MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020-2024, salah satu agenda pembangunan nasional adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia melalui penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Adapun target dan capaian TORA di Sumatera Utara (Sumut) adalah Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) seluas 101.034 hektare dan pencadangan Hutan Produksi Konvesi Tidak Produktif (HPK-TP) seluas 7.974 hektare.

Saat ini, masih 13 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan inventarisasi dan verifikasi (Inver) PPTKH pada tahun 2018 dan 2 kabupaten sedang dalam progres pelaksanaan inver 2019. Untuk HPK-TP baru ada satu permohonan pemanfaatan untuk TORA di Madina.

“Untuk itu, hari ini kepada Bapak/Ibu semua yang belum mengusulkan Inver untuk segera dilakukan. Dalam kesempatan ini pula, bisa disampaikan apa saja yang menjadi kendala atau hambatan di lapangan untuk menyelesaikan pengusulan Inver,” ujar Sabrina saat membuka Sosialisasi Percepatan Penyediaan TORA dari Kawasan Hutan di Provinsi Sumut, Selasa (15/9), di Sumut Smart Province, Lantai 6 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan.

Adapun 13 kabupaten yang telah menyelesaikan Inver PPTKH dengan jumlah luas 42.190,7 hektare yakni Kabupaten Karo, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padanglawas Utara, Samosir dan Simalungun. Dua kabupaten yang masih dalam progres yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dan Tapanuli Utara. “Maksud diselenggarakannya sosialisasi ini adalah untuk bersama-sama kita berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan penyediaan TORA dan tugas tim Inver. Ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/8/KPTS/2018 tanggal 15 Januari 2018 tentang Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Provinsi Sumut,” terang Sabrina. Untuk itu, Sabrina menyambut baik sosialisasi ini dan berharap para peserta khususnya kepala daerah kabupaten/kota yang belum mengusulkan Inver PPTKH dan HPK-TP mengikuti sosialisasi dengan serius dan menindaklanjuti dengan tindakan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN RI, Surya Tjandra yang turut bergabung di akhir acara menyampaikan bahwa percepatan penyediaan dan Inver TORA memiliki manfaat yang penting. Salah satunya legalitas pemanfaatan dan penggunaan tanah khususnya oleh masyarakat. Selain itu, penyelesaian Inver juga meminimalisir konflik agraria yang masih banyak terjadi di Sumut.

Sosialisasi juga dihadiri Plh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, Heriyanto dan diisi oleh empat narasumber yang terdiri dari Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan Kemenko Perekonomian Dody S Riyadi yang menyampaikan arahan, Kepala BPKH Sumut Fernando Tobing tentang Progres Pelaksanaan TORA Provinsi Sumut.

Kemudian, Kasubdit Pengukuhan Wilayah I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herwirawan tentang Kebijakan Percepatan Penyediaan TORA dari Kawasan Hutan, dan Kasubdit Redistribusi dan Pemanfaatan Bersama Kementerian ATR/BPN Aisyah tentang Kebijakan Redistribusi TORA dalam rangka Reforma Agraria. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Medan Labuhan menggelar Operasi Yustisi di depan Mapolsek Medan Labuhan, Jalan Titi Pahlawan, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (15/9).

Sebanyak 30 orang pengendara dan pejalan kaki terjaring operasi, karena tidak memakai masker. Setelah mendapat sanksi te-guran dan pushup, mereka kemudian diberi masker dan diperkenankan pulang Waka Polsek Medan Labuhan, AKP Ponijo mengatakan, kegiatan ini dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, berdasarkan Pergub No 77 Tahun 2020 dan Perwal No 27 Tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin Masyarakat dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

“Razia masker ini bertujuan untuk mendisiplin warga mengikuti Protokol Kesehatan guna mencegah penyebaran atau memutus mata rantai Covid-19 di masyarakat,” jelas Ponijo.

Dalam operasi tersebut, kata Ponijo, warga yang tidak memakai masker langsung diberikan masker, namun terlebih dahulu menjalankan sanksi berupa teguran dan push up. “Hari ini ada sebanyak 30 masker kita berikan kepada warga yang terkena razia setelah mereka menerima sanksi, diantaranya 20 orang laki-laki dan 10 orang perempuan,” ucapnya.

Ponijo mengingatkan, bila ke depan masih ditemukan warga yang pernah terkena razia yudistisi tidak menggunakan masker, maka petugas akan mengenakan sanksi denda administrasi yang jumlahnya mwncapai Rp100 ribu.

Hadiri bersama dalam Operadi Yustisi tersebut, diantaranya Kanit Propos Polsek Medan Labuhan, Iptu J Pangaribuan, Sekretaris Kecamatan Medan Labuhan, Indra Hutagalung mewakili Camat Medan Labuhan, Babinsa Koramil 10/ML dan personel Polsek Medan Labuhan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah menetapkan sistem kerja para pegawainya, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang makin meluas di Kota Medan. Penetapan sistim kerja itu berdasarkan instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 67/2020 tentang perubahan atas surat edaran Menpan RB No.58/2020 tentang sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara dalam tatanan normal baru.

Dalam hal ini, 75 persen ASN Pemko Medan berkerja di rumah atau Work From Home (WFH) sejak kemarin. Artinya, Pemko Medan telah melakukan pengurangan atau membatasi jumlah ASN yang masuk kantor, yakni maksimal 25 persen.

“Mulai hari ini (kemarin) kita sudah terapkan aturan yang disebutkan Kemenpan RB, maksimal ASN yang masuk kantor itu hanya 25 persen. Suratnya baru ditandatangani pak Plt (Wali Kota) kemarin,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (15/9).

Aturan itu berlaku untuk Kota Medan karena Kota Medan sudah masuk ke dalam kategori kota dengan risiko tinggi penularan Covid-19. “Jadi yang 75 persen lagi cukup bekerja dari rumah saja, teknis dan pengawasannya diatur masing-masing kepala OPD,” ujar Muslim.

Pada poin 2b No.4 dalam surat edaran tersebut dikatakan, bagi instansi pemerintah yang berada pada zona Kabupaten/Kota berkategori risiko tinggi, pejabat pembina kepegawaian dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) paling banyak 25 persen pada unit kerja instansi yang bersangkutan.

“Yang masuk hanya pejabat-pejabat struktural saja, seperti pejabat eselon II, III dan IV. Bila belum berjumlah 25 persen dari total pegawai di OPD itu, maka bisa dipilih pegawai mana yang akan masuk sesuai kebutuhan OPD itu sendiri, selama tidak lebih dari 25 persen,” jelasnya.

Hal ini, kata Muslim, akan terus berlanjut hingga Kota Medan tidak lagi berada dalam zona risiko tinggi penularan. “Kalau risiko sedang saja, itu yang masuk bisa sampai 50 persen. Kalau risiko ringan bisa sampai 75 persen dan seterusnya sampai seluruh ASN bisa bekerja kembali ke kantor,” pungkasnya.

Pantauan Sumut Pos, kegiatan di kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan pun tampak cukup sepi. Sejumlah OPD di Balai Kota tampak masih berkegiatan, namun jumlah pegawai yang masuk, baik ASN dan honorer cukup terbatas.

Hal itupun dibenarkan oleh Kabag Humasy Pemko Medan, Arrahman Pane. “Memang dibatasi, jadi sistemnya itu seperti awal-awal Covid kemarin, kita pakai sistem piket (aplusan),” katanya.

Arrahman pun mengaku telah melakukan hal itu di OPD yang dipimpinnya, yakni Bagian Humasy Pemko Medan. “Untuk yang tidak masuk kerja, kita minta tetap bekerja dari rumah, nanti sistem pembagian kerjanya kita yang atur. Apalagi dalam kondisi Covid seperti saat ini kegiatan Pak Plt juga terbatas, jadi kegiatan teman-teman dilapangan dal meliput kegiatan pak Plt juga tidak terlalu banyak,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan, Ir Zulfansyah Ali Saputra ST M.Eng mengaku bahwa pengerjaan proyek tahun 2020 di Kota Medan hanya dilakukan lewat penunjukan langsung (PL). Sebab, untuk pengerjaan proyek lewat tender tidak dimungkinkan lagi dikarenakan anggaran dan waktu yang terbatas.

“Di Perubahan APBD Tahun 2020 ini kita proyeksikan pembangunan infrastruktur hanya Rp4 miliar lebih. Untuk tender proyek besar tidak ada, yang ada hanya pengerjaan penunjukan langsung,” terang Zulfansyah saat mengikuti rapat pembahasan Rencana Perubahan APBD Tahun 2020 di ruang Komisi IV gedung DPRD Medan, Selasa (15/9).

Rapat dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota komisi Renville Napitupulu, David Sinaga, Dedy Aksyari, Antonius Tumanggor, Syaiful Ramadhan, Edwin Sugesti Nasution, Rizki Nugraha dan Hendra DS. Dari pihak Dinas PU, hadir Kadis PU Kota Medan Zulfansyah beserta para stafnya.

Dikatakan Zulfansyah, pengajuan di Perubahan APBD, Dinas PU tidak ada melaksanakan proyek besar maka tidak perlu melakukan tender proyek. Pelaksanaannya hanya penunjukan langsung yang nilai masing masing proyek nilainya dibawah Rp200 juta.

Dijelaskan Zulfansyah, untuk proyek pengaspalan jalan sebanyak 155 paket, perbaikan drainase hanya 60 paket dan 2 paket perbaikan jembatan gantung. “Minimnya pengerjaan proyek karena keterbatasan anggaran Pemko Medan akibat refocussing untuk penanganan pandemi Covid 19,” ungkap Zulfansyah.

Menanggapi pernyataan Kadis PU Kota Medan, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak mengingatkan Kadis PU Zulfansyah agar jangan sampai terjadi praktik-praktik KKN dalam pelaksanaan proyeknya.

Dinas PU diharapkan untuk tetap melakukan pengawasan secara ketat agar tidak terjadi penyimpangan. “Karena proyek PL itu rawan KKN, kita harapkan penunjukan dilakukan secara profesional,” timpal anggota Komisi Hendra DS.

Tanggapan lain juga disampaikan Edwin Sugesti Nasution, ia berharap agar Dinas PU Kota Medan melakukan tindakan tegas kepada perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan pengerjaan proyek.

Sedangkan Renville Napitupulu mengusulkan agar Dinas PU Medan lebih maksimal dalam menjalankan pengawasan setiap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan supaya ditindak tegas. Pemilik perusahaannya yang diblacklist, bukan perusahaanya. Sebab bisa saja nama perusahaanya yang diganti sedangkan orangnya tetap sama,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) menggelar unjukrasa di depan Biro Rektor di Kampus UISU, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (15/9).

Mereka menuntut peringanan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) di tengah pandemi Covid- 19 Aksi unjukrasa ini disambut dan ditanggapi Rektor UISU, Dr H Yanhar Jamaluddin, MAP.

Koordinator Aksi, Igus dalam orasinya, mengkritisi kebijakan terkait penerbitan UKT bagi mahasiswa yang dinilai memberatkan dengan kondisi perekonomian terpuruk terkena imbas penyebaran virus Covid-19.

“Tuntutan kami adalah mengkritisi peraturan yang dikeluarkan oleh Rekor UISU terkait UKT yang memberatkan mahasiswa semester akhir,” ungkap Igus di hadapan Rektor UISU.

Melalui aksi unjuk rasa, Igus bersama seluruh mahasiswa UISU meminta kebijakan dari pimpinan yayasan dan rektor membantu mahasiswa dengan meringankan UKT.

Menurut Igus, di masa pandemi Covid-19 saat ini sangatlah diperlukan sentuhan-sentuhan pemimpin perguruan tinggi yang paham akan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat, demi tercapainya masyarakat yang sejahtera serta pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Perguruan Tinggi UISU sampai saat ini ditemukan adanya kekeliruan yang berlaku, sehingga menjadi tekanan terhadap mahasiswa UISU nantinya,” jelasnya.

Adapun kekeliruan yang dimaksud adalah tentang kewajiban sebagai mahasiswa untuk membayar UKT yang sudah diatur dalam Undang – undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

“Poin-poin permasalahan yang melatar belakangi aksi ini adalah. Pembayaran UKT full 1 tahun akademik bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan masa studinya, uang kuota internet dan pemotongan UKT di masa pandemi Covid – 19, transparansinya dan kejelasan mengenai dana PKKMB 2020. Tuntutan ini dapat menerima dan meninjaunya,” pungkasnya.

Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut, Rektor UISU, Dr Yanhar Jamaluddin MAP mengungkapkan merasa bangga melihat aksi demo berjalan baik dan tidak menghalangi demo dilakukan mahasiswa UISU tersebut. Namun, aksi unjukrasa dilakukan secara damai dan kondusif. “Yang demo ini anak-anak kami semuanya harus santun menyampaikan aspirasinya, “ tutur Rektor UISU.

Yanhar mengatakan, soal UKT tersebut, adanya keputusan dari SK Yayasan yang harus ditindaklanjuti oleh Rektor UISU dan menyampaikan edaran tersebut ke Dekan Fakultas masing-masing. Karena itu, pihaknya akan memperhatikan persoalan itu untuk kemajuan Perguruan Tinggi UISU itu sendiri.

Yanhar berjanji, tuntuan mahasiswa terkait dengan UKT tersebut akan disampaikan kepada yayasan dan menjadi perhatian untuk dibahas di internal pimpinan di Kampus UISU.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, terkhusus dalam masa pandemi Covid-19 saat ini.

Selain itu, Habib pun mengajak masyarakat untuk turut menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana imbauan pemerintah ajakan ini dikatakannya saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No.4 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan di Kota Medan, Minggu (13/9) di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Aur, Medan Maimun.

“Virus Covid-19 ini sangat gampang tertular dan menularkan kepada orang lain, untuk itu kita harus mencegahnya secara bersama-sama. Mari bersama memutus mata rantai penyebarannya,” ujar Politisi Partai NasDem ini.

Habib juga mengajak masyarakat agar selalu mengedepankan pola hidup sehat, seperti memakan asupan makanan yang bergizi serta mengkonsumsi vitamin seperti vitamin C, E dan B kompleks.

“Kita juga bisa buat minuman seperti air jahe merah, ini semua bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sebab makan bergizi semuanya ada di buah dan sayuran,” jelasnya.

Habib juga mengingatkan kepada warga agar tidak menyepelekan penyakit atau wabah Covid-19 ini. Sebab faktanya, sudah banyak masyarakat yang terpapar bahkan meninggal dunia akibat Covid-19.

Habib berharap, warga harus mau mematuhi protokol kesehatan dengan mengunakan masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan serta menghindari kerumunan.

“Mau tidak mau kita tidak bisa bilang kalau Covid ini tidak ada. Faktanya Covid ini memang ada dan sudah banyak yang meninggal karenanya,” ujar dia.

Habib juga mengajak warga membawa balita untuk dilakukan imunisasi agar dapat tumbuh secara sehat dan kuat. Puskesmas juga diminta untuk selalu memberikan pelayanan kepada warga, di mana pada hari libur wajib buka.

“Masyarakat sakit tidak mengenal hari libur. Tim pelayanan kesehatan maupun warga yang berobat juga harus memakai masker saat berkunjung ke Puskesmas. Perda tentang kesehatan ini sangat penting dalam kondisi pandemi saat ini, disiplin dalam menjaga kesehatan adalah salah satu kunci untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengakui bahwa pejabat Pemprov Sumut inisial SB, yang diduga terlibat kasus pornografi atas laporan seorang janda anak dua inisial DS di Polda Sumut, akan pensiun pada Oktober mendatang.

“Bulan depan (pensiun),” katanya menjawab wartawan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Sumut, Senin (14/9).

Gubsu kembali menekankan, akan menindak tegas SB jika memang terbukti secara fakta hukum melakukan perbuatan tak terpuji dimaksud. “Oh pasti (ditindak tegas, Red),” katanya.

Begitupun, Edy menyebut bahwa dugaan kasus pornografi dan skandal seks anak buahnya tersebut sudah ditangani aparat penegak hukum. Ia meminta semua pihak untuk tetapn

mengedepankan azas praduga tidak bersalah.

“Sudah ditangani yang berwajib. Yang namanya skandal seks itu susah kali dibuktikan. Takutnya kita sendiri karena belum terbukti. Jadi kita tunggu pihak berwajib bekerja,” pungkasnya.

Inspektorat Sumut sebelumnya menyebut jika benar dugaan kasus terhadap SB ini, maka yang bersangkutan dapat dihukum berat. “Ya (dapat dihukum berat) kalau memang benar itu pemberitaan, dapat dikenakan hukuman etik dari aturan perundang-undangan,” kata Inspektur Sumut Lasro Marbun.

Diakui dia, pihaknya belum ada terima laporan resmi dari pihak mana pun atas dugaan kasus ini, sehingga masuknya lebih ke ranah etik aparatur sipil negara.

“Gak, saya pikir (dugaan kasus tersebut) lebih masuk ke ranah etik ya. Kami tidak bisa proses itu. Dan belum ada laporan resmi juga ke kami dari pihak-pihak bersangkutan,” ujarnya.

Karena belum ada laporan masuk ke Inspektorat, pihaknya tidak bisa melakukan proses lebih jauh. Artinya, saat ini Inspektorat sendiri masih menunggu hasil pemeriksaan dari aparat kepolisian. “Kita belum bisa menyampaikan apapun, karena ini sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih mendalami kasus ini. “Iya, kita masih tangani dan mendalami laporannya, karena antara pelapor dan terlapor juga sama-sama melaporkan di Polda Sumut,” kata Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, kepada Sumut Pos saat ditemui di ruangannya, di Mapoldasu, Selasa (15/9).

Namun, ia enggan menyebutkan nama pelapor dan terlapor. Tetapi, ia membenarkan adanya seorang wanita inisial SB telah melaporkan ke SPKT Polda Sumut terkait oknum Kadis Pemprov Sumut dengan nomor STTLP: 1421/VII/2020/SUMUT/SPKTIII, lalu laporan saat ini sudah ditangani Subdit V/Cyber Crime Polda Sumut.

Dikatakan Nainggolan, pihak Cyber Crime Polda Sumut sedang mengumpulkan bahan-bahan serta keterangan dari sejumlah saksi-saksi, termasuk sudah mengambil keterangan dari korban seorang wanita inisial DS, dan sebaliknya. Polda Sumut juga telah menerima laporan dari pelapor SB.

“Setiap laporan yang masuk ke Polda Sumut akan ditangani dan diproses dengan baik, selanjutnya akan dilakukan penyelidikan dan gelar perkara. Jika terbukti, akan ditingkatkan ke penyidikan,” tegas MP Nainggolan. (prn/mag-1/ila)