BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Penutupan akses Jalan Riau, Kelurahan Belawan II, Medan Belawan yang dilakukan PT KAI Divre Medan masih menuai protes dari masyarakat. 

Salah satu warga, Simon Barus, mengaku kecewa dengan tindak semena – mena dilakukan PT KAI yang telah menutup akses Jalan Riau dengan memalang besi rel kereta api.

Padahal, katanya, jalan tersebut sudah menjadi fasilitas umum sejak puluhan tahun. Harapan dia, Pemko Medan harus tegas untuk mengembalikan jalan itu untuk mengambil sikap dengan PT KAI.

“Jalan itu sudah ada di zaman Belanda. Sekarang PT KAI telah menutupnya, masyarakat tidak bisa lagi melintas dari jalan itu. Pemko Medan jangan kalah dengan tindakan yang dilakukan oleh PT KAI. Kami minta Pemko Medan harus tegas meminta jalan itu untuk dibuka kembali,” ungkap Simon Barus, Kamis (24/9).

Dengan penutupan akses jalan itu, kata pria yang aktif di SPSI ini, ia khawatir  ruang gerak mobil pemadam kebakaran bakal kesulitan masuk ke pemukiman warga. Untuk itu PT KAI jangan semena – mena menutup akses jalan itu yang dampaknya merugikan masyarakat.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah dengan tegas meminta kepada Pemko Medan untuk bertindak tegas agar membuka jalan itu dengan menyampaikan ke PT KAI.

“Jalan itu fasilitas umum, jadi PT KAI tidak boleh menutup jalan itu. Kita minta Pemko Medan segera mengambil langkah atas keluhan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Ketua DPD PAN Kota Medan ini, kepada masyarakat agar membuat surat pernyataan keberatan atas penutupan akses itu untuk disampaikan ke DPRD dan Wali Kota Medan. Sehingga, persoalan itu segera disikapi secara serius untuk dipertanyakan ke PT KAI. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO Industri rumahan dituntut mampu memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengembangkan usaha. Apalagi pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan terwujudnya Revolusi Industri 4.0, yang mensyaratkan pemanfaatan TIK secara maksimal.

Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menjaga jarak dan mengurangi aktivitas di luar rumah, mengakibatkan kegiatan jual beli secara langsung dengan bertatap muka menjadi berkurang drastis. Untuk itu, industri rumahan sudah seharusnya memanfaatkan teknologi informasi seperti media sosial hingga e-commerce.

  “Revolusi Industri 4.0 semakin cepat tercapai karena pandemi Covid-19. Kita semua dituntut untuk menggunakan teknologi informasi. Kalau kita tidak menggunakan ini, sangat terbatas kemampuan kita,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina saat membuka acara bertajuk Penguatan Industri Rumahan Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi, di Gedung Binagraha Pemprov Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (24/9).

  Sabrina mengajak para pelaku industri rumahan yang hadir agar lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi informasi, khususnya dalam melakukan pemasaran produk seperti yang berhasil dilakukan banyak youtuber. “Para youtuber itu bisa karena mereka terus mencari ide kreatif. Kalau mereka bisa kenapa kita tidak?” ujar Sabrina.

  Dikatakan Sabrina, para pelaku industri rumahan kebanyakan perempuan dan sebagian besar belum menggunakan teknologi informasi. Karena itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan pelaku industri rumahan, terutama yang terdampak pandemi Covid-19.

“Jadi pemberdayaan ekonomi industri rumahan ini tidak hanya meningkatkan status ekonomi keluarga, namun juga memperkuat ketahanan keluarga, serta kontribusi perempuan terhadap pendapatan keluarga dan ekonomi daerah,” kata Sabrina.

  Entrepreneur yang juga pendiri Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship (MOWIEE), Alween Ong mengatakan tentang pentingnya para pelaku industri rumahan memiliki toko luar jaringan (offline) dan dalam jaringan (online). Menurutnya, wirausaha tidak hanya harus memiliki toko dalam bentuk fisik saja, toko daring juga sangat penting di masa pandemi Covid-19 ketika pengunjung toko berkurang.

  Alween menyampaikan ada beberapa media yang bisa digunakan, mulai dari Instagram, Facebook hingga Youtube. Alween juga mengimbau agar para wirausahawan juga mengoptimalkan mesin pencarian Google. “Sehingga pembeli bisa dengan mudah mencari toko anda di Google,” ujar Alween.

  Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Nurlela mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri rumahan yang notabene perempuan mengenai pemasaran di media digital. Sehingga para pelaku industri bisa mengembangkan pasarnya pada masa pandemi Covid-19.

  Kegiatan ini tidak hanya diisi dengan penyampaian teori pemasaran saja, melainkan praktik bagaimana membuat akun khusus bisnis di Google, hingga pemanfaatan media sosial. “Kita harapkan kegiatan ini dapat memberi pemahaman dan teori, namun juga praktik langsung kepada para pelaku industri rumahan ini,” ujar Nurlela (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kurang lebih 20 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat Sumatra Utara (AKBAR-Sumut) memperingati Hari Tani Nasional yang dirayakan setiap 24 September. Peringatan itu dirayakan dengan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumatra Utara (Sumut) Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (24/9/2020).

