MEDAN, SUMUTPOS.Co – KOTA Medan menjadi penyumbang kasus positif Covid-19 terbesar di Sumatera Utara (Sumut). Meski begitu, Pemko Medan mengaku belum butuh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan DKI Jakarta saat ini, dalam menekan tingkat penularan Virus Corona.

Saat ini, penekanan penyebaran Covid-19 dengan menerapkan Perwal Nomor 27/2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan, dinilai sudah cukup. Namun, kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi menjadi kata kuncinya.

“Kita tidak berpikir ke situ (PSBB). Saat ini yang harus ditekankan di Kota Medan, justru tentang kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Semua harus dimulai dari diri sendiri, keluarga dan orang-orang sekitar. Walaupun PSBB, kalau tetap tidak punya kesadaran, tetap saja akan kecolongan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Mardohar Tambunan kepada Sumut Pos, Senin (14/9)n

Dikatakan Mardohar, sekalipun sama-sama memiliki tingkat penularan yang masih tinggi, namun Kota Medan jelas berbeda dengan Jakarta. Selain jumlah terkonfirmasinya yang terpaut jauh, angka tingkat kesembuhan juga terbilang sangat berbeda. “Saat ini di Kota Medan memang tingkat penularannya memang masih tinggi, tercatat di kita sudah 4.728 kasus per Hari Minggu (13/9) kemarin, tetapi tingkat kesembuhannya juga cukup tinggi, yaitu 2.396 atau sekitar 50 persen lebih,” jelasnya.

Saat ini, kata Mardohar, Pemko Medan melalui Dinas Kesehatan sedang berupa ya menyediakan rumah sakit yang memang benar-benar dikhususkan untuk menangani Covid-19 tanpa melayani pasien dengan penyakit lainnya. “Harus ada RS yang memang benar-benar untuk menangani Covid saja, sehingga pasien yang tidak sakit Covid tidak perlu dirawat di RS yang sama dengan pasien Covid sekalipun berada di ruangan yang berbeda,” katanya.

Begitu juga dengan aturan yang lebih tegas kepada masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 yang sedang terus dibahas oleh Pemko Medan. “Masyarakat harus pakai masker, atau ada sanks tegas dan memang hatus begitu. Masyarakat juga kita minta untuk tidak berkumpul dan terus menjaga jarak satu sama lain, khususnya yang berada dalam ruangan, sebab tingkat penularannya jauh lebih besar ketika berada di dalam ruangan,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, anggota Pansus Covid-19 DPRD Medan l, Afif Abdillah juga mengatakan jika PSBB memang tidak diperlukan untuk Kota Medan. Pasalnya Kota Medan bukan tidak memiliki aturan yang jelas untuk mencegah penyebaran Covid-19, melainkan Pemko Medan memang tidak punya ketegasan dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. “Kalau kita simak Perwal No.27/2020 itu, itu sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi bagaimana dengan pengawasannya? Saya kira Pemko Medan hampir tidak melakukan apapun untuk benar-benar menegakkan Perwal tersebut. Pelanggaran di depan mata saja pun sering terjadi dan tidak di awasi. Medan tak perlu PSBB, karena PSBB pun percuma, akan dilanggar dan tidak akan ada pengawasan dan tindakan dari apaun dari pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, PSBB juga akan membuat perekonomian masyarakat semakin terpuruk. Padahal, Pemko Medan hanya butuh keseriusan dalam menegakkan protokol kesehatan. “Semua peraturan yang dibuat Pemko soal pencegahan Covid ini hanya sekadar diatas kertas, faktanya tidak ada realisasi. Klaster Isolasi yang dulu sering didengungkan juga tak ada realisasinya, orang yang jelas-jelas terpapar Covid bisa dengan bebas berkeliaran diluar rumah tanpa pengawasan jelas,” tegasnya.

Bahkan sampai saat ini, gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) tak kunjung menyediakan data per kecamatan tentang jumlah dan lokasi-lokasi masyarakat yang sudah terpapar Covid-19.

“Gugus tugas tidak melakukan apapun, justru cenderung membiarkan. PSBB bukan lah solusi untuk sebuah Kota yang tidak punya pengawasan ketat terkait Covid-19 seperti Kota Medan,” pungkasnya.

Pelayanan di PN Medan Tetap Buka

Mulai Senin (14/9), Pengadilan Negeri (PN) Medan resmi memperpanjang work from home (WFH) hingga Jumat (18/9) mendatang. Meski begitu, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) tetap buka. “Pelayanan publik kita buka dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Sidang yang urgent tetap dilaksanakan yang mau habis masa penahanannya,” kata Humas PN Medan, Immanuel Tarigan, Senin (14/9).

Sementara, kata Immanuel, PN Medan masih berduka atas meningggalnya Rahmi Sitio istri Ketua PN Medan, Sitio Jumagi Akhirno. “Beliau sudah dimakamkan di TPU Jalan Megawati, Medan. Saya dengar petugas rumah sakit ikut mengantarkan diikuti keluarga yang mengiring,” jelasnya.

Selain itu, para hakim yang telah dinyatakan negatif Covid-19, kini telah beraktivitas seperti sedia kala. Kata dia, para hakim tersebut telah menerima surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan Medan. “Karna sudah mendapatkan surat untuk tidak isolasi lagi mereka. Kalau tadi tidak WFH, mungkin semua sudah bisa ngantor lagi mereka,” pungkasnya.

Amatan Sumut Pos, PTSP PN Medan hingga pukul 12.00 WIB, masih ramai dikunjungi para pencari keadilan. Sementara, dalam ruang sidang masih sepi dan belum terlihat aktifitas persidangan seperti biasanya.

Sebelumnya, berdasarkan hasil swab yang dilaksanakan para hakim, pegawai dan honorer PN Medan pada 27 Agustus lalu. Sebanyak 13 hakim positif Covid-19. Selain hakim, 25 orang lainnya baik pegawai, panitera pengganti dan honorer juga dinyatakan positif Covid-19.

Tidak hanya itu, pada 2 September kemarin, seorang hakim PN Medan meninggal karena Covid-19, setelah sebelumnya menjalani isolasi dengan status pasien dalam pemantauan di RS Royal Prima. PN Medan kemudian mengambil langkah untuk penutupan akses atau lockdown selama sepekan, guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan memberlakukan kerja bagi hakim dan pegawai dari rumah, atau WFH selama masa lockdown berlangsung. (map/man)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Operasi yustisi atau razia masker yang digelar Polda Sumut, TNI, dan Satpol PP di kawasan Lapangan Merdeka Medan, sempat heboh, Senin (14/9) siang. Pasalnya, seorang warga yang terjaring razia malah marah-marah di depan Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin.

Awalnya, pria yang belum diketahui identitasnya itu, sedang berjalan kaki di depan Kantor Pos Medan. Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin yang melihat pria itu tak memakai masker, lantas memanggilnya. “Sini… sini,” teriak Martuani sembari mengayunkan tangannya.

Para personel Kepolisian dan Satpol PP langsung bergegas meminta pria yang mengenakan jaket hitam ini menghampiri Kapolda yang berada di seberang jalan Setelah pemuda itu datang, Jenderal Polisi bintang dua itu langsung menegurnya. “Kenapa tidak memakai masker?” tanya Martuani.

Bukan menjawab, tapi pria itu malah marah-marah di depan Kapoldasu. “Siapa yang bilang aku kena virus corona kalau tak pakai masker? Siapa yang bilang? Emosi ini, emosi,” kata pria itu dengan nada tinggi.

Melihat gelagat yang tak beres, para personel Polisi yang berada di dekat Martuani langsung bergerak cepat menghadang pria tersebut. Namun pria itu berontak, ingin mendekati Kapolda. “Siapa yang bilang aku kena virus corona? Emosi aku, bawaannya mau mukul aja,” teriak pria itu lagi.

Tidak ingin terjadi sesuatu yang tak diinginkan, petugas langsung mengamankannya. Pria itu dirangkul petugas dan dibawa pergi berjalan kaki meninggalkan Lapangan Merdeka.

Martuani yang diwawancarai wartawan mengatakan, pelaksanaan operasi yustisi ini dilakukan secara serentak di Sumut. Di Medan, melibatkan kurang lebih 100 personel dari unsur TNI, Polri dan pemerintah daerah. “Razia ini dilaksanakan untuk memutus mata rantai penyebaran corona,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap pelanggar akan diberikan sanksi dan denda bervariasi mulai dari sanksi sosial berupa tindakan fisik dan sidang lapangan yang nantinya KTP pelanggar dilakukan penahanan selama 3 hari. Sedangkan tempat usaha yang tidak mematuhi anjuran protokol kesehatan, diberikan sanksi untuk menutup usahanya sementara. “Untuk sanksi berupa denda uang masih disosialisasikan lagi,” jelas Martuani.

Ia berharap, dengan dilaksanakannya razia ini dapat menimbulkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang masih marak dan terus memakan korban. Razia ini juga sekaligus membantu pemerinta untuk dapat menekan jumlah korban yang terpapar Covid-19.

“Saya juga berharap masyarakat patuh bukan karena takut akan sanksi atau denda yang diberikan, tapi karena takut akan terpapar corona. Dengan demikian, penggunaan masker dan anjuran protokol kesehatan lainnya sudah menjadi hal yang diharuskan saat akan beraktivitas di luar rumah. Jangan ada lagi alasan lupa atau apapun,” tandas Martuani.

Sementara, Kabid Humas Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, dengan operasi yustisi ini, diharapkan penyebaran dan klaster baru Covid-19 dapat ditekan. “Untuk waktunya tidak ditentukan, sampai angka penyebaran Covid-19 menurun. Dan virusnya dapat diatasi,” ucap mantan Kapolres Asahan tersebut. Ia pun berharap, masyarakat dapat mematuhi imbauan pemerintah dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan dan menjaga jarak.

50 Pelanggar Disidang

Dari razia yang digelar kemarin, ada puluhan pengendara sepeda motor dan mobil yang terjaring karena tidak menggunakan masker. Mereka langsung disidangkan oleh hakim dari Pengadilan Negeri Medan.

Amatan Sumut Pos, dalam sidang lapangan yang digelar di Pos Sat Lantas Polrestebes Medan, Hakim PN Medan, Immanuel Tarigan tampak menyidangkan beberapa warga yang terjaring razia masker. Bahkan para pelanggar terlihat dikalungi tulisan ‘Jangan Tiru Saya, Saya Tidak Mengenakan Masker’.

“Inikan hanya tipiring (tindak pidana ringan, Red), sehingga sidang ini hanya untuk memberikan efek jera saja. Jadi kita hanya mengenakan hukuman penahanan KTP selama tiga hari, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia,” kata Immanuel.

Dikatakan Immanuel, sidang yang pertama kali dilakukan ini, ada 50 pelanggar yang tidak mengenakan masker. “Satu jam saja sidang berjalan, namun sudah ada 50 pelanggar yang disidang,” katanya.

Lebih lanjut, para pelanggar akan mengambil KTP-nya di Kantor Satpol PP Kota Medan, dengan membawa surat keterangan dari sidang tersebut. Umumnya kata Immanuel, para pelanggar cuma dihukum menyanyikan lagu Indonesia Raya ataupun lagu kebangsaan. “Hukuman push up tidak saya beri, hanya menyanyikan lagu nasional saja. Bahkan ada yang salah-salah tadi,” katanya.

Salah satu pelanggar, Rizky mengaku dirinya kerap memakai masker dan saat dirazia mengaku lupa. Selain itu, terlihat juga ada yang mengaku bahwa dirinya dari luar daerah dan enggan untuk ditahan KTP-nya. “Iya, aku lupa makai masker. biasanya aku kalau jalan selalu makai masker,” ujarnya saat ditemui seusai sidang langsung.

Ia dikenakan hukuman pembinaan, dimana KTP-nya ditahan selama 3 hari dan akan diambil kembali di kantor Satpol PP Kota Medan. “Tiga hari, jadi kamis nanti tanggal 17 baru bisa diambil di Satpol PP,” katanya.

Ia menyatakan, setelah dihukum pembinaan ini, dirinya akan rajin dan rutin mengenakan masker, sebab hal itu baik untuknya. Hakim Immanuel sempat juga menyidangkan 12 pelanggar sekaligus yang tidak memiliki tanda pengenal (KTP), sehingga ke-12-nya dihukum dengan menyanyikan lagu nasional.

55 Orang Dihukum

Operasi serupa juga digelar Polres Pelabuhan Belawan bersama TNI, dan Satpol PP Kota Medan di Jalan Pelabuhan Raya depan kantor Pelindo 1 Belawan, Senin (14/9). Sebanyak 55 orang warga yang tidak memakai masker dan tidak membawa kartu tanda penduduk (KTP) diberikan sanksi tindakan fisik dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Kompol Mustafa Nasution menyebutkan, kegiatan operasi yustisi atau razia masker tersebut dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan Pergub No 77 tahun 2020 dan Perwal No 27 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Masyarakat dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

“Razia masker bertujuan agar masyarakat dapat disiplin dan mengikuti Protokol Kesehatan serta sadar akan bahaya Covid-19 dan terhindar dari Covid-19 sekaligus mencegah penyebaran/memutus mata rantai Covid-19 di masyarakat,” jelasnya.

Dijelaskan Mustafa, sasaran Operasi Yustisi/razia masker terhadap masyarakat pengendara kenderaan bermotor dan masyarakat pejalan kaki yang tidak menggunakan masker sekaligus memberikan imbauan guna mmencegah atau memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selama melaksanakan razia, terjaring masyarakat yang tidak menggunakan masker sebanyak 55 orang, dimana 45 orang tanpa KTP dan 10 orang disita KTP, selanjutnya dilakukan pencatatan nama dan diberikan sanksi atau hukuman tindakan fisik berupa push up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, masyarakat yang tidak memakai masker langsung diberikan masker. “Untuk 10 orang yang KTPnya disita, dapat mengambilnya di kantor Satpol PP Kota Medan pada hari Kamis (17/9),” pungkas Mustafa.

Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan ini mengingatkan, bila ke depannya bagi lelanggar yang sudah tercatat namanya dan masih ditemukan tidak menggunakan masker pada saat pelaksanaan Operasi Yustisi/Razia Masker akan dikenakan Sanksi denda administrasi sebesar seratus ribu rupiah. (ris/mag-1/man/fac)