MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi antusias menyambut kehadiran panitia 920 yang digagas DPD AMPI Sumut.

Dalam kesempatan itu, Gubsu mengapresiasi kegiatan 920 yang ikut membantu program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Saya sangat senang dengan program ini dalam rangka memutus covid dengan programnya bagi-bagi masker,” ujarnya kemarin di rumah dinas gubernur, Kamis (22/10).

Gubsu berharap, agar AMPI terus berkarya nyata di tengah-tengah masyarakat Sumatera Utara.

Dia juga menawarkan agar AMPI Sumut ikut andil di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

Sementara itu, Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis mengatakan, selain membagikan masker, giat 920 juga memberikan sembako ke masyarakat.

“Ini juga bentuk apresiasi kita atas ketahanan pangan sesuai dengan program pemerintahan provinsi Sumut,” ujarnya didampingi seluruh panitia 920.

Beliau juga berjanji akan ikut terus mengawal program-program yang digagas Pemprovsu.

“Kita akan terus ikut mendukung program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat luas. Sebagai lab pemuda, AMPI akan terus bersinergi dengan pemerintah,” pungkasnya. (rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memperingati hari Sumpah Pemuda, DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sumut menggagas gerakan 920.

“Giat tersebut rencana dilaksanakan serempak bersama DPD AMPI di 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut,” kata Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis didampingi Ketua Pokja Humas AMPI Sumut, Budi Hariadi.

Dia menambahkan, angka 920 sendiri diambil dari peringatan Sumpah Pemuda ke 92.

“Tahun ini genap usia Sumpah Pemuda 92 tahun di tahun 2020. Jadi tajuk yang diambil 920, pegindentikan ini juga bahwa acara akan berdurasi selama 9 jam 20 menit,” ujarnya.

Nantinya, acara bakal dilaksanakan tepat pada pukul 9.20 WIB pagi.

“Mulai dari pukul 9.20 WIB, serangakaian acara bakal kita gelar, mulai dari upacara, hening cipta, pembagian sembako dan masker bakal dilaksanakan bersamaan di 33 kabupaten/kota,” terangnya.

Untuk kegiatan upacara di kantor DPD AMPI Sumut Jln Palang Merah dan prosesi hening hening cipta sendiri bakal dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan (TPU) di masing-masing kabupaten/kota.

Dia berharap, gerakan 920 tersebut bisa berjalan lancar dan tanpa ada kendala. “Insya Allah kegiatan ini bisa berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang kita inginkan,” jelas.(*)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak 1 Januari sampai 30 September 2020, sebanyak 10.299.968 peserta BPJS Kesehatan seluruh Indonesia telah memanfaatkan layanan mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemanfaatan layanan berbasiskan online tersebut tak lain untuk penularan pencegahan Covid-19.

Direktur Perluasan dan Kepesertaan BPJS Kesehatan, Andayani Budi Lestari menyebutkan, jumlah peserta JKN-KIS sebanyak 223.059.270 jiwa. Karenanya, dengan kondisi saat ini, kita harus fleksibel dan meminimalisir pandemi Covid-19.

“Sejak Januari sampai 30 September 2020, mobile JKN secara nasional digunakan 10.299.968 peserta karena Covid-19,” ujar Andayani dalam acara webinar Media Workshop BPJS Kesehatan yang diikuti oleh seluruh perwakilan kantor cabang salah satunya Medan, Jumat (23/10).

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, yang memanfaatkan untuk perubahan alamat sebanyak 836.922 peserta, perubahan FKTP 1.745.436, perubahan kelas 774.127, pendaftaran sebanyak 508.186, permintaan informasi berjumlah 214.543 peserta dan pengaduan ada 34.879 peserta.

