Temu Pers: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Temazaro Zega Mkes dan Sekretaris Yusrizal Batubara, saat gelar temu pers, Selasa (13/10). dewi/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) terus melakukan mengkampanyekan untuk menunda kehamilan dan pelayanan di masa Pandemi Covid-19. Sebab, hal ini untuk mencegah terjadinya stunting.
Temu Pers: Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Drs Temazaro Zega Mkes dan Sekretaris Yusrizal Batubara, saat gelar temu pers, Selasa (13/10). dewi/sumut pos.
“Di masa Covid-19 ini bagi ibu hamil saat melahirkan, terutama rawan terjadinya stunting,” kata Kepala BKKBN Sumut, Temazaro Zega pada kegiatan temu pers di Aula Utama Kantor BKKBN Provsu di Gunung Krakatau, Medan (13/10).
Diakui Temazaro Zega, pandemi Covid-19 juga menjadi kendala terlaksananya berbagai program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), khususnya pelayanan kontrasepsi Tubektomi atau Metode Operasi Wanita (MOW). Sehingga kalaupun ada pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS), dialihkan ke alat kontrasepsi lain, seperti Implan, IUD dan lainnya.
“Permintaan MOW cukup tinggi dari masyarakat. Namun, kami mohon maaf, semuanya tidak terlayani karena terganjal pandemi Corona. Selain, butuh sarana dan peralatan operasi, tenaga medis pun urung melaksanakan MOW tersebut,” ucap Temazaro didampingi Sekretaris BKKBN Provsu, Yusrizal Batubara, S.Sos dan Humas Ari Armawan.
Zega menyebut, kondisi ini membuat sulitnya akseptor maupun calon akseptor mendapatkan pelayanan KB. Ini dikarenakan tenaga kesehatan, dokter dan bidan banyak fokus dalam penanganan Covid-19. Alhasil, target MOW sebanyak 1.567 akseptor tak terpenuhi, sehingga dialihkan ke kontrasepsi lain.
Namun, untuk MOP lebih mungkin dilakukan namun tetap dengan Protokol kesehatan. Sehingga kami satukan jumlah MOW tadi ke MOP. “Dari target 1.567 akseptor MOW itu kita sisihkan 200 akseptor, ternyata itupun tak terlayani karena banyaknya kendala di masa Covid-19 ini,” ujar Zega.
Sedangkan bagi calon akseptor yang hendak mendapat pelayanan, saat ini harus janji terlebih dahulu dengan kader atau penyuluh KB, baru dilaksanakan. “Makanya, kita harapkan kader dan penyuluh membentuk grup di Medsos, agar dapat terus mengikuti perkembangan,” kata Zega.
Pihaknya, sudah membuat komitmen, mulai Oktober-Desember 2020 berlangsung bakti sosial kesatuan gerak PKK Bangga Kencana kesehatan untuk mengendalikan masyarakat mengatur kelahirannya.
“Maka, tunda dulu kehamilan selama masa pandemi ini. Kita juga pastikan ketersediaan alat kontrasepsi (Alkon) di fasilitas kesehatan juga memberikannya di praktek bidan mandiri secara cuma-cuma untuk memberi pelayanan ke masyarakat, juga mempromosikan melalui program GenRe. Pelayanan KB selalu diberikan dengan mengikuti protokol kesehatan,” ujarnya mengimbau. (mag-1/ila)
NB: Teks Foto: Temu Pers: Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut, Drs Temazaro Zega Mkes dan Sekretaris Yusrizal Batubara, di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut di Medan, Selasa (13/10). Sumut Pos/ Mag-1
Doli M Jafar Dalimunthe,
Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), selain memiliki segudang masalah klasik juga menjadi salah satu bahan jualan para kandidat yang berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Nyaris dalam setiap kampanye, para kandidat selalu menawarkan jalan agar sektor ini bisa keluar dari masalah, tumbuh berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas.
Doli M Jafar Dalimunthe, Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU).
Menurut Pengamat dari Universitas Sumatera Utara (USU), Doli M Jafar Dalimunthe, semua daerah pasti mengampanyekan peningkatan UMKM dan start up bisnis milenial, karena itu adalah isu nasional saat ini. “Tapi, sayangnya terutama di Kota Medan hanya sebatas jargon dan kegiatan-kegiatan yang tidak strategis,” ujarnya kepada wartawan, Senin (12/10).
Doli menyebut, masalah klasik yang selalu menghantui UMKM adalah akses permodalan, kreativitas, kualitas produk yang masih rendah dan SDM. Sayangnya, para pemimpin terdahulu yang telah terpilih dengan salah satu kampanyenya soal UMKM, justru masih berkutatn
pada upaya penyelesaian masalah dengan cara-cara klasik.
“Kita bisa melihat di APBD. Memang ada dana, ada program untuk meningkatkan UMKM tapi cara-caranya klasik. Pelatihan (UMKM) hanya cenderung formalitas yang penting ada. Tidak kreatif dan langkah yang ditempuh itu-itu saja,” ungkap Doli.
Ia mengatakan, sebagai salah satu Kota Metropolitan, Medan harusnya menjadi barometer perkembangan industri kreatif dalam hal ini UMKM dan start up bisnis milenial. UMKM jangan hanya sebagai jargon, tetapi harus difokuskan sebagai atmosfer dan karakter masyarakat Kota Medan, terutama Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai upaya menyiapkan diri pada fase bonus demografis 2030.
Medan adalah kota yang sangat besar, baik secara geografis maupun demografis, maka sudah sepatutnya pimpinan daerah menyasar serius pengembangan sektor UMKM dan Startup Bisnis Milenial. Dibutuhkan leader yang memiliki pengalaman dan spirit entrepreneur dalam memimpin Kota Medan. “Gap usia milenial dan usia produktif generasi kreatif di Kota Medan harus diakomodir dengan pola kepemimpinan dan gaya komunikasi pengarahan yang juga update dan adaptif,” katanya.
Ke depan, pemimpin Kota Medan haruslah mampu memahami apa yang jadi pola generasi kreatif dan juga menyiapkan sentra kreatif yang mengakomodir bertemunya masyarakat-masyarakat kreatif untuk bertukar ide dan bermitra. Kemunculan Medan Creative Center (atau nama lainnya sesuai terminologi) dan Co-working space sebagai sarana meeting point, akan merubah atmosfer dan menguatkan karakter masyarakat terjun di UMKM dan Startup Bisnis yang go-nasional bahkan go-internasional sebagai representatif Kota Medan.
Pasca pandemi, pekerjaan rumah terbesar wali kota terpilih adalah pemulihan ekonomi Kota Medan, UMKM dan stratup bisnis milenial. Akan menjadi garda depan, maka kehadiran wali kota yang punya jiwa adaptif, agile dan kreatif dapat membimbing dan memberikan solusi dalam bentuk regulasi untuk mendorong pemulihan ekonomi Kota Medan dari sektor UMKM dan Startup Bisnis Milenial.
Sinergitas dengan Kementrian UMKM dan kementerian terkait di pusat, serta dukungan dari Bisnis Mentor dan Bisnis Skala Besar di Pusat harus segara dibawa ke pengelolaan UMKM di Kota Medan secara implementif. Hal ini guna mengelaborasi dan akselerasi pengembangan sektor UMKM yang harapannya dapat membantu pemulihan ekonomi Kota Medan dengan segera. Wali kota terpilih harus dapat membawa hal tersebut ke Kota Medan sesegera mungkin,” pungkas Doli.
Hal senada juga diungkapkan Ketua HIPMI Perguruan Tinggi Sumut, Ryalsyah Putra. Dia mengatakan, dalam menjawab tantangan berbagai persoalan ekonomi Kota Medan ke depan, diperlukan sosok pemimpin yang kuat, mampu bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga swasta yang dapat mendatangkan investasi. Sehingga, mampu menyerap angkatan tenaga kerja baru kota yang jumlahnya tidak sedikit.
Apalagi, di masa krisis era pandemi Covid-19, UMKM merupakan sektor yang perlu perhatian serius. Untuk masalah ini, butuh pemimpin yang memiliki jiwa entrepreneur yang mampu memberikan dukungan dan dorongan untuk pelaku UMKM agar dapat bertumbuh, serta menggairahkan sektor usaha dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk masyarakat kota untuk berwirausaha. “Kami meyakini, sosok yang mampu membawakan perubahan tersebut adalah sosok calon wali kota milenial,” pungkasnya. (ris/ila)
Teks foto : Doli M Jafar Dalimunthe, pengamat dari USU. (Istimewa)
AKSI PROTES: Puluhan pedagang dari Blok A Pusat Pasar Sidikalang mendatangi kantor Bupati Dairi, mereka protes sewa kios baru yang ditetapkan PD Pasar.
DAIRI, SUMUTPOS.CO- Puluhan pedagang di pusat pasar Sidikalang Kabupaten Dairi khususnya pedagang dari Blok A menggelar aksi di kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja untuk memprotes sekaligus mempertanyakan aturan baru tentang tarif sewa kios, Selasa (13/10).
Disela aksi, sejumlah pedagang, Ferdinand Sihaloho, Harry Sitanggang kepada wartawan mengatakan, pihaknya tidak setuju Perusahaan Daerah (PD) Pasar Dairi menerapkan aturan baru setelah 10 tahun pemakaian kios.
Kedua pedagang itu mengatakan, dalam aturan baru seperti disosialisasikan PD Pasar hari Selasa (13/10) kemarin, pedagang harus membayar sewa kios sebesar Rp 2,9 juta lebih per tahun/ sebesar Rp 10 ribu per hari dan uang kebersihan, untuk ukuran kios 3 meter kali 4 meter.
“Padahal, selama ini pedagang sudah membayar sekitar Rp400 ribu per bulan ke Bank Sumut selama 10 tahun dan membayar uang kebersihan seribu rupiah per hari. Namun, setelah sebagian kios sudah lunas, PD Pasar membuat aturan baru tentang sewa kios,” ujar Ferdinand Sihaloho.
“Sewa sudah lunas, PD Pasar meminta kembali sewa kios. Ini kan merugikan pedagang,” tambah Harry Sitanggang.
Harry maupun Ferdinand mengatakan, pedagang bersedia membayar Rp30 ribu per bulan sebagai retribusi dan uang kebersihan.
Pedagang lainya, Candra Simanjuntak saat menyampaikan aspirasi menyebutkan, bahwa pedagang selama 10 tahun ini sudah bersusah payah bayar kredit/angsuran ke Bank Sumut. Kondisi sekarang dimasa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) omzet penjualan anjlok.
“Bahkan, untuk buka dasarpun sulit, sehingga jika sewa dinaikkan akan membebani pedagang,” ujarnya.
Para pedagang juga memprotes pedagang yang berjualan di luar, sehingga dagangan yang ada di dalam pasar tidak laku, ungkap para pedagang.
Aksi protes pedagang ditemui Sekretraris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang, Asisten 1 Setda Dairi, Jonny Hutasoit, Kabag Perekonomian, Lipinus Sembiring. Kepada pedagang, Jonny Hutasoit mengatakan, keinginan dan keluhan pedagang sudah diterima dan dicatat.
“Permintaan akan disampaikan kepada pimpinan. Dan untuk sementara, penagihan sewa kios diberhentikan dulu dan akan dibahas kembali bersama pedagang dan pihak PD Pasar untuk mencarikan solusi terbaik,” tambah Jonni sekalian mengajak aktivitas pedagang tetap berjalan seperti biasa.
Usai menerima aksi pedagang, Sekda Leonardus Sihotang mengatakan, PD Pasar baru melakukan sosialisasi untuk aturan baru. Ada wacana dari PD Pasar untuk sewa baru kios.
“Kita akan cari solusi supaya semuanya berjalan baik,” ucap Leonardus kepada wartawan.
Sementara itu, Plt Direktur PD Pasar, Edward Hutabarat mengatakan, yang dilakukan PD Pasar masih tahapan wacana dan sosialisasi. Dimana masa kontrak beberapa kios sudah ada yang habis sejak September. Sehingga dilakukan sosialisasi tarif sewa yang baru.
Edward mengatakan, masa kontrak kios selama 10 tahun. Kontrak sejumlah pedagang di Blok A sudah ada yang habis. Pembangunan kios kerja sama antara Bank Sumut dengan Pemerintah Kabupaten Dairi, dan pedagang membayar kredit ke Bank Sumut tiap bulannya selama 10 tahun.
“Betul mereka membayar Rp 400 ribu per bulan selama 10 tahun, tetapi kios itu bukan menjadi hak milik sesuai kontrak yang sudah disepakati. Atas dasar itu, akan dilakukan perjanjian baru dengan penyesuaian tarif,” ungkapnya.
Tarif yang disosialisasikan PD Pasar lebih ringan. Pedagang boleh mencicil sewa per hari, dengan tarif Rp 9 ribu lebih. “Selama 10 tahun, tidak ada lagi retribusi/ biaya lainnya yang diterima PD Pasar dari pedagang,” ucapnya.
Edward mengatakan, jumlah pedagang yang masa sewa kios serta Kartu Ijin Berjualan (KIB) sudah berakhir untuk bulan September sebanyak 89 kios, Oktober 29 kios serta bulan Desember 2020 mendatang sebanyak 7 kios. (rud/ram)
BALIGE, SUMUTPOS.CO- Untuk memudahkan para guru dan siswa yang bergama islam menjalankan ibadah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Balige membangun musala dari dana swadaya.
Kepala Sekolah SMKN 1 Baloge, Drs Tigor Siahaan mengatakan di sekolah yang dipimpinnya ada 6 guru dan 77 orang siswa yang beragama Islam. Dengan adanya musala akan memudahkan mereka untuk menjalankan ibadahnya.
“Perlu kita sampaikan kepada rekan Media bahwa pembangunan MUSOLLAH ini yang kita taksir membutuhkan Dana sebesar Rp150 Juta lebih bersumber dari Swadaya kita para guru, orang tua Murid dan para tokoh serta dermawan dan juga didukung penuh oleh Kepala Dinas Cabang Balige Bapak Drs Alfred H Silalahi M’si,” ujarnya.
Tigor Siahaan berharap, pembangunan musala di lahan pertapakkan SMK N 1Balige dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Untuk para dermawan yang bersedia meluangkan rezekinya untuk dapat mentransfer melalui rekening yang sudah disiapkan.
“Dengan dana tersebut dapat segera kita berikan kepada panitia hingga dapat segera di pergunakan oleh panitia pembangunan MUSOLLAH dan masa pembangunan dapat selesai sesuai dengan target,” tambahnya.
Seperti diketahui, di SMK N 1 Balige ada sekitar 110 tenaga pendidik, dan 10 jurusan seperti, Tekhnik Geomatika dan Geospasial, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, Bisnis Konstruksi dan properti, Tekhnik Instalasi Tenaga Listrik, Tekhnik Audio Video, Tekhnik Elektronika Industri, Tekhnik Pemesinan, Tekhnik Pengelasan, Tekhnik Kendaraan Ringan Otomotif, dan Tekhnik dan Bisnis Sepeda Motor. (mag-7/ram)
DARING: UMSU menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2020 yang diikuti 3.917 mahasiswa baru secara daring, Senin (12/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah pandemi Covid-19, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2020 yang diikuti 3.917 mahasiswa baru secara daring, Senin (12/10). Kegiatan ini, diisi dengan kuliah umum Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah , Prof. Dr Haedar Nashir, M.Si.
DARING: UMSU menggelar Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) tahun 2020 yang diikuti 3.917 mahasiswa baru secara daring, Senin (12/10).
Kegiatan diawali dengan sidang senat terbuka yang dihadiri seluruh anggota serta dipimpin langsung Rektor, Dr Agussani, MAP. Sedangkan para mahasiswa baru hadir secara virtual mengikuti seluruh rangkaian acara.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Haedar Nashir, M.Si menjelaskan bahwa para mahasiswa baru UMSU agar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Menurutnya, peradaban sejarah bangsa dunia dimulai dari mereka yang berilmu. “Ilmuan menjadi inspirasi bagi peradaban dunia, dalam peradaban Islam tidak lebihnya sama. Sampai Islam meluas di seluruh muka bumi juga tidak bisa dilepaskan dari peran ilmuan yang mengembangkan ilmunya,” ungkap Haedar.
Haedar mengatakan, amanah keilmuan tersebut diembankan terlebih kepada mereka para penuntut ilmu. Ilmu dan hikmah adalah modal utama dalam menggoreskan sejarah masa depan bangsa, dengan ilmu dan akhlak, kepribadian dan segala keutamaan hidup terletak nasib masa depan bangsa.
Sejalan dengan itu, Haedar menyinggung bahwa mahasiswa sekarang tidak cukup hanya mendalami satu bidang ilmu, melainkan juga harus belajar bidang ilmu lain.
“Bersyukur kalau kalian mau belajar bidang ilmu lain untuk menambah wawasan keilmuan. Karena dunia hari ini dan kedepan tidak cukup diselesaikan oleh disiplin ilmu dan para ilmuan di bidang masing-masing. Tetapi memerlukan interkoneksi keilmuan,” tutur Haedar.
Menurutnya, kedepan persaingan yang tinggi itu juga memerlukan kompetensi yang tinggi, termasuk juga akan memerlukan komparasi yang tinggi. Maka ilmu harus dikuasi sebagai bekal menyongsong kehidupan masa depan. Tidak boleh mahasiswa menguasai ilmu hanya rata-rata, melainkan penguasaan ilmu harus mendalam, sehingga bisa mencapai tingkatan diatas rata-rata.
Mahasiswa Muhammadiyah tidak boleh acuh terhadap masalah lingkungan, sosial dan masyarakat terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini. Mahasiswa Muhammadiyah harus memberi nilai lebih kepada lingkungan dan orang-orang sekitarnya. Tentu juga termasuk mencitai orang tua, adalah kunci sukses mahasiswa Muhammadiyah. “Kalian juga harus memberi manfaat terbaik dari ilmu dan keahlian untuk masayrakat, tidak harus menunggu menjadi sarjana,” katanya.
Belajar tanggung jawab moral dari realitas disekitar yang dihadapi, kata Haedar adalah bekal mahasiswa kedepan jika diamanahi sebagai pemimpin. Bekal ini akan menjadikan mahasiswa sebagai pemimpin yang penuh akan tanggung jawab moral. Mahasiswa Muhammadiyah akan menjadi pembeda dengan para elite yang egois, maha benar sendiri, yang hati dan telinganya tertutup dari kebenaran karena merasa paling kuasa dan digdaya. “Kalian kedepan akan hidup dalam pergulatan yang kompleks, termasuk ketika diberi amanah mengurus negara. Dimanapun jadilah orang-orang yang bermoral tinggi, bertanggung jawab terhadap amanah,” tuturnya
Sementara itu, Rektor UMSU, Dr Agussani, MAP mengatakan, pelaksanaan kegiatan PKKMB angkatan Tahun 2020 terpaksa dilaksanakan secara virtual, mengingat masih dalam situasi pandemi Covid-19. Meski begitu, tidak mengurangi nilai dan semangat bagi mahasiswa baru UMSU untuk nantinya memulai aktivitas kuliah dan belajar menuntut ilmu dan mengasah kemampuan akademik serta kreativitas.
Dijelaskan dia, selama masa pandemi Covid -19 UMSU berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan. Sejalan dengan kebijakan pemerintah maka pelaksanaan kuliah akan dilakukan secara daring dengan e learning.
Rektor berharap, mahasiswa baru UMSU nantinya bisa beradaptasi dengan belajar melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. “Tentunya kondisi pandemi Covid -19 tidak menghalangi dalam mengembangkan kemampuan akademik dan kreatifitas bagi para mahasiswa baru karena keberadaan teknologi memungkinkan untuk melaksanakan semua aktifitas pembelajaran,” katanya.
Sebagai penutup, Rektor memperkenalkan seluruh pimpinan universitas dan fakultas yang hadir. (gus/ila)
bersama di dalam ruangan dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam kegiatan ini seluruh rangkaian acara termasuk perkenalan unit kegiatan mahasiswa ditayangkan secara virtual.(gus/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua sekuriti DPRD Medan berinisial ABH (23), dan AJ (23) akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan kini meringkuk di sel Mapolrestabes Medan. Keduanya mengaku melakukan pelemparan terhadap para pendemo yang melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja dari atas gedung DPRD Medan karena kesal. Pasalnya, mereka pun terkena lemparan batu para pendemo.
“Saat terjadi pelemparan batu oleh para pendemo, kedua pelaku merasa kesal karena terkena lemparan batu dan terluka, sehingga merasa kesal dan melalukan aksi balasan dengan melempar batu dari atas gedung,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Martuasah Tobing, Selasa (13/10).
Menurut Martuasah, penangkapan terhadap kedua sekuriti tersebut setelah pihaknya mendapatkan informasi tentang adanya pelemparan batu dari lantai 7 gedung DPRD Medan ke arah demonstran. Personel lalu mencari kebenaran hal tersebut dan melakukan penyelidikan. “Dari hasil penyelidikan dan interogasi saksi yang berada di lokasi, ditemukan adanya pelemparan batu,” ucapnya.
Dijelaskan dia, semula kedua pelaku datang seperti biasa pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB untuk bertugas sebagai sekuriti di gedung DPRD Medan. Sekira pukul 13.00 WIB, ABH berjaga di Pos 2 Satpam Gedung DPRD Medan. ABH melihat para pendemo yang berada di luar gedung melakukan pelemparan batu ke dalam.
Selanjutnya, sekira pukul 14.00 WIB, ABH naik lift dari lantai parkiran mobil menuju lantai 6 bersama dengan AJ. Sesampainya di lantai 6, keduanya berjalan dari tangga darurat ke lantai 7. “Setibanya di lantai 7, AJ langsung melakukan pelemparan batu bata dengan ukuran setengah dan penuh sebanyak 5 kali dengan memakai tangan kanan ke arah pendemo. Kemudian, ABH langsung mengikutinya dengan melempar batu bata ukuran setelapa tangan dengan memakai tangan kanan sebanyak 3 kali,” papar Martuasah.
Ia menambahkan, bukti kedua security tersebut melempari pendemo diketahui dari rekaman CCTV sebelum aksi pelemparan dilakukan. Keduanya terlihat masuk dan keluar lift lantai. “Barang bukti yang diamankan salinan rekaman CCTV pada saat kedua pelaku ABH dan AJ naik lift sebelum dan sesudah melakukan pelemparan batu,” pungkas Martuasah.
Serahkan Sepenuhnya ke Polisi
Kabag Umum DPRD Medan, Andi Syukur Harahap ketika dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan ada dua sekuriti yang diamankan Polisi. “Iya, ada dua sekuriti DPRD Medan yang ditangkap pihak kepolisian. Ditangkapnya beberapa hari yang lalu, katanya karena melakukan pelemparan batu dari gedung ini ke arah massa saat berdemo hari Kamis (8/10) yang lalu,” kata Andi, Selasa (13/10).
Namun, Andi mengaku belum tahu pasti apa motif kedua sekuriti itu melakukan pelemparan. Apakah sebagai bentuk provokasi, ataukah sebagai bentuk balasan atau reaksi dari pelemparan yang dilakukan massa yang bersikap anarkis saat menggelar demo. “Tapi apapun motifnya, ya tetap kita sayangkan sikap seperti itu. Seharusnya, baik massa yang berunjukrasa maupun oknum sekuriti dan pihak manapun sama-sama bisa menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang merugikan tersebut,” ujarnya.
Terkait nama-nama sekuriti yang dimaksud, Andi Syukur enggan mengungkapnya. Ia mengaku tidak tahu, termasuk apakah kedua sekuriti tersebut ditahan atau tidak. “Soal itu tak tahu kita, yang kita tahu ada 2 orang. Apakah sekarang ditahan atau tidak, kita juga tidak tahu. Yang pasti, kita sudah berikan arahan kepada komandan sekuriti, para cleaning service kita dan dari lingkup internal di sini supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi,” ungkapnya.
Ditegaskan Andi, pihaknya tidak akan mencampuri kasus hukum yang sedang menjerat kedua oknum sekuriti DPRD Medan tersebut. “Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian,” tegasnya.
Terkait banyaknya kaca yang pecah di gedung DPRD Medan paska-aksi, Plt Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida menyebutkan, ada 13 titik. “Ini sedang dihitung kembali, untuk lebih memastikan. Sekalian nanti dengan total kerugiannya,” jawabnya.
Namun kata Alida, belum ada kepastian kapan pihaknya akan memperbaiki kondisi kaca gedung DPRD Medan yang pecah karena dilempari batu tersebut. “Situasi seperti ini belum bisalah diperbaiki, belum kondusif, hari ini saja katanya mau ada demo lagi. Nanti kalau sudah kondusif, baru akan kita rencanakan untuk diperbaiki lagi,” pungkasnya. (ris/map)
TERBARU : Koleksi jam tangan Swiss Cimier terbaru yang diluncurkan QNET dan Manchester City.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Perusahaan penjualan langsung berbasis teknologi, QNET, sekali lagi berkolaborasi dengan Klub Sepak Bola Manchester City untuk meluncurkan koleksi ketiga, dan arloji kesepuluh, dalam QNETCity Collection of Swiss Watches. QNET, sponsor Klub Liga Premier sejak 2014, sebelumnya telah meluncurkan dua koleksi jam tangan edisi terbatas di bawah merek Swiss yang bersejarah Cimier pada tahun 2016 dan 2018. Peluncuran arloji kesepuluh adalah bukti hubungan lama QNET dengan Klub sepakbola Manchester City.
Koleksi jam tangan premium Swiss CIMIER-QNETCity yang dirancang dengan lambang biru obsidian yang identik dengan warna kebesaran Manchester City pada pelat jamnya dan memiliki tulisan ” Official Licensed Product Manchester City FC ” di bagian belakang casing .
Koleksi jam tangan Automatic Swiss Movement dibatasi hingga 1894 buah sebagai penghormatan kepada tahun didirikannya Klub Sepak Bola Manchester City dan tersedia dalam warna Hitam dan Emas Mawar. Arloji varian Quartz tersedia dalam Stainless Steel dan Gold.
Mengomentari peluncuran koleksi baru yang eksklusif ini, CEO QNET, Malou T Caluza mengatakan, koleksi jam tangan baru yang dirancang oleh pengrajin elit Eropa dan diproduksi oleh pengrajin ahli di Swiss di salah satu toko pembuatan jam tertua ini adalah penghargaan untuk kecintaan pada game dan kemitraan antara QNET dan Manchester City.
CIMIER QNETCity Automatic Watch edisi terbatas memiliki fitur antara lain, bodi baja tahan karat berlapis PVD hitam 46 mm dengan bezel segi delapan dalam variasi , warna Rose Gold atau Hitam, tanda tangan Man City berwarna biru langit pada tali karet hitam dan tombol penyetelan, menampilkan 3 bagian tampilan, label “Produk Berlisensi Resmi Manchester City FC” terukir di bagian belakang casing, kaca kristal safir anti gores, ketahanan air 100 meter, gerakan Swiss Automatic SELLITA SW200.
Sementara CIMIER QNETCity Quartz Watch memiliki fitur bodi Stainless Steel 42 mm atau bodi berlapis PVD berwarna emas 44 mm, tanda tangan Man City berwarna biru langit dijahit pada tali karet hitam dan dial, jendela tanggal pada pukul 12, produk berlisensi resmi Manchester City FC” terukir di bagian belakang casing, kaca kristal safir anti gores, ketahanan air 100 meter.
JR Mayer, Director of Sales and Marketing Cimier mengatakan, koleksi ini menampilkan perpaduan sporty dan keanggunan yang terinspirasi oleh permainan sepak bola dan geometri yang melekat. Bingkai cincin segi delapan berpadu sempurna dengan karakter dial yang kuat dan dinamis. Dikatakannya, sejalan dengan komitmen QNET dan Manchester City untuk menciptakan kesadaran tentang perubahan iklim, kemasan untuk Koleksi Jam Tangan Cimier-QNETCity dibuat menggunakan bahan yang ramah lingkungan. (rel/sih)
TERBARU : Koleksi jam tangan Swiss Cimier terbaru yang diluncurkan QNET dan Manchester City
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan perusahaan di Sumatera Utara (Sumut) merasakan dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu. Akibatnya, sebanyak 13.933 pekerja dari 378 perusahaan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wiwiek Sisto Widayat,
KPw BI Provinsi Sumut
Menurut Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, 13.933 pekerja yang terdampak itu bekerja di sejumlah sektor kecuali dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan hasil perkebunan (sawit). Namun, dari 13.933 pekerja yang terdampak itu, 3.228 orang diantaranya sudah bekerja kembali. “Yang sudah bekerja kembali ini dari 86 perusahaan, terutama yang berasal dari sektor perhotelan,” sebut Wiwiek kepada wartawan di Medan, Selasa (13/10).
Dengan kondisi ini, kata Wiwiek, setidaknya masih ada 10.705 pekerja yang terdampak yang belum kembali bekerja seperti sebelum masa pandemi. Tapi data ini akan terus berubah, karena memang saat ini sudah menuju Adaptasi Kebiasaan Baru.
Untuk para pekerja yang terkena imbas Covid-19, kata Wiwiek, pemerintah telah membuat program Kartu Prakerja. Hingga saat ini, program tersebut sudah terealisasi hingga gelombang VI. Disebutnya, sudah ada 136.215 orang yang terdaftar sebagai penerima Kartu Prakerja dari pagu 183.904 penerima Kartu Prakerja yang dialokasikan untuk Sumut.
Dengan demikian, berdasarkan data dari Dinas tenaga Kerja Sumut, total realisasi insentif Kartu Pra Kerja yang sudah disalurkan tercatat sebesar Rp144,8 miliar lebih atau 33 persen dari total insentif Rp444,1 miliar untuk Provinsi Sumut.
Diketahui, Program Kartu Prakerja adalah program yang dirancang Pemerintah Pusat untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan untuk pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK dan pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
Peserta yang lolos verifikasi akan mendapatkan manfaat sebesar Rp3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta dan insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 per bulan (untuk 4 bulan). Peserta Kartu Prakerja juga akan menerima insentif survei sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali survei. (gus)
VAKSIN: Kandidat vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang juga akan didistribusikan di Indonesia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir memastikan harga untuk vaksin Covid-19 di Indonesia tidak akan memberatkan pemerintah. Adapun perkiraan harganya di kisaran Rp200 ribu per dosis.
VAKSIN: Kandidat vaksin Covid-19 produksi Sinovac yang juga akan didistribusikan di Indonesia.
Hal itu menanggapi pemberitaan yang menyatakan bahwa Sinovac sudah menandatangani kontrak pengadaan vaksin dengan Brasil yang akan menjualnya dengan harga USD1,96 per dosis (sekitar Rp28.900, Red).
“Brazil memang merupakan salah satu negara yang juga akan membeli vaksin Covid-19 dari Sinovac,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Ia mengungkapkan, mengenai harga vaksin di Brazil, yang keluar di media massa beberapa hari terakhir, dengan harga USD1,96 per dosis, sudah dibantah oleh pihak Sinovac, melalui surat resmi yang dikirimkan ke Bio Farma.
“Informasi harga vaksin Covid-19 di Brasil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma, yang memastikan, bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak USD 90 juta dengan pemerintah Brasil tidak tepat, dan mengenai harga USD 1,96 per dosis pun tidak tepat,” jelasnya.
Sebab biaya pengirimannya saja tiap dosisnya, sekitar USD 2. Atas berita ini, Sinovac tengah menelusuri asal informasinya. Intinya, Bio Farma berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia.
Honesti melanjutkan, dalam surat resmi yang disampaikan oleh Sinovac, menyampaikan bahwa dalam penentuan harga vaksin Covid-19, ada beberapa faktor yang menentukan harga vaksin. Salah satu faktornya adalah tergantung pada investasi pada studi klinis fase 3 terutama dalam uji efikasi dalam skala besar. Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia, mengikuti prinsip – prinsip tadi.
“Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin Covid-19 ini, tidak dapat disamakan. Untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin Covid-19 mulai dari bahan baku dan lainnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan terbang ke Sinovac China untuk visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin corona di fasilitas Sinovac di Beijing, Tiongkok, termasuk LP POM MUI untuk melaksanakan audit halal,” ungkapnya.
BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi Vaksin Covid-19 di Bio Farma memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)/Good Manufacturing Practice (GMP). Saat ini, uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 masih berjalan di minggu kedua Bulan Oktober 2020 ini.
Data terakrhir menunjukan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, 843 relawan yang sudah mendapat penyuntikan kedua, dan 449 relawan dalam tahap pengambilan darah pasca penyuntikan kedua/masuk periode monitoring. “Hingga saat ini Uji Klinis tajap 3 berjalan lancar dan belum ada dilaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius akibat pemberian suntikan calon vaksin Covid-19,” tuturnya. (jpnn/ila)
RAKOR: Gubsu Edy Rahmayadi memimpin Rakor Penanganan Covid-19 dengan pemkab/pemko secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Selasa (13/10).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angka kesembuhan pasien Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami tren peningkatan. Bahkan hingga Selasa (13/10) sore, tercatat akumulasi dari angka penderita Covid-19 yang sembuh tersebut sudah kian mendekati dari total jumlah kasus konfirmasi positif yang didapat.
RAKOR: Gubsu Edy Rahmayadi memimpin Rakor Penanganan Covid-19 dengan pemkab/pemko secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Selasa (13/10).
SEKRETARIS Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, berdasarkan update data yang dilakukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, diketahui sebanyak 134 pasien Covid-19 telah kembali dinyatakan sehat. “Saat ini jumlahnya (pasien sembuh) sudah mencapai 9.015 orang,” ujarnya.
Sementara kasus konfirmasi, lanjut Aris, meski penambahan masih tetap terjadi, jumlahnya selalu berada di bawah angka 100 perhari. Kali ini kata dia, ada 89 orang yang kembali dinyatakan positif terpapar Covid-19. “Sehingga terjadi kenaikan menjadi 11.508 orang dengan kasus konfirmasi,” jelasnya.
Sedangkan penambahan kasus penderita yang meninggal, tambah Jubir Satgas n
Penanganan Covid-19 Sumut ini, diperoleh sebanyak 7 orang lagi, sehingga menjadi kasus ke 480. Dari data tersebut, diketahui bahwa kasus aktif Covid-19 Sumut tinggal 2.013 atau turun 143 kasus dari Jumat (9/10) lalu sebanyak 2.158 kasus. “Namun angka suspek masih terus naik. Hari ini terdapat penambahan 51 orang, sehingga totalnya menjadi 972 orang,” sebutnya.
Aris menyampaikan, berdasarkan kondisi per 12 Oktober 2020, angka kematian Covid-19 di Sumut berfluktiasi cenderung menurun. Rata-rata kasus meninggal dalam 14 hari terakhir sebesar 3,50 poin atau 4,14 persen.
Kemudian untuk jenis kelamin, 64,48 persen adalah laki-laki dan 34,52 persen adalah perempuan. Sedangkan untuk kelompok umur, kasus meninggal di dominasi oleh usia 45 tahun ke atas. “Untuk usia 55-64 tahun sebesar 32,14 persen dan 65 tahun ke atas 28,96 persen,” paparnya.
Sementara, berdasarkan laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, jumlah kasus konfirmasi tercatat ada sebanyak 6.214 orang. Kemudian untuk kasus sembuh sebanyak 4.099 dan meninggal 270 orang. Karena itu, jumlah kasus aktif atau pasien Covid-19 yang masih dirawat ada sebanyak 1.845 orang.
Menyikapi angka perkembangan kasus Covid-19 di Sumut yang terus membaik, Gubsu Edy Rahmayadi meminta pemkab dan pemko terus melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan menjalankan peraturan kepala daerah (Perkada) di daerah masing-masing. Hal itu disampaikan Gubsu Edy Rahmayadi saat memimpin rapat koordinasi penanganan Covid-19 dengan pemkab dan pemko secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (13/10). Turut hadir Kadis Kominfo Sumut Irman Oemar, Kadis Kesehatan Sumut Alwi Mujahit dan Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Sumut Arsyad Lubis.
“Yang perlu ditekankan bupati dan wali kota kepada rakyatnya adalah, terus lakukan edukasi, sosialisasi dan berlakukan peraturan kepala daerah di masing-masing kabupaten/kota,” kata Edy.
Untuk itu, Edy mengharapkan pemkab dan pemko segera menyampaikan segala keperluan atau kebutuhan dalam penanganan Covid-19 kepada Satgas Penanganan Covid-19 Sumut. Sehingga dapat segera ditindaklanjuti apa keperluan kabupaten/kota tersebut. “Apabila ada kesulitan atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan kabupaten/kota, informasikan kepada Satgas Provinsi, kami akan turun. Keperluannya apa akan kami tindaklanjuti karena semua ini rakyat kita,” katanya.
Gubsu juga kembali menegaskan, pemkab dan pemko untuk terus menegakkan protokol kesehatan dengan masif. Terutama kepada daerah-daerah yang statusnya masuk di zona merah atau berisiko tinggi seperti Sibolga, Tebing Tinggi, Tapanuli Selatan dan Tanjungbalai. “Paling penting tegakkan protokol kesehatan dengan masif,” katanya.
Edy juga mengimbau kepada kepala daerah atau pejabat sementara daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak agar selalu melakukan upaya agar Pilkada serentak tidak menjadi klaster penularan Covid-19. Karena penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi sudah ada aturannya. “Tolong dimonitor kegiatan Pilkada di daerah masing-masing. Bersama-sama kita melakukan upaya, tidak ada alasan Pilkada menjadi klaster karena sudah ada aturan pelaksanaannya,” pinta Edy.
Selain itu, lantaran saat ini sudah masuk musim hujan, Gubernur mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan mitigasi bencana, serta segera berkoordinasi dengan Pemprov Sumut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. “Informasikan kepada saya baik itu banjir, longsor atau apapun yang membuat rakyat kita susah,” katanya.
Bupati Batubara Zahir melaporkan pihaknya sudah melakukan penanganan Covid-19 dengan maksimal. Zahir mengatakan saat ini di setiap desa di Batubara sudah memiliki ruang karantina. “Di setiap desa ada ruang karantina,” ujar Zahir.
Sementara itu, Bupati Dairi Eddy Keleng Brutu mengatakan pihaknya akan mengantisipasi Pilkada serentak yang akan diadakan di daerah tetangganya yakni Pakpak Bharat. “Kami strategi melakukan pengelolaan risiko, karena ada risiko klaster Pilkada di daerah tetangga. Kami coba antisipasi sehingga Pilkada itu tidak mengakibatkan peningkatan kasus di Dairi,” kata Eddy.
Belum Butuh Kamar Hotel
Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tampaknya belum butuh kamar hotel untuk ruang isolasi bagi orang tanpa gejala (OTG) atau pasien Covid-19 dengan gejala ringan. Pasalnya, dari 1.000 kamar atau ruang isolasi yang disiapkan di seluruh Sumut, yang terpakai masih 150 kamar.
Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Edy Rahmayadi mengatakan, ruang isolasi di luar hotel yang telah disiapkan sebelumnya, masih sangat memadai untuk digunakan pasien OTG di sejumlah daerah, terkhusus pada wilayah Medan, Binjai, dan Deliserdang (Mebidang).
“Saat ini kita masih punya 1.000 kamar (sebagai ruang isolasi) yang disiapkan, tapi baru terpakai 150 kamar. Yang lain terbagi di Mebidang, ada di Nias sebanyak 320 kamar tetapi tinggal 92 orang (yang memakai). Lalu kita buka hari ini di Madina, karena Madina sudah terpapar sampai 182 orang. Mereka buka hotel di sana untuk mengisolasi orang-orang yang terpapar virus,” kata Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan, Selasa (13/10).
Edy mengaku belum dapat menyebut hotel mana saja yang dipilih guna menampung pasien OTG Covid ini, mengingat perkembangan data orang terpapar Corona setiap hari sangat dinamis. “Dia terus berjalan. Ada yang sembuh, ada yang terpapar. Intinya adalah 3T; testing, tracing, dan treatment. Tracing ini adalah tugasnya terus mencari orang-orang yang terpapar,” katanya.
Mengenai koordinasi dengan kabupaten/kota untuk menampung pasien OTG covid pada lokasi isolasi, Gubsu Edy menyebut akan dilakukan upaya jemput bola oleh tim satgas. “Begitu kabupaten/kota sulit mengendalikan, kita berangkatkan dari sini (Medan) untuk menguasai posko di kabupaten dan kota. Contohnya Nias, kesulitan di sana menanganinya kita berangkatkan dari sini,” tuturnya.
Kemudian disinggung ihwal penyekatan di Kepulauan Nias, ia mengatakan masih terus dilakukan sampai 20 Oktober mendatang. Padahal sebelumnya, penyekatan hanya diperpanjang sampai 14 Oktober 2020. “Tanggal 20 (penyekatan Nias) selesai, mengingat masih banyaknya pesawat yang mengangkut orang dari Jakarta dan Medan. Kapal ada yang dari Padang, ada yang dari Sibolga. Ini yang belum kita putus, kita takut yang dari luar ke dalam. Kita sekarang bisa isolasi yang di dalam, tapi yang dari luar kan begitu sulit,” katanya.
Tak hanya di Nias dan Madina, arus orang menuju Kabupaten Samosir juga akan diperketat oleh satgas provinsi. Sebab pada Senin (12/10), ditemukan sebanyak 14 orang kasus konfirmasi positif Covid-19 swab PCR berstatus OTG. “Inilah Samosir termasuk (akan diperketat). Hari ini sekolahan saya baru tau, ada yang dibuka. Ada juga buka pariwisata. Untuk itu kita ketatkan penyekatannya. Kita tak tutup pariwisata karena kasihan rakyat gerakan ekonominya (terganggu), tetapi kita akan ketatkan penyekatan orang-orang dari luar ke dalam,” pungkasnya.
Samosir Juga Diperketat
Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Arsyad Lubis sebelumnya menyampaikan, dari koordinasi pihaknya Pjs Bupati Samosir, Lasro Marbun, Pemkab Samosir akan melakukan 3 hal pengetatan di Samosir yang akan resmi diberlakukan mulai hari ini. Tujuannya, kata dia, untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Samosir. “Untuk tidak ada lagi pertambahan kasus di sana. Kita sangat bangga dengan Samosir selama ini karena statusnya hijau,” kata Arsyad.
Adapun 3 hal pengetatan itu, yakni pertama peniadaan proses belajar mengajar di sekolah atau kembali ke sistem belajar dari rumah secara online (daring). “Yang sebelumnya tatap muka, mulai besok ditutup,” katanya.
Kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap pengunjung yang masuk ke Samosir di pintu-pintu masuk. “Bukan wisata ditutup, tapi diperketat. Pengunjung di rapid test, diukur suhunya dan wajib menerapkan protokol kesehatan,” sebutnya.
Ketiga, kegiatan seperti pesta adat, budaya dan keagamaan akan dibatasi. “Artinya bukan kita larang, tapi ada pembatasan jumlah orang dan durasi waktu,” kata dia.
Ditambahkannya, ke-14 orang pasien positif Covid-19 di Samosir itu, diantaranya terdiri dari 4 petugas kesehatan, 2 bidang, 1 analisis dan 1 petugas isolasi. “Dan sampai hari ini tidak ada pertambahan kasus, masih 14 orang,” ungkap Arsyad.
Pihaknya, sebut Arsyad lagi, terus memantau perkembangan Corona di Samosir. Sejumlah bantuan alat pelindung diri (APD) sudah dikirimkan sebelumnya. Satgas berharap Samosir tetap aman dari covid. “Harus, protokol kesehatan harus disiplin diterapkan, yakni dengan selalu pakai masker, rajin cuci tangan pakai air dan sabun, jaga jarak dan hindari kerumunan serta perkuat imunitas,” pungkasnya. (ris/prn)
