi yang benar, baik dari segi frekuensi, waktu,durasi dan teknik menyikat gigi yang benar,” ungkap Siti, Minggu (25/10).
Padahal menurut Siti, gigi merupakan awal pintu masuk makanan yang apabila tidak terpelihara dengan baik dapat menyebabkan gangguan sistemik nantinya. Gigi juga dapat menjadi sumber infeksi untuk penyakit tertentu seperti penyakit jantung dan gagal ginjal, serta demam berkepanjangan.
“Untuk itu, demi tetap menjaga kesehatan gigi dan mulut masyarakat, sudah selayaknya pemerintah khususnya Pemko Medan, dan pihak terkait, lebih proaktif dalam memberikan penyuluhan tentang pentingnya melakukan perawatan kesehatan gigi kepada masyarakat,” tegas Ketua Ikatan Dokter Gigi Anak Indonesia (IDGAI) Sumut ini.
Hal ini berhubungan dengan target Kementerian Kesehatan, rakyat Indonesia bebas karies di 2030. Usaha yang dapat dilakukan pemerintah seperti semakin memperkuat kegiatan pemeliharaan kesehatan gigi yang dimulai sejak ibu hamil (oral hiegene monitoring dan oral health care), pemeliharaan kesehatan mulut bayi sejak bayi di bawah satu tahun, oral health care (penyikatan gigi sejak dini, cara minum susu yang benar, menghindari penggunaan botol susu dan aplikasi topikal flour) dapat dilakukan pada anak sejak giginya pertama kali tumbuh/balita.
Usaha lain yang dapat dilakukan Pemko Medan adalah dengan intervensi terhadap sekolah-sekolah yang ada untuk menyiapkan ruangan yang memadai untuk penyuluhan dan pemeriksaan gigi untuk pelajar sekolah dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Pengadaan mobil dengan dental unit juga bisa jadi pertimbangan untuk membantu dokter gigi Puskesmas yang bekerja di lapangan agar mudah untuk melakukan penyuluhan dan perawatan kesehatan gigi untuk masyarakat sekitar.
“Untuk itu diharapkan Wali Kota Medan selanjutnya dapat mengakomodir sarana prasarana perbaikan kesehatan gigi, agar tujuan Kemenkes untuk Indonesia bebas karies 2030, bukan hanya sekadar impian,” pungkas Siti. (ris/saz)
DILANTIK: YM Datuk Syahlafati (tengah) saat dilantik menjadi Diraja Sunggal Serbanyaman, bersama para Datuk yang ditabalkan gelarnya, Minggu (25/10).istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, YM Datuk Syahlafati Ichsan didaulat sebagai raja kepala adat kedatukan Sunggal Serbanyaman, Minggu (25/10).
DILANTIK: YM Datuk Syahlafati (tengah) saat dilantik menjadi Diraja Sunggal Serbanyaman, bersama para Datuk yang ditabalkan gelarnya, Minggu (25/10).istimewa/sumut pos.
Pemakluman dan pengukuhan dilakukan di hadapan masyarakat adat Sunggal Serbanyaman di Masjid Badiuzzaman, Jalan PDAM Sunggal.
Diiringi musik melayu, acara pengukuhan dilaksanakan melalui prosesi junjung raja dengan suasana khidmat. Selanjutnya, upacara jemput semangat Datuk Mufid, Datuk Zulfazirnain, Datuk Oman, dan Datuk Azizul. Acara dilanjutkan dengan upah-upah atau tepung tawar, hingga pengukuhan orang besar.
Konsultan Adat Kegiatan, Muhar Om Tato mengatakan, YM Datuk Syahlafati Ichsan adalah raja kepala adat yang ke-12. Menurutnya, kegiatan tersebut terakhir kali dilaksanakan 98 tahun lalu, atau persisnya pada di zamannya Datuk Moh Hasan.
“Acara ini dilaksanakan menurut kaidah 98 tahun lalu. Semua tatacaranya menyesuaikan pada kegiatan 1922 tersebut,” ungkap Muhar.
Acara ini juga diisi dengan tarian klasik, yakni tarian junjung sembah.
“Tarian itu ditarikan wajib oleh 5 laki-laki. Dengan menggunakan kaidah 7 petala dan 8 mata angin,” imbuh Muhar.
Dalam sambutannya, YM Datuk Syahlafati Ichsan mengatakan, kegiatan tersebut sebagai bentuk pelestarian budaya melayu, sekaligus memberikan edukasi kepada generasi penerus.
“Pantang surut bagi Kedatukan Sunggal untuk terus memajukan keterikatan kekeluargaan. Untuk mewariskan budaya kepada generasi selanjutnya,” pungkasnya. (rel/ram/saz)
SILATURAHIM: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menggelar silaturahim dengan insan pers Kota Medan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (23/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi berharap dukungan insan pers dan media massa, guna merealisasikan kawasan utara Kota Medan sebagai wisata bahari dan wisata budaya, dalam 3 tahun ke depan. Berbagai tantangan tentu akan dihadapi Gubernur Sumut dan stakeholder terkait, dalam rangka mewujudkan program tersebut.
SILATURAHIM: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menggelar silaturahim dengan insan pers Kota Medan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (23/10).
Satu di antranya yang paling nyata adalah mengubah mindset dan mental dari masyarakat di kawasan utara Kota Medan itu sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, kawasan utara Kota Medan terkesan kumuh dan tak terurus sampai saat inin
Padahal program pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakatnya, setiap tahun terus dialokasikan pemerintah, baik pusat, provinsi, sampai daerah.
Catatan Sumut Pos 3 tahun silam, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahkan sudah pernah kembali meninjau utara Kota Medan, atau tepatnya di Kecamatan Belawan, membuat rencana pekerjaan sanitasi air bersih untuk pemukiman warga. Namun setelah beberapa tahun berlalu, tidak ada progres dan realisasi yang terlihat sampai sekarang. Usut punya usut, program tersebut tidak jadi dikerjakan, lantaran kurangnya dukungan dari segenap pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat.
Edy mengamini psikologi dan kultur masyarakat di kawasan tersebut, dan akan bekerja keras bersama tim yang sudah dibentuk untuk meyakinkan penduduk setempat.
“Adanya edukasi dan sosialisasi ke masyarakat untuk hidup lebih baik. Wartawan dan media harus bantu menyebarluaskan program ini,” ungkap Edy menjawab Sumut Pos, usai bersilaturahim dengan insan pers di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan, Jumat (23/10) sore.
Edy juga menjelaskan, persiapan konkret penataan kawasan utara Kota Medan akan dilakukan Sabtu (24/10) lalu. Tim yang dimotori Bappeda Sumut itu, akan menyiapkan grand desain kawasan tersebut.
“Kondisinya bakal diubah menjadi daerah pariwisata laut. Akan dijadikan tempat rekreasi,” bebernya.
Dalam 3 tahun ke depan, lanjutnya, Dana APBD Sumut, APBD Kota Medan, APBN, bahkan corporate social responsibility (CSR) di Kota Medan, bakal mendukung realisasi program penataan kawasan utara Kota Medan tersebut.
“Ini harus jadi. Bagian utara Medan mesti menjadi wisata bahari dan wisata budaya. Dana yang dibutuhkan Rp4 triliun. Pasti bisa kalau kita semua bergandengan tangan. Pada 1 Januari 2021 harus dimulai,” tegas Edy optimistis.
Adapun percontohan atau role model penataan kawasan utara Kota Medan ini, coba diadopsi Edy dari kawasan Pelabuhan Tanjungperak, Provinsi Jawa Timur.
“Tanjungperak kenapa bisa, Sumut tidak? Gubernurnya perempuan lagi. Ini aku laki-laki, masa tak bisa,” cetusnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, rencana pembangunan ada di beberapa tempat. Di antaranya seperti Belawan, Pulau Siba (Hamparanperak) dan Bagan Percut, lokasi itu akan ditata sedemikian rupa agar bisa dijadikan andalan wisata di 2 kabupaten kota yakni Medan dan Deliserdang.
“Itulah perlu adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk hidup lebih baik. Ini yang perlu, makanya akan disusun nanti. Konkretnya kami ini akan rapat untuk menyiapkan desain besar untuk kawasan utara Medan (sekitarnya). Kondisi itu diubah menjadi daerah pariwisata laut yang akan dibentuk,” pungkas Edy. (prn/saz)
TAK TERURUS: Kondisi eks Gedung RRI yang tak terurus di Jalan Martinus Lubis Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi eks Gedung RRI yang terletak di Jalan Martinus Lubis atau Jalan Bulan, Kelurahan Pandauhilir, Kecamatan Medan Perjuangan, saat ini sudah cukup memprihatinkan.
TAK TERURUS: Kondisi eks Gedung RRI yang tak terurus di Jalan Martinus Lubis Medan.
Bahkan, gedung kosong itu sudah menjadi pemandangan yang terkesan menyeramkan, tidak terurus dan cukup merusak wajah tata kota bagi setiap orang yang melintas di kawasan itu.
Belakangan diketahui, jika bekas gedung RRI pertama di Kota Medan itu, merupakan peninggalan Belanda saat masa penjajahan, hingga membuatnya memiliki nilai sejarah tinggi. Namun sangat disayangkan, gedung yang seharusnya dapat dikelola dengan baik dan sedikit banyaknya bisa menyumbangkan PAD bagi Kota Medan itu, hingga saat ini tidak diperhatikan, dan cenderung dibiarkan begitu saja sampai menjadi gedung kusam, seperti saat ini.
Pemko Medan mengaku tidak bisa melakukan apapun terhadap gedung tersebut, termasuk untuk mengelolanyan
Pasalnya, eks Gedung RRI yang berada dalam satu lokasi sama dengan eks Gedung Kantor Pos dan eks Gedung Perjuangan itu, bukan merupakan aset Pemko Medan.
“Bangunan bekas gedung RRI itu bukan punya Pemko, itu bukan aset Pemko. Setahu saya juga bukan aset Pemprov (Sumut), tapi aset kementerian atau pemerintah pusat,” ungkap Kabid Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi, Jumat (23/10) lalu.
Karena itu, gedung tersebut tidak bisa dikelola oleh Pemko Medan ataupun oleh Pemprov Sumut, kecuali bila diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk mengelolanya atau bila pemerintah pusat memberikan aset tersebut kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Medan, ataupun Pemprov Sumut.
“Mana mungkin diapa-apakan gedung itu, kan bukan aset kita. Beda ceritanya kalau aset itu diberikan kepada Pemko Medan,” imbuh Sumiadi.
Di sisi lain, Sumiadi mengaku, bila pihakmya pernah mendengar ada rencana pemerintah pusat untuk mengelola gedung tersebut kembali.
“Tapi mau diapakan kita juga belum tahu. Bisa jadi dikerjasamakan seperti di BOT (build operate transfer), atau disewakan. Kita belum dapat info lebih lanjut soal itu,” jelasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Medan, T Edriansyah Rendy, cukup menyayangkan kondisi eks Gedung RRI tersebut. Namun di sisi lain, dia juga mengaku memahami keterbatasan yang dimiliki oleh Pemko Medan, terkait keberadaan gedung tersebut yang dinilai mengurangi estetika Kota Medan akibat ‘wajah’ gedung yang kusam.
“Kalau lihat gedungnya, ya begitulah kondisinya, kurang sedap dilihat. Tapi kita juga memang tidak bisa menyalahkan Pemko Medan soal itu, karena memang bukan aset Pemko,” ujarnya.
Hanya saja, lanjutnya, bukan berarti Pemko Medan tidak bisa berbuat apa-apa terkait gedung tersebut. Seharusnya, Pemko Medan lebih giat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, guna membahas gedung yang cukup bersejarah itu.
“Kalau Pemko yang benahi tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat, ya tidak mungkin. Tapi kalau Pemko berkoordinasi, bermohon ke pusat agar gedung itu bisa dimanfaatkan sebagai sesuatu yang lebih bernilai, sehingga sedikit banyaknya dapat merubah wajah Medan menjadi lebih baik, dan tertata serta menghilangkan image menyeramkan gedung tersebut, tentu akan sangat baik,” harap Rendy.
