SERAHKAN: Ketua TP PKK Langkat, Tiorita Terbit Rencana menyerahkan piala kepada juara I Lomba Mars PKK.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO-Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, Tiorita Terbit Rencana menyerahkan hadiah pemenang lomba Mars PKK di Pendopo Jentera Malay Rumdis Bupati Langkat, Selasa (13/10)
Lomba yang digelar secara online tersebut diikuti 539 peserta terdiri dari 49 grub, berasal dari pengurus PKK Langkat tingkat kecamatan se-Kabupaten Langkat. Selama perlombaan, video akan diunggah di kanal akun Youtube Ketua PKK Langkat, Tiorita Rencana Channel, yang berlangsung dari tanggal 18-23 September 2020.
Tiorita mengatakan, lomba bermaksud untuk menguatkan kebersamaan dan komunikasi melalui media, juga untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan dalam tubuh organisasi PKK Langkat. Juga agar tetap berkreatifitas di masa pandemi Covid- 19, guna menunjukkan eksistensi organisasi PKK Langkat.
Tiorita juga mengimbau, mengajak dan mengingatkan, untuk terus mematuhi anjuran pemerintah di masa new normal Covid 19, yakni menerapkan 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.
“Sebagai bagian PKK, kita harus menjadi contoh bagi masyarakat dalam upaya memutuskan rantai pandemi covid 19. Kita juga harus memperhatikan masyarakat dan menyelesaikan masalah yang muncul, terutama kaum ibu dan anak sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang ada,”ajaknya.
Sementara, Sekretaris TP PKK Langkat Suwarni Hermasyah, menjelaskan, lomba ini diselenggarakan berdasarkan ide originil ketua PKK Langkat, agar TP PKK Langkat tetap memiliki karya dan kreativitas di tengah pandemi Covid-19.
Suwarni juga menjelaskan kriteria penilaian lomba yaitu materi vokal, teknik vokal dan paduan suara, interprestasi dan penjiwaan, penampilan. Sedangkan kategori yang dilombakan, mars PKK, dirigen terbaik, grub PKK terkreatif, grub terheboh, like dan view terbanyak.
Sedangkan Ketua panitia, Ny.Indra Salahudin, menyampaikan juara paduan suara terbaik diraih Kecamatan Padang Tualang, disusul juara II diraih Kecamatan Sei Bingai, dan juara III diraih Kecamatan Stabat. Untuk Harapan I diraih Kecamatan Bahorok, harapan II diraih Kecamatan Babalan dan harapan III diraih Kecamatan Brandan Barat.
Sedangkan untuk Jaura kreatifitas, juara I diraih Kecamatan Bahorok, juara II diraih Pangkalan Susu, juara III diraih Kecamatan Hinai. Juara terheboh, juara I Hinai, juara II Stabat, juara III Secanggang. Dirigen terbaik, juara I Binjai, juara II Stabat, juara III Tanjung Pura.
“Sedangkan View terbanyak, diraih oleh Stabat dengan jumlah 8.953 view. Untuk like terbanyak Padang Tualang, dengan jumlah 3.500 like,”paparnya.(yas/han)
ANTISIPASI: Sebanyak 30 warga binaan Lapas Kelas IIA Binjai menjalani pemeriksaan tes HIV/Aids, dalam rangka antisipasi penyakit menular.
BINJAI, SUMUTPOS.CO-Sebanyak 30 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai menjalani pemeriksaan HIV/Aids. Pemeriksaan ini dilakukan atas kerja sama dengan Puskesmas HAH Hasan Binjai Barat.
“Ini dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga binaan,” kata Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian, Selasa (13/10).
Pemeriksaan HIV/Aids terhadap warga binaan dilakukan di Klinik Lapas Binjai. Menurut Maju, pemeriksaan ini juga sebagai upaya pelayanan kesehatan bagi warga binaan.
Staf Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, dr Nisna Gustin menjelaskan tentang bahaya HIV/Aids. Selanjutnya, pengambilan sampel darah masing-masing warga binaan.
“Pelaksanaan tes ini merupakan fasilitas atau upaya pencegahan peredaran penyakit menular di lingkungan Lapas,” tandas Nisna.