Dengan massa berjumlah kurang lebih 200 orang, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutannya. Salah satunya meminta agar pemerintah menghentikan pembahasan dan membatalkan RUU Omnibus Law.

Salah seorang orator aksi, Halim mengatakan, omnibus law adalah bentuk penindasan dan perampasan hak rakyat terutama kaum petani. “Kami minta RUU Omnibus Law dibatalkan. Jika tidak rakyat akan terus melawan karena hak-haknya dirampas,” kata Halim. (mbo/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana meningkatkan disiplin masyarakat Kota Medan untuk mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Hal iniguna memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19. Disiplin tersebut dengan penerapan denda kepada warga yang tidak mengenakan masker saat keluar rumah.

Pemko Medan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid 19 Kota Medan pun mengaku sedang mengkaji soal peningkatan sanksi tersebut, salah satunya adalah sanksi denda.

“Sampai sekarang sedang dikaji soal itu. Kalau sanksi nya berupa denda tidak pakai masker berapa, kalau sanksinya kerja sosial ya mengerjakan apa. Kita ikut Pergub,” ucap Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Kamis (24/9).

Adapun wacana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menerapkan denda Rp100 ribu untuk masyarakat yang tidak mengenakan masker di tempat umum, Muslim pun tidak menampiknya dan mengatakan Pemko juga berencana untuk menerapkan hal tersebut.

“Oh itu masih tingkat sosialisasi oleh Pemprovsu, sampai kapan mau disosialisasikan kita juga belum tahu. Tapi, yang pasti nanti akan ada waktunya untuk penindakan. Nanti setelah itu baru kita (Pemko) akan ikut. Harapannya, mudah-mudahan setelah itu masyarakat dapat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” jawabnya.

Saat ini, kata Muslim, GTPP Covid-19 Kota Medan sedang berfokus untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan sebagai bentuk penegakan Perwal No.27/2020.

Seperti diketahui, Perwal Medan No 27 tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang sudah direvisi.

Revisi itu sendiri merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pergub Sumut Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

“Kita saat ini fokus dengan penegakan Perwal yang ada. Unsur yang tergabung dalam Gugus Tugas saat ini setiap harinya sedang berusaha untuk melakukan sosialisasi, pengawasan hingga penindakan. Bila nanti memang ada aturan yang lebih ketat untuk diterapkan, tentu Gugus Tugas siap menegakkannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Robi Barus mengatakan, jika Pemerintah Kota Medan dalam hal ini GTPP Covid-19 Kota Medan ingin menerapkan sanksi denda tersebut, maka pihaknya akan mendukung hal itu.

Hanya saja, kata Robi, pemerintah diminta untuk tidak hanya bisa memberikan punishment (sanksi) kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, tetapi pemerintah juga harus bisa memberikan reward (penghargaan) bagi masyarakat yang jelas-jelas mematuhi protokol kesehatan.

“Kalau mau diberi sanksi ya silakan. Tetapi pemerintah juga harus ingat, aturan itu harus balance, bila ada Punishment atau sanksi tentu harus ada Reward, ini baru adil. Mau denda berapa? Rp100ribu? Silakan. Tapi kalau masyarakat patuh dalam menggunakan masker, masyarakat akan diberi apa oleh pemerintah? Rp100ribu juga kah? Rp50ribu, Rp20ribu, Rp10 ribu, atau apa Reward yang bisa dibagi untuk masyarakat,” ujar Robi kepada Sumut Pos, Kamis (24/9).

Dicetuskan Robi, dalam kondisi saat ini saja, masyarakat sedang menjerit karena kondisi ekonomi yang semakin sulit dan diambang masa resesi. Ditambah lagi, Pemko Medan juga sudah lama sekali tidak lagi memberikan bansos dampak Covid-19 kepada masyarakat, tepatnya sejak adanya Perwal No.27/2020 atau Perwal AKB.

“Seolah-olah kondisi perekonomian masyarakat saat ini sudah pulih. Kalau memang harus ada sanksi denda, maka harus ada reward juga bagi masyarakat, itulah bukti keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Bila reward itu juga berupa uang, maka kami di DPRD siap untuk menganggarkannya,” cetusnya.

Bila tidak dalam bentuk uang, lanjut Robi, setidaknya pemerintah juga wajib untuk memberikan reward dalam bentuk lainnya kepada masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan bila ada sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Hal ini juga akan berdampak sebagai motivasi kepada masyarakat untuk selalu disiplin menggunakan masker dan mematuhi bentuk protokol kesehatan lainnya.

“Jadi Pemko Medan juga jangan hanya tahu menyalahkan masyarakat, seolah-olah tingkat penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi di Kota Medan sepenuhnya adalah kesalahan dari masyarakat itu sendiri yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Lantas dimana peran Pemerintah? Apakah hanya membuat peraturan saja? Kita mendukung langkah pemerintah untuk menertibkan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid ini, tapi pemerintah juga harus bisa membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” pungkasnya. (map/ila)