Artinya, sekalipun gedung itu bukan aset milik Pemko Medan, Pemko Medan bisa mengupayakan agar gedung tersebut dapat segera difungsikan menurut rencana-rencana pemerintah pusat terhadap gedung itu, dengan terus berkoordinasi bersama pemerintah pusat.
Di sisi lain, politisi Partai NasDem itu, juga meminta agar Pemko Medan fokus dalam pemeliharaan gedung-gedung yang merupakan aset milik Pemko Medan. Tentunya, dengan membuat rencana-rencana pemeliharaan dan fungsi yang matang atas aset-asetnya, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat bila pembangunan aset-asetnya harus melibatkan pemerintah pusat.
“Sampai sekarang kita tidak ada dapat info yang jelas, Gedung Warenhuis yang katanya mau dijadikan kawasan heritage itu, konsepnya seperti apa? Lalu infonya Pemko akan meminta Kementerian PUPR untuk membantu revitalisasi gedung Warenhuis itu. Nah itu sudah sejauh apa? Ini yang harus difokuskan oleh Pemko,” tegas Rendy.
Rendy memahami, kondisi covid-19 yang sudah melanda Indonesia di triwulan pertama 2020 ini, membuat sejumlah rencana pembangunan terpaksa tertunda, termasuk di Kota Medan. Tapi di triwulan terakhir tahun ini, sudah seharusnya Pemko Medan menyusun rencana-rencana pembangunan yang matang untuk aset-asetnya.
“Agar di 2021 nanti sudah tinggal dilakukan pembangunannya. Perlu konsep yang matang dari sekarang, dan perlu koordinasi dengan pemerintah pusat secara intens dari sekarang, khususnya utk aset-aset yang nantinya dalam pembangunannya melibatkan pemerintah pusat. Kuncinya di situ,” pungkasnya.
Seperti diketahui, eks Gedung RRI yang terletak di Jalan Martinus Lubis atau Jalan Bulan, Kelurahan Pandauhilir, Kecamatan Medan Perjuangan, memiliki nilai sejarah dengan ornamen klasik yang merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda. Saat ini, gedung tua itu disebut seperti gedung tua menyeramkan, jorok, berbau, hingga telah ditumbuhi tanaman liar. (map/saz)
TIBA: Kapal Latih Taruna AAL KRI Bima Suci bersandar di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I, Dermaga Pelindo 1, Belawan, Kota Medan, Sabtu (24/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka operasi Kartika Jala Krida (KJK), Kapal Latih Taruna AAL KRI Bima Suci tiba di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I, Dermaga Pelindo 1, Belawan, Kota Medan, Sabtu (24/10) lalu.
TIBA: Kapal Latih Taruna AAL KRI Bima Suci bersandar di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I, Dermaga Pelindo 1, Belawan, Kota Medan, Sabtu (24/10).
Kedatangan kapal penerus KRI Dewa Ruci ini, disambut Komandan Pangkalan Utama TNI AL (Danlantamal) I Belawan, Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, dengan rangkaian kegiatan seremonial.
Kapal Latih Taruna AAL KRI Bima Suci buatan galangan Naviles Freire Shipyard, Vigo, Spanyol ini, telah bergabung di jajaran TNI AL sejak 12 September 2017, di bawah Komando Armada II Surabaya.
Adapun spesifikasi tipe kapal barque/bare dengan panjang 111,2 meter dan lebar 13,65 meter, berbobot 2.346 ton, dan draf 6 meter. Kecepatan mesin 12 knot menggunakan layar, kecepatan max 15 knot dengan layar 26 buah, dan kapasitas personel bisa mencapai 203 orang.
Komandan Lantamal I Brigjen TNI (Mar), I Made Wahyu Santoso mengatakan, KRI Bima Suci melaksanakan operasi KJK Taruna AAL Tingkat III Angkatan 67, dengan latihan teknik pelayaran muhibah keliling Indonesia.
Pelayaran diawali dari Pelabuhan Koarmada II Surabaya, pada 26 September 2020, menuju ke Lampung-Padang-Sabang-Belawan-Tanjunguban-Ranai-Tarakan-Sorong-Tual-Kupang, dan kembali ke Surabaya pada 2 Januari 2021 mendatang.