Mereka yang menjalani pemeriksaan tes HIV/Aids dinyatakan dengan hasil non reaktif. (ted/han)
TERIMA: Bupati Karo, Terkelin Brahmana menerima piagam WTP dari Menteri Keuangan RI melalui Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang, Selasa (13/10).
KARO, SUMUTPOS.CO-Pemerintah Kabupaten Karo menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan TA 2019 dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Piagam penghargaan ini diserahkan melalui Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Tiarta Sebayang kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH dalam rangka kunjungan kerja asistensi dan pembinaan anggaran daerah Kabupaten Karo, di aula kantor Bupati Karo, Selasa (13/10).
“Kami dari Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara mewakili Menteri Keuangan menyerahkan langsung piagam penghargaan ini kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH selaku kepala daerah yang menerima opini WTP dalam laporan keuangan tahun 2019,” ungkap Tiarta Sebayang.
“Opini WTP yang dicapai, telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai hasil pemeriksaan dari BPK,” jelasnya.
Tiarta juga menyebutkan, bahwa Menteri Keuangan RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Karo karena dianggap sudah dapat mengelola keuangan daerahnya, baik dalam pengelolaan, pelaporan maupun pertanggung jawabannya.
Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH menyebutkan Pemkab Karo menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara atas pigam penghargaan tersebut.
Bupati Karo juga menjelaskan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara bahwa pemerintah Kabupaten Karo melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan terhadap progress pelaksanan anggaran baik disisi pendapatan maupun belanja daerah serta identifikasi permasalahan dalam pelaksanaanya.
“Selain itu, kita juga melakukan penilaian kinerja anggaran masing masing OPD dengan memperhatikan aspek disiplin fiscal, progress penyediaan dana kegiatan, orientasi/focus realisasi belanja dan kepatuhan pelaporan serta akselerasi belanja,” ungkap Bupati Karo.
Selanjutnya setelah kegitan ini berlangsung, acara dilanjutkan dengan tukar menukar cenderamata antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara. (deo/han)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO- Ketua Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Marsono Simamora membongkar kebohongan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang kegiatan pertambangan jenis batu gunung yang dilakukan oleh KSU Panggalengge Siopat Ama yang terhenti.
PARIPURNA : Suasana Sidang Paripurna tentang Nota Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Ranperda APBD Humbahas TA 2012.
Kebohongan itu terbongkar, dalam sidang rapat paripurna DPRD Humbang Hasundutan untuk mendengarkan nota jawaban Bupati Humbang Hasundutan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota pengantar Ranperda APBD Humbang Hasundutan TA 2021, yang salah satunya pemandangan umum Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Pelaksana Tugas Bupati Humbang Hasundutan, Saut Parlindungan Simamora pada sidang rapat paripurna tersebut, Selasa (13/10).
Dikatakan Ketua Fraksi Nasdem, Marsono, bahwa apa nota jawaban Bupati terkait permasalahan kegiatan pertambangan jenis batu gunung yang dilakukan oleh KSU Panggalengge Siopat Ama yang terhenti dikarenakan surat Gubernur Sumatera Utara.
Dan, masih berlangsungnya perdamaian antara pihak yang sedang bersengketa yaitu KSU Pangalengge Siopat Ama dengan masyarakat Pea Bolak dan Lumban Sonang
Menurut Marsono, itu tidaklah benar, Bupati sendiri disebutnya yang berbohong. Sebab, sambungnya, penghentian atau penundaan pertambangan yang dilakukan oleh KSU Pangalengge sebenarnya adalah Bupati sendiri dari pihaknya yakni Dinas Perizinan dengan suratnya bernomor 5 tahun 2018 tentang penundaan keputusan Bupati Humbang Hasundutan nomor 256 tahun 2016 izin lingkungan usaha pertambangan batuan jenis galian batu gunung quarry besar kapasitas 148.623 m2/tahun dan pengolahaan pemurnian (stone crusser) kapasitas 119.784 m2/tahun oleh KSU Pangalengge Siopat Ama dilokasi Desa Saitnihuta Kecamatan Dolok Sanggul.
