MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (KPPBC) TMP Belawan memfungsikan X-Ray peti kemas. Tujuannya untuk mendukung pengawasan barang ekspor dan impor selama masa pandemi Covid-19, di kawasan Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan.

“Alat pendeteksi ini pertama kalinya dihadirkan di Belawan, guna mendukung pelayanan khususnya pemeriksaan peti kemas internasional,” ungkap Kasi Penindakan dan Penyidikan (P2) BC Belawan, Samid, Jumat (9/10).

Menurutnya, X-ray buatan Jerman “Smiths Detection” yang dihibahkan dari kantor pusat BC ini difungsikan bila ada kontainer impor atau ekspor, sesuai analisis intelijen yang dicurigai tidak sesuai dengan dokumen kepabeanan yang diajukan.

“Ketika terdeteksi X-Ray ada barang tertentu yang disusupkan dalam satu kontainer yang tidak sesuai dengan dokumen, maka petugas kami langsung melakukan pemeriksaan fisik,” paparnya.

Jika ada kecurigaan pihak aparat penegak hukum lainnya terhadap isi kontainer, baik domestik maupun internasional, maka X-ray kontainer tersebut dapat difungsikan sebagai bentuk kerja sama dengan pihak instansi terkait di Pelabuhan Belawan. Sehingga peredaran berbagai jenis barang ilegal dapat dicegah.

Samid menegaskan, pengadaan X-Ray kontainer sejak tahun 2017 lalu dari kantor pusat telah sesuai prosedur, maupun anggaran perawatannya. Dalam hal ini untuk perawatan dilaksanakan oleh vendor karena masih dalam masa garansi.

Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020, pemeliharaan X-Ray kontainer baru diserahkan kepada pihak BC Belawan, dimana anggaran pemeliharaan berjalan dari kantor pusat dan dilakukan sesuai ketentuan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 455 personel Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) disiagakan, guna mengantisipasi unjuk rasa lanjutan, menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal itu dikatakan Kabagdalops Roops Polda Sumut, AKBP Hilman Wijaya, saat melaksanakan apel siaga di Lapangan KS Tubun Mapolda Sumut, Jumat (9/10).

Dijelaskannya, 455 personel Polda Sumut yang terdiri dari 361 personel Polki dan 94 personel Polwan ikut dalam apel siaga tersebut.

“Apel siaga ini bertujuan untuk mempersiapkan kekuatan dan kesiapan personel dalam mengantisipasi unjuk rasa lanjutan dari masyarakat,” jelasnya.

Hilman mengatakan, apel siaga ini untuk mengecek kekuatan dan kesiapan para personel menghadapi kemungkinan adanya unjuk rasa lanjutan dari masyarakat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu apel siaga ini dilaksanakan untuk mempersiapkan personel jika sewaktu-waktu keadaan mengalami peningkatan kontijensi,” paparnya.

Dalam hal ini, lanjut Hilman, Personel Polwan Polda Sumut juga dikerahkan patroli keliling untuk memberikan rasa humanis di tengah adanya pelaksanaan unjuk rasa masyarakat Kota Medan.

Selain itu, para Polwan juga membagikan masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya klaster baru Covid-19 saat berlangsungnya aksi demo dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (Prokes).

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang terjadi pada Kamis (8/10) berlangsung tidak kondusif, dimana pendemo merusak sejumlah kendaraan dinas milik Polda Sumut dan kendaraan masyarakat serta personel Polda Sumut dan masyarakat banyak yang mengalami luka-luka

DKP Inventarisasi Kerusakan

Sementara itu, sejumlah taman di Kota Medan mengalami kerusakan sebagai dampak dari unjukrasa menolak Omnibus Law yang digelar para buruh, mahasiswa dan sejumlah oknum pelajar yang berakhir ricuh akibat provokasi para remaja pada Kamis (8/10) yang lalu. Alhasil saat ini, keindahan taman-taman itu pun telah rusak.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan, Muhammad Husni mengatakan, demo tersebut menyebabkan beberapa kerusakan taman, khususnya taman yang tepat di depan DPRD Medan dan bundaran itu. Selain itu, taman-taman di kawasan Lapangan Merdeka juga ada yang rusak.