Selain itu, Andayani juga menyampaikan aplikasi BPJS lainnya yaitu aplikasi Edabu yang memberikan kemudahan, kecepatan dan kepastian informasi kepada Badan Usaha (BU) untuk mendapatkan informasi terkait pegawai dan anggota keluarga yang telah mendapatkan jaminan kesehatan seperti cek peserta, total tagihan, riwayat pembayaran, data mutasi, tren pembayaran dan konten kesehatan. “Sampai 20 Oktober jumlah Fasilitias Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terintegrasi antrian online sebanyal 15.112 FKTP,” sebutnya.

Acara yang dilaksanakan secara nasional tersebut menampilkan pemateri yaitu anggota dewan jaminan sosial nasional Muttaqien, direktur perluasan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari dan ketua yayasan lembaga konsumen Indonesia Tulus Abadi.

Sementara, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh Mariamah mengatakan, dari Januari sampai deengan September 2020 ini, peserta JKN-KIS se Sumatera Utara yang melakukan registrasi (download dan login) pada Aplikasi Mobile JKN sejumlah 193.436.

Mariamah menyebutkan, adapun yang memanfaatkan aplikasi mobil JKN yaitu untuk perubahan FKTP 109.903, perubahan Kelas 41.422, perubahan alamat 52.018 dan yang melakukan pendaftaran sebanyak 41.228 peserta. (ris/ila)

Teks foto : Pegawai BPJS Kesehatan Kantor Cabang Medan mengikuti Webinar Media Workshop, Jumat (23/10). (M IDRIS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak main-main memberikan sanksi terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melanggar protokol kesehatan. Bagi yang melanggar, salah satunya dengan tidak membentuk Satgas Mandiri Covid-19, maka siap-siap akan dievaluasi.

Plt Asisten Pemerintahan (Aspem) Renward Parapat mengatakan, saat ini pihaknya memang sedang meminta Satpol PP Kota Medan sebagai OPD penegak Perda untuk melakukan operasi protokol kesehatan, salah satunya razia masker ke tiap-tiap OPD yang ada di Kota Medan.

“Jadi bukan hanya PD Pasar dan pasar-pasar di Medan saja, tapi Satpol PP memang kita minta untuk melakukan hal yang sama kepada n

setiap OPD yang ada di Pemko Medan. Nantinya kita akan minta hasil laporan itu dari Pak Kasatpol PP,” katanya.

Asisten Umum Pemko Medan itu mengatakan, untuk setiap OPD yang kedapatan melanggar protokol kesehatan, maka hal itu akan menjadi catatan penting bagi pihaknya dalam setiap evaluasi tentang penanganan Covid-19 di Kota Medan. “Untuk OPD yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan akan menjadi catatan penting bagi kita. Tentu akan kita panggil dan tentu akan kita beri teguran, bahkan dievaluasi,” tegas Renward.

Renward juga menjelaskan, jika pihaknya telah menyarankan kepada setiap OPD di Pemko Medan untuk membentuk Satgas Mandiri Covid-19 dalam menanggulangi penyebaran virus. Walaupun faktanya saat ini, masih ada saja Satgas yang belum terlihat jelas dan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

“Ini juga yang akan kita tekankan, agar setiap OPD, Satgasnya harus jelas ada. Bukan berarti harus ada petugas yang berseragam Satgas atau bagaimana, tapi setidaknya memang Satgas Mandiri itu ada dan berjalan fungsinya,” ungkapnya.

Terpisah, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan mengatakan jika pihaknya memang akan terus melakukan razia-razia masker sebagai bentuk operasi penegakan Perda, dalam hal ini Perwal No.11/2020 dan Perwal No.27/2020.

Selain melakukan razia di jalan-jalan, pasar-pasar, restoran, cafe, tempat hiburan malam dan sejumlah titik lainnya, Satpol PP Kota Medan juga akan melakukan operasi serupa di jajaran OPD yang ada di Pemko Medan.

“Razia memang akan terus kita lakukan. Ini rutin. Pemko Medan mau setiap pihak, termasuk jajaran pemerintah, stakeholder, hingga masyarakat Kota Medan, semua harus mematuhi protokol kesehatan,” ujar Sofyan kepada Sumut Pos, Jumat (23/10).

Dijelaskan Sofyan, untuk setiap OPD, tak terkecuali PD Pasar yang merupakan BUMD Kota Medan yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan, pihaknya telah mengingatkan agar Satgas Mandiri dapat dijalankan dalam penegakan protokol kesehatan disan. Namun sayangnya, Satgas Mandiri yang dimaksud memang belum terlihat fungsinya.

“Sebagai bentuk perhatian kita sejak awal, dulu itu Satpol PP pertama kali melakukan razia itu ya ke pasar, itu pasar Sentosa di Jalan Sentosa Baru. Lalu kita pernah lanjut ke Pasar Sei Sikambing dan pasar-pasar lainnya, harusnya ini jadi perhatian serius kedepannya. Satgas Mandiri itu penting,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Robi Barus SE meminta Pemko Medan dalam hal ini Satgas Covid-19 Kota Medan untuk memberikan sanksi tegas bagi OPD yang Satgas Mandiri Covid-19 nya tidak aktif dalam menanggulangi Penyebaran Covid-19.

“Harus ada sanksi tegas buat mereka itu. Kalau masyarakat saja tidak pakai masker ditahan KTP nya atau di suruh Push Up dan lain-lain, harusnya mereka diberi sanksi yang sama seperti hal nya rakyat biasa. Lalu untuk pimpinan OPD itu diberi sanksi tegas juga, karena tidak bisa mengkoordinir bawahannya dengan tidak menjalankan fungsi Satgas Mandirinya,” tegas Robi.

Robi juga meminta kepada Pemko Medan, selain mengawasi jalannya protokol kesehatan di OPD-OPD, Satgas Covid-19 Kota Medan juga harus mulai memikirkan tentang bagaimana penangulangan Covid-19 yang saat ini justru kian menurun.

“Banyak sekali sekarang klaster yang tidak lagi disemprot disinfektan, padahal penyemprotan disinfektan itu sangat penting, tapi kita sekarang justru sudah jarang menemukannya. Klaster-klaster baru terkesan dibiarkan saja, tidak lagi disemprot. Kita minta Pemko serius dalam hal ini,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, baru-baru ini Satpol PP melakukan razia masker di kantor PD Pasar dan Pasar Petisah. Hasil razia masker yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Medan pada 21 Oktober 2020 yang lalu, masih banyak ditemukan para pembeli dan pedagang yang belum mengenakan masker.

Mirisnya lagi, saat Satpol PP melakukan operasi yang sama di kantor PD Pasar Kota Medan yang terletak di lantai 3 Pasar Petisah tersebut, pihaknya justru masih menemukan adanya pegawai PD Pasar yang tidak mengenakan masker. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejak dulu, Kota Medan terkenal dengan kota multietnis. Beragam etnis atau suku tinggal di Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara ini. Sayangnya, kekayaan etnis yang tinggal di Medan itu, hingga kini belum dijadikan landasan atau paradigma para pemimpin dalam membangun kota metropolitan ini.

Antropolog Sumut, Irfan Simatupang menilai, meski ada beragam etnis di Medan, tidak ada satu etnis yang mendominasi. Fakta ini sebenarnya bisa menjadi peluang atau bahkan progam untuk pemerintah dalam membangun kota ini. “Jika dilihat dari cara berkomunikasi, beragam etnis ini menggunakan simbol atau bahasa nasional. Tidak ada dominant culture di sini,” kata Irfan di Medan, Rabu (21/10).

Begitu juga dilihat dari sudut pandang demografi. Misalnya di sekitaran Istana Maimun dan Masjid Raya Medan, ada banyak warga etnis Melayu yang bermukim di sana. Mereka bisa dibilang tuan rumah. Kemudian, di daerah Kota Matsum, banyak orang Minang. Bergeser sedikit ke arah Pasar Merah, di sana banyak orang Batak.

Kemudian di sekitaran Jalan Padang Bulan, banyak warga etnis Karo dan Pakpak. Kembali ke arah barat dan arah Jalan Gatot Subroto dan Jalan Darussalam banyak warga Aceh. Pusat Kota di sekitaran Kesawan banyak orang etnis Tionghoa dan India. Selanjutnya di Labuhan Deli juga banyak etnis Melayu. Sementara di daerah Tembung, Sampali dan sekitarnya banyak orang Jawa.”Sekarang mereka sudah cukup membaur. Tetapi secara umum, demografinya sudah seperti itu sejak dulu,” jelas Irfan.

Hanya saja, kata Akademisi Fisip USU ini, kekayaan etnis di Medan itu justru sampai sekarang belum dimanfaatkan pemerintah dalam menyusun program pembangunan. Multietnis hanya sebatas simbol, atau hanya sebatas seremonial perayaan biasa. Padahal, jika ditarik lebih dalam, dengan mempelajari karakteristik perilaku masing-masing etnis, justru menjadi konsep besar dalam perencanaan program pembangunan.

Para pemimpin kota Medan seharusnya bisa menggali kearifan lokal masing-masing budaya, kemudian diterjemahkan dalam proses pembangunan. Misalnya, suku Batak terkenal dengan kekerabatan mereka. Ini bisa terjemahkan sebagai bentuk untuk meningkatkan gotongroyong. Suku Minang terkenal dengan kemampuan mereka dalam berdagang. Begitu juga dengan Etnis Tionghoa, bisa dimanfaatkan untuk sektor ekonomi. Begitu pula dengan etnis Jawa yang terkenal dengan semangat bekerja keras.

“Ini seharusnya digali, dimaksimalkan untuk pembangunan, sehingga menghasilkan misalnya,  Medan menjadi kota yg religius (Aceh) kekeluargaan (Batak)  pekerja keras(Jawa) kota jasa dan perdagangan (Minang, Tionghoa) dan lainnya,” katanya kata Doktor Antropologi dari Fisip Universitas Indonesia (UI) ini.

Seharusnya, multietnis bukan sekadar simbol, tetapi lebih jauh merupakan konsep besar sebagai paradigma menyusun rencana pembangunan. Etnis-etnis itu pun jarang atau bahkan tak pernah dilibatkan dalam perencanaan program pembangunan.

Dia berhadap, melalui putaran Pilkada Medan 2020 kali ini, ada tangan baru yang bisa memimpin Medan, yang jeli melihat potensi kekayaan etnis di Medan. “Multi etnis ini diharapkan menjadi perhatian. Jangan dihilangkan kearifan lokal itu. Rangkul semua etnis dalam program pembangunan di segala sektor,” tegasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angkringan di sepanjang Kawasan Kesawan Kota Medan rencananya akan ditertibkan Pemko Medan. Sebab setiap malam kawasan itu memicu kemacetan jalan karena selalu ramai dikunjungi masyarakat Kota Medan, khususnya kaum muda yang ingin menikmati suasana malam. Namun penertiban itu menuai kritik salah seorang anggota dewan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, Abdul Rahman Nasution SH (Mance) meminta Pemko Medan tidak terburu-buru untuk membubarkan pedagang. Sebab, keberadaan angkringan ini bisa menjadi pilihan warga kelas menengah kebawah untuk menikmati suasana malam di Medan. “Ditambah lagi, yang mengisi atau berdagang disitu anak muda semua, kaum melenial semua itu. Itu bagusn

sebab kedepannya sama siapa lagi kita percayakan kalau tidak sama kaum milenial itu,” jelasnya.

Apalagi, katanya, dalam situasi pandemi Covid-19 seperti ini, setiap orang dituntut agar lebih kreatif dalam memanfaatkan peluang. Dengan begitu, perekonomian warga bisa tetap berputar dan tidak terpuruk.

“Mereka juga mau berpenghasilan, mereka berusaha seperti itu, bisa dapat rezeki, itu sudah bagus. Sudah lah pemerintah tidak ngasih rezeki dan ngasihnya cuma UMKM yang kita enggak tahu ceritanya. Nah sekarang, masak pemerintah gak bisa kuat regulasi agar oara pedagang angkringan itu bsa ditata disitu dengan lebih baik,” jelasnya.

Dari kacamatanya, Mance meyakini jika keberadaan angkringan ini bisa menjadi ikon baru Kota Medan di masa depan. “Bagus mereka itu, ke depan ini bisa jadi ikon juga seperti malioboro di Jogja. Dekat situ juga ada Merdeka Walk, jadi masyarakat bisa pilih, mereka yang ekonominya menengah keatas duduknya mungkin bisa di Merdeka Walk. Tapi tak tertutup kemungkinan juga mereka mau duduk di angkringan itu,” ucapnya.

Ditambah lagi, dengan rencana Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang ingin mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH), menurutnya justru akan menjadikan angkringan tersebut sebagai alternatif.

“Jadi silakan saja jika mau dikorelasikan dengan kebijakan Pak Edy itu. Artinya angkringan itu harus segera dibuat regulasinya, agar bisa dapat PAD dari situ, itu sudah bagus lah, kreatif anak-anak mudanya,” kata dia.

Karenanya, lanjutnya, ia menyarankan, agar Pemko Medan membuatkan sebuah regulasi terkait keberadaan angkringan itu.

Sebab Mance melihat, jika angkringan itu dikelola dengan baik oleh Pemko Medan, maka keberadaannya bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kota Medan. “Tapi untuk itu harus diatur dalam satu regulasi agar bisa mendapatkan PAD dari situ. Selain itu, perlu ditekankan protokoler kesehatan di kawasan itu agar senantiasa diterapkan,” pungkas Mance. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, bahwa saat ini tengah terjadi fenomena La Nina di Samudera Pasifik dengan intensitas sedang (moderate). Hàl itu dikatakan Deputi Bidang Meteorologi Guswanto melalui Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Defri Mandoza kepada Sumut Pos di Medan, Jumat (23/10).

Pemantauan BMKG terhadap indikator laut dan atmosfer menunjukkan suhu permukaan laut mendingin -0.5C hingga -1.5C selama 7 dasarian terakhir (70 hari), diikuti oleh dominasi aliran zonal angin timuran yang merepresentasikan penguatan angin pasat.

“Bagi Indonesia, La Nina yang terjadi pada periode awal musim hujan ini berpotensi meningkatkan jumlah curah hujan di sebagian besar wilayah. Dampak La Nina terhadap curah hujan di Indonesia tidak seragam, baik secara spasial maupun temporal, bergantung pada musim/bulan, wilayah, dan kekuatan La Nina sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan, selain pengaruh sirkulasi angin monsun dan anomali iklim di Samudera Pasifik, penguatan curah hujan di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh penjalaran gelombang atmosfer ekuator dari barat ke timur berupa gelombang MJO (Madden Julian Oscillation) dan Kelvin, atau dari timur ke barat berupa gelombang Rossby.

Hasil analisis kondisi dinamika atmosfer terkini, tambahnya, menunjukkan adanya aktivitas MJO di atas wilayah Indonesia, yang merupakan kluster/kumpulan awan berpotensi hujan.

“Aktivitas La Nina dan MJO pada saat yang bersamaan ini dapat berkontribusi signifikan terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia,” ungkapnya.

Berdasarkan kondisi ini, kata Defri, BMKG memprakirakan dalam periode sepekan ke depan akan terjadi peningkatan curah hujan dengan Intensitas lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Adapun, untuk periode 18-24 Oktober 2020 dampak MJO berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di Indònesia, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI, Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

“Masyarakat Indonesia, terutama Sumut juga diimbau agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan kondisi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN UP3 Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik selama sepekan, mulai hari ini, Sabtu (24/10) hingga Kamis (29/10). Pemeliharaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan listrik karena datangnya musim penghujan akibat gangguan cuaca La Nina.

“Pemeliharaan meliputi pemangkasan dahan dan ranting pohon yang menyentuh kabel listrik hingga mengganti komponen listrik. Pemangkasan pohon sangat penting karena bila ranting atau dahan pohon menyentuhn

kabel listrik tegangan tinggi, maka bisa menyebabkan gangguan listrik,” ujar Manager Bagian Jaringan Up3 Medan, Henko Zuhriyadi.

Saat melakukan pemeliharaan jaringan listrik, lanjut Henko, pihaknya terpaksa memadamkan listrik untuk beberapa saat di wilayah yang tengah dilakukan pemeliharaan tersebut. “Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas pemadaman tersebut,” ucap Henko.

Adapun wilayah pemeliharaan sekaligus pemadaman yakni, Sabtu (24/10) Jl.Pinggir Rel,Jl.Mesjid Raya, Jl. Katamso, Jl. Meriam, Jl. H. Misbah, RS Martha Priska, Komplek Multatuli, Jl.Multatuli Pizzahut,Komplek KITSU, Jl. Sakti Lubis Sebagian, DINAS PU BINA MARGA,Jl. Busi, Jl. Pintu Air, Jl. Gelombang,Jl. Puri sebagian, Jl. Mahkamah, Jl. Pegadaian, Jl. Sm Raja sebagian,Jl.Tritura, ASRAMA WIDURI,Jl.SM.Raja, Jl. Bajak II s.d Jl. Bajak VIII, Jl. Garu VI s.d Garu VIII RS. MITRA MEDIKA, Bajak II H, Garu IV s.d Garu X, PT Karet Asahan, PT Baja Pertiwi,Jl.Karya Jaya,Jl.Adi Sucipto,Jl.Kp.Karang Sari. Batalion Paskhas, Jl. Pipa, Jl. Teratai, Jl. Desa Barito, Komplek CBD, Komplek Malibu Indah, Komplek padang golf,Jl.Karya Bakti,Jl.Karya Tani,Jl.Karya Wisata,Asrama Haji,Kantor Kejaksaan Tinggi.

Kemudian, Ktr Kitsu, Ktr Rispa, Jl. Avros, Jl. Adi Sucipto Perumahan Riperpiew, KOSEKHANUDNAS, Jl.Karya Jaya,Jl.Adi Sucipto,Jl.Kp.Karang Sari. Batalion Paskhas, Jl. Pipa, Jl. Teratai, Jl. Desa Barito, Komplek CBD, Komplek Malibu Indah, Komplek padang golf.

Pada Senin (26/10) di Jl. Sei Ular Baru, Jl. Sei Belutu, Jl. Sei Serayu, Jl. Setia, Jl. Setia Budi, Jl. Dwikora. Selanjnya pada Selasa (27/10) di Jl. Cut Mutia, Jl. Kartini, Jl. Agus Salim, Jl. Samanhudi, Jl. Juanda, Jl. Mongunsidi, Jl. Polonia, Jl. Setarban, Koplek AURI, RS Boloni, RS Setelamaris, RS AU, Jl. Prona, Jl. Bunga Wijaya Kesuma.

Selanjutnya, pada Kamis (29/10) di Jl.B.Katamso,Jl.Ir.H.Juanda Hotel Delta, Jl. Alfalah, Jl. Brigjen Hamid, Sekolah Harapan Mandiri, Suzuya, Jl. Pasar Senen, Jl. Sakti Lubis sebagian, Jl. Avros, Jl. Pelangi, Maju Bersama, Perum Katamso Vista, Perum Katamso Isatana Prima. (rel/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi ingin menata kawasan Belawan dan sekitarnya, sehingga lebih tertata, lestari dan layak dihuni oleh masyarakat. Bahkan, kawasan utara Kota Medan ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu tempat wisata bahari di daerah ini.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi saat memimpin rapat tentang penataan kawasan pemukiman di kawasan utara Kota Medan yang berbasis wisata bahari, Jumat (23/10), di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.

Menurut Gubernur, saat ini kawasan utara Kota Medan atau yang sering disebut Medan Utara, belum tertata dengan baik, bahkan terkesan kumuh. Selain itu ada pula hutan mangrove yang dialihfungsikan menjadi kebun sawit.

“Medan Utara, salah satunya Belawan tidak teratur, diabaikan. Ada yang mengalihfungsikan hutan mangrove menjadi kebun sawit, jadi segala macam, ini yang harus kita tertibkan. Kemudian kita tata itu menjadi tempat wisata, karena kalau jadi daerah wisata akan menghasilkan pendapatan masyarakat, khususnya Kota Medan,” ujar Gubernur.

Menurut Gubernur, tahap pertama perlu dibuat masterplan atau rencana induk, mengenai penataan kawasan tersebut. Setelah masterplan selesai, Gubernur menargetkan Januari 2021 rencana tersebut harus sudah berjalan. “Saya kepingin ini benar-benar terwujud,” katanya.

Dikatakan Edy Rahmayadi, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya bisa dijadikan contoh. Bahkan perkampungan nelayannya sangat bagus dan sangat layak huni. Untuk itu, Edy mengajak setiap pihak mulai dari Pemprov Sumut, BUMN, hingga masyarakat untuk membentuk kelompok kerja atau tim guna menyiapkan perencanaan atau master plan penataan kawasan Medan Utara. “Saya serius ini, saudara-saudara tolong berikan semua apa yang bisa diberikan,” ujarnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, Ida Mariana memaparkan ada beberapa titik yang bisa ditata dan dijadikan kawasan permukiman berbasis wisata bahari. Kawasan tersebut terletak di Kota Medan dan Deliserdang. Untuk Kota Medan ada beberapa titik, di antaranya Masjid Al Osmani dan Klenteng Siu San Keng, kawasan mangrove Sicanang dan kawasan Bagan Deli.

Sementara di Deliserdang antara lain, kawasan Bagan Percut Sei Tuan, Pulau Siba, Wisata Sejarah Hamparan Perak dan Kawasan Situs Kota Rantang. “Titik-titik ini bisa ditata menjadi objek wisata bahari dengan pemukiman yang berbasis wisata pula,” kata Ida.

Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho menyampaikan ekosistem adalah hal yang terlebih dahulu diselesaikan. Setelah itu baru pariwisata bisa dikembangkan di kawasan tersebut. “Kawasan tersebut juga tidak hanya wewenang Kota Medan, tapi juga wewenang Deliserdang. Jadi perlu ada kerja sama semua pihak yang terkait,” ujar Arief.

Tokoh masyarakat Belawan Irfan Hamidi mengapresiasi niat Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang akan menata kawasan Medan Utara, khususnya Belawan. Irfan mengharapkan penataan kawasan tersebut dapat berkesinambungan.

Irfan juga mengusulkan sebelum melakukan penataan agar lebih dulu dilakukan mengatasi masalah ekosistem seperti alih fungsi hutan bakau. “Kami meminta agar hutan bakau yang sudah beralih fungsi itu dikembalikan lagi supaya air rob ini berkurang di Belawan,” kata Irfan. (prn/ila)

FOTO: Gubsu memimpin rapat penataan permukiman yang mendukung wisata bahari dan wisata budaya pada kawasan Belawan dan sekitarnya di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Jumat (23/10/2020). (isT)