Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO-Angka kematian pasien Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Pada Kamis (3/9/2020), korban yang tewas akibat virus Korona bertambah 134 jiwa, sehingga total angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia sudah sebanyak 7.750 jiwa.
Berdasarkan data Worldometers, Indonesia kian mutlak menjadi negara dengan angka kematian kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Angka 7.750 jiwa sangat jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang hanya mencatat angka kematian 27 jiwa dan Malaysia 163 jiwa. Laos dan Brunei bahkan hingga saat ini belum menunjukkan satu kasus kematian pun.
Jumlah kematian di Indonesia bahkan sudah melewati Irak dan Pakistan. Irak mencatat 7.275 kasus kematian, sementara Pakistan mencatat 6.328 kasus.
Kendati demikian, Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengklaim, bahwa dalam kurun waktu 6 bulan sejak Maret lalu, Indonesia berhasil mengendalikan kasus Covid-19.
“Seiring berjalannya waktu beberapa bulan akhirnya kita semua berhasil mengendalikan dan menekan kasus,” katanya.
Wiku mengakui dalam beberapa pekan terakhir lonjakan kasus baru tak terkendali. “Semua yang dulu tentunya bisa dikendalikan, sekarang terjadi kondisi yang mengkhawatirkan,” tambahnya.
Sementara itu, perkembangan kecukupan tempat tidur isolasi atau ICU secara nasional berdasarkan data dari Kemenkes menunjukkan ada peningkatan keterpakaian tempat tidur isolasi di Agutus-September dibanding Juli. “Persentase isolasi paling tinggi sampai kini ada di provinsi Bali, Jakarta, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah,” jelas Wiku.
Wiku meminta masyarakat agar betul-betul patuh menerapkan kedisiplinan, protokol kesehatan baik individu maupun masyarakat secara kolektif. Selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan memakai masker. (jpnn/ila)
Jadwal dan Lokasi SKB CPNS Formasi 2019 Resmi Diumumkan
ILUSTRASI: Peserta saat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019, baru-baru ini.
JAKARTA,SUMUTPOS.CO-Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan rincian jadwal dan lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Formasi Tahun 2019. Pelaksanaan SKB akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan.
Kepala Biro Kepegawaian Kemenag, Saefuddin mengatakan bahwa yang berhak mengikuti SKB adalah yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai pada 23 Maret 2020.
“Alhamdulillah, setelah proses panjang, rincian jadwal dan lokasi SKB CPNS Kemenag diumumkan hari ini. SKB akan digelar dengan protokol kesehatan,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2020).
Ada beberapa tahapan, pertama adalah melakukan pembaruan data agama. Khusus bagi pelamar formasi jabatan guru, mereka harus mengunggah sertifikat guru bagi yang memiliki pada laman https://ropeg.kemenag.go.id/cpns2019/ pada 3 – 5 September 2020.
Kedua, mengikuti proses verifikasi keberadaan pada 7 – 9 September 2020 di alamat lokasi SKB dengan membawa kartu tanda peserta ujian dan KTP/Identitas yang sah. Identitas dimaksud harus mencantumkan NIK yang masih berlaku dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19.
Sedangkan jadwal pelaksanaan SKB CPNS (semua dalam WIB. Untuk WITA dan WIT menyesuaikan), yakni, Praktik Kerja pada 14 – 17 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB. Kemudian, Psikotes pada 18 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB. Selanjutnya, Wawancara pada 19 – 22 September 2020, mulai pukul 07.30 WIB
“Jadwal dan lokasi dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi perkembangan Pandemi Covid-19 di daerah masing-masing. Peserta diimbau agar berkoordinasi melalui call center lokasi ujian,” ucapnya.
Bagi peserta yang tidak mengunggah DRH pada jadwal yang telah ditentukan, diharapkan untuk membawa dokumen pendukung yang diperlukan pada saat pelaksanaan SKB untuk ditunjukan kepada penguji.
Peserta yang tidak hadir atau terlambat dengan alasan apapun pada waktu dan tempat pelaksanaan SKB yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur atau tidak lulus.“Ingat, patuhi tata tertib dan jangan percaya calo,” pungkasnya. (jpnn/ila)
PADAMKAN API: GM PLN UIKSBU, Bambang Iswanto, mencoba menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api, dalam kegiatan Pekan Simulasi Kebakaran, Jumat (4/9/2020).
MEDAN,SUMUTPOS.CO-Sebagai langkah antisipasi bencana amuk si jago merah, sekaligus dalam rangka Pekan Simulasi Kebakaran, Biro Keselamatan, Kesehatan Kerja & Keamanan dan Lingkungan (K3L) PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (UIKSBU), menggelar kegiatan simulasi kesiapsiagaan pencegahan terjadinya kecelakaan kebakaran.
Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Unit Pelaksana PLN UIKSBU, sesuai instruksi Kantor Pusat PT PLN (Persero) yang digelar mulai 1-6 September 2020.
Adapun kegiatan simulasi yang dilakukan mulai dari mereview Standard Operating Procedure (SOP) sistem proteksi kebakaran, melaksanakan pelatihan simulasi proteksi kebakaran yang terdiri dari penggunaan dan pemeriksaan Alat Pemadam Api Tradisional (APAT), penggunaaan dan pemeriksaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), penggunaan dan pemeriksaan Alat Pemadam Api Berat (APAB), penggunaan, pengujian dan pemeriksaan sistem hydrant (reservoir, sistem perpipaan, ruang pompa, jockey pump, electric main pump, diesel pump, control panel, dan aksesoris hydrant lainnya).
Di bawah komando tim instruktur dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Utara, seluruh peserta yang terdiri dari Tim Tanggap Darurat PLN UIKSBU, manajemen dan pegawai, serta Satuan Regu Pengamanan, mengikuti seluruh tahapan kegiatan.
Dalam simulasi itu, tim insturuktur memberikan penjelasan dan contoh cara memadamkan api yang benar dan kemudian memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan terdiri dari pegawai PLN dan karyawan alih daya yang turut hadir untuk mencobanya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
GM PLN UIKSBU Bambang Iswanto dalam sambutan menyampaikan agar kegiatan ini menjadi budaya untuk selalu cepat tanggapp.
“Kegiatan pelatihan dan simulasi ini agar dapat dilakukan secara periodik, baik bulanan maupun triwulanan dan perlu diperlombakan sehingga tingkat kemahiran setiap jajaran dapat diketahui,” ungkap Bambang, Jumat (4/9/2020)
Didampingi Senior Manajer SDM dan Umum Sigit Prasetyo, ia berharap agar simulasi berikutnya dilakukan dengan lebih kompleks dengan melibatkan beberapa kegiatan tanggap darurat mulai dari penyusupan, disertai demonstrasi.
“Tujuan jelas agar bisa menjadi terbiasa melakukan tindakan dengan cepat dan dengan benar jika menghadapi situasi sesungguhnya termasuk digunakannya Assembly Point atau tempat berkumpul seluruh orang yang sudah dievakuasi, dikarenakan PLN UIKSBU merupakan Objek Vital Nasional dan segala kemungkinan darurat dapat terjadi,” pungkasnya. (rel/ila)
UMROH: Jamaah umroh saat tiba di Tanah Suci, beberapa waktu lalu.
JAKARTA,SUMUTPOS.CO-Konsul Haji KJRI Jeddah, Endang Jumali mengatakan bahwa pembukaan kembali penyelenggaraan ibadah umrah masih menunggu dibukanya penerbangan dan ketentuan protokol kesehatan.“Pembukaan kembali penyelenggaraan ibadah umrah diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat,” ujar dia, Jumat (4/9/2020).
Namun, ada persyaratan yang harus terpenuhi sebelum dibukanya musim umrah. Pertama, penerbangan internasional di Arab Saudi sudah dibuka kembali. Kedua, ketentuan protokol kesehatan bagi jamaah umrah di masa pandemi Covid-19 telah ditetapkan oleh Kemenkes Saudi
“Ketentuan protokol kesehatan bagi jamaah umrah masih dibahas dan dikoordinasikan dengan pihak dan instansi terkait, termasuk Otoritas Penerbangan Sipil (GACA) sebagai pihak yang mengeluarkan regulasi penerbangan,” jelas Endang.
Pemerintah Arab Saudi juga akan mengkaji regulasi penerbangan di Indonesia sebagai bahan penentuan kebijakan dibukanya kembali penyelenggaraan ibadah umrah.
Jika sudah dibuka, penyelenggaraan umrah akan diperuntukkan bagi semua muslim, termasuk warga Arab Saudi dan Ekspatriat yang berada di Arab Saudi.
“Sampai saat ini, tidak ada rencana kebijakan untuk melakukan pembatasan kuota jamaah umrah. Terkait kebijakan batasan usia bagi jamaah umrah masih menunggu ketentuan protokol kesehatan dari Kemenkes,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim mengatakan, Kementerian Agama (Kemenag) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Covid-19. Hal ini dilakukan untuk menyusun pedoman penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaran ibadah umrah 1442 H.
“Saudi belum mengumumkan kapan akan mulai membuka penyelenggaraan umrah. Sembari menunggu, kami lakukan persiapan, termasuk menyusun pedoman penerapan protokol penyelenggaraan umrah di masa pandemi,” terangnya di Jakarta, Jumat (4/9/2020).
Dalam proses penyusunan, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) juga telah bersurat kepada pihak terkait. Surat Dirjen PHU tertanggal 24 Agustus 2020 itu berkenaan dengan koordinasi penerapan protokol kesehatan sesuai standar Covid-19 bagi jamaah umrah.
“Dalam waktu dekat akan ada pertemuan untuk melakukan pembahasan secara intensif, termasuk dengan kementerian/lembaga terkait,” ujarnya.
Selaku regulator penyelenggaraan umrah, pihaknya terus berkoordinasi dan meminta masukan kepada dua pihak tersebut terkait penerapan protokol kesehatan standar Covid-19 bagi jemaah yang akan berangkat dan pulang melaksanakan umrah.
“Kementerian Kesehatan telah siap berkoordinasi untuk membantu kelancaran dan perlindungan kesehatan bagi jemaah umrah,” paparnya.
Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji, Khusus Noer Aliya Fitra menambahkan, pihaknya akan mempercepat penerbitan aturan tersebut. Sehingga, bisa dijadikan rujukan bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Kami akan segera terbitkan aturannya dan itu akan menjadi rujukan penyelenggaraan ibadah umrah sekaligus persyaratan yang harus ditaati PPIU yang akan memberangkatkan jamaahnya pada musim umrah 1442 H,” pungkasnya. (jpnn/ila)
BAGIKAN MASKER: Personel Brimob Poldasu saat membagikan masker di Medan, baru-baru ini.
MEDAN,SUMUTPOS.CO– Brimob Polda Sumut membagikan makanan gratis dan masker kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, tepatnya di seputaran terminal Pinang Baris, Kamis (3/9/2020) sore.
Dansat Brimob Poldasu Kombes Abu Bakar Tertusi menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam program Berbagi Kasih Dapur Lapangan dan Pemberian Masker Sat Brimob Polda Sumut’.
“Hal ini merupakan salah satu bakti Brimob untuk Indonesia, dengan membagikan makanan dan pemberian masker kepada masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19,” terangnya.
Dikatakannya, kegiatan tersebut, dimulai pukul 14.30 WIB sampai 15.30 WIB. Pihaknya melibatkan unsur Palang Logistis dan Bekum Logistis. Untuk dapur lapangan, dipimpin Kasubsi Palang Logistik Iptu Tohani dan pemberian masker dipimpin Kasubsi Bekum Logistik Iptu Jumbadi.
“Selain mengerahkan 20 personel, kita juga mengerahkan sejumlah perlengkapan dan peralatan seperti mobil Provost, truk angkut, mobil box, mobil dapur lapangan dan peralatan dapur lapangan. Kemudian 350 porsi makanan dan 200 lembar masker merah putih,” urainya.
Adapun sasaran penerima yakni kaum duafa, driver Ojek Online, penarik becak baik bermotor dan Dayung, penyapu jalan, pekerja bangunan, penjual air galon, pemulung, sopir angkot, penumpang angkot, dan anak-anak serta masyarakat setempat dan yang melintas.
“Alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan Berbagi Kasih Dapur Lapangan dan Pemberian Masker Gratis Sat Brimob Polda Sumut, Bhakti Brimob untuk Masyarakat dapat terlaksana dengan baik aman dan lancar,” pungkasnya. (mag-1/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO-Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan mencatat, telah melakukan proses pemadaman kebakaran sebanyak 197 peristiwa kebakaran sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Agustus 2020. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik.
“Total sampai 31 Agustus, peristiwa kebakaran yang terjadi dan telah kita tangani, itu ada 197 peristiwa. Dan 90 persen lebih di Kota Medan, dan sisanya di wilayah Deliserdang yang berbatasan dengan Kota Medan. Kalau sampai hari ini pastinya sudah lebih dari 200 peristiwa, tapi datanya belum kita rekap,” ucap Kepala Dinas P2K Kota Medan, Albon Sidauruk kepada Sumut Pos, Jumat (4/9/2020).
Dijelaskan Albon, dari total peristiwa kebakaran yang terjadi itu, mayoritas penyebab terjadinya kebakaran adalah karena adanya arus pendek atau korsleting listrik.
“Penyebabnya sangat beragam, mulai dari arus pendek, lupa mematikan kompor, lupa mematikan peralatan elektronik dan masih banyak lagi. Tetapi memang, yang paling umum itu karena arus pendek yang memicu api hingga akhirnya terjadi kebakaran,” jelasnya.
Saat ini, kata Albon, pihaknya tengah mempersiapkan diri untuk meningkatkan kecepatan waktu untuk merespon (Respon Time) setiap laporan peristiwa kebakaran yang ada di Kota Medan. Jumlah 43 unit mobil pemadam kebakaran yang tersebar di setiap UPT dan Pos Dinas P2K yang ada saat ini, disebut telah cukup mumpuni untuk mengatasi peristiwa kebakaran yang ada di Kota Medan.
“Kota Medan ini kan Kota besar, sangat luas ada 21 Kecamatan, tapi kita hanya ada 4 UPT dan Pos di Kota Medan, yaitu di Jalan Borobudur, Amplas, KIM (Kawasan Industri Medan) dan Belawan. Jumlah itu jelas masih sangat kurang,” katanya.
Padahal idealnya, kata Albon, Kota Medan harus memiliki 9 UPT/Pos damkar agar bisa memberikan Respon Time yang baik bagi setiap laporan peristiwa kebakaran di Kota Medan. Rencana penambahan itu telah diwacanakan sejak tahun lalu untuk direalisasikan di tahun 2020 ini, namun adanya pandemi Covid-19 membuat rencana itu terpaksa ditunda.
“Itu sudah diobservasi oleh Provinsi, Medan harus punya 9 UPT atau Pos Damkar. Kapan terealisasi kita belum tahu, kondisi pandemi saat ini sepertinya belum memungkinkan. Tapi begitu pun kita akan terus berusaha untuk meningkatkan pelayanan kita dengan meningkatkan Respon Time kita,” terangnya.
Tak lupa, Albon mengingatkan agar setiap masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya dan kesadarannya dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan pemadaman kebakaran, karena mayoritas penyebab terjadinya peristiwa kebakaran itu adalah karena kelalaian dari masyarakat itu sendiri.
“Seperti arus pendek, masyarakat seharusnya memperbaiki instalasi listrik di rumahnya paling lama setiap 10 tahun sekali. Lalu tidak membiarkan adanya alat elektronik yang menyala apabila tidak dipakai, dan tidak meninggalkan kompor yang sedang menyala dengan alasan apapun. Mari kita jaga mulai dari rumah dan lingkungan kita sendiri,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha meminta Pemko Medan dalam hal ini Dinas P2K untuk meningkatkan sosialisasinya kepada masyarakat agar selalu melakukan cek rutin terhadap instalasi listrik yang ada di rumahnya, termasuk untuk selalu memperhatikan perangkat elektronik yang berpotensi meningkatkan terjadinya kebakaran.
“Sebab tugas Dinas P2K Kota Medan bukan hanya bertugas sebagai pemadam tetapi juga memiliki fungsi pencegahan. Sehingga keberhasilan Dinas P2K tersebut bukan hanya dinilai dari berapa banyak peristiwa kebakaran yang mampu dipadamkan dengan cepat, tetapi juga dari jumlah kebakaran yang terus menurun dari waktu ke waktu,” ujarnya.
Seperti diketahui, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Agustus 2020, Dinas P2K Kota Medan telah menangani 197 peristiwa kebakaran. Adapun rinciannya dari Januari hingga Agustus, yakni Januari 37 peristiwa, Februari 27 peristiwa, Maret 24 peristiwa, April 19 peristiwa, Mei 20 peristiwa, Juni 22 peristiwa, Juli 19 peristiwa dan Agustus 29 peristiwa kebakaran. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara (Sumut) melalui Bandara Kualanamu Internasional Airprot (KNIA) Kabupaten Deliserdang, selama bulan Juli 2020 mencapai 62.907 orang, atau naik 120,21 persen dibanding bulan Juni 2020 yang mencapai 28.567.
“Secara kumulatif jumlah penumpang yang berangkat Januari-Juli 2020 mencapai 813.222 orang, turun 46,32 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2019 sebesar 1.514.962 orang,” ungkap Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi dalam keterangan pers secara daring, Rabu (2/9).
Di sisi lain, Syech Suhaimi mengatakan penumpang domestik yang datang ke Sumatera Utara bulan Juli 2020 mencapai 79.589 naik 109,62 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 37.969 orang.
“Selama Januari-Juli 2020 penumpang domestik yang datang mengalami penurunan sebesar 44,73 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu dari 1.614.646 orang menjadi 892.359 orang,” kata Syech Suhaimi.
Penumpang angkutan udara tujuan luar negeri, baik yang menggunakan penerbangan nasional maupun asing, pada bulan Juli 2020 turun sebesar 6,79 persen dibanding bulan Juni 2020, yaitu dari 383 orang menjadi 357 orang.
“Secara kumulatif jumlah penumpang tujuan luar negeri selama Januari-Juli 2020 mencapai 187.011 orang, atau turun 70,85 persen dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar 641.634 orang,” tutur Syech Suhaimi.
Sementara itu, penumpang angkutan udara yang datang dari luar negeri ke Sumatera Utara pada bulan Juli 2020 mengalami kenaikan 7,21 persen dibandingkan bulan Juni 2020, yaitu dari 3.136 menjadi 3.362 penumpang.
“Secara kumulatif, jumlah penumpang yang datang dari luar negeri selama Januari-Juli 2020 mengalami penurunan 68,21 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu dari 655.854 menjadi 208.524 penumpang,” katanya.
Sedangkan, Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat bulan Juli 2020 tercatat 695 orang atau naik 1.236,54 persen dibanding bulan sebelumnya sebanyak 52 orang.(gus/ram)
WAWANCARA: Gubsu, Edy Rahmayadi, saat diwawancarai wartawan, baru-baru ini.
MEDAN,SUMUTPOS,CO-Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengamini salah satu faktor serapan anggaran Pemprov Sumut hingga triwulan III/2020 ini masih sangat rendah, dikarenakan ada keragu-raguan organisasi perangkat daerah dalam menggunakan anggaran. Hal ini akan menjadi evaluasi baginya dan juga Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah.
“Banyak hal. Tapi intinya akan kita evaluasi. Bukan hanya karena kelemahan SDM, tapi faktor Covid- juga ya. Lantas faktor ragu-ragu dalam penggunaan dana. Banyak hal yang harus dievaluasi,” kata Edy menjawab wartawan, Jumat (4/9/2020).
Diakui dia, hingga saat ini serapan anggaran Pemprov Sumut baru sekitar 51 persen. Padahal idealnya, memasuki September ini sudah mencapai 80 persen. “Saat ini (harusnya) di atas 60 persen. Itu pun masih ketinggalan itu. Harusnya di September ini dia harus sampai 80 persen,” tuturnya.
Edy juga mengamini, pandemi Covid-19 yang melanda Sumut menjadikan serapan anggaran tidak terserap optimal. Namun begitu, ia berkomitmen hal ini akan segera dikoreksi buat perbaikan ke depan. Termasuk dalam penyusunan anggaran sesuai dengan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun anggaran 2021.
“Bukan hanya 2021. KPK memang wajib mengawasi keuangan-keuangan negara ini, salah satunya adalah daerah Provinsi Sumatera Utara ini,” pungkasnya.
Data yang dihimpun Sumut Pos melalui Aplikasi Sumut Smart Province per Jumat, 4 September 2020, keseluruhan serapan anggaran OPD Pemprov Sumut justru baru mencapai 41,30 persen, atau Rp5,4 triliun lebih dari total APBD Sumut senilai Rp13,15 triliun lebih. Mengenai serapan anggaran di masing-masing OPD sendiri, dari data yang ada masih berada di bawah 70 persen.
Pengamat anggaran Elfenda Ananda mengatakan, Gubsu memang perlu melakukan evaluasi melihat capaian realisasi anggaran pada triwulan III tahun ini. “Capaian tersebut untuk diperbaiki pada PAPBD 2020,” katanya.
Capaian dimaksud masih sangat rendah begitu juga dengan belanja daerahnya. Menurutnya untuk belanja daerah harus yang berkaitan sama daya tahan daerah menghadapi pandemi. “Ya, itu sangat penting. Apalagi pertumbuhan ekonomi diperkirakan defisit,” katanya.
Ia juga menilai efektivitas sistem daring perlu diuji apakah benar bisa dilaksanakan secara baik atau tidak. Sebab, ada juga yang belum bisa menggunakan dari misalnya untuk pajak kendaraan untuk sopir maupun warga desa.
Belanja Barang dan Jasa Lamban
Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk melakukan percepatan realisasi belanja barang dan jasa yang sudah tertuang di dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
Sebab dengan segera terlaksananya percepatan realisasi belanja barang dan jasa itu, maka dapat dipastikan bahwa perekonomian masyarakat akan meningkat secara signifikan karena akan memberdayakan tenaga kerja yang berpengaruh besar dalam mengurangi tingkat pengangguran di Kota Medan.
Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ihwan Ritonga, menegaskan agar Pemko Medan tidak menjadikan refocussing untuk anggaran cadangan penanganan Covid-19 sebagai alasan untuk tidak melakukan percepatan belanja barang dan jasa yang dimaksud.
“Pemko Medan jangan kaku dalam membelanjakan barang dan jasa di APBD dengan alasan jaga-jaga anggaran untuk Covid-19. Memang benar refocusing anggaran dilakukan, tetapi seharusnya dapat memaksimalkan yang ada. Apalagi anggaran yang disiapkan untuk Covid 19 masih banyak yang tersisa,” ucap Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Jumat (4/9/2020).
Menurut Ihwan, bukan hanya belanja barang dan jasa, tetapi Pemko Medan juga harus melakukan percepatan untuk belanja modal dan bantuan sosial lainnya. Hal itu harus disegerakan di triwulan ke III ini guna menghindari keterpurukan ekonomi rakyat ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.
Ditegaskan Ihwan, Pemko Medan harus merespon instruksi Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pencegahan resesi, bahwa seluruh Kepala Daerah ditekankan untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial (bansos) di bulan September 2020 ini. Langkah itu dilakukan pemerintah pusat untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat di daerah.
“Respon Pemko terhadap instruksi Presiden itu harus cepat, sebab kita tahu bahwa itu bertujuan dan akan berdampak baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Rizki Lubis juga mengutarakan hal yang serupa. Ia turut meminta agar Pemko Medan tidak lagi berlama-lama dalam merealisasikan belanja barang dan jasa guna meningkatkan perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19.
“Sebab selain menangani wabah Covid-19 ini, pemerintah juga harus memikirkan strategi-strategi khusus untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi. Apalagi, adanya sistem Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) juga sebenarnya dibuat bukan hanya untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 ini, tetapi juga untuk membangkitkan ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk karena pandemi,” pungkasnya. (prn/map/ila)
PLATFORM: Karyawan PGN saat sosialisasi terkait pembayaran tagihan gas bumi kepada masyarakat.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Sebagai Subholding gas yang berperan untuk menyalurkan manfaat gas bumi, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) saat ini telah berhasil menyalurkan gas bumi ke lebih dari 400.000 pelanggan di 59 Kota/Kabupaten. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan pelanggan PGN cukup signifikan yaitu mencapai lebih dari 300.000 pelanggan.
Ke depan, PGN optimis untuk mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan layanan gas bumi, agar pemanfaatan gas bumi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional.
“Seiring dengan petumbuhan pelanggan dan upaya mendorong daya saing ekonomi nasional, PGN telah menerapkan harga gas menjadi USD 6 dollar per MMBTU kepada 7 sektor pelanggan industri tertentu. Per Juli 2020, implementasi penyesuaian harga gas ini telah diterapkan ke 173 pelanggan,” ujar Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, (4/9/2020).
“Dalam rangka merayakan Hari Pelanggan Nasional dan bentuk apresiasi terhadap pelanggan, PGN juga memberikan kemudahan bagi pelanggan Rumah Tangga berupa promo cashback sebesar 10% untuk pembayaran tagihan gas PGN melalui platform Tokopedia,” imbuh Rachmat.
Rachmat melanjutkan, untuk mendapatkan promo ini, pelanggan cukup memasukkan kode TOPEDPGN. Promo ini berlaku mulai tanggal 6 s.d 20 September 2020.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan, atas kepercayaannya menggunakan gas bumi. PGN berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pelanggan, agar nilai lebih dari penggunaan gas bumi dapat semakin dirasakan,” ujar Rachmat.
Selain Tokopedia, PGN telah mengupayakan kemudahan untuk melakukan pembayaran tagihan gas berbagai channel pembayaran online seperti Gopay, PPOB, Dan+Dan, dan Klik Indomaret. Pelanggan bisa membayarkan tagihan gas melalui smartphone masing-masing melalui channel pembayaran digital tersebut, sehingga pembayaran lebih praktis dan tidak perlu keluar rumah mengingat masih dalam kondisi Covid-19.
“Pentingnya social distancing pada masa Covid-19 saat ini, PGN berupaya mengoptimalkan teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan pelayanan pelanggan. Channel pembayaran sebenarnya bisa dilakukan di Teller Bank, ATM Bank, PT POS, Indomaret, Alfamart, dan Alfamidi. Namun dalam kondisi pandemi ini, disarankan melalui pembayaran online,” imbuh Rachmat.
Rachmat berharap, program ini dapat menjadi salah satu tindakan efektif untuk kenyamanan pelanggan dalam menggunakan gas PGN untuk produktivitas sehari-hari. Saat ini, PGN juga sedang dalam proses realisasi pembayaran tagihan melalui channel pembayaran lainnya.
Sebagai Subholding gas, PGN tentunya mendukung penuh rencana prioritas pemerintah untuk membangun jargas sebanyak 4 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024. Mengingat proyek jargas dapat menghemat impor LPG sebanyak USD 17,2 juta per tahun, penghematan belanja masyarakat sebanyak USD 0,3 Triliun per tahun, dan penghematan subsidi LPG sebanyak Rp 3,3 Triliun per tahun.
Khusus tahun 2020, PGN mendapat penugasan untuk membangun jargas dengan dana APBN 2020 sebanyak 127.864 SR di 23 Kabupaten/Kota. Jumlah tersebut berkurang dari rencana awal yakni sebanyak 266.070 SR, karena sebagian dana APBN dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Peluang penggunaan gas bumi sebagai sumber energi sektor industri dan rumah tangga, masih menarik, sehingga PGN akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. PGN senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah dan mitra untuk mempercepat realisasi pembangunan jargas, serta mendorong industri untuk mengoptimalkan penggunaan gas bumi sebagai sumber energi efisien dan ekonomis,” tutup Rachmat.
PGN juga tetap berusaha untuk menjangkau wilayah-wilayah ekonomi baru yang memiliki potensi ekonomi yang baik, termasuk menjaga kehandalan infrastruktur gas bumi.
Berdasarkan data kepuasan pelanggan, gas bumi sebagai sumber energi terbukti dinilai lebih aman dengan harga yang kompetitif dan adanya jaminan ketersediaan aliran gas. Oleh karena itu, PGN akan terus berupaya untuk meningkatkan performa dan layanan agar nilai lebih gas bumi PGN dapat senantiasa dirasakan. (rel/ram)
DOA: Pasangan Bakal Colan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Aulia Rachman berdoa di Rumah Kolaborasi, Jumat (4/9/2020).
MEDAN, SUMUTPOS.CO– Alim ulama, tokoh politik, tokoh masyarakat, tokoh adat dan kaum milenial yang bergabung dalam Rumah Kolaborasi mendoakan pasangan bakal calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Medan Bobby Nasution- Aulia Rachman yang maju dalam kontestasi Pilkada Kota Medan 2020.
Doa dan harapan itu disampaikan oleh Ustad M Nursyam dari organisasi Islam PW Al Washliyah Sumatera Utara dalam tausiahnya sebelum melepas keberangkatan pasangan Bobby-Aulia mendaftar ke KPU Kota Medan.
“Semua tokoh ada di sini, dan saya yakin kita semua makhluk Allah yang berkasih sayang. Mari menangkan pasangan Bobby-Aulia ini,” ujar Ustad M. Nursyam di Medan, Jumat (4/9/2020).
Dia juga mengajak agar seluruh masyarakat Medan dari berbagai ragam, agama, suku dan budaya untuk berkasih sayang dan bergandengan tangan dalam mewujudkan kota Medan yang Berkah dan kolaborarif.
Sementara itu bakal calon Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi wakilnya Aulia Rachman menyampaikan bahwa saat ini mereka sudah mengantongi dukungan delapan partai politik yakni PDI P, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, Hanura, PSI dan PAN.
” Kita harus sama berjuang dan berkolaborasi merubah karakter kota Medan yang baru dan berkah melalui ekonomi kerakyatan dan tata kota yang baik dan disiplin,” tegas Bobby.
Bobby-Aulia selanjutnya dilepas oleh para relawan dan pendukung dari Sekber Rumah Kolaborasi Jalan Cut Meutia menuju kantor KPU Medan.
Keduanya tampak mengendarai motor Vespa dan dengan fesyen kompak mengenakan baju putih yang dipadu jaket denim dan celana Jins. (rel/ram)