“Kapal Bima Suci membawa taruna-taruni yang ikut berlayar berjumlah 85 orang, dengan 75 taruna dan 10 taruni. Ada 7 orang berasal dari daerah Sumatera Utara, mereka mempraktikkan ilmu pelajaran yang sudah diterima selama di bangku kuliah, saat mengikuti pelayaran dengan KRI Bima Suci,” ungkap Wahyu Santoso.
Dalam acara penyambutan KRI Bima Suci, berlangsung secara prosedur protokol kesehatan covid-19, dengan melaksanakan rapid test, menggunakan masker, jaga jarak, dan dianjurkan untuk selalu mencuci tangan.
Kedatangan KRI Bima Suci juga disambut Danlantamal I bersama Danguskamla Armada I Laksma TNI Yayan Sofyan, Seklem AAL Laksma TNI Yosep Sunaryo, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Pangdam I/BB diwakili Aster Kodam, Gubernur Sumut diwakili Kepala Satpol PP, Pangkosek Hanudnas diwakili Askomlek, Dirut Pelindo diwakili Direktur SDM, Kapolres Pelabuhan Belawan, serta pejabat utama Lantamal I. (fac/saz)
Teks Foto
FACHRIL/SUMUT POS
TIBA: Kapal Latih Taruna AAL KRI Bima Suci bersandar di Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) I, Dermaga Pelindo 1, Belawan, Kota Medan, Sabtu (24/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Hingga akhir tahun 2020, PT Pertamina Marketing Operation Region (MOR) I menargetka 6.100 desa di Sumatera Utara (Sumut) sudah beroperasi atau memiiki pangkalan elpiji.
Pejabat Sementara Unit Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina MOR I, Nurhidayanto menjelaskan 6.100 desa untuk pangkal elpiji baru di Sumut merupakan target kouta ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia kepada PT Pertamina.
“Penetapan pangkalan elpiji di 6.100 desa itu juga untuk mengejar target program OVOO (One Outlet One Village/satu desa satu pangkalan) di Sumut yang ditargetkan tercapai 100 persen hingga akhir tahun 2020,” sebut Nurhidayanto kepada wartawan di Medan, Minggu (25/10).
Nurhidayanto menjelaskan dari target 6.100 desa tersebut, sudah terealisasi 4.500 desa di Sumut yang memiliki pangkalan elpiji. Kurun waktu dua bulan lebih ini, ia berharap mampu terealisasi hingga 100 persen.
“Sisanya, diharapkan bisa terealisasi dalam tahun ini juga. Desa yang ditargetkan memiliki pangkalan antara lain berada di Padanglawas, Nias, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal,” tutur Nurhidayanto.
Nurhidayanto menjelaskan program OVOO bertujuan memudahkan masyarakat pelosok mendapatkan elpiji dan bisa mengatasi lonjakan harga jual atau jauh di atas harga eceran.
Nurhidayanto mengatakan OVOO dikhususkan untuk menambah pangakalan elpiji di wilayah-wilayah pelosok pedesaan.
“Bukan untuk di wilayah perkotaan seperti Kota Medan, yang jumlah pangkalannya sudah banyak,” jelasnya.
Ia menambahkan bila jumlah pangkalan di satu wilayah banyak. Maka jatah pasokan per pangkalan menjadi terlalu kecil karena kuotanya tetap dan itu bisa menjadi masalah.
“Sejak program OVOO, jumlah pangkalan elpiji di Sumut bertambah dengan total 14.126 pangkalan hingga Agustus 2020. Sebelumnya, jumlah pangkalan hanya sebanyak 9.626 pangkalan,” tandasnya.
Untuk diketahui, M Roby Hervindo yang sebelumnya menjabat Unit Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina MOR I menjadi Sekretaris Universitas Pertamina di Jakarta. Kini, Nurhidayanto menjadi Pejabat Sementara Unit Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina MOR I. (gus/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Eks gedung RRI yang terletak di Jalan Martinus Lubis atau Jalan Bulan, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, saat ini sudah cukup memprihatinkan. Bahkan, gedung kosong itu sudah menjadi pemandangan yang terkesan menyeramkan, tidak terurus dan cukup merusak wajah tata kota bagi setiap orang yang melintas di Jalan Bulan.
Belakangan diketahui, jika bekas gedung RRI pertama di Kota Medan itu merupakan peninggalan Belanda saat masa penjajahan hingga membuatnya memiliki nilai sejarah yang tinggi.
Namun sangat disayangkan, gedung yang seharusnya dapat dikelola dengan baik dan sedikit banyaknya bisa menyumbangkan PAD bagi Kota Medan itu, hingga saat ini tidak diperhatikan dan cenderung dibiarkan begitu saja sampai menjadi gedung kusam seperti saat ini.
Pemko Medan mengaku tidak bisa melakukan apapun terhadap gedung tersebut, termasuk untuk mengelolanya. Pasalnya, eks Gedung RRI yang berada dalam satu lokasi yang sama dengan eks Gedung Kantor Pos dan eks Gedung Perjuangan itu, bukan merupakan aset Pemko Medan.
“Bangunan bekas gedung RRI itu bukan punya Pemko, itu bukan aset Pemko. Setahu saya juga bukan aset Pemprov (Sumut), tapi aset kementerian atau pemerintah pusat,” ucap Kabid Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi kepada Sumut Pos, Jumat (23/10).
Oleh karena itu, gedung tersebut tidak bisa dikelola oleh Pemko Medan ataupun oleh Pemprov Sumut, kecuali bila diberikan izin oleh pemerintah pusat untuk mengelolanya atau bila pemerintah pusat memberikan aset tersebut kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pemko Medan ataupun Pemprov Sumut.
“Mana mungkin kita apa-apakan gedung itu, kan bukan aset kita. Beda ceritanya kalau aset itu diberikan kepada Pemko Medan,” ujarnya.
Disisi lain, Sumiadi mengaku bila pihakmya pernah mendengar ada rencana pemerintah pusat untuk mengelola gedung tersebut kembali.
“Tapi mau diapakan kita juga belum tahu. Bisa jadi dikerjasamakan seperti di BOT (Build Operate Transfer), atau disewakan atau seperti apa lah, kita belum dapat info lebih lanjut soal itu,” katanya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH cukup menyayangkan kondisi gedung eks RRI di Jalan Bulan tersebut. Namun disisi lain, ia juga mengaku memahami keterbatasan yang dimiliki oleh Pemko Medan terkait keberadaan gedung tersebut yang dinilai mengurangi estetika Kota Medan akibat ‘wajah’ gedung yang kusam.
“Kalau kita lihat gedungnya, ya begitu lah kondisinya, kurang sedap dilihat. Tapi kita juga memang tidak bisa menyalahkan Pemko Medan soal itu, karena memang bukan aset Pemko,” kata Rendy kepada Sumut Pos, Jumat (23/10).
Hanya saja, jelas Rendy, bukan berarti Pemko Medan tidak bisa berbuat apa-apa terkait gedung tersebut. Seharusnya, Pemko Medan lebih giat dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna membahas gedung yang cukup bersejarah tersebut.
“Kalau Pemko yang benahi tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat ya tidak mungkin juga. Tapi kalau Pemko berkoordinasi, bermohon ke pusat agar gedung itu bisa dimanfaatkan sebagai sesuatu yang lebih bernilai sehingga sedikit banyaknya dapat merubah wajah Kota Medan menjadi lebih baik dan tertata serta menghilangkan imagemenyeramkan gedung tersebut, tentu akan sangat baik,” jelasnya.
Belum lagi, kata Rendy, bila seandainya gedung itu harus dibangun, maka secara otomatis gedung tersebut harus memiliki IMB yang jelas-jelas akan jadi PAD bagi Kota Medan.
“Kalau bicara IMB, pasti jadi PAD. Dan kami di Komisi III tentu fokus kepada peningkatan PAD bagi Pemko Medan, kita bisa dapat PAD dari situ. Lalu bila itu dijadikan tempat-tempat bernilai sejarah dan ekonomis, maka besar kemungkinan akan ada pajak-pajak dari sektor lain yang bisa masuk dari keberadaan gedung itu,” katanya.
Artinya, sekalipun gedung itu bukan aset milik Pemko Medan, Pemko Medan bisa mengupayakan agar gedung tersebut dapat segera difungsikan menurut rencana-rencana pemerintah pusat terhadap gedung tersebut dengan terus berkoordinasi bersama pemerintah pusat.
Disisi lain, politisi Partai NasDem itu juga meminta agar Pemko Medan juga fokus dalam pemeliharaan gedung-gedung yang merupakan aset milik Pemko Medan dengan membuat rencana-rencana pemeliharaan dan fungsi yang matang atas aset-asetnya serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat bila pembangunan aset-asetnya harus melibatkan pemerintah pusat.
“Sampai sekarang kita tidak ada dapat info yang jelas, Gedung Warenhuis yang katanya mau dijadikan kawasan Heritage itu konsepnya seperti apa? Lalu infonya Pemko akan meminta Kementerian PUPR untuk membantu revitalisasi gedung Warenhuis itu. Nah itu sudah sejauh apa? Ini yang harus difokuskan oleh Pemko Medan,” tegasnya.
Rendy memahami, kondisi Covid-19 yang sudah melanda Indonesia di triwulan pertama tahun 2020 ini membuat sejumlah rencana pembangunan terpaksa tertunda, termasuk di Kota Medan. Tetapi di triwulan terakhir tahun ini, sudah seharusnya Pemko Medan menyusun rencana-rencana pembangunan yang matang untuk aset-asetnya.
“Agar di tahun 2021 nanti sudah tinggal dilakukan pembangunannya. Perlu konsep yang matang dari sekarang, dan perlu koordinasi dengan pemerintah pusat secara intens dari sekarang, khususnya utk aset-aset yang nantinya dalam pembangunannya melibatkan pemerintah pusat. Kuncinya disitu,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Eks Gedung RRI yang terletak di Jalan Martinus Lubis atau Jalan Bulan, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan memiliki nilai sejarah dengan ornamen klasik yang merupakan peninggalan di masa penjajahan Belanda. Saat ini, gedung tua tersebut disebut seperti gedung tua yang menyeramkan, jorok, berbau hingga telah ditumbuhi tanaman liar. (map)
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2.625 warga di 35 kelurahan di lima kecamatan mengikuti rapid test yang dilaksanakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tebingtinggi.
Juru Bicara penanganan Covid-19 Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia mengatakan, rapid test terhadap warga dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi.
Untuk itu, sambung Nanang, diharapkan peran aktif masyarakat untuk mengikuti rapid test. Sebab selama ini, ada persepsi rasa ketakutan dari masyarakat untuk menjalani rapid test, apabila reaktif saat rapid test disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, terus bisa melakukan aktivitas di luar rumah tetapi harus memakai masker.
“Peran aktif dari masyarakat kita harapkan, jangan takut dalam menjalani rapid test, karena Pemko Tebingtinggi melakukan rapid test gratis. Kalau masyarakat takut dan tidak mau, bagaimana kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi,”jelas Nanang, Jumat (23/10).
Nanang mengingatkan, menjelang libur panjang nasional dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, masyarakat diminta untuk tetap di rumah saja apabila tidak terlalu penting untuk keluar rumah.
‘’Jika terpaksa keluar rumah, masyarakat harus memakai masker, rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menjaga jarak serta menjaga kesehatan tubuh,”papar Nanang.
Sementara itu, Lurah Lalang Supeno menargetkan 75 orang warganya mengikuti rapid test, di antaranya dari pegawai Kantor Kelurahan, Kepala Lingkungan, kader PKK, pengurus BKM dan pengurus LPM serta masyarakat Kelurahan Lalang.
“Dalam hal ini kita mengajak masyarakat Kelurahan Lalang untuk mau mengikuti rapid test yang dilaksanakan oleh Dinkes Kota Tebingtinggi, masyarakat jangan takut mengikuti rapid test ini,”pintanya.
Terpisah, amatan Sumut Pos di lokasi kegiatan rapid test massal, tampak beberapa warga yang datang memilih pulang kembali karena takut.
“Awalnya sempat takut, tapi setelah menjalani rapid test, hasilnya non reaktif, saya merasa legah dan tidak takut lagi,”ujar Mila, salah satu warga. (ian/han)