“Nota jawaban Bupati bohong, tidaklah benar karena Gubernur. Sebab, data KSU Pangalengge yang membuat pengaduan ke DPRD adalah yang menghentikan itu pihak Pemkab Humbahas sendiri cq Dinas Perizinan. Bagaimana bisa Gubernur menghentikan, sementara surat dari Dinas Perizinan ada sama kita,” ujar Marsono usai paripurna nota jawaban Bupati Humbahas atas pemandangan umum fraksi DPRD tentang APBD TA 2021 kepada sejumlah wartawan diruangan Fraksi Nasdem DPRD.
Selain itu, kata Marsono, permasalahan antara pihak KSU Pangalengge dengan masyarakat Pea Bolak dan Lumban Sonang, bukannya lagi berlangsung melainkan sudah selesai.
Marsono membeberkan upaya perdamaian sudah dilakukan melalui kesepakatan damai pada 25 Agustus lalu. Bahkan, berita acara perdamaian itu juga sudah dilaporkan dan teregistrasi di Pemkab Humbang Hasundutan.
“Jadi alasan pemerintah dulu kepada pihak KSU Pangalengge karena permasalahan antara masyarakat Pea Bolak dan Lumban Sonang, dan itu sudah diselesaikan. Harusnya, ketika itu sudah selesai, pemerintah mencabut bukan membuat kebohongan dengan menjawab Gubernur yang menghentikan dan sampai saat ini sedang berlangsung perdamaian antara pihak yang sedang bersengketa yaitu KSU Pangalengge Siopat Ama dengan masyarakat Pea Bolak dan Lumban Sonang,” jelasnya.
Ditegaskannya, Pemkab sebenarnya tidak memikirkan nasib rakyat banyak yang bergerak dibidang usaha pertambangan.
“Jadi kami dari fraksi Nadem sangat kecewa atas tindakan dan tanggungjawab Bupati. Kami sangat kecewa dengan jawaban pemerintah melalui Bupati. Fraksi Nasdem yang berupaya melakukan gerakan perubahan sangat kecewa dengan kejadian ini,” ungkapnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Humbahas periode yang lalu ini, juga mengisyaratkan penutupkan kegiatan KSU Pangalenge melahirkan tanda tanya yang besar bagi masyarakat luas.
“Kegiatan KSU Pangalengge sudah dua tahun lebih ditutup, dengan alasasan adanya perselisihan. Ada apa ini? Ini menimbulkan tanda tanya besar dari fraksi Nasdem,” tukasnya.
Dia juga menyesalkan kekurang kemampuan Pemkab Humbang Hasundutan untuk menggali PAD dari sektor ril, bahkan mengandalkan pendapatan tranfer pusat semata merupakan bukti bahwa Pemkab Humbahas tidak berupaya menggali potensi yang ada.
“Bagaimana Humbahas akan maju. Nasdem menyakini dengan mempermudah perizinan niscaya PAD akan terdongkrak. Jadi janganlah hanya mengharapkan transfer dari Pusat. Banyak yang bisa digali ketika niat mendongkrak PAD menjadi tujuan. Banyak sektor ril yang bisa dibenahi, semisal pajak, retribusi, PLTA, pertambangan, hasil hutan sektor pertanian dan lainnya. Kenapa pemerintah tidak melakukan itu, buktinya saja, Izin KSU Pangalengge saja ditutup. Padahal, ini salah satu pendongkrak PAD,” pungkasnya.
Perlu diketahui, awalnya kebohongan itu terbongkar saat Fraksi Nasdem memberikan pemandangan umum tentang PAD Humbang Hasundutan yang diajukan masih tergolong minim.
Dari Fraksi ini, menyebutkan, untuk mendongkrak PAD itu memberikan saran dan pendapat agar pemerintah memberdayakan koperasi dan UMKM dengan cara mempermudah segala bentuk pengurusan perijinan serta sosialisasi.
Karena, Fraksi ini melihat yang terjadi di daerahnya pemberdayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya berjalan dengan baik.
Fraksi ini memisalkan, pengurusan perijinan pertambangan KSU Pangalengge Siopat Ama yang sampai saat ini masih ditutup sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi anggota koperasi dan masyarakat umum.
Oleh karena itu, Fraksi ini meminta kepada Bupati mengaktifkan kembali ijin KSU Pangalengge Siopat Ama. (des/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO– Seiring dengan peluncuran iPhone generasi terbaru, yaitu iPhone SE di Indonesia, Smartfren mengumumkan ketersediaan eSIM yang bisa dipakai mengubah iPhone tipe tersebut menjadi smartphone Dual SIM.
Sekarang, selain di Galeri Smartfren, eSIM ini bisa didapatkan dengan mudah melalui gerai Erafone dan iBox, atau toko online Eraspace.com, iBox.co.id, Tokopedia, Shopee, Blibli.com, dan Bukalapak seharga Rp180.000 dengan total kuota 90GB dan masa aktif 360 hari.
Menggunakan eSIM ini, pelanggan tidak perlu lagi kartu SIM fisik karena cukup scan QR Code maka pelanggan sudah bisa menikmati layanan internet 100% 4G dari Smartfren. Selain mendapatkan kuota yang besar dan masa aktif yang panjang, pelanggan juga bisa melakukan panggilan telepon gratis berkualitas HD ke sesama pelanggan Smartfren, atau 30 menit gratis ke nomor lainnya. Keuntungan ini akan langsung bisa digunakan setelah pelanggan mengaktifkan nomor Smartfren-nya.
“Smartfren adalah operator pertama di Indonesia yang menyediakan teknologi eSIM, yang kini bisa juga digunakan di iPhone SE terbaru. Teknologi ini memudahkan pelanggan memasang nomor telepon di smartphone barunya, ataupun ketika ingin memindahkan nomor ke smartphone lain yang juga mendukung eSIM. Semua itu bisa dilakukan tanpa kartu fisik sama sekali,” terang Sukaca Purwokardjono, Deputy CEO Mobility Smartfren.
Selain iPhone SE, eSIM Smartfren juga bisa digunakan di iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max. Khusus pembelian iPhone 11, iPhone 11 Pro, dan iPhone 11 Pro Max di gerai Erafone dan iBox selama periode 2 Oktober 2020 – 15 November 2020, pelanggan dapat membeli eSIM Smartfren dengan harga khusus Rp99.000.
iPhone SE terbaru dilengkapi dengan A13 Bionic, chip tercepat yang pernah ada dalam smartphone, dan menawarkan kinerja tak tertandingi dengan daya tahan baterai yang lebih hebat, tahan air dan debu, serta memiliki sistem kamera tunggal terbaik di iPhone dengan keunggulan mode Portrait. iPhone SE bisa didapatkan di Erajaya Retail Channel (iBox, Erafone, Urban Republic, iBox.co.id, eraspace.com, iBox at Shopee). (rel/ram)
VIRTUAL: Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat memberikan penghargaan secara virtual kepada perusahaan yang menerima penghargaan K3 2020, Kamis, (8/10).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Atas pencapaian dalam melaksanakan lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan ramah lingkungan, PGN mendapatkan apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI berupa Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2020. PGN mendapatkan penghargaan dalam kategori “Kecelakaan Nihil” dan “Pencegahan dan Penanggulangan (P2) HIV/ AIDS” di tempat kerja. Penghargaan diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah secara virtual, Kamis, (8/10).
Kategori “Kecelakaan Nihil” berhasil diraih PGN Group baik di dalam lingkup kantor pusat maupun Anak Perusahaan. Di lingkup Kantor Pusat yang berhasil memperoleh penghargaan yaitu PT PGN Tbk Kantor Pusat, PGN Unit Gas Transmission Management (GTM), PGN Unit Layanan Jargas (ULJ), dan PGN PMO Infrastructure.
Kemudian pada lingkup Anak Perusahaan yang mendapatkan Penghargaan “Kecelakaan Nihil” yaitu PT Gagas Energi Indonesia, PT PGAS Solution, PT PGN LNG Indonesia, PT Nusantara Regas, PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), PT Permata Graha Nusantara (PGN Mas), PT PGAS Telekomunikasi Nusandara (PGASCOM), PT Solusi Energy Nusantara, PT Pertamina Gas – Karawang Jawa Barat, PT Pertamina Gas Central Sumatera Area, PT Pertamina Gas Western Java Area, dan PT Perta – Samtan Gas. Sedangkan untuk Pernghargaan Kategori “P2 HIV/ AIDS”, berhasil diraih oleh PGN Kantor Pusat dan PT PGAS Solution.
“Ini merupakan capaian yang luar biasa bagi PGN. Di tengah masa pandemi terus melaksanakan kegiatan operasional, bisa mendapatkan apresiasi yang sangat membanggakan,” ungkap Rachmat Hutama, Sekretaris Perusahaan PGN.
PGN sebagai Subholding Gas di Indonesia, dalam menjalankan perannya berkomitmen untuk terus memperhatikan keselamatan kerja dan jam kerja yang aman. Hal ini dilakukan demi berjalannya operasional yang baik dan optimal. PGN fokus untuk menyalurkan energi alternatif yang handal dan ramah lingkungan, namun keselamatan dan kesehatan kerja senantiasa menjadi hal yang utama.
“Penting bagi PGN untuk patuh terhadap peraturan dan undang-undang dalam bidang K3, Keselatan dan Kesehatan Kerja, untuk meningkatkan kredibilitas PGN, selain untuk memastikan keselamatan serta kesehatan setiap pekerja PGN,” imbuh Rachmat.
PGN selalu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, selamat, aman, dan ramah lingkungan di seluruh wilayah pengelolaan usaha perusahaan. Hal ini demi menjamin keselamatan pekerja, aset perusahaan, lingkungan, maupun mitra kerja PGN.
“Seiring dengan perkembangan skala usaha, kami terus meningkatkan kualitas proses pengelolaan risiko melalui pemetaan digital dan pemantauan infrastruktur serta pasokan gas bumi, untuk kemudian dirancang tindakan pencegahan secara proaktif, sebelum risiko terkait berubah menjadi insiden kejadian,” imbuh Rachmat.
Rachmat menjelaskan, PGN meningkatkan pemantauan terhadap kualitas dan implementasi sistem dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam proyek-proyek, termasuk oleh anak perusahaan, dengan sasaran membentuk budaya sadar risiko K3 dan capaian zero accident sepanjang masa operasional.
PGN memiliki unit-unit pengelolaan K3 pada tingkat operasional yang melekat dan satuan kerja, serta membentuk komite di tingkat direksi, direktorat, business unit, proyek dan anak perusahaan. Dengan demikian, diharapkan bahwa kebijakan strategis, implementasi serta kegiatan K3 dapat dilaksanakan dengan baik secara menyeluruh, baik pada setiap pekerja maupun mitra kerja PGN.
Rachmat mengungkapkan, PGN juga melakukan sertifikasi pada bidang-bidang yang dibutuhkan, termasuk sertifikasi OHSAS 18001: 2007 dan SMK3 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 di kantor pusat dan seluruh unit serta proyek.
“Mewakili PGN, Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung komitmen Zero Accident PGN untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Kami juga berterima kasih, PGN dipercaya mendapatkan apresiasi dalam hal Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Ini merupakan hal yang baru bagi kami,” imbuh Rachmat.
Rachmat menjelaskan, PGN telah memiliki kebijakan dan komitmen bahwa tidak akan ada Diskriminasi dan Menjaga atas Kerahasiaan Status HIV/AIDS Pekerja. PGN juga telah melaksanakan beberapa program implementasi seperti kegiatan penyuluhan maupun sosialisasi terkait HIV-AIDS.
Melalui penganugerahan ini, selain menjadi bentuk apresiasi mengenai kinerja PGN dalam merealisasikan K3 dan P2-HIV/ AIDS, juga semakin memacu PGN beserta seluruh entitas yang bekerja sama dengan PGN untuk terus melaksanakan, mengawasi dan meningkatkan keselamatan kerja.
Dengan lingkungan kerja yang sehat dan aman, diharapkan dapat menyokong upaya PGN dalam melaksanakan perannya sebagai Subholding Gas Bumi secara berkelanjutan. Di satu sisi, diharapkan dapat menuntun PGN untuk mencapat target-target pembangunan dan pengembangan infrastruktur kedepannya. (rel/ram)
Vaksin Covid-19: Presiden Jokowi saat meninjau uji klinis vaksin Covid-19, beberapa waktu lalu. Pemerintah menjamin vaksin Covid-19 halal.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN), Airlangga Hartarto memastikan seluruh vaksin COVID-19 yang didatangkan oleh pemerintah dijamin halal.
Vaksin Covid-19: Presiden Jokowi saat meninjau uji klinis vaksin Covid-19, beberapa waktu lalu. Pemerintah menjamin vaksin Covid-19 halal.
Sejauh ini, pemerintah sudah melakukan uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung dan bekerja sama dengan provider vaksin di sejumlah negara. “Terkait dengan halal sudah dibahas dengan MUI. Insyaallah karena untuk pandemi Covid, Insyaallah semuanya halal. Halalan thayyiban,” kata Airlangga dalam diskusi virtual bertema Update Vaksin, Protokol Kesehatan, Antisipasi Banjir di Musim Hujan yang diselenggarakan Media Center Satgas Covid-19 pada Senin (12/10).
Sejauh ini, Airlangga mengatakan pemerintah sudah mengajukan pengadaan untuk 271,3 juta vaksin dari berbagai pihak di bawah kontrol Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma. Nantinya, apabila vaksin COVID-19 tersebut sudah siap, maka akan didistribusikan ke sejumlah pihak.
Airlangga Hartarto juga mengharapkan 30 juta vaksin Covid-19 sudah ada di Indonesia pada akhir 2020 ini. Sedangkan kelompok-kelompok masyarakat penerima vaksin COVID-19 terbagi enam. Pertama ialah garda terdepan seperti paramedis, TNI, Polri, aparat hukum dan pelayanan publik. Airlangga memperhitungkan jumlah garda terdepan ini mencapai 3,5 juta orang.
Kedua ialah tokoh masyatakat, pemuka agama dan perangkat daerah yang mencapai 5 juta orang. Ketiga, tokoh pendidikan, tenaga pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang angkanya mencapai 4,3 juta orang. Keempat, vaksin COVID-19 akan diberikan kepada aparatur negara di pemerintah pusat, pemerintah daerah dan legislatif sebesar 2,3 juta. Kelima, Airlangga juga mengatakan, vaksin akan diberikan kepada penerima bantuan pembayaran iuran BPJS dengan angka 96 juta.
Keenam, vaksin akan diberikan kepada masyarakat yang memiliki usia 19-59 tahun yang diperkirakan angkanya mencapai 58 juta. “Sehingga total (vaksin Covid sebanyak) 160 juta,” jelas dia.
Meski demikian, lanjut dia, Indonesia sebenarnya membutuhkan 320 juta vaksin Covid-19. Untuk kebutuhan itu, pemerintah sedang membuat semacam MoU ataupun ikatan dengan sejumlah perusahaan vaksin, selain melakukan upaya produksi di dalam negeri.
“Jadi ada dua langkah, yaitu diberikan pemerintah, dan vaksin mandiri. Semua dikontrol di Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma,” lanjut Airlangga.
Di samping itu, ketua umum Partai Golkar ini menyadari vaksinasi itu tidak bisa dilakukan sekaligus. Menurut dia, ada tahapan. Dia membayangkan apabila penyuntikan dilakukan 1 juta per hari, berarti minimal 260 juta masyarakat Indonesia menerima vaksinasi. “Kami melibatkan 11 ribu puskesmas, berarti 1 puskesmas 100 kali suntikan,” kata Airlangga.
Sementara itu, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengingatkan masyarakat untuk terus disiplin terhadap protokol kesehatan Corona. Memakai masker, menjaga jarak serta kerumunan, dan serta mencuci tangan, menjadi upaya dalam pencegahan Covid-19.
“Serta kita beribadah sesuai degan agama masing-masing agar kita diberikan perlindungan Tuhan Yang Mahakuasa, Allah SWT . Dan juga meningkatkan imunitas kita dengan cara istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, tidak boleh panik, hati harus gembira, dan memakan makanan yang bergizi, serta minum vitamin,” jelas Doni. (tan/jpnn/ila)
PARSOBURAN, SUMUTPOS.CO – DPC Partai Golkar Kabupaten Toba memberi pembekalan pendidikan politik kepada kader di 3 kecamatan yakni Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Borbor (Habornas) secara khusus untuk menghadapi pemilihan kepala daerah(Pilkada) yang waktu dekat akan digelar di daerah itu. Koordinator Pendidikan Politik Partai Golkar Kabupaten Toba, Polmer Simanjuntak dalam arahannya memberi pemahaman agar seluruh kader memahami apa menjadi hak dan kewajiban seorang kader.
“Hal ini adalah terpenting sehingga bila tercatat sebagai kader tidak hanya sekedar anggota namun harus menjadi benar-benar sebagai kader yang mempunyai visi dan misi kedepan,” ujar Polmer Simanjuntak, Senin(12/10) di Gedung pertemuan Charasbi, Parsoburan.
Pemateri lainnya, Sahala Siahaan menyampikan dalam pembekalan pendidikan politik juga sebagai kesempatan mempersatukan persepsi dalam hal pemenangan pemilihan kepala daerah yang akan dihadapi pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memenangkan calon yang diusung yaitu Paslon Darwin Siagian-Hulman Sitorus.
“Seluruh instruksi pimpinan partai dari pusat wajib ditindak lanjuti termasuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Darwin Siagian-Hulman Sitorus di Pilkada nanti hingga ke pelosok desa-desa,” terangnya.
Dewan Pakar Partai Golkar Toba, Kasmin Simanjuntak (manatan Bupati Toba) yang juga hadir bersama Calon Bupati Darwin Siagian menyampaikan supaya dalam pembekalan pendidikan politik kepada kader bisa tersampaikan hingga ke seluruh pelosok desa.”Mari kita besarkan Partai Golkar di Pilkada nanti seperti kemenangan yang kita raih pada Pemilu yang lalu,” ajaknya.
Ketua DPRD Kabupaten Toba, Effendi Panangian Napitupulu SE dalam arahannya mengatakan bahwa Partai Golkar memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat karena disaat Pemilu menghantarkan 6 orang kader duduk menjadi Anggota DPRD.
“Mari kita jaga dan kita pertahankan kepercayaan itu dengan memberi pelayanan terbaik kepada warga sehingga pada Pilkada nanti juga pasangan yang kita usung menjadi pemenang,” katanya mengajak seluruh kader optimis dan semangat melalui yel-yel Partai Golkar sehingga Paslon Win-Man nanti tampil sebagai pemenang Di Pilkada.
Cabup Darwin Siagian (Bupati Toba masa cuti) yang saat itu hadir dalam acara pembekalan pendidikan politik kepada kader Partai Golkar di 3 kecamatan di Habornas menyampaikan komitmennya tetap pokus membangun wilayah Habornas ketika masih diberi kepercayaan menjadi Bupati kembali.
“Tugas kami sebagai bupati masih alang(tanggung) dimana tinggal sedikit lagi daerah kita tinggal landas apabila kesempatan itu masih berlanjut kami yakini bahwa daerah kita pasti lebih makmur di segala sektor,”terangnya mengajak seluruh peserta untuk percepatan pembangunan di daerah itu mengajak seluruh lapisan masyarakat turut bergotong royong.
Pembekalan politik selain dihadiri pengurus Partai Golkar se-Tobasa seperti Jonggara Manurung, David Hutabarat, Norman Chokami Silalahi, Jogi Simanjuntak serta juga diikuti organisasi sayap partai seperti Kosgoro dan Ampi serta Anggota DPRD terpilih diantaranya Thomson Manurung, Richard Lubis ditambah pengurus kecamatan dan pengurus desa di 3 kecamatan di Habornas. (mbo/ila)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum Sumut menilai, sulit menggelar Pemilihan Kepala Daerah di tengah Pandemi Covid-19. Meski demikian, KPU yakin bahwa pelaksanaan Pilkada akan tetap berjalan sukses, tanpa membuat klaster penyebaran baru.
“KPU sudah menjawab keraguan publik dengan (mengeluarkan regulasi) PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Nomor 10 Tahun 2020 dan Nomor 13 Tahun 2020 terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada masa Covid-19,” kata Ketua KPU Sumut, Herdensi dalam kegiatan sosialisasi bersama insan jurnalis, Senin (12/10).
Herdensi menjelaskan, penyelenggara Pemilu sudah melaksanakan sejumlah tahapan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. PKPU terakhir Nomor 13/2020 melarang kampanye Akbar.
“Jadi tidak ada pertemuan terbuka. PKPU terakhir mengatur larangan dan sanksi. Apabila ada tim paslon kampanye tidak sesuai protokol kesehatan, kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menghentikan kegiatan tersebut,” kata Herdensi.
Salah satu isi PKPU adalah KPU sudah menyiapkan Tempat Pemungutan Suara yang sesuai dengan Prokes Covid-19. Adalah, jumlah pemilih berkurang dengan maksimal 500 orang setiap TPS.
“TPS nanti diperlebar supaya ada jarak. Disediakan alat pengukur suhu tubuh. Apabila ada suhu pemilih di atas 37,3 derajat Celcius, melakukan pencoblosan di bilik khusus. Ini sudah disiapkan,” ujar dia.
Setelah dari bilik suara, lanjutnya, pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya dilakukan semprot tinta. Sebagai bukti sudah mencoblos, tidak dicelup lagi jarinya untuk menghindari penyebaran Covid-19.
KPU juga akan menyediakan sarung tangan untuk sekali pakai. Tentu karena berkurang jumlah pemilih di tiap TPS, TPS akan bertambah.
Herdensi juga mengingatkan, akurasi data pemilih. Karenanya, dia mengajak masyarakat untuk menanggapi jika ada ditemukan pemilih yang sudah meninggal dunia namun tercatat dalam Daftar Pemilih Sementara.
“Untuk pemilih yang terkonfirmasi Covid-19, KPU tetap akan melayani hak pilihnya, kewajiban KPU memfasilitasinya. KPU akan berkoordinasi dengan Gugus Tugas terkait hal tersebut. Peran media sangat penting untuk menyampaikan hal ini kepada masyarakat,” pungkasnya. (ted)
Ketua KPU Sumut, Herdensi (tengah) didampingi Komisioner KPU dan Bawaslu Binjai saat memberikan penjelasan soal tahapan Pilkada sesuai Prokes Covid-19. (ted/ila)
PABETOR: Komunitas Abang Betor Medan Berkah, beriringan jalan usai deklarasi di empat titik pangkalan betor yakni Lapangan Merdeka, Center Point, Titi Bobrok dan Ringroad City Walk (RCW).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas penarik becak Bermotor (Parbetor) di Kota Medan merupakan akar rumput masyarakat yang harus diperhatikan. Mulai dari tingkat kesejahteraan sampai nasib mereka di era digital dewasa ini. Atas dasar ini, mereka meminta agar pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman manakala memimpin Kota Medan, mampu menjawab tantangan dimaksud.
PABETOR: Komunitas Abang Betor Medan Berkah, beriringan jalan usai deklarasi di empat titik pangkalan betor yakni Lapangan Merdeka, Center Point, Titi Bobrok dan Ringroad City Walk (RCW).
“Kita meyakini pasangan Bobby-Aulia mampu memerhatikan permasalahan abang betor. Pasangan nomor urut dua ini punya cara sendiri untuk membuat abang betor agar tak tersisihkan di era digital,” kata Pembina Komunitas Abang Betor Medan Berkah, Imam Syuhada Akbar, usai mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Bobby Nasution-Aulia Rachman, Minggu (11/10).
Mereka yang tergabung dalam Komunitas Abang Betor Medan Berkah, deklarasi di empat titik pangkalan betor yakni Lapangan Merdeka, Center Point, Titi Bobrok dan Ringroad City Walk (RCW).
“Kami sangat menyambut baik deklarasi ini. Pertanda bahwa pasangan Bobby-Aulia sangat diinginkan untuk memimpin Medan,” paparnya.
Deklarasi dibarengi pembagian masker dan stiker kepada para pelintas. Dibantu sejumlah generasi milenial, para abang becak ini mengimbau agar warga disiplin menerapkan protokol kesehatan.
Koordinator Komunitas Abang Betor Medan Berkah, Supiono, menuturkan Bobby-Aulia merupakan sosok yang mewakili aspirasi masyarakat. Keduanya juga masih milenial, enerjik dan memiliki inovasi dalam memimpin.
“Kami menaruh harapan agar pasangan Bobby-Aulia lebih amanah, bisa mengayomi abang betor di Medan agar lebih baik,” katanya.
Ditambahkannya saat ini para parbetor kesulitan mencari sewa (penumpang).
Kebijakan yang tumpang tindih jadi salah satu penyebabnya, terutama dengan transportasi online.
“Harapan kami Bang Bobby-Aulia bisa memiliki inovasi agar ke depannya parbetor yang merupakan ikon Medan bisa dilestarikan dan disejahterakan. Misalnya, dari keadaan armada kami yang dibutuhkan peremajaan agar ramah lingkungan,” pungkasnya. (rel/prn)