Diakui Husni, yang paling banyak terjadi kerusakan adalah di kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan. Sejumlah pot-pot bunga, taman rumput, hingga pendopo banyak yang mengalami kerusakan. Selain itu, para perusak juga sempat merusak pagar yang ada di lapangan merdeka dan tempat-tempat sampah.

“Pot-pot bunga banyak yang pecah, berserakan. Rumput-rumput juga banyak yang rusak karena terinjak-injak, pagar juga rusak, tempat sampai juga banyak yang rusak, itu kerusakannya cukup parah,” jelasnya.

Namun begitu, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan belum memiliki data detail terkait berapa banyak jumlah kerusakan pot hingga tempat sampah. “Jumlahnya masih kita hitung, apa-apa saja dan berapa jumlahnya. Lagi kita inventarisasi dulu, jadi belum dihitung berapa kerugiannya,” jawabnya.

Pun begitu, lanjut Husni, pihaknya berusaha agar dapat mendata kerusakan itu secepa mungkin. “Saat ini tim kita sedang berupaya dalam menginventarisasi. Harapan kita jangan ada lagi tindakan-tindakan perusakan seperti itu, supaya nanti cepat bisa kita perbaiki juga,” pungkasnya.

Pendemo Tak Masuk ke Mall

Sedangkan beredar video yang menjadi viral kalau pengunjukrasa masuk ke dalam mal Plaza Medan Fair (PMF) di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Kamis (8/10). “Ih seram kali weh, pendemonya masuk ke sini (Plaza Medan Fair), Astagafirullah,” ucap seorang wanita dalam video berdurasi 17 detik itu.

Apa digambarkan di dalam video tersebut, dibantah oleh Marcomm Manager Plaza Medan Fair, Lenny Yun kepada wartawan di Kota Medan, Jumat (9/10). Ia menyebutkan tidak ada pendemo masuk dalam areal mall. “Gak ada masuk, hanya melintas di Jalan Gatot Subroto depan Plaza Medan Fair,” ungkap Lenny saat dikonfirmasi wartawan.

Lenny menjelaskan, sekitar pukul 17.00 WIB kelompok pengunjuk rasa berhadapan dengan aparat kepolisian, tepat di pintu masuk Plaza Medan Fair yaitu di Jalan Gatot Subroto-Simpang Jalan Iskandar Muda, Sehingga toko- toko di Plaza Medan Fair langsung berinisiatif menutup tokonya. “Hal ini, juga memicu kepanikan pengunjung dan juga tenant yang menginginkan keluar dari mall pada waktu bersamaan,” tutur Lenny.

Untuk memberikan keamanan dan kenyamanan, Lenny mengungkapkan pihak sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian. Kondisi dapat terkendali di depan Plaza Medan Fair dan dinyatakan aman pada sekitar pukul 18.50 WIB. Karena para pengunjuk rasa telah membubarkan diri. “Dan peserta unjuk rasa tidak ada masuk kedalam mal. Mereka hanya melintas didepan Plaza Medan Fair saja,” pungkas Lenny. (mag-1/map/gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah elemen mahasiswa di Medan, Sumatera Utara, kembali turun ke jalan menyuarakan penolakan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker), Jumat (9/10). Massa aksi dari kalangan mahasiswa dan pelajar tersebut, kembali menggeruduk kantor Gubernur Sumut dan gedung DPRD Sumut.

Massa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut-Aceh, mengawali aksi protes tersebut di depan kantor Gubsu. Pantauan di lapangan sekitar pukul 11.45 WIB, terlihat massa datang membawa spanduk penolakan terhadap UU Ciptaker. Mereka berorasi di tengah jalan. Aksi mereka menyebabkan jalan ditutup dan arus lalu lintas dari Jalan Sudirman menuju Lapangan Benteng dialihkan ke Jalan RA Kartini. Aksi ini dijaga personel gabungan dari kepolisian dan Satpol PP. Selain dijaga personel kepolisian, kawat berduri terlihat dipasang mengelilingi kantor Gubsu.

“Massa GMKI menyampaikan aspirasi untuk meminta gubernur mendengarkan keluhan tentang omnibus law. Kami menilai banyak pekerja dan petani Sumut yang terdampak dari kebijakan omnibus law ini,” kata Korwil GMKI Sumut, Gito M Pardede.

Pihaknya meminta perlindungan dari Pemprov Sumut untuk mengajukan judicial review UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami meminta perlindungan Pemprov Sumut untuk menyampaikan judicial review kepada MK untuk mencabut pengesahan UU omnibus law,” imbuh dia.

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA, Agus Tripriyono, menjadi perwakilan Gubsu dan juga Pemprov Sumut. Disampaikannya, selama sebuah aturan bertujuan menyejahterakan rakyat Sumut, maka Pemprovsu siap mendukung. “Kalau itu untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat Sumut, Pemprovsu pasti mendukung. Tetapi saat ini Gubernur Sumut tidak berada di Medan,” katanya.

Pernyataan Agus itu langsung direspon massa dengan teriakan dan sorakan. “Mohon maaf, perlu saya sampaikan beliau sedang menuju dari Kabupaten Mandailing Natal yang kemungkinan tiba nanti, sore hari,” sambung Agus. “Uuuuuh. (Gubsu) ‘lalap’ liburan, liburan ‘lalap’,” teriak massa GMKI lagi.

Agus juga menyampaikan, UU Ciptaker yang telah disahkan sudah di tangan presiden. Karena itu, pihaknya pun masih menunggu apakah UU dimaksud akan ditandatangani, atau justru malah nanti dikeluarkan Perppu. “Aspirasi adik-adik ini sudah kami terima dan akan kami sampaikan kepada bapak gubernur, untuk diambil langkah-langkah selanjutnya. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, sepanjang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Sumut, ini pasti didukung oleh gubernur,” ujarnya.

Setelah massa dari GMKI beranjak dari Kantor Gubsu, giliran massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan melakukan aksi serupa. Ketua HMI Cabang Medan, Akbar Maulana Siregar mengatakan, di tengah kondisi masyarakat yang sedang dilanda pandemi, DPR RI sangat tergesa-gesa mengetuk palu untuk mengesahkan UU Ciptaker. Bahkan, tidak mengkaji secara akademik dan mendasar. “Kita menduga ada upaya apa, apakah ini ada sesuatu? Apalagi, di saat mahasiswa mengikuti perkuliahan di rumah dan tidak berada di kampus,” kata Akbar kepada wartawan.

Menurut dia, pihaknya sengaja melakukan aksi turun ke jalan dengan mendatangi kantor gubernur. Alasannya, mereka sudah sangat pesimis terhadap lembaga legislatif dan sampai saat ini tidak ada sikap tegas. Terlebih, beralibi bahwa keputusan mengesahkan UU Ciptaker sudah tepat.

“Makanya, kami mengadu kepada ‘ayah’ kami yaitu Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Kami meminta beliau agar bersama kami menyuarakan, memberikan kritik dan menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah pusat. Karena, saat ini hanya satu yang bisa diharapkan yaitu Gubernur Sumatera Utara,” ujar Akbar.

Ia mengaku, pihaknya sangat mengutuk keras disahkannya Omnibus Law. Secara perlahan dan diam-diam, aturan tersebut berjalan di tengah masyarakat saat pandemi. Untuk itu, sebagai mahasiwa selalu mengontrol dan kritis setiap kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk dari legislatif. “Kami mendesak dan mengultimatum DPR RI, bahwa kami tidak diam dan juga tidak tidur dengan perkuliahan secara daring. Kami tetap memonitor perkembangan kebijakan pemerintah dari rumah. Para legislatif yang digaji dari uang rakyat, harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan tidak semena-mena,” ungkapnya.

Akbar juga mengaku, gerakan yang dilakukan pihaknya tersistematis, tidak ada yang radikal, urakan, apalagi sampai ricuh. Sebab, HMI merupakan kumpulan mahasiswa yang beradab dan beretika. “Kami sangat mengutuk keras tindakan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, kemarin (Kamis, 7/10). Tindakan tersebut jelas anarkis dan sangat merugikan masyarakat maupun pemerintah,” ucapnya.

Dia berharap kepada Gubernur Sumatera Utara supaya turun bersama-sama dengan massa dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Karena, gubernur di provinsi lain sudah turun menanggapi aspirasi masyarakatnya secara langsung. “Tapi, kenapa Gubernur Sumatera Utara tidak turun, ada apa? Kami kecewa dengan gubernur yang tidak menanggapi aspirasi kami secara langsung. Padahal, pemberitahuan aksi sudah disampaikan jauh hari sebelumnya. Kami rindu dengan sosoknya yang saat ini hanya kami lihat di media. Apalagi, beliau yang menjadi harapan dari aspirasi untuk masyarakat,” tukasnya.

Aksi seratusan massa tersebut dilakukan sejak pukul 14.00 WIB. Namun, hingga sore hari aksi massa tak juga ditanggapi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Dalam aksinya, massa membawa keranda mayat sebagai bentuk kekecewaan mereka terkait disahkannya Omnibus Law.

Aksi massa berlangsung damai dengan pengawalan ketat oleh petugas kepolisian. Sempat terlihat belasan kelompok pelajar yang diduga hendak membuat kerusuhan. Akan tetapi, pelajar tersebut langsung dicegat polisi dan diusir ketika hendak masuk ke dalam barisan massa.

Polisi Diangkut

Seorang anggota polisi berpakaian sipil diangkut ambulan dari lokasi areal gedung DPRD Sumut, Jumat (9/10). Anggota polisi tersebut merupakan korban tabrak lari, disinyalir dilakukan rombongan pendemo yang menggunakan sepeda motor di kawasan gedung dewan.

Informasi yang diperoleh, anggota polisi tersebut ditabrak saat menjalankan tugas mengawasi unjukrasa lanjutan penolakan UU Ciptaker. Namun belum diketahui pasti data anggota kepolisian yang ditabrak tersebut. “Belum kita data, nanti data resminya disampaikan pimpinan,” sebut seorang anggota polisi berpakaian sipil lainnya.

Sementara amatan di gedung DPRD Sumut hingga pukul 15.00 WIB, petugas kepolisian berpakaian sipil satu persatu mengamankan dan menangkap para pendemo yang akan beraksi di lokasi tersebut. Penangkapan dan penyisiran itu dilakukan petugas di kawasan gedung dewan khususnya di depan Gedung Palladium Plaza, Jalan Kapten Maulana Lubis.

Sejumlah polisi berpakaian resmi dan sipil satu persatu memeriksa dan menghentikan kendaraan yang melintas di depan gedung Palladium Plaza. Melihat kerumunan itu, alhasil satu hingga dua orang pendemo digiring menuju ke dalam gedung DPRD Sumut.

Mereka selanjutnya didata dan diinterogasi petugas. Para pendemo yang ditangkap tersebut juga yang ikut aksi pada hari sebelumnya. Sebab saat sejumlah petugas memegang dan menggiring pendemo tersebut, tampak mereka sambil berteriak emosi. “Kau kan yang melempari polisi semalam kan. Kau rasakanlah sekarang,” ucap personil polisi sambil menghitung para pendemo. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 243 demonstran diamankan pihak kepolisian, terkait aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law yang berujung rusuh di Gedung DPRD Sumut, Kamis (8/10) lalu. Dari jumlah tersebut, 38 orang ditetapkan sebagai tersangka.

“ Mereka yang diamankan merupakan para pelaku unjuk rasa anarkis di Gedung DPRD Sumut kemarin (Kamis, 8/10),” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin kepada wartawan di Mapolrestabes Medan, Jumat (9/10) sore.

Kata Martuani, sebanyak 32 orang merupakan kelompok anarko. Mereka tergabung dengan kelompok geng motor Ezto dan sedang didalami. Selanjutnya, 1 orang membawa senjata tajam jenis klewang. Kemudian, 2 orang pelaku pembakaran mobil dinas milik Polda Sumut dan 3 orang positif mengkonsumsi narkoba. “Kita akan proses (hukum),” ucapnya.

Martuani menyebut, setelah dilakukan pemeriksaan tes cepat atau rapid test Covid-19, didapat 21 orang reaktif. “Kita sudah koordinasi dengan Gugus Tugas Kota Medan untuk langsung diisolasi, karena kami tidak mau mereka menjadi sumber penularan virus corona,” sebutnya.

Ia melanjutkan, sebanyak 89 orang merupakan pelajar SMA dan SMK yang tidak tahu apa-apa. Terhadap para pelajar tersebut, dipanggil orang tuanya untuk datang menjemput anaknya. Namun, dibuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan. “Selain pelajar, ada 59 orang mahasiswa. Kita panggil pihak kampus mereka masing-masing dan juga membuat surat pernyataan,” beber mantan Kapolda Papua ini.

Selaitu, sambung dia, 16 orang merupakan anak di bawah umur yang juga dikembalikan kepada orang tuanya dengan dijemput dan membuat surat pernyataan. Sisanya, akan dikembalikan kepada keluarganya setelah 1×24 jam diamankan. “Mereka yang terbukti melanggar hukum ditetapkan sebagai tersangka. Selebihnya, dipulangkan kepada orang tuanya,” kata Martuani.

Dia mengharapkan, kedepannya dalam menyampaikan pendapat di muka umum silahkan saja dan diperbolehkan. Akan tetapi, yang tidak diperbolehkan karena anarkis dan merusak fasilitas umum maupun milik orang lain. Bahkan, ada rencana-rencana melakukan aksi penjarahan tetapi dapat dicegah.

“Dipersilahkan kepada elemen masyarakat apakah itu LSM, mahasiswa, buruh dan sebagainya untuk menyuarakan aspirasinya. Akan tetapi, tetap patuh kepada hukum. Kami sebagai aparat penegak hukum memberikan kesempatan kepada siapapun dalam menyuarakan pendapatnya di muka umum, dan kami akan memberikan pengamanan,” ucapnya.

Terkait beberapa orang yang memprovokasi dengan melakukan pelemparan dari atas Gedung DPRD Medan, Martuani mengaku, orang-orang tersebut bukan anggota polisi. “Kita sudah tahu identitasnya dan segera diperiksa. Tindakan tersebut telah memprovokasi dengan melempari massa yang berunjuk rasa,” akunya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk jumlah anggota kepolisian yang menjadi korban dan mengalami luka ringan hingga berat sebanyak 34 orang. Para personil yang terluka akibat terkena benda tumpul. Ia menambahkan, kepada elemen masyarakat yang menolak Omnibus Law silahkan menggugat atau menempuh jalur konstitusi. “Silahkan lewat jalur hukum, ada judicial review melalui Mahkamah Konstitusi,” pungkasnya. (ris/mag-1)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan pelajar SD hingga SMA sederajat diamankan personel Polsek Medan Timur dari beberapa lokasi, Jumat (9/10) siang. Diduga, mereka akan membuat kerusuhan dalam aksi menolak pengesahan Omnibus Law di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

Kapolsek Medan Timur, Kompol M Arifin mengatakan, para pelajar diamankan saat dilakukan sweeping di wilayah hukum Polsek Medan Timur. Antara lain, di Jalan Jawa, Jalan Veteran, Jalan Gaharu, Jalan MT Haryono, Jalan Sutomo, hingga Jembatan Titi Gantung. “Ada 115 orang yang kita amankan,” ujar Arifin.

Ia menyebutkan, para pelajar yang diamankan berstatus murid SMA/SMK dan SMP bahkan, terdapat beberapa orang merupakan pelajar SD. “Ada juga beberapa anak-anak masih di bawah umur (pelajar SD) yang kita amankan,” sebut Arifin.

Menurut Arifin, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, mereka ternyata diajak untuk ikut aksi tersebut. Ajakan itu melalui pesan whatsapp. “Ada kita sita handphone dari pelajar yang terdapat pesan berisi seruan untuk melakukan demo di Kantor Gubernur Sumut. Titik kumpul mereka di seputaran Lapangan Merdeka Medan,” katanya.

Lebih lanjut Arifin mengatakan, dari seratusan pelajar tersebut, dua di antaranya kedapatan membawa dua botol molotov yang disimpan di dalam tas. Keduanya diamankan dari kawasan Jalan Jawa usai turun dari angkot. “Dua pelajar yang diamankan membawa bom molotov berinisial MR (17) penduduk Jalan Yos Sudarso, Glugur Kota, Medan Barat, dan KK (16) penduduk Jalan Helvetia Pasar V Gang Mesjid. Keduanya kita amankan setelah turun dari angkot di depan Center Point,” bebernya.

Berdasarkan keterangan kedua pelajar itu, sambung Arifin, molotov tersebut diperoleh dari rekannya berinisial R saat bertemu di kawasan Jalan Glugur. Kemudian, keduanya bersama beberapa temannya sepakat molotov tersebut dibawa saat demo di Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk dilemparkan ke polisi. “Beberapa rekan kedua pelajar berhasil melarikan diri setelah turun dari angkot. Saat ini, mereka masih dalam pengejaran,” jelas Arifin.

Dia menambahkan, untuk para pelajar lainnya yang diamankan masih dilakukan pendataan lebih lanjut. Selanjutnya, dipulangkan kepada orang tuanya. “Mereka harus dijemput orang tuanya masing-masing dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya,” tandas Arifin.

Sementara itu, MR mengaku dua molotov tersebut bukan miliknya. Namun, tidak disampaikan secara detail. “Kawan yang kasih, dibilangnya pegangkan (titip) dan nanti diambilnya di Lapangan Merdeka. Itulah setelah turun dari angkot, enggak lama datang polisi dan kami ditangkap. Sedangkan kawan yang kasih molotov itu kabur,” ujarnya.

Diadang di Depan DPRD Medan

Usai salat Jumat, ribuan massa yang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan berbagai element masyarakat kembali mendatangi kantor DPRD Sumut yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kota Medan. Mengantisipasi kerusuhan terulang, sejumlah aparat kepolisian, baik dari Sabhara maupun Brimob berjaga-jaga dengan ekstra ketat di depan kantor DPRD Medan dan DPRD Sumut.

Para pendemo yang berjalan kaki dari Lapangan Merdeka menuju DPRD Sumut, diadang personil kepolisian di depan Kantor DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Setiap yang dicurigai diminta untuk membuktikan identitasnya sebagai mahasiswa dan bukan anak dibawah umur.

“Kalau anak sekolah, jangan coba-coba demo, silakan kalian pulang saja. Belajar yang baik di rumah, apalagi kondisi saat ini sedang dalam situasi pendemi Covid-19,” kata seorang personel Polisi.

Kepada para mahasiswa yang melintas di depan gedung DPRD Medan, aparat kepolisian meminta agar para mahasiswa saling mengawasi teman-temannya sesama mahasiswa, agar tidak ada oknum-oknum yang turut menyusup di dalam rombongan massa mahasiswa yang hadir. “Lihat teman-temannya, kalau ada yang tidak dikenali segera keluarkan dari rombongan dan laporkan pada kami,” tegasnya.

Walaupun begitu, masih ada saja sejumlah remaja yang mencoba melintasi gedung DPRD Medan menuju gedung DPRD Sumut. Dari arah Jalan Raden Saleh, sekumpulan remaja sudah berkumpul dan mencoba melintasi gedung DPRD Medan.

Aksi pengejaran terhadap para remaja tersebut pun membuahkan hasil. Sejumlah remaja yang masih di bawah umur, yakni siswa SMP dan SMA sederajat terjaring dalam pengejaran tersebut. Sejumlah remaja yang terjaring, mengaku masih sekolah dan terpaksa diamankan ke dalam gedung DPRD Medan sebelum akhirnya digabungkan dengan para remaja yang juga tertangkap tangan ingin menjadi provokator pada aksi yang dilakukan di DPRD Sumut. “Mau apa kalian demo? Kalian masih kecil, masih sekolah, belum saatnya demo-demo kayak gini kalian. Memang apa yang mau kalian demo?” tanya petugas.

“Gak ada pak, gak tahu kami. Kami gak ikut demo kok pak, lewat-lewat aja kami,” kilahnya.

Beberapa remaja tetap mencoba masuk dalam kerumunan mahasiswa, agar dapat ikut melakukan aksi demo di DPRD Sumut. Namun sejumlah aparat kepolisian yang berjaga berhasil menemukan remaja yang mencoba menyusup, hingga aksi kejar mengejar terjadi.

Pantauan Sumut Pos, hingga pukul 18.00 WIB, puluhan remaja berhasil diamankan personel kepolisian yang bertugas di depan kantor DPRD Medan.

326 Orang Diamankan

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, dalam aksi tolak UU Omnibus Law kemarin, Polisi mengamankan 326 orang. “Polrestabes mengamankan 234 orang, dan Polsek Medan Timur 102,” ujar Riko, tadi malam.

Menurutnya, mayoritas yang diamankan karena membawa senjata tajam. “Kenapa kita amankan? Karena rekan-rekan bisa lihat di depan Paladium, banyak yang bawa senjata tajam. Setelah dicek, ada yang beberapa positif narkoba, reaktif jumlahnya dicek, positif narkoba 3 amenpetamin,” bebernya.

Yang dinyatakan positif narkoba, lanjut Riko, akan diproses hukum oleh Satnarkoba. Untuk identitas, menurutnya sedang dalam proses pendataan. Di mana, di dalamnya terdapat sejumlah anak di bawah umur. “Ada bawa sajam, parang dan sebagainya. Kita imbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi,” urainya.

Polisi juga sempat melepaskan tembakan gas air mata ke mahasiswa yang masih bertahan di depan gedung DPRD Sumut hingga malam hari. Tembakan itu akhirnya memecah kerumunan massa. “Mereka sudah diingatkan supaya bubar,” tegasnya.

13 Titik Kaca Pecah di DPRD Medan

Sementara itu, akibat kerusuhan yang terjadi pada Kamis (8/10) lalu, sejumlah kaca di gedung DPRD Medan pecah terkena lemparan batu. Menurut catatan Bagian Umum Sekretariat DPRD Medan, tidak kurang dari 13 titik kaca gedung DPRD Medan, mengalami pecah karena dilempar. “Tadi info dari bagian umum, ada 13 titik kaca yang pecah,” ucap Plt Sekwan DPRD Medan, Hj Alida kepada Sumut Pos, Jumat (9/10).

Dijelaskan Alida, dari total itu, pihaknya belum menghitung total kerugian yang dialami karena kejadian tersebut. “Jumlah kerugian belum dapat ditafsir, masih kita lakukan perhitungan,” jelasnya.

Selain kaca pecah, lanjut Alida, tidak ada kerusakan lainnya yang dialami kantor DPRD Medan. “Tidak ada kerusakan yang lain, pendemo tidak sempat masuk ke kantor kita. Paling di tembok depan ada dilakukan coretan-coretan,” lanjutnya.

Untuk itu, pihaknya belum dapat memastikan kapan perbaikan kaca pecah di DPRD Medan dapat dilakukan. “Biar kita hitung dulu nanti berapa kerugiannya. Nanti kalau kondisi sudah lebih aman, akan langsung kita perbaiki,” pungkasnya. (ris/map)