MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Medan memang begitu besar, sejumlah aspek turut mengalami gangguan karenanya, khususnya terdampak kepada pemasukan ataupun pendapatan, baik masyarakat umum hingga kepada pemerintah.

Salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemko Medan mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan perekonomian masyarakat yang masih belum normal akibat Covid-19.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan, Suherman didampingi Kabid PBB, Ahmad Untung Lubis mengatakan, hingga Rabu (15/7) yang lalu, realisasi PBB Kota Medan masih mencapai 15,28 persen.”Sampai kemarin 15,28 persen dari total target PBB sebesar Rp610 miliar,” ucap Suherman kepada Sumut Pos, Kamis (16/7).

Padahal biasanya, pada semester pertama, BPPRD Kota Medan berhasil merealisasikan PAD sekitar 30 sampai 40 persen. Lalu biasanya, tren itu naik secara signifikan pada akhir Agustus, sebab tanggal jatuh tempo PBB berada pada tanggal 31 Agustus.

“Tapi karena situasi Covid ini, perekonomian masyarakat memang cukup terganggu dan itu sangat berdampak kepada pendapatan. Walaupun begitu, dengan diterapkannya AKB di Kota Medan, roda perekonomian sudah berjalan kembali. Perlahan tapi pasti pendapatan mulai meningkat,” ujarnya.

Sedangkan Kabid PBB BPPRD Kota Medan, Ahmad Untung Lubis menjelaskan, bahwa pihaknya tengah berupaya melakukan langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PBB dalam situasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang diterapkan di Kota Medan saat ini.

Fokus saat ini, lanjutnya, Bidang PBB sedang melakukan penagihan-penagihan PBB kepada para penunggak pajak dalam jumlah besar. “Usaha penagihan kita tingkatkan, mereka yang menunggu pajak, khususnya yang tunggakannya besar pasti terus kita tagih. Kita serius melakukan penagihan itu, karena ini kan soal pendapatan Pemko Medan,” tegasnya.

Di sisi lain, kata Ahmad, pihaknya telah dan sedang terus mengingatkan kepada para wajib pajak untuk mau membayarkan PBB nya secepat mungkin. Artinya, tidak harus menunggu sampai mendekati tanggal 31 Agustus.

“Misalnya Jasa Marga, kita minta supaya membayar pajak sedini mungkin. Alhamdulillah mereka sangat kooperatif, awal bulan Juli kemarin sudah mereka bayar, dan kita harapkan ini dapat ditiru oleh perusahaan-perusahaan lainnya, maupun masyarakat umum. Walaupun di sisi lain, mereka berhak untuk membayar di penghujung waktu, yaitu ditanggal 31 Agustus,” katanya.

Dijelaskannya lagi, realisasi sebesar 15,28 persen itu masih merupakan realisasi berdasarkan target PAD sebelum anggaran OPD di-refocussing untuk penanggulangan Covid-19. Rencananya, bila target itu jadi turunkan di P-APBD 2020, maka tentu capaian saat ini telah lebih dari 20 persen.

“Target sebelum refocussing kan Rp610 miliar, maka realisasi saat ini masih sekitar 15,28 persen. Tapi kalau misalnya target itu diturunkan di P-APBD menjadi Rp400an Miliar saja, maka sebenarnya realisasi kita sudah di angka 23 persen lebih,” jelasnya.

Namun BPPRD Kota Medan meyakini, angka itu akan naik secara signifikan pada pertengahan hingga akhir Agustus 2020. Begitupun, pihaknya tetap akan meningkatkan upayanya dalam mengejar target PBB di tahun 2020 ini.

Baik Suherman maupun Ahmad berharap, agar masyarakat mau bekerja sama secara baik dengan pemerintah dalam menunaikan kewajibannya sebagai wajib pajak dengan membayar PBB secara tepat waktu, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus 2020.

“Biasanya dari tahun ke tahun, tren pembayaran PBB itu akan naik secara signifikan bila sudah mendekati akhir Agustus. Begitupun kami tetap mengimbau kepada masyarakat untuk membayar PBB nya tepat waktu, terutama bagi para penunggak pajak agar segera membayar kewajibannya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol Drs Martuani Sormin MSi menerima audiensi dari Persatuan Pedagang Tradisional Kota Medan, di Mapoldasu, Kamis (16/7).

Martuani Sormin MSi turut didampingi PJU Polda Sumut menerima perwakilan Persatuan Pedagang Tradisional Kota Medan yakni Ketua Jonni Naibaho selaku Ketua Kota Medan, Asni Tarigan, dan masing-masing perwakilan koordinator pasar Kota Medan.

Martuani mengapresiasi kedatangan mereka untuk pertama kalinya ke Mapolda Sumut. “Saya bahagia sekali karena ibu-ibu dan bapak-bapak mau datang menemui saya di sini dan ini merupakan prestasi bagi saya karena masyarakat mau bertemu saya langsung,” ujarnya.

Kepada para pedagang tersebut, Kapoldasu menyampaikan soal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). “Alhamdullilah di bulan terakhir ini situasi mulai kondusif dan masih aman dan semakin baik. Permasalahan di Kota Medan ini terjadi karena narkotika,” ungkapnya.

Kapoldasu berpesan kepada ibu-ibu pedagang, agar menjadi ibu yang hebat dengan menyekolahkan putra-putrinya agar menjadi lebih hebat dari ibunya. “Mintalah kepada Tuhan apa yang kamu butuhkan, jangan apa yang kamu inginkan. Kalian adalah orang yang hebat karena menjadi barometer perekonomian di Sumut dengan tetap berdagang,” pesannya sembari mengingatkan untuk tetap menjalankan anjuran protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, Perwakilan Pedangang Tradisional Smiati Tarigan menyampaikan rasa bahagianya karena kedatangan mereka diterima oleh Kapoldasu di Mapolda Sumut. “Saya bangga karena para polisi terus mengimbau kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Kami juga tetap dilindungi dan dibantu polisi apabila ada pemerasan oleh para preman,” katanya yang diamini Perwakilan Pedagang Pasar Pulo Brayan.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Kapoldasu karena sudah memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pedagang pasar di Kota Medan. “Seumur hidup kami baru ini Kapolda Sumut mau menerima kami di Mapolda Sumut, sekaligus memberikan sayur-mayur sebagai apresiasi kepada Kapolda Sumut. Tetaplah setia untuk membantu masyarakat kecil,” tuturnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki target kinerja dalam capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini disampaikannya dalam rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 di Rumah Dinas Wagub Sumut Jalan Teuku Daud Medan, baru-baru ini.

“Kita mau membangun Sumut. Semua harus memiliki target kinerja dan saya tidak mau hasilnya seperti tahun lalu. Semua OPD dan BUMD memberikan kontribusi PAD sesuai dengan aturan, jangan sesuka hati,” ucap Musa Rajekshah.

Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina, Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut M Fitriyus, Inspektur Sumut Lasro Marbun, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut Ismael Parenus Sinaga, Plt Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut Riswan serta lainnya.

Kepada Plt. Kepala BPPRD Sumut, Riswan, Wagub mengingatkan mengenai pendapatan daerah dari hasil pajak daerah, di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) walaupun perolehan PKB sedikit meningkat pada tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu dengan realisasi sampai 10/07 sebesar Rp999 miliar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp984 miliar.

“Dari pendapatan PKB harus ditingkatkan lagi, tidak hanya berdasarkan capaian penerimaan tahun lalu tetapi harus berdasarkan potensi riel dari setiap pajak daerah. Hampir seluruhnya semua sama dasar perhitungan target dari pendapatan daerah berdasarkan kebiasaan perolehan tahun lalu. Saya minta kinerja harus dikejar,” katanya.

Mengenai pajak bahan bakar, Musa Rajekshah juga mengintruksikan pada BPPRD Sumut untuk menjalin komunikasi kepada Pertamina terkait data perolehan bahan bakar agar dibuka secara rinci dengan Pemprov Sumut. Kemudian BPPRD Sumut juga diminta melakukan perbandingan perolehan pajak dengan provinsi lain.

“Saya dapat masukan dari KPK, DPR dan lainnya mengenai pajak bahan bakar ini. Potensi pajak bahan bakar ini sangat besar,” katanya.

Sementara Plt. Kepala BPKAD Sumut Ismael Sinaga melaporkan dari sisi penerimaan bahwa total pendapatan di 2021 Pemprov Sumut direncanakan sebesar R13,1 triliun yang bersumber dari pajak, retribusi, BUMD dan lainnya serta Dana Transfer dari Pemerintah.

Senada disampaikan Sekdaprov Sumut R Sabrina, Wagub juga mengingatkan pada OPD dan direksi BUMB dalam pencapaian target pekerjaan dan target dalam mengejar PAD. Untuk itu kedepan, Assisten dan Inspektorat Sumut diminta mempersiapkan Perjanjian Kinerja dalam hal capaian target kinerja ini. “Jadi kalau tidak tercapai kita dapat mengevaluasinya,” katanya.

Sedangkan Kepala BPPRD Sumut Riswan menyampaikan, terdapat penurun pendapatan dari hasil pajak terdampak dari wabah covid-19. Di antaranya pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebesar 35%. Sedangkan Pajak Air Permukaan (PAP) mengalami peningkatan pendapatan sebesar Rp15,2 miliar dengan total Rp55,6 miliar. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terus berusaha untuk meningkatkan layanan kepengurusan dokumen kependudukannya bagi masyarakat Kota Medan. Salah satunya melalui pelayanan dokumen kependudukan secara digital. Bahkan, dalam waktu dekat akan menghadirkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumut.

“Secara konvensional terus kita tingkatkan. Tapi saat ini dunia sudah masuk era digitalisasi, maka kita juga harus terus berinovasi. Disdukcapil Kota Medan saat ini berfokus melakukan peningkatan pelayanan secara digital. Sebab, pelayananan digitalisasi akan sangat n

mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkannya,” ucap Kepala Disdukcapil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain Msi kepada Sumut Pos, Kamis (16/7).

Dikatakan Zulkarnain, saat ini pihaknya sudah melayani pengurusan dokumen kependudukan secara digitalisasi dengan sistem online yang dinamakan sebagai layanan sibisa yang dapat diakses lewat sibisa.pemkomedan.go.id oleh seluruh masyarakat Kota Medan.

“Dari situ, masyarakat tak perlu lagi repot-repot untuk datang ke kantor Disdukcapil Medan untuk mendaftarkan kepengurusan dokumen kependudukannya, mereka tinggal daftar secara Online dan lengkapi syarat-syaratnya,” katanya

Bila sudah selesai, maka pihak Disdukcapil Kota Medan akan memberikan informasi kepada pemohon. Pemohon lalu datang untuk mengambil dokumen kependudukannya di kantor Disdukcapil Kota Medan di Jalan Iskandar Muda tanpa biaya atau gratis.

“Jadi selain tidak repot karena terhindar dari banyaknya antrian, masyarakat juga bisa mengurus sendiri dokumen kependudukannya tanpa perantara. Dengan begitu, masyarakat dapat mengurusnya secara gratis,” terangnya.

Selain sistem Online, lanjut Zulkarnain, saat ini pihaknya juga tengah menunggu datangnya mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumut. Saat ini, mesin yang dapat mencetak sendiri dokumen kependudukan itu sedang dalam proses pengadaan di Disdukcapil Provinsi.

“Lalu kita nanti ada Mesin ADM, nantinya masyarakat dapat mengurus dan mencetak sendiri dokumen kependudukannya di mesin itu. Saat ini sedang di dalam tahap pengadaan di Provinsi, paling lama satu atau dua bulan lagi sudah kita terima,” paparnya.

Untuk tahap awal, kata Zul, Disdukcapil Kota Medan akan menjadi satu-satunya Kabupaten/Kota di Sumut yang akