26 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 40

Evaluasi Mitra, PUD Pasar Kota Medan Libatkan APH

Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)
Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan.(Markus Pasaribu/Sumut Pos)

SUMUTPOS.CO – Direktur Utama (Dirut) PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, kembali memastikan bahwa pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap kerjasama dengan seluruh pihak ketiga yang ada di setiap pasar di Kota Medan. Dalam proses evaluasi tersebut, Anggia menegaskan bahwa PUD Pasar Kota Medan akan melibatkan pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH).

“Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, PUD Pasar Kota Medan memang akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kerjasama dengan pihak ketiga. Nantinya, PUD Pasar akan melibatkan rekan-rekan APH dalam proses evaluasi tersebut,” ucap Anggia Ramadhan kepada Sumut Pos, Senin (23/2/2026).

Dikatakan Anggia, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan kejaksaan agar dapat melakukan pendampingan terhadap proses evaluasi yang dimaksud.

“Intinya, kita ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh. Sebab berdasarkan LHP BPK, PUD Pasar tidak mendapatkan keuntungan sesuai kondisi riil di lapangan. Artinya, ada potensi kerugian yang dialami oleh PUD Pasar. Untuk itu, pendampingan APH dalam proses evaluasi ini sangat kita butuhkan,” ujarnya.

Anggia mengatakan, PUD Pasar Kota Medan tidak pernah menutup diri terhadap segala bentuk kerjasama dengan pihak ketiga. Akan tetapi, kerjasama tersebut harus berlandaskan kejujuran dan transparansi.

“Kita tidak ingin ada manipulasi dalam kerjasama yang terjalin, semua harus transparan. Melihat hasil audit BPK kemarin, maka tentu merupakan hal yang wajib bagi kita untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap para pihak ketiga yang selama ini bekerjasama dengan PUD Pasar,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dirut PUD Pasar Kota Medan, Anggia Ramadhan, sangat menyayangkan sistem kerjasama yang selama ini berlangsung antara PUD Pasar Kota Medan dengan para pihak ketiga pada seluruh pasar di Kota Medan.

Pasalnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, para pihak ketiga tidak memberikan keuntungan yang sesuai dengan potensi keuntungan yang sebenarnya kepada PUD Pasar Kota Medan sebagai pemilik pasar.

“BPK sudah melakukan audit dan LHP nya sudah diberikan kepada kita. Hasilnya, para pihak ketiga tidak memberikan keuntungan bagi PUD Pasar Kota Medan,” ucap Anggia Ramadhan, Minggu (22/2/2026) lalu.

Dikatakan Anggia, berdasarkan LHP BPK, PUD Pasar Kota Medan sebagai pemilik pasar sekaligus penyedia dan pembina para pedagang hanya mendapatkan ‘secuil’ keuntungan dari pengelolan pasar dan seluruh fasilitas yang ada di pasar. Sementara, keuntungan yang sangat besar justru diraup oleh para pihak ketiga.

“Hal itu terungkap setelah BPK melakukan Uji Petik pada pasar-pasar di Kota Medan, potensi keuntungan yang sebenarnya ternyata jauh lebih besar dari potensi yang telah ditetapkan dan dibayarkan selama ini,” ujarnya.

Akibat dari semua itu, BPK RI menilai sistem kerja sama yang dibangun PUD Pasar dengan para pihak ketiga selama ini telah menimbulkan banyak kerugian bagi pihak PUD Pasar Kota Medan. “Berangkat dari LHP BPK tersebut, kita akan melakukan evaluasi terhadap seluruh kerjasama yang telah dibangun dengan pihak ketiga,” ungkapnya. (map/ila)

Ramadhan Fair 2026, Harus Berdampak Nyata bagi UMKM

Kasman bin Marasakti Lubis
Kasman bin Marasakti Lubis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan Ramadhan Fair XX Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kota Medan dengan total anggaran hampir Rp3 miliar, mendapat sorotan dari DPRD Kota Medan.

Ketua Komisi II DPRD Medan, Kasman bin Marasakti Lubis, menekankan pentingnya transparansi serta dampak nyata bagi pelaku UMKM dan penguatan syiar Islam.

Kasman menyampaikan, pada prinsipnya DPRD, khususnya Komisi II, mendukung kegiatan tahunan tersebut. Sebab, Ramadhan Fair merupakan agenda positif yang dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, terutama selama bulan suci Ramadan.

“Ramadhan Fair merupakan agenda tahunan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang baik untuk mendorong perputaran ekonomi UMKM dan memperkuat syiar Islam di Kota Medan. Namun, dengan anggaran yang mencapai Rp3 miliar, tentu harus dipastikan penggunaannya transparan, efektif, dan benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya, Selasa (24/02/2026).

Kasman menegaskan, Komisi II akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh rangkaian kegiatan Ramadhan Fair 2026. Pengawasan tersebut mencakup proses pelaksanaan hingga keterlibatan pelaku UMKM dari 21 kecamatan di Kota Medan.

“Kita ingin memastikan pelaku UMKM yang dilibatkan benar-benar merasakan manfaat, bukan hanya sebatas seremoni. Harus ada evaluasi dari sisi peningkatan omzet, pemberdayaan, hingga keberlanjutan usaha setelah acara selesai,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pelibatan UMKM dilakukan secara adil dan proporsional, sehingga kegiatan tersebut tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.

Selain itu, Kasman menyoroti pentingnya keterbukaan informasi anggaran. Ia meminta agar seluruh rincian penggunaan dana yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dapat diakses publik secara transparan.

“Transparansi adalah kunci. Karena ini menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak tahu secara detail peruntukannya. Kita mendukung kegiatan ini, tetapi pengawasan tetap harus maksimal,” katanya.

Kasman berharap Ramadhan Fair 2026 tidak sekadar menjadi agenda hiburan tahunan, melainkan benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi lokal serta penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat.

“Jika dikelola dengan baik, Ramadhan Fair bisa menjadi ikon ekonomi syariah dan wisata religi Kota Medan. Tapi kualitas pelaksanaan harus sebanding dengan besarnya anggaran yang digelontorkan,” pungkasnya. (map/ila)

MAI Medan Soroti Ironi Superblok Deli Park, Potensi PAD Rp200 Miliar Belum Masuk Kas Kota

DELI PARK: Kendaraan saat melintas di depan Gedung Deli Park. Sedangkan apartemen di kawasan Deli Park terjualnya sekitar 1.600, namun potensi pajak daerah yang dinilai belum sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah Kota Medan sekitar Rp200 miliar.
DELI PARK: Kendaraan saat melintas di depan Gedung Deli Park. Sedangkan apartemen di kawasan Deli Park terjualnya sekitar 1.600, namun potensi pajak daerah yang dinilai belum sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah Kota Medan sekitar Rp200 miliar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kemegahan Superblok Deli Park yang berdiri megah di pusat Kota Medan kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kritik datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Macan Asia Indonesia (MAI) Kota Medan yang menilai masih ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ratusan miliar rupiah yang belum tergarap maksimal.

Ketua DPC MAI Kota Medan, Suwarno, mengungkapkan bahwa di balik kabar terjualnya sekitar 1.600 unit apartemen di kawasan Deli Park, terdapat potensi pajak daerah yang dinilai belum sepenuhnya masuk ke kas Pemerintah Kota Medan.

“Ada potensi PAD senilai Rp200 miliar lebih yang hingga kini masih tercecer dan belum masuk ke kas kota,” ujar Suwarno, Jumat (20/2/2026) sore.

 Menurut Suwarno, potensi PAD tersebut berasal dari kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas transaksi penjualan seluruh unit apartemen yang disebut telah sold out. Namun, ia menilai realisasi setoran pajaknya belum signifikan.

“Sangat ironis jika seluruh unit sudah sold out, namun kewajiban pajaknya belum mengalir optimal ke kas daerah. Padahal dana sebesar itu bisa digunakan untuk pembangunan fasilitas publik di Medan,” katanya.

Ia juga menyinggung kebijakan stimulus fiskal yang disebut telah diberikan Pemerintah Kota Medan kepada pihak pengembang pada periode 2024 hingga 2025, berupa keringanan pajak untuk mendorong investasi dan percepatan setoran PAD.

“Harapannya arus investasi meningkat dan penerimaan daerah terdongkrak. Namun realisasi yang masuk ke kantong daerah masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Suwarno menegaskan, tahun 2026 harus menjadi momentum optimalisasi penerimaan BPHTB, khususnya dari proyek-proyek properti berskala besar seperti Deli Park. Ia mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan bekerja lebih terukur dan efektif dalam menggali potensi pajak.

“Bapenda itu ibarat ‘jantung’ Pemko Medan yang harus terus memompa darah berupa pendapatan agar seluruh sendi pembangunan kota tetap hidup. Kami siap menjadi mata dan telinga tambahan untuk memantau aktivitas pengembang di lapangan,” tegasnya.

Suwarno menambahkan, sinergi tersebut sejalan dengan arahan Ketua DPD MAI Sumut, RM Khalil Prasetyo, agar seluruh jajaran MAI berperan aktif mendampingi pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari pihak pengembang maupun Pemerintah Kota Medan terkait besaran realisasi BPHTB dari proyek tersebut.

Publik pun menanti kejelasan dan komitmen seluruh pihak, agar geliat investasi dan kemegahan pembangunan di Kota Medan sejalan dengan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah dan pembangunan kota. (map/ila)

Pasar Komersil Ramadan di Marelan Raup Ratusan Juta, Perizinan dan Dampak Lingkungan Dipertanyakan

MEDAN MARELAN, SumutPos.co– Kehadiran ratusan stan dagangan di bekas Lapangan Sepakbola, Kelurahan Tanah Enam Ratus (Tanara), Kecamatan Medan Marelan, memicu sorotan publik. Pasar komersil yang beroperasi selama Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah ini disinyalir meraup omzet fantastis dari penyewaan lapak, di tengah tanda tanya besar mengenai kelengkapan izin operasional dan dampak lingkungannya.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (24/2/2026), lokasi yang berada di Jalan Marelan Raya Simpang Pasar I Rel Lingkungan 3 tersebut telah disulap menjadi pusat perbelanjaan dan hiburan pasar malam. Informasi yang dihimpun menyebutkan, setiap unit stan dipatok dengan harga sewa berkisar Rp3 juta hingga Rp5 juta hingga menjelang Idul Fitri.

Dengan jumlah mencapai ratusan stan, pengelola diperkirakan mengantongi pendapatan hingga ratusan juta rupiah. Ironisnya, fasilitas yang diterima pedagang tergolong minim. Para pedagang mengaku hanya mendapatkan lapak berupa tiang besi dan tenda seadanya yang berdiri berhimpitan di atas lahan berpagar tembok. “Kami membayar jutaan rupiah kepada pengelola untuk bisa berjualan di sini sampai Lebaran nanti,” ujar salah seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Potensi Pelanggaran Regulasi
Keberadaan pasar ini memunculkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap hukum. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 5 Tahun 2021, setiap pelaku usaha pasar komersil wajib memiliki:
Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS. Izin usaha sektor perdagangan. Dan persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang.

Selain itu, Permendag No. 21/2021 dan Perda Kota Medan No. 4/2021 mengatur, pengelolaan pasar di Medan seharusnya berada di bawah koordinasi Perumda Pasar atau melalui kerja sama resmi yang legal.

Respon Pemerintah Setempat
Lurah Tanah Enam Ratus yang baru menjabat dua hari, Zumirel Ady Shah Putra SAk mengaku akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. “Terima kasih informasinya. Nanti akan kami tinjau langsung ke lapangan,” tulisnya melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Di sisi lain, mantan Lurah Tanah Enam Ratus, Syawaludin ST menegaskan, selama masa jabatannya, pihak kelurahan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi apapun terkait kegiatan tersebut. Ia bahkan mengaku telah mengimbau pengelola agar mengurus izin sesuai prosedur yang berlaku sebelum pasar beroperasi.

Dampak Sosial dan Kemacetan
Operasional pasar komersil ini seolah menjadi agenda rutin tahunan, namun menyisakan masalah klasik yang belum teratasi. Selain potensi kerugian bagi pemilik toko permanen di sekitar lokasi, keberadaan pasar malam ini juga memicu kemacetan parah di ruas jalan utama Marelan.

Hingga berita ini diturunkan, Camat Medan Marelan Zulkifli Pulungan serta pihak Kepolisian dari Polsekta Medan Labuhan maupun Polres Pelabuhan Belawan belum memberikan respon terkait legalitas dan pengamanan di lokasi tersebut. (rel/adz)

Berbagi Kebaikan dengan Masyarakat Medan, Bank Mandiri Gelar Buka Puasa, Santunan, dan Khitanan Gratis

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan memberikan bingkisan perlengkapan sekolah kepada perwakilan anak-anak dari Panti Asuhan pada kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Gedung Menara Mandiri Regional 1/Sumatera 1, Jalan Pulau Pinang Medan, Selasa (24/2).
Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan memberikan bingkisan perlengkapan sekolah kepada perwakilan anak-anak dari Panti Asuhan pada kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Gedung Menara Mandiri Regional 1/Sumatera 1, Jalan Pulau Pinang Medan, Selasa (24/2).

MEDAN, SumutPos.co- Dalam semangat Ramadan 1447 Hijriah, Bank Mandiri menggelar kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim di Gedung Menara Mandiri Regional 1/Sumatera 1, Jalan Pulau Pinang Medan, Selasa (24/2).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri yang selaras dengan semangat “Hargai Momen Keberkahan dengan Berbagi Kebaikan” dalam menghadirkan manfaat sosial berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus mencerminkan komitmen Mandiri Melayani Sepenuh Hati.

Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial, sekaligus memperkuat keterikatan antara perusahaan, karyawan, dan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Momentum Ramadan dimanfaatkan sebagai ruang untuk memperkuat nilai empati, kebersamaan, dan kepedulian sosial.

 

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank Mandiri Riduan, Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan, jajaran direksi dan SEVP serta jajaran management Bank Mandiri, perwakilan Bank Mandiri Group. Acara tersebut diisi tausyiah oleh Ustad Othman Omar Shihab.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank Mandiri Riduan menyampaikan bahwa bulan Ramadan merupakan momentum strategis bagi perusahaan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui aksi nyata yang memberikan manfaat langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Melalui kebersamaan dan aksi berbagi yang kami lakukan hari ini, Bank Mandiri berharap dapat menghadirkan keberkahan yang bermakna, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis dengan masyarakat di Kota Medan dan sekitarnya,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan.

Lebih lanjut, Riduan menjelaskan, kegiatan ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri untuk senantiasa hadir dan berperan aktif dalam berbagai momentum sosial yang sarat dengan nilai kemanusiaan. Melalui semangat berbagi di bulan suci Ramadan, perusahaan berupaya menghargai setiap momen keberkahan dengan memberikan kontribusi yang relevan dan berdampak.

Selain kegiatan buka puasa bersama, Bank Mandiri juga menyalurkan santunan kepada masyarakat sekitar Kota Medan, sebagai wujud nyata kepedulian sosial. Bantuan tersebut disalurkan dalam berbagai bentuk, antara lain paket perlengkapan sekolah, paket kesehatan, serta paket sosial yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan dasar penerima manfaat.

Sebagai bagian dari rangkaian berbagi kebaikan, Bank Mandiri turut menyelenggarakan kegiatan khitanan gratis bagi anak-anak di sekitar wilayah operasional perseroan. Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendukung kesehatan masyarakat serta menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar.

Kegiatan buka puasa bersama, pemberian santunan, serta penyelenggaraan khitanan gratis ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif sosial Bank Mandiri yang secara konsisten dilaksanakan di berbagai wilayah operasional. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Bank Mandiri tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan perbankan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangun nilai sosial dan memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.

Secara keseluruhan, melalui program Mandiri Berbagi Kebaikan, Mandiri Group menyalurkan bantuan kepada lebih dari 114.000 penerima manfaat sepanjang bulan Ramadan. Program ini menyasar yatim piatu, lansia, dhuafa, komunitas rentan, serta masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Mandiri.

Bukan hanya itu, untuk melengkapi semangat Ramadan dan Idul Fitri, Bank Mandiri kembali menghadirkan program mudik bersama sebagai wujud komitmen dalam mendukung kelancaran perjalanan masyarakat ke kampung halaman. Tahun ini, Bank Mandiri menyiapkan fasilitas mudik gratis dengan 80 kota tujuan yang dapat diikuti secara terbuka oleh masyarakat.

“Sebagai agen pembangunan, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam setiap inisiatif perusahaan. Melalui semangat berbagi di bulan Ramadan ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Salurkan Paket Bantuan Sekolah

Pada kesempatan itu, RCEO Region I/Sumatera 1, I Gede Raka Arimbawa menyampaikan, kegiatan Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim tersebut dihadiri 305 peserta undangan, yang terdiri dari Perwakilan Perusahaan anak, Mandirian Region I/Sumatera 1, serta 250 anak-anak terdiri dari Panti Asuhan Bani Adam (82 anak), Panti Asuhan Almarhama (39 anak), Panti Asuhan Al Kahfi (75 anak), Panti Asuhan Aisyiyah Putri (54 anak).

Disebutkan, Region I/Sumatera 1 telah menyalurkan 2000 paket bantuan sekolah untuk anak yatim piatu yang tersebar di 35 panti asuhan, 100 paket bantuan kesehatan untuk lansia serta 1085 paket sembako untuk masyarakat di sekitaran kantor Bank Mandiri yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau.

“Adapun sebagai penutup dari rangkaian kegiatan kami juga telah melakukan sunat massal gratis untuk 250 anak-anak yang tidak mampu berkolaborasi dengan Mandiri Amal Insansi (MAI),” ungkapnya.

“Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan di masa-masa yang akan datang seiring dengan terus dan semakin membaiknya kinerja Bank Mandiri. Mari kita doakan bersama agar Bank Mandiri senantiasa diberi keberkahan, kemajuan, dan kemampuan untuk terus menjadi jalan kebaikan bagi banyak orang. Amin ya Rabbal ‘alamin,” katanya.

Sementara itu, Sohmoi, salah seorang anak dari Panti Asuhan Bani Adam, kelas 1 SMA Bani Adam mengaku senang bisa menghadiri acara yang digelar Bank Mandiri. Apalagi dia mengaku baru pertama kali mengikuti kegiatan tersebut dan senang banyak kawan dan berbuka puasa bersama di bulan Ramadan tahun ini. Selain itu Bank Mandiri juga memberikan santunan dan bingkisan perlengkapan sekolah.

Begitu juga dengan Ayunda dari Panti Asuhan Aisyiah mengaku sangat senang dan bahagia dengan kegiatan buka puasa bersama yang digelar Bank Mandiri. Semoga acara seperti ini sering dibuat Bank Mandiri.

“Kami senang dan bahagia buka puasa bersama Bank Mandiri. Ini pertama kali ikut buka bersama Bank Mandiri, semoga ke depan bisa ikut lagi,” ujar Ayunda yang punya cita-cita ingin bekerja di bank. (rel/adz)

Kantor Disdik Sumut Direnovasi Bertahap, Keselamatan Jadi Prioritas Utama

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga
Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara, Alexander Sinulingga

Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) resmi memulai renovasi gedung kantor secara bertahap. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah serta situasi pasca-bencana di sejumlah wilayah Sumatera Utara.

Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, menjelaskan bahwa rencana renovasi sebenarnya telah dirancang sejak lama. Awalnya, pihaknya berkeinginan melakukan renovasi total terhadap gedung empat lantai yang dinilai sudah berusia tua. Namun setelah dilakukan perhitungan anggaran, rencana tersebut dinilai membutuhkan biaya sangat besar.

“Rencana renovasi ini sebenarnya sudah lama. Awalnya kita ingin melakukan renovasi total karena gedung ini memang sudah cukup tua. Tetapi kita harus realistis dengan kondisi anggaran dan situasi yang ada,” ujar Alexander kepada wartawan di Medan, Selasa (24/2/2026).

Menurutnya, penentuan skala prioritas menjadi langkah strategis agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran. Selain faktor usia bangunan, Disdik Sumut juga mempertimbangkan kondisi sejumlah kabupaten/kota yang terdampak bencana.

“Kita juga melihat situasi bencana di beberapa daerah. Ada rasa empati dan tanggung jawab untuk memastikan anggaran digunakan secara bijak. Karena itu, kita mulai dari item yang paling prioritas dan minim biaya, tetapi berdampak besar,” jelasnya.

 Tahap awal renovasi difokuskan pada pembenahan sistem MEP (Mekanis, Elektrikal, dan Plumbing) yang merupakan infrastruktur dasar penunjang operasional gedung. Sistem ini dinilai krusial untuk menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas pelayanan publik.

Setelah itu, penggantian lift menjadi prioritas berikutnya. Dari tiga unit lift yang tersedia dua di bagian depan dan satu di belakang, dua lift depan akan diganti lebih dahulu karena paling sering digunakan.

“Lift di kantor ini sudah berusia sekitar 20 tahun dan secara teknis sangat tidak layak. Risiko keselamatan menjadi perhatian utama. Kalau sampai terjadi kecelakaan fatal, tentu itu menjadi tanggung jawab pimpinan,” tegas Alexander.

Alexander menegaskan, pihaknya tidak memaksakan penggantian seluruh fasilitas sekaligus. Dengan keterbatasan anggaran dan kondisi pasca-bencana, langkah bertahap dinilai sebagai pilihan paling rasional.

“Kita tidak memaksakan semuanya sekaligus. Mengganti dua lift depan yang paling banyak digunakan adalah bentuk pemanfaatan anggaran yang bijak,” katanya.

Pantauan awak media saat mencoba menggunakan lift menuju lantai atas menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Lift terasa miring dan bergoyang saat beroperasi, memicu rasa waswas bagi pengguna.

Renovasi bertahap ini diharapkan mampu meningkatkan keamanan dan kenyamanan pegawai maupun masyarakat yang datang mengurus layanan pendidikan. Di sisi lain, Disdik Sumut tetap berkomitmen menjalankan prinsip kehati-hatian dan empati sosial dalam setiap kebijakan penggunaan anggaran daerah.

Sebelumnya diberitakan, Kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Disdik Sumut) menganggarkan modernisasi lift senilai Rp4,9 miliar. Anggaran yang tergolong besar itu dinilai sensitif, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan berbagai persoalan pendidikan yang masih mencuat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Utara (BPKAD) Sumut Timur Tumanggor, mengatakan, usulan muncul dari pihak terkait yang menilai kondisi lift saat ini sudah tidak layak dan mengkhawatirkan dari sisi keselamatan. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, posisi lift disebut sudah “mereng-mereng” atau miring.

“Iya, memang ada rencana penganggaran untuk lift di Disdik Sumut sekitar Rp4,9 miliar. Itu berdasarkan usulan karena kondisi lift yang ada sekarang sudah tidak sesuai standar,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2026).

Ia menjelaskan, kondisi fisik lift yang tidak stabil berpotensi membahayakan pegawai maupun masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Karena itu, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengajuan anggaran. “Informasinya, lift sudah miring dan tidak lagi seperti standar awal. Kalau memang sudah berisiko, tentu harus menjadi perhatian,” katanya.

Meski begitu, Timur menegaskan bahwa setiap usulan kegiatan tetap harus melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Tidak ada proyek yang langsung dijalankan tanpa pembahasan administratif dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah.

“Semua kegiatan ada mekanismenya. Harus diusulkan, dibahas dalam proses penganggaran, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tidak ada yang langsung jalan tanpa proses,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih menelusuri apakah proyek tersebut telah masuk dalam dokumen perencanaan sejak awal tahun anggaran atau merupakan usulan baru dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. (san/ila)

Saat Rienhart Jeremy Anindhita Gelar Reses, Warga Pulo Brayan Bengkel Keluhkan BPJS & Banjir

RESES: Rienhart Jeremy Anindhita saat Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 di Medan Timur, Sabtu (21/2/2026).
RESES: Rienhart Jeremy Anindhita saat Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 di Medan Timur, Sabtu (21/2/2026).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan banjir masih jadi keluhan warga Pulo Brayan Bengkel (PBB), Kecamatan Medan Timur. Pasalnya, kedua persoalan itu masih belum terselesaikan secara tuntas.

Hal itu terungkap saat Bendahara Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Rienhart Jeremy Anindhita, menjemput aspirasi masyarakat pada Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 yang dilaksanakan di Jalan Sekolah, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Sabtu (21/2/2026).

Warga Pulo Brayan, Sri Mulianingsih, mempertanyakan soal ketidakaktifan BPJS jika tidak digunakan dalam waktu lama. Sebab, dirinya khawatir jika tiba-tiba menderita sakit dan status BPJS non-aktif. “Benarkah BPJS akan non-aktif jika tidak dipergunakan dalam waktu lama,” tanya Mulianingsih.

Senada dengab itu, Ratna br Nababan, warga Jalan Lima, Lingkungan 7 menyampaikan dirinya dipersulit saat hendak berobat. “Awalnya saya ke rumah sakit, namun ditolak dan diarahkan ke klinik. Saat ke klinik juga begitu. Padahal, pakai KTP saja bisa karena sudah UHC. Kenapa saya seperti di bola-bola untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” tanya Ratna.

Ratna juga mengeluhkan kondisi banjir yang kerap melanda. “Setiap tahun.wilayah kami selalu banjir. Bahkan, kami sempat mengungsi ke gereja saat debit air tinggi. Tolonglah pak ini dapat diselesaikan,” pintanya.

Sedangkan, Sumiati, warga Jalan Satu mengeluhkan kondisi air Perumda Tirtanadi. “Kami tidak dapat mengkonsumsi air Tirtanadi, karena airnya keruh dan bau kaporit. Kami terpaksa memakai air isi ulang untuk kebutuhan kami,” katanya.

Selain itu, Suparman dan Yusnani, meminta kepada Pemkot Medan melalui OPD terkait untuk memotong atau memangkas pohon yang sudah tidak layak. Sebab, dikhawatirkan dapat membahayakan warga. “Kami tidak tahu kemana mau melaporkan untuk pemotongan pohon ini. Kalau nanti kami potong sendiri, kami kena sanksi,” kata Suparman.

Terkait BPJS, dr Sri Wirya Ningsih, menyampaikan BPJS PBI jika tidak dipakai, berarti warga tidak butuh. “Kalau tidak butuh, suatu saat bisa dinon-aktifkan. Solusinya, bapak-ibu minimal 6 bulan sekali cek ke Puskesmas, agar BPJS-nya tetap aktif,” saran dr Sri.

Pada kesempatan itu, dr Sri, mengajak sekaligus mengimbau masyarakat untuk peduli akan kesehatan. “Sekarang ini ada program pemerintah Cek Kesehatan Gratis (CKG). Bapak-ibu bisa datang mengecek progres kesehatannya, agar tahu mengantisipasinya. Jangan nanti setelah parah, baru sibuk untuk berobat,” katanya.

Sementara, Reinhart Jeremy Anindhita, mengatakan Semua aspirasi yang disampaikan, kata Reinhart, menjadi catatan dan masukan bagi DPRD untuk di teruskan kepada Pemkot Medan melalui sidang paripurna guna di tindaklajuti menjadi program pembangunan.

“Inilah gunanya Reses, kami jadi tahu apa yang menjadi keluhan bapak-ibu terkait dengan pembangunan Kota Medan,” kata legislator dari Dapil III meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Deli, Medan Perjuangan dan Medan Tembung itu.

Hadir dalam kegiatan itu dari Dinas Lingkungan Hidup Ardiansyah Siregar, dari Dinas Pendidikan Tilamsari Harahap, dari Dinas Perhubungan Andre Franchisko S, dari Dinas PKPCKTR Salman Alfarisi, dari Dinas Koperasi UKM Perindah Erwinsyah, dari Dinas SDABMBK Suheri, Kasi Pem Medan Timur Rafnila Lubis, Lurah Pulo Brayan Yudha Arianto dan dari Perumda Tirtanadi M. Riduan Ritonga serta ribuan masyarakat. (map/ila)

Hendra Mundur Tinggalkan Proyek Bermasalah di PUPR Sumut

M Abdi Siahaan

MEDAN-SUMUTPOS.CO-Hendra Darmawan Siregar usai mundur dari jabatan sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pengerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) jadi persoalan.

Pasalnya, pengunduran diri Hendra ternyata meninggalkan proyek bermasalah di Sumut. Bahkan sebelum mundur, Hendra dianggap sempat mencairkan sejumlah proyek yang akhirnya mangkrak dan tidak sesuai spesifikasi. Di antaranya, proyek drainase senilai Rp2 miliar di Kecamatan Parsoburan, Kabupaten Toba.

Mirisnya, proyek drainase sepanjang hampir 2 kilometer yang baru selesai dikerjakan sekira 450 meter itu sudah masuk pembayaran 86 persen dan sisa 14 persen lagi. Proyek yang bersumber dari APBD Sumut itu seharusnya rampung pada akhir 2025, namun kenyataan kini mangkrak. “Masih ada lagi proyek bermasalah seperti itu, kalau mau kita ungkit,” ujar Pengamat Sosial dan Kebijkan Publik Sumut, M Abdi Siahaan di Medan, Rabu (25/2).

Menurut pria yang akrab disapa Wak Genk ini, Hendra Darmawan Siregar mundur, karena dinilai tidak mampu menjalankan tugas khusus mengawasi proyek yang ada di Sumut. Termasuk menindaklanjuti proyek berjalan pascapenangkapan mantan Kadis PUPR Sumut Topan Ginting oleh KPK, beberapa bulan lalu.

“Padahal, beberapa hari sebelum pengunduran diri, Hendra sempat menggelar konferensi pers di Pemprovsu terkait rencana proyek PUPR Sumut 2026, setelah itu beliau mundur. Jadi seperti terkesan mendadak gitu, inilah yang menjadi tanda tanya juga bagi kita,” ungkap Wak Genk.

Kini, Chandra Dalimunte ditunjuk Gubsu Bobby Nasution untuk menjabat Pelaksana tugas (Plt) Kadis PUPR Sumut.

Kata Abdi hal ini juga perlu dipertanyakan. “Mampukah Chandra Dalimunte mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Dinas PUPR Sumut pascaditinggal Hendra Dermawan Siregar yang telah mengundurkan diri dari jabatannya?” tandasnya.

Kata Wak Geng, proyek-proyek bermasalah itu bakal menjadi tantangan buat Chandra Dalimunthe, karena bisa saja menjadi bola api.

“Saya menyarankan Chandra agar proyek bermasalah yang ada diserahkan ke aparat penegak hukum supaya tidak menjadi beban,” tutur Wak Genk.

Dia juga menekankan agar proyek drainase di Kabupaten Toba itu harus dipertanggungjawabkan. Termasuk Hendra, yang saat itu menjabat Kadis PUPR Sumut .

“Kita juga minta agar kinerja Kepala UPT Dinas PUPR Toba dievaluasi dan penegak hukum turun mengusut,” tegas Wak Genk. (azw)

KAI Divre I Sumut Pastikan Mudik Aman, Siagakan 31 Lokomotif dan 73 Kereta Laik Operasi

PERAWATAN: Petugas teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara saat melakukan perawatan lokomotif agar laik jalan demi keamanan penumpang.
PERAWATAN: Petugas teknisi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara saat melakukan perawatan lokomotif agar laik jalan demi keamanan penumpang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menyiagakan 31 unit lokomotif dan 73 sarana kereta yang telah dinyatakan laik operasi guna memastikan perjalanan masyarakat pada masa Angkutan Lebaran 2026 berlangsung selamat, aman, dan tepat waktu.

Kesiapan ini diperkuat melalui program perawatan intensif dan inspeksi keselamatan yang dilakukan secara berjenjang sejak awal Ramadan.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa kesiapan armada menjadi prioritas utama seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada periode mudik dan arus balik.

Aktivitas perawatan terpantau pada Selasa (24/2) di Dipo Lokomotif Medan, saat tim teknis melaksanakan perawatan triwulanan (P3) terhadap lokomotif seri CC2010404 dan BB3038404.

Pekerjaan meliputi pemeriksaan rangka bawah, alat perangkai, pembersihan ruang baterai, perangkat kelistrikan, sistem pengereman, hingga memastikan fungsi suling lokomotif bekerja optimal.

“KAI Divre I Sumatera Utara memastikan seluruh sarana telah menjalani perawatan sesuai standar sebelum Angkutan Lebaran dimulai sehingga perjalanan pelanggan dapat berlangsung lebih andal dan potensi gangguan dapat diminimalkan,” ujar Anwar.

Dari total 31 lokomotif yang disiagakan, sebanyak 11 unit merupakan lokomotif diesel hidrolik yang dioptimalkan untuk mendukung kelancaran aktivitas langsir dan fleksibilitas operasional di sejumlah stasiun wilayah Sumatera Utara.

Selain sarana penggerak, KAI Divre I Sumatera Utara juga mengoperasikan 73 unit kereta, termasuk 14 unit kereta pembangkit baik yang terintegrasi dengan kereta makan maupun berdiri sendiri. Seluruh rangkaian dipastikan dalam kondisi siap jalan untuk menunjang kenyamanan penumpang selama perjalanan.

Anwar menjelaskan bahwa pemeliharaan dilakukan secara berjenjang, mulai dari perawatan bulanan (P1), triwulanan (P3), semesteran (P6), hingga tahunan (P12) di dipo masing-masing. Untuk lokomotif, perawatan dipusatkan di Dipo Lokomotif Medan, sedangkan perawatan kereta dilaksanakan di Dipo Kereta Pulubrayan.

Adapun pemeliharaan preventif skala besar, seperti perawatan 24 bulanan (P24), 48 bulanan (P48), hingga overhaul, dilaksanakan secara menyeluruh di Balai Yasa Pulubrayan guna menjaga keandalan sarana dalam jangka panjang.

Guna memperkuat aspek keselamatan dan memberikan jaminan kepada pengguna jasa, KAI Divre I Sumatera Utara bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Medan telah melaksanakan inspeksi lapangan (ramp check) pada 2–6 Februari 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan gabungan tersebut, seluruh sarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Utara dinyatakan memenuhi standar keselamatan dan laik melayani penumpang selama masa Angkutan Lebaran 2026.

“KAI Divre I Sumatera Utara berkomitmen menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, dan andal bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya dalam mendukung kelancaran perjalanan mudik tahun ini,” pungkas Anwar.(san/ila)

Pascabencana Sumatera, Gubsu Jamin Pelayanan Publik Tetap Berjalan

TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di Ruang Kerja Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (23/2/2026).
TERIMA KUNJUNGAN: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di Ruang Kerja Lantai 10 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Kota Medan, Senin (23/2/2026).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupaten/kota yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor tetap berjalan. Pelayanan ini sangat dibutuhkan agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan publik secara optimal meskipun dalam kondisi darurat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut saat bertemu Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto di Ruang Kerja Gubsu, Senin (23/2).

Gubsu menyampaikan, akibat bencana banjir dan tanah longsor, ada dua desa yang telah tertimbun longsor. Kedua desa tersebut berada di Kecamatan Tukka dan Sorkam. Awalnya, sejumlah akses menuju desa terdampak bencana, khususnya menuju Tapanuli Tengah (Tapteng), terputus. Pemprov Sumut bersyukur bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah di daerah.

“Pada saat bencana kondisi pemerintah tingkat desa, secara fisik kantor desa sangat terdampak. Namun pascabencana, fungsi pemerintahan di kabupaten/kota yang terkena bencana semua aktif. Pelayanan di rumah sakit, Puskesmas menjadi fokus utama perbaikan pada saat bencana,” kata Bobby.

Diketahui, Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) melalui Surat Keputusan Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat bencana guna percepatan pemulihan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor pada akhir tahun lalu. Selain itu, Pemprov Sumut juga telah memberikan bantuan kepada daerah terdampak yang berasal dari ASN Bapeg Sumut berupa sembako yang disalurkan melalui posko bencana. Kemudian, ada juga bantuan kepada pemerintah daerah yang terdampak banjir sebesar Rp2 miliar.

Sebelumnya, Wakil Menteri (Wamen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto menyampaikan tujuan kedatangannya ke Sumut untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan secara adaptif, terpadu, dan akuntabel di wilayah terdampak bencana. Hal ini meliputi penyelenggaraan tata kelola layanan pemerintahan, pelindungan ASN, fleksibilitas mekanisme kerja aparatur, keterpaduan layanan digital pemerintah, serta penyelamatan dan pelindungan arsip pemerintahan sebagai fondasi keberlanjutan birokrasi.

“Memastikan bahwa pelayanan publik digital dapat dilaksanakan untuk semua sektor. Seperti surat kendaraan, tanah. Digitalisasi ini untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat,” ucapnya.

Pada pertemuan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Kepegawaian (Bapeg) Provinsi Sumut Sutan Tolang Lubis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Erwin Hotmansah Harahap, Kepala Biro Organisasi Dedi Jaminsyah Putra Harahap, beserta jajaran pimpinan Kementerian PANRB.(san/azw)

1...394041...15,673Page 40 of 15,673

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor