29 C
Medan
Tuesday, April 14, 2026
Home Blog Page 4051

Demokrat Rayakan HUT dan Ultah SBY ke-71, Potong Tumpeng & Berbagi Kasih

TUMPENG: Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkrnain Hutajulu didampingi Sekretaris, Hj. Meilizar Latit, Ketua Panitia, Masdar Limbong dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat memotong nasi tumpeng pada Perayaan HUT Partai Demokrat dan HUT SBY.
TUMPENG: Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkrnain Hutajulu didampingi Sekretaris, Hj. Meilizar Latit, Ketua Panitia, Masdar Limbong dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat memotong nasi tumpeng pada Perayaan HUT Partai Demokrat dan HUT SBY.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Partai Demokrat Sumut merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Partai Demokrat sekaligus ulang tahun (Ultah) ke-71 Ketua Majelis Tinggi dan Pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di sekretariat DPD, Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (9/9). Perayaan yang digelar sederhana dengan mengikuti protokol kesehatan tersebut dihadiri kader, pengurus, termasuk anggota DPRD Sumut dari Fraksi Partai Demokrat.

TUMPENG: Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkrnain Hutajulu didampingi Sekretaris, Hj. Meilizar Latit, Ketua Panitia, Masdar Limbong dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat memotong nasi tumpeng pada Perayaan HUT Partai Demokrat dan HUT SBY.
TUMPENG: Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkrnain Hutajulu didampingi Sekretaris, Hj. Meilizar Latit, Ketua Panitia, Masdar Limbong dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat memotong nasi tumpeng pada Perayaan HUT Partai Demokrat dan HUT SBY.

Masdar Limbong selaku ketua panitia mengatakan, perayaan ini digelar sederhana dan mengikuti protokol kesehatan sesuai instruksi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Disebutnya, selain memotong tumpeng, Partai Demokrat Sumut juga beranjangsana ke empat panti asuhan untuk berbagi kasih, menyerahkan santunan serta membagikan masker kepada masyarakat.

Adapun keempat panti asuhan yang dikunjungi yakni Panti Asuhan Alwasliyah Pulo Brayan, Bait Allah Kampung Lalang, Terimakasih Abadi Medan Barat dan Zending Islam Jalan Sisingamangaraja Medan. Masdar juga mengatakan, perayaan HUT ini juga dilaksanakan sejumlah DPC Partai Demokrat  di kabupaten/ kota.

Sementara, Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Herri Zulkarnain Hutajulu mengajak seluruh  kader dan pengurus Partai Demokrat untuk berdoa sejenak atas meninggalnya beberapa kader terbaik Partai Demokrat. Dalam sambutannya, Heri mengingatkan pengurus dan kader Demokrat agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dan mengajak masyarakat ikut menerapkan protokol kesehatan tersebut.

“Ketua umum kita Bapak AHY juga berpesan, agar dalam masa pandemi Covid-19 seluruh kader dan pengurus Demokrat membantu pemulihan ekonomi serta membantu kesulitan rakyat dengan memberikan bantuan. Pesan tersebut, sudah kita impletasikan dengan menyalurkan berbagai bantun kepada masyarakat maupun tenaga medis dan rumah sakit atau Puskesmas,” sebut Herri.

Terkait Pilkada serentak, Herri menyebut, AHY meminta kepada seluruh kader untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat. “Jika tidak, akan ada sanksi tegas sesuai  fakta integritas,” sebut Herri.

Dia pun mengajak seluruh kader Demokrat Sumut untuk bersama-sama berjuang secara santun, cerdas dan bersih. “Mari saling bekerjasama untuk kemenangan kita . Kemenangan Pilkada 2020  adalah kebangkitan Partai Demokrat untuk kemenangan di Pemiku  2024. Maka pengurus harus bahu-membahu untuk memenangkan seluruh calon yang diusung Partai Demokrat. Bersatu Kita Kuat, Bersama Kita Bangkit,” tandas Herri. (adz)

Teks;

Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkrnain Hutajulu didampingi Sekretaris, Hj. Meilizar Latit, Ketua Panitia, Masdar Limbong dan pengurus DPD Partai Demokrat Sumut saat memotong nasi tumpeng pada Perayaan HUT Partai Demokrat dan HUT SBY.

5 Guru Besar Bersaing Rebut Posisi Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Ilustrasi
Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa jabatan Prof. Saidurrahman sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut), sudah berakhir pada 31 Agustus 2020, lalu. Kini, Kementerian Agama menunjuk Wakil Rektor (WR) I, Prof. Syafruddin menjadi Plt Rektor UINSU saat ini.

Ilustrasi
Ilustrasi

Kursi tertinggi di Kampus dimiliki Kementerian Agama ini, tengah direbutkan oleh lima guru besar di UIN Sumut, yakni dua orang dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof Dr KH Saidurrahman MAg dan Prof Dr Faisar Ananda MAn

Kemudian, dua orang dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI), Prof Dr Syahrin Harahap MA dan Prof Dr Amroeni Drajat MAg; dan satu dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prof Dr Abdullah MSi.

Kelima profesor ini akan menduduki jabatan tertinggi sebagai rektor UIN Sumut untuk periode 2020-2024. Proses pemilihan rektor ini telah berlangsung beberapa bulan lalu.

Humas UIN Sumut, Yuni Salma menjelaskan bahwa penjaringan dan verifikasi berkas, kelima calon disepakati dalam sidang Senat Terbuka UINSU pada 20 Mei 2020. Pemilihan tidak melalui sistem suara terbanyak. Namun, para anggota Senat memberikan pertimbangan kualitatif terhadap kelima calon.

“Pertimbangan itu telah diserahkan ke Menteri Agama. Semua rangkaian pemilihan telah diselesaikan, kita tinggal menunggu keputusan dari Menteri Agama,” kata Yuni kepada wartawan, Kamis (10/9).

Yuni juga meluruskan pemberitaan sebelumnya yang menyatakan, rektor UIN Sumatera Utara dinonaktifkan karena jadi tersangka korupsi. Yang benar, masa jabatannya memang sudah berakhir.

“Memang ada ditunjuk Plt rektor, saya membenarkan suratnya ada, tapi tidak ada penonaktifan Pak Saidurrahman. Plt itu karena Pak Saidurrahman memang sudah habis masa jabatannya untuk periode 2016-2020,” kata Yuni.

Untuk diketahui, salah calon rektor UIN Sumut, bernama Prof.Saidurrahman ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi oleh penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut.

Prof. Saidurrahman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Tahun Anggaran 2018 pada pembangunan gedung kuliah, yang terletak di Kampus II di Kota Medan, bernilai Rp. 44.973.352.460,93.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menjelaskan, selain Rektor UIN Sumut, pihaknya juga menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen UIN Sumut, SS dan Direktur PT. Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP), JS.

“Sampai sekarang kondisi bangunan gedung kuliah terpadu UIN Sumut di Medan yang dikerjakan oleh PT. MKBP tidak selesai dan tidak dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Namun negara telah membayarkan 100% dalam pembangunan gedung tersebut,” kata Tatan.

Tatan mengungkapkan, kasus ini berawal dari hasil penyelidikan. Di mana, Juli 2017, Rektor UIN Sumut, S memerintahkan Kabag Perencanaan dan Keuangan untuk membuat Proposal Pengajuan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu di UIN Sumut di Medan kepada Kementerian Agama RI dengan surat Rektor UIN Sumatera Utara Nomor : B.305 / Un.11.R2 / B.II.b / KS.02 / 07 / 2017, tanggal 4 Juli 2017.

“Dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp49.999.514.721,00, yang kemudian disetujui oleh Kementerian Agara RI sebesar Rp50.000.000.000,00,” ungkap Tatan.

Namun, seiring waktu berjalan, kata, Tatan, pembangunan gedung kuliah tidak maksimal dan belum bisa digunakan. Diduga dalam pembangunan tersebut, ada indikasi melawan hukum dan merugikan keuangan negara hasil audit dilakukan BPKP Perwakilan Sumatera Utara.

“Penetapan 3 tersangka Berdasarkan hasil audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor Nomor : R-64 / PW02 / 5.1 / 2020, tanggal 14 Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 10.350.091.337,98,” tutur Tatan.(gus)

Bantu Pembelajaran Daring, Kemenag Beri Bantuan Rp1,3 M untuk 89 Ponpes

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 89 pondok pesantren (ponpes) di Sumatera Utara (Sumut) mendapatkan bantuan pembelajaran daring pendidikan sebesar Rp1.335.000.000 dari Kementerian Agama RI.

Bantuan ini sesuai kuota yang telah ditetapkan sebelumnya untuk Sumut sesuai lampiran surat Nomor; B-1297/DJ.I/Dt.1.V/HM.01/07/2020 pada tanggal 14 Juli 2020 dan Petunjuk Tekhnis Bantuan Pembelajaran Daring Pesantren Pada Masa Pandemi COVID-19.

“Bantuan di masa pandemi Covid-19 diberikan kepada 89 ponpes se Sumatera Utara dengan besaran Rp15 juta untuk masing-masing pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten/kota di Sumut,” ungkap Plt Kepala Kanwil Kemenagsu, M David Saragih, Kamis (10/9)n

Menurut David, bantuan itu sebagai bentuk perhatian pemerintah melalui Kemenag RI terhadap ponpes yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara.

“Bantuan pembelajaran daring diberikan kepada ponpes yang telah, akan, dan belum melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk itu kita berharap, setelah keluarnya ketetapan pesantren penerima bantuan pembelajaran daring hendaknya segera menindaklanjuti bantuan tersebut, dengan sesegara mungkin mengaktivasi segala persyaratan administrasi yang diminta,” ujar David

David mengatakan, dengan adanya bantuan untuk pembelajaran daring di Pesantren, akan memberikan kemudahan bagi lembaga dan santri sebagai komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran daring. Seperti, data paket internet, kabel, clip on mic dan kebutuhan relevan lainnya.

Menurut David, bantuan tersebut diberikan kepada pesantren yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, serta terdaftar pada Kantor Kemenag. Status terdaftar ini dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga. Bantuan berbentuk uang tunai itu berasal dari DIPA Pusat Tahun 2020, untuk itu pertanggungjawabannya harus jelas.

Sementara, Plt Kabid Pakis Kanwil Kemenagsu, Abdul Azhim mengatakan, bantuan ini tentunya sangat membantu pihak lembaga pondok pesantren dan santri di tengah wabah Covid-19 saat ini.

Sebelumnya, Bidang Pakis Kanwil Kemenagsu telah meminta usulan kepada Kemenag RI agar bantuan tersebut diberikan kepada ponpes berdasarkan data Pesantren (EMIS) yang ada di Sumatera Utara. Namun karena keterbatasan kuota, hanya disalurkan kepada 89 pondok pesantren.

Abdul juga mengatakan, pesantren yang menerima bantuan dari Kemenag Pusat akan langsung masuk ke rekening pondok pesantren masing-masing. Itu sesuai dengan surat Dirjen Kemenag RI nomor: B-1606/Dt.I.V/HM.01/08/2020 tentang pemberitahuan penerima bantuan pembelajaran Daring.

“Tugas Pakis Kanwil Kemenagsu hanya mengirimkan data pondok pesantren ke pusat sesuai data dari EMIS. Untuk tindak lanjutnya dilaksanakan oleh Kemenag RI pusat mulai pengiriman SK sampai ke penyaluran bantuan pembelajarannya,” pungkas Abdul Azhim. (man/ila)

PT Jui Shin Indonesia PHK 197 Karyawan, Disnaker Sumut Dinilai Tutup Mata

AKSI: Seratusan buruh PT JSI yang tergabung dalam PUK FSPMI Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).
AKSI: Seratusan buruh PT JSI yang tergabung dalam PUK FSPMI Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seratusan buruh PT Jui Shin Indonesia (JSI) yang tergabung dalam Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK FSPMI), menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).

AKSI: Seratusan buruh PT JSI yang tergabung dalam PUK FSPMI Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).
AKSI: Seratusan buruh PT JSI yang tergabung dalam PUK FSPMI Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).

Dalam orasinya, buruh meneriaki para anggota DPRD Sumut dan Pemprov Sumut melalui Dinas Tenaga Kerja karena dinilai tidak peduli bahkan terkesan tutup mata, atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak sebanyak 197 karyawan oleh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dari Taiwan di KIM II Medan itu.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo yang ikut mendampingi aksi para buruh, meminta agar wakil rakyat langsung ke perusahaan yang memproduksi keramik dan granite bermerk Garuda Tile, serta memerintahkan agar mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK sejak 15 Mei 2020.

“Miris kita, sudah sejak Mei 2020 hingga kini Pemprov Sumut dan DPRD tutup mata terhadap PT JSI yang melakukan PHK ilegal 197 buruh,” katanya di lokasi aksi.

Buruh, kata dia, sangat kecewa. Sebab, PHK massal justru terjadi di masa pandemi Covid-19. Buruh lantas menagih janji Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, yang telah mengeluarkan surat himbauan agar perusahaan di Sumut tidak melakukan PHK saat ini.

“Pemerintah pusat saja memberikan subsidi bagi para buruh yang masih bekerja, di sini Pemprovsu kenapa malah membiarkan PHK massal,” katanya.

Karenanya, lanjut Willy, pihaknya berharap agar Gubsu Edy turun langsung bersama Disnaker Sumut untuk segera memerintahkan agar PT Jui Shin Indonesia kembali mempekerjakan kembali seluruh buruh yang di PHK itu.

“Kita juga menuntut agar perusahaan membayar upah buruh selama tidak dipekerjakan hingga saat ini, hal ini diatur dalam UU ketenagakerjaan,” beber dia.

Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi menambahkan, PHK yang dilakukan PT JSI diduga merupakan aksi balasan pihak perusahaan, karena 197 orang buruh yang merupakan anggota FSPMI di PHK ketika sedang melakukan aksi mogok kerja yang dimulai pada 11 Mei lalu.

AKSI: Seratusan buruh PT JSI yang tergabung dalam PUK FSPMI Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).
AKSI: Seratusan buruh PT JSI yang tergabung dalam PUK FSPMI Sumut, menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/9).

“Ini PHK ilegal, karena pada 15 Mei 2020 pada saat mereka masih aksi mogok, perusahaan mengeluarkan surat PHK kepada seluruh buruh yang ikut mogok kerja sebanyak 197 orang itu,” ungkapnya.

Kata dia, jika Disnaker dan DPRD Sumut tidak menyelesaikan tuntutan buruh PT JSI ini, maka pihaknya akan melakukan aksi seminggu dua kali di gedung DPRD Sumut dan kantor Gubsu. “Kami juga sudah siapkan aksi menginap di kantor DPRD Sumut dan kantor Gubsu sampai seluruh buruh PT JSI dipekerjakan kembali,” pungkasnya. (prn/ila)

Penertiban Angkutan Barang dan Orang Oleh Dishub Humbahas Setengah Hati

PARKIR SEMBARANGAN: Tampak sejumlah pengemudi memparkirkan kendaraan angkutan barangnya di bahu Jalan Maduma 2, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Humbahas.DEDDY EFFENDY SIMBOLON/SUMUT POS.
PARKIR SEMBARANGAN: Tampak sejumlah pengemudi memparkirkan kendaraan angkutan barangnya di bahu Jalan Maduma 2, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Humbahas.DEDDY EFFENDY SIMBOLON/SUMUT POS.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Meski sudah ada Terminal Tipe C di Kecamatan Doloksanggul, Dinas Perhubungan Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas) terkesan tidak bersungguh-sungguh melakukan penertiban bagi transportasi angkutan barang dan angkutan orang.

PARKIR SEMBARANGAN: Tampak sejumlah pengemudi memparkirkan kendaraan angkutan barangnya di bahu Jalan Maduma 2, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Humbahas.DEDDY EFFENDY SIMBOLON/SUMUT POS.
PARKIR SEMBARANGAN: Tampak sejumlah pengemudi memparkirkan kendaraan angkutan barangnya di bahu Jalan Maduma 2, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Humbahas.DEDDY EFFENDY SIMBOLON/SUMUT POS.

Pantauan wartawan, Kamis (10/9), di sekitaran Jalan Maduma 2, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, puluhan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang masih saja memparkirkan kendaraannya di bahu jalan.

Sama halnya dengan alat transportasi angkutan orang, seperti di Jalan Siliwangi pada loket angkutan Sampri, Jalan Siliwangi loket CKB, Jalan Siliwangi loket Sitra, Jalan Merdeka loket Bintang Utara, dan Jalan Merdeka loket RAPI.

Meski terminal di Doloksanggul sudah berfungsi dan Dinas Perhubungan pun sempat melakukan penertiban sebelumnya dengan menerapkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun kenyataannya sejumlah kendaraan masih saja membandel.

“Kami rasa ini tidak adil, seharusnya semua angkutan ditertibkan, termasuk yang ada di Jalan Merdeka, Sisingamangaraja, termasuk Siliwangi, karena sudah mengganggu arus lalu lintas,” ungkap seorang pengemudi angkutan barang di Pasar Doloksanggul.

Hal serupa juga disampaikan pemerhati pembangunan, Arisman Pasaribu. Dia mengaku, pemerintah tidak bersungguh-sungguh menjalankan peraturan. Menurutnya, ketidaksungguhan pemerintah itu karena Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor hanya bekerja setengah hati.

Hal itu diasumsikan Arisman dari persoalan terminal di Doloksanggul yang sampai saat ini tak berfungsi. Masih saja alat transportasi parkir di sembarang tempat dalam menaikkan dan menurunkan barang ataupun penumpang.

Dia mengatakan, jika hal ini tidak dipertegas, akan berbahaya bagi Dosmar sebagai kepala pemerintah di daerah ini. Dan ke depannya masyarakat bisa hilang kepercayaan kepada Dosmar.

“Sebenarnya pemerintah ini hanya bertamengkan peraturan, namun sesungguhnya di lapangan setengah hati pelaksanaannya,” tegas Arisman.

Arisman menjelaskan, efek ketidaksungguhan jajaran pemerintah ini, juga karena Dosmar yang kurang memperhatikan progres segala pekerjaan jajarannya. Hingga akhirnya dalam roda pemerintahaan Dosmar-Saut, jajarannya terkesan kehilangan induk, dan ujungnya masyarakat yang dirugikan.

“Sebenarnya yang rugi masyarakat, karena setiap aturan yang ada tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Untuk itu, kami harapkan pemerintahan Dosmar-Saut tegas dalam menyikapi penegakan aturan. Jangan membuat molor peraturan, yang berakibat munculnya ada anggapan negatif masyarakat,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Humbahas, Jaulim Manullang, yang hendak dikonfirmasi di ruang kerjanya, tidak dapat dijumpai. Namun, melalui pesan WhatsApp, dia mengaku, pihaknya tidak ada kesan setengah hati untuk menjalankan aturan dalam penertiban angkutan barang.

“Sepenuh hati. Kita tertibkan ya. Terima kasih infonya,” tulisnya singkat.

Ditanya, di mana kelemahan yang membuat masih saja ada pengemudi memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat? Hingga berita ini dimuat, Jaulim tidak lagi membalas pesan WhatsApp. (des/saz)

Pelabuhan Lama Jadi Pariwisata Andalan Nias

KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut R Sabrina saat mengunjungi beberapa kawasan wisata di Kota Gunungsitoli, Kepualauan Nias, Rabu (9/9).
KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut R Sabrina saat mengunjungi beberapa kawasan wisata di Kota Gunungsitoli, Kepualauan Nias, Rabu (9/9).

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.Co – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) R Sabrina, mengagumi keindahan kawasan pantai dan pemandangan di Kota Gunungsitoli. Hal itu diungkapkannya usai mengunjungi beberapa tempat, seperti Pantai Pelabuhan Lama, serta lokasi pasar ikan di kawasan tersebut, Rabu (9/9) sore.

KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut R Sabrina saat mengunjungi beberapa kawasan wisata di Kota Gunungsitoli, Kepualauan Nias, Rabu (9/9).
KUNJUNGI: Sekdaprov Sumut R Sabrina saat mengunjungi beberapa kawasan wisata di Kota Gunungsitoli, Kepualauan Nias, Rabu (9/9).

Menurut Sabrina, kawasan pantai yang jadi objek wisata andalan di Kepulauan Nias ini, merupakan aset yang harus dijaga dan dikelola dengan baik. Terutama Kota Gunungsitoli yang lokasinya dekat dengan Bandara Binaka, sehingga mudah diakses.

Adapun beberapa lokasi yang dikunjungi Sabrina, yakni Pantai Miga, Pantai Pelabuhan Lama, pasar ikan, taman kota, serta UKM di Kota Gunungsitoli. Selain mengunjungi, dia juga menyosialisasikan sekaligus memberikan masker kepada warga setempat, sebagai upaya mengajak masyarakat menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi covid-19.

Berada di Pantai Miga, Sabrina mengapresiasi langkah warga menjadikan kawasan tersebut sedemikian rupa, sehingga keindahan alam ditata dengan konsep taman wisata, sekaligus lokasi swafoto hingga sebagai lokasi foto jelang pernikahan, alias prewedding. Termasuk kondisi ombak yang cukup besar untuk bisa berselancar.

Berlanjut ke Pantai Pelabuhan Lama, menurut Sabrina tak kalah indah dengan Pantai Losari di Sulawesi. Meskipun tidak lagi digunakan sebagai tempat bersandarnya kapal berukuran besar. Namun dengan pe nataan yang ada, menjadikannya tempat tujuan rekreasi yang diminati.

“Walaupun ini pelabuhan lama (tidak dipakai), tapi dibuat rapi dan bisa tempat memandang juga, bisa memandang ke laut. Kita juga bisa melihat pemandangan kota yang terlihat rapi dari sini. Jadi selain dibuat untuk tujuan memecah ombak (bronjong), lokasinya jadi tempat wisata,” ungkap Sabrina, didampingi Kepala Dinas Pariwisata Sumut Ria Telaumbanua.

Untuk memperindahnya, Sabrina berharap ada langkah lanjut, seperti memberikan polesan warna warni seperti yang dibuat di beberapa daerah Indonesia. Dengan begitu, keindahan pantai semakin memikat pengunjung, karena istilah Instagramable saat ini, seperti sebuah prasyarat agar objek wisata semakin diminati wisatawan, baik lokal hingga mancanegara.

“Ini (bronjong) kalau dicat warna-warni pasti semakin cantik. Apalagi sekarang ini, orang kan senang berfoto dengan latar belakang yang bagus untuk medsos. Jadi semakin terkenal kawasan ini,” jelas Sabrina, yang juga mengapresiasi langkah pemerintah setempat menata taman rekreasi di tepi pantai tersebut.

Tidak hanya pantai, Sabrina juga mengunjungi Pasar Ikan Luaha, yang berada di sisi lain bibir pantai, yang terlihat memanjang itu. Komoditas ikan berukuran besar pun menarik perhatiannya untuk membeli, bahkan hasil laut yang beratnya mencapai 6 kilogram per ekor itu, didapatkan dengan cara dipancing, kemudian langsung dibawa ke pasar untuk dijual.

“Jadi selain ukuran besar, harganya cukup murah, masih segar karena ini diambil langsung dari nelayan. Susah didapat seperti ini di tempat lain. Lengkaplah, wisata pantainya ada, mau beli ikan pun tak jauh-jauh,” katanya, usai belanja ikan di lokasi itu.

Meskipun kondisi pandemi covid-19 memberikan dampak besar terhadap tingkat kunjungan wisata, namun kini perlahan Kepulauan Nias, khususnya Kota Gunungsitoli, mulai didatangi pengunjung dari luar daerah. Di masa normal baru, penegakan disiplin protokol kesehatan menjadi keharusan bagi pemerintah, terutama di pintu masuk (bandara) untuk memeriksa kesehatan calon wisatawan atau warga yang pulang kampung.

Sabrina pun berharap, dengan sosialisasi dan penegakan disiplin menjalankan protokol kesehatan, pariwisata di Kepulauan Nias kem bali bergairah, seperti masa sebelumnya. Untuk itu, dia mengajak masyarakat untuk datang ke Kepulauan Nias menikmati berbagai keindahan alam dan objek wisata lainnya di 4 kabupaten dan satu kota itu. (prn/saz)

Jhon Sabri Bukan Agen Togel, Polres Siantar Diduga Salah Tangkap

PEMATANG SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Peran pihak kepolisian dalam memberantas segala bentuk perjudian, sudah sepantasnya mendapatkan apresiasi. Namun selayaknya, segala aksi berantas judi juga harus sudah mengantongi informasi akurat (A1).

Seperti yang dialami Jhon Sabri, warga Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Marihat Jaya, Siantar Marimbun, Minggu (30/8) lalu, sekira pukul 16.00 WIB. Saat itu, Tim Khusus Anti Bandit (Tekab) Satuan Reskrim Polres Pematangsiantar menangkap Jhon Sabri atas tuduhan sebagai bandar toto gelap (togel).

Alasannya Jhon Sabri ditangkap saat sedang menunggu pelanggannya sambil minum kopi di Warung Gunung, Jalan Melanthon Siregar, Kelurahan Pematang Marihat. Berita ini pun akhirnya dimuat sejumlah media online.

Namun Kuasa Hukum Jhon Sabri, Riady membantah, kliennya Jhon sebagai bandar togel. Menurutnya, berita tentang penggerebekan dan penangkapan Jhon Sabri, sebagai juru tulis togel adalah tidak benar.

“Di sini perlu saya sampaikan dan tegaskan, berita di media online, tentang penggerebekan dan penangkapan Jhon Sabri, sebagai juru tulis togel adalah tidak benar,” tegas Riady.

Menurut Riady, berdasarkan keterangan yang disampaikan kliennya, pada saat penangkapan, kliennya baru saja sampai di lokasi untuk menjumpai temannya yang sedang main kartu leng. Tiba-tiba datang 4 pria dan langsung menangkapnya, tanpa lebih dulu menunjukkan identitas.

“‘Jangan bergerak! Jujur kamu, jangan macam-macam. Siapa pemilik sepeda motor Honda Revo di depan?’ Lalu klien kami menjawab bukan miliknya, ‘Sepeda motor saya Honda Spacy’, jawab klien kami,” tutur Riady menirukan pembicaraan saat penangkapan itu.

Tapi keempat personel polisi itu langsung membawa Jhon Sabri ke depan dan melakukan penggeledahan badan, yang saat itu hanya ada HP Nokia C1 dan uang Rp550.000.

Karena tak menemukan barang bukti, selanjutnya Jhon Sabri dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke Polres Pematangsiantar, dan dimasukkan ke RTP dengan kondisi over kapasitas.

“Saat kami menemuinya (Jhon Sabri, red) di RTP, kondisi ruang tahanan over kapasitas, apalagi saat ini masa pandemi covid-19,” sesal Riady.

Sementara itu, Kapolres Pematangsiantar, AKBP Boy Sutan Binangga Siregar, yang dikonfirmasi wartawan melalui sambungan teleponnya berkali-kali, tidak mengangkat teleponnya. (ila/saz)

Forkopimda Karo Bagi-bagi Masker

MASKER: Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang pakaikan masker ke pengendara, Kamis (10/9).SOLIDEO/SUMUT POS.
MASKER: Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang pakaikan masker ke pengendara, Kamis (10/9).SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Penyebaran covid-19 di Kabupaten Karo kian mengkawatirkan. Jumlah positif terus bertambah dan telah menyentuh 132 kasus, dengan 11 orang meninggal dunia.

MASKER: Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang pakaikan masker ke pengendara, Kamis (10/9).SOLIDEO/SUMUT POS.
MASKER: Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang pakaikan masker ke pengendara, Kamis (10/9).SOLIDEO/SUMUT POS.

Ironisnya, kondisi ini tak juga cukup menyadarkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Agar korban tak terus berjatuhan, Kamis (10/9) pagi, Forkopimda Karo melaksanakan Gerakan Kampanye Masker Nasional.

Gerakan ini dipimpin oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana dan Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang. Aksi bagi-bagi masker ini digelar mulai dari Jalan Veteran tepat di depan Polres Karo, hingga seputaran Tugu Bambu Runcing, Kecamatan Kabanjahe.

Di tengah acara bagi-bagi masker tersebut, Terkelin tetap mengimbau masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan.

“Menjaga kesehatan bagi tubuh sangat penting, terlebih-lebih saat pandemi covid-19 masih melanda di berbagai belahan dunia, termasuk Tanah Karo. Maka diwajibkan masyarakat menggunakan masker,” imbau Terkelin.

Senada dengan Bupati, Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriono dan Dandim 0205/TK, Letkol Kav Yuli Eko Hadiyanto, menyampaikan, dalam keadaan seperti ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak, karena setiap hari kasus covid-19 di Kabupaten Karo terus bertambah.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, dan para calon Bupati dan Wakil Bupati Karo, yang akan bertarung di Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang. (deo/saz)

Penerapan Protokol Kesehatan di Pilkada Karo, Kapolres: Bacalon dan TS Harus Patuh

PAKAIKAN MASKER: Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono memakaikan masker kepada seorang pengendara.SOLIDEO/SUMUT POS.
PAKAIKAN MASKER: Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono memakaikan masker kepada seorang pengendara.SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono, melaksanakan kegiatan pembacaan komitmen pasangan bakal calon (bacalon) dan tim sukses (TS) terhadap kepatuhan protokoler kesehatan dan gerakan ‘Ayo Pakai Masker’ di Halaman Mapolres Karo, Kamis (10/9).

PAKAIKAN MASKER: Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono memakaikan masker kepada seorang pengendara.SOLIDEO/SUMUT POS.
PAKAIKAN MASKER: Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono memakaikan masker kepada seorang pengendara.SOLIDEO/SUMUT POS.

Acara ini dihadiri pasangan bacalon Iwan Sembiring Depari-Budianto Surbakti, Cory Sriwaty br Sebayang-Theopilus Ginting, dr Saberina br Tarigan, partai politik pengusung, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Ketua DPRD Karo Iriani br Tarigan, Kajari Karo Denny Achmad, dan Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadiyanto.

Dalam kesempatan ini, Yustinus mengimbau para pasangan bacalon dan para tim sukses untuk menerapkan protokoler kesehatan pencegahan covid-19 pada pelaksanaan Pilkada Karo 2020. Dia mengajak pasangan bacalon untuk mengedukasi masyarakat. Dia juga mengungkapkan, di Karo saat ini ada 11 orang meninggal terkonfirmasi positif covid-19. Selain itu, 132 kasus terpapar covid-19 dan sembuh 56 kasus.

“Setiap hari ada 2 hingga 3 kasus terpapar covid-19. Untuk itu, para kandidat dan tim sukses diharapkan menjadi agen yang membentengi covid-19 di Karo. Jaga kesehatan dan imun tubuh untuk melindung diri dan orang lain,” imbau Yustinus.

Yustinus menyampaikan, Karo tidak lama lagi segera melaksanakan perhelatan Pilkada, yang akan digelar pada 9 Desember mendatang.

“Penyebaran virus ini akan terus berkembang, jika protokol kesehatan tidak dipatuhi. Edukasi masyarakat terkait bahayanya. Semoga pesta demokrasi berjalan lancar dan sukses,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana di sela-sela acara, mengungkapkan, pihaknya segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait protokol kesehatan covid-19.

“Sebelum penetapan pasangan bacalon pada 23 September oleh KPU Karo, akan dibuat standarisasi Perda protokol kesehatan,” pungkasnya. (deo/saz)

Lagi, Dokter Meninggal Terinfeksi Covid-19

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jumlah dokter di Medan yang meninggal akibat terinfeksi wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kembali bertambah. Kini, jumlahnya menjadi 12 dokter menyusul wafatnya seorang dokter spesialis anak. Dokter tersebut adalah dr Ifan Eka Syahputra SpA, meninggal Kamis (10/9) siang.

IDI Minta Pemda Klasifikasikan RS

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Medan, dr Wijaya Juwarna Sp-THT-KL menyebutkan dokter Ifan meninggal pukul 10.23 WIB di Rumah Sakit Bunda Thamrin. “Saat ini sudah terdapat 12 dokter di Medan yang meninggal akibat terserang Covid-19,” ungkap Wijaya.

Menurut Wijaya, selama ini dr Ifan berpraktik di 3 rumah sakit di Medan, yaitu RS Bhayangkara, RS Bunda Thamrin, dan RS Malahayati. “Beliau adalah senior dengan sosok yang baik hati, ramah, dan rajin beribadah. Almarhum selalu mengutamakan kepentingan pasien anak dan masyarakat selama bertugas,” tuturnya.

Dengan meninggalnya dokter Ifan, Wijaya kembali mengingatkan pemerintah daerah, agar segera mengklasifikasikan rumah sakit di Medan yang khusus menangani pasien Covid-19 dan non Covid-19. Menurutnya, klasifikasi itu dapat dikecualikan bila rumah sakitnya memiliki fasiltas gedung yang berbeda.

“Secara pasti kita tidak mengetahui asal penularan. Namun yang jelas, ketika bertugas di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 dan juga non Covid-19, dokter akan sangat berisiko terpapar virus corona. Terkecuali gedungnya berbeda, sehingga lalu lintas IGD dan lift juga berbeda,” jelasnya.

Kata Wijaya, fasilitas yang dipisahkan terhadap rumah sakit-rumah sakit yang menangani pasien corona harusnya telah dilakukan sejak April lalu. Begitupun, para dokter tetap akan menjalankan profesinya dengan penuh kewaspadaan, karena risiko paparan yang semakin meningat dalam kurun waktu belakangan ini.

“DKI Jakarta pun akhirnya membuat strategi seperti yang sering kita sampaikan itu. Makanya, bukan tidak mungkin Medan ke depan menjadi kota dengan tingkat hunian rumah sakit tertinggi seperti di DKI Jakarta dan beberapa daerah lainnya yang masih tinggi kasus Covid-19,” tukasnya.

Tingkatkan Disiplin Prokes Covid

Meski setiap hari, jumlah kasus positif Covid-19 di Sumut terus bertambah, namun Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi tak mau latah, ikut-ikutan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti yang dilakukan DKI Jakarta. Edy menegaskan, masyarakat Sumut hanya perlu mendisiplinkan protokol kesehatan (Prokes) untuk pencegahan penyebaran Covid-19. “Tidak ada urusan PSBB Jakarta,” kata Edy menjawab wartawan di rumah dinasnya, Jalan Sudirman Medan, Kamis (10/9).

Menurut Edy, masyarakat Sumut harus terus meningkatkan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Adapun acuannya, Instruksi Presiden No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Peraturan Gubernur No.34/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumut.

“Disiplinkan rakyat tentang protokol kesehatan. Berlakukan Inpres No.6/2020, Pergubsu No.34 dan perwal serta perbup. Mengenai denda, sudah jadi diterapkan. Itu harus dijalankan bupati dan wali kota sesuai pergub itu,” terangnya.

Upaya lain yang pihaknya lakukan disamping pengetatan prokes Covid yakni, penyekatan antara kawasan Medan, Binjai, Deli Serdang atau Mebidang, Kabupaten Karo dan Kabupaten Serdang Bedagai. “Juga pembentukan (lokasi) isolasi-isolasi di daerah, kita siapkan termasuk perkuat rumah sakit rumah-sakit rujukan,” imbuh Edy.

Ia mengamini, hal itu mesti dilakukan melihat tren peningkatan kasus positif berada di Kota Medan, makanya Binjai, Sergai, Deli Serdang, dan Karo disiapkan sebagai daerah penyanggah penyebaran Covid-19. “Inilah makanya perlu kita sekat, dan wartawan anjurkan ke seluruh rakyat agar taat pendisiplinan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan diperlukan keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan laju Covid-19 yang kian meningkat. Antara lain dengan menggelar sosialisasi lebih masif, penegakan perda dan intensitas sidak/razia penerapan prokes covid.

“Karena di Sumut belum pernah PSBB, dan sekarang harus menerapkan normal baru sebagaimana instruksi pemerintah pusat, sehingga pemerintah gagal dalam menjalankan sosialisasi.

Pemerintah akhirnya gamang, berjalan semampunya, sebisanya saja. Hanya sosialiasi seadanya, belum ada bentuk yang lebih tegas lagi,” katanya.

Politisi PKS mengatakan, dalam rapat dengan Kasatpol PP Sumut sebelumnya, ia meminta agar keramaian-keramaian dibubarkan, kafe-kafe yang tidak menerapkan prokes agar diatur, karena kondisi terkini warga sudah beraktivitas normal, bukan normal baru. “Dari kita, langkahnya sosialisasi harus lebih masif lagi, buat aturan baik pergub, perwal, atau perbup dan harus tegas, karena masyarakatnya memang susah dibilangi. Razia yang dilakukan Satpol PP memang efektif, tapi intensitasnya harus ditambah. Kalau OPD kerja ikhlas ya bagus, tapi kalau kerja harus ada anggarannya dulu, ya susah,” katanya.

Terkait refocusing anggaran untuk penguatan rumah sakit dan bidang kesehatan, sebagaimana pernah disampaikan Fraksi PKS sebelumnya, agar anggaran Covid-19 lebih besar diplot untuk bidang kesehatan, menurutnya untuk tahap kedua sampai saat ini masih belum berjalan.

“Informasi dari TAPD saat ini baru di tahap pertama yang sudah direalokasi anggaran. Kalau kita lihat daya dukung tes PCR di Sumut itu juga belum menggembirakan bagi saya, karena kalau kita tracing, ketika ditemukan spesimen positifnya tinggi, kita tidak akan siap, akhirnya tenaga medis juga kewalahan. Jadi ini dilema juga,” katanya.

Realokasi anggaran berdasarkan Pergub Nomor 16/2020 untuk penguatan rumah sakit, pengadaan APD dan pergiliran dokter jaga juga dinilai belum rapi. Hendro mengatakan, harusnya dokter yang bertugas mengurus pasien Covid-19, dalam 1×24 jam kerja harus istirahat 3 hari. Namun sayangnya banyak dokter berkualitas meninggal karena kurang istirahat. Untuk itu perlu langkah serius dari gubernur untuk menekan laju penyebaran Covid-19 ini.

“Agustus ini saya lihat belum ada langkah signifikan yang serius. Keseriusan itu harus ditunjukkan dengan bukti nyata. Pak Edy misalnya pimpin BPBD Sumut turun dan mengecek, kalau pemimpin turun tidak mungkin OPD tidak turun, sidak mana lokasi yang ramai untuk syok terapi saja, ambil rapid test dan swab. Pasti masyarakat pada takut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PSBB ibu kota resmi diberlakukan kembali pada Senin, 14 September mendatang. Meskipun gambaran dan peraturan umum secara jelasnya belum mendetil, namun PSBB dipastikan akan diberlakukan secara total. Dalam pertemuan koordinasi dengan berbagai instansi, kementerian dan pemerintah daerah beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas pengaturan mengenai aktivitas belajar, bekerja, beribadah dan arus keluar-masuk di wilayah ibu kota. “Mulai 14 September 2020, kegiatan yang sifatnya non-essensial dilakukan di rumah,” kata Anies.

PSBB total akan segera diberlakukan dan hanya ada 11 sektor esensial sehingga diizinkan beoperasi. Perizinan tersebut dengan kapasitas karyawan yang minimal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. (ris/prn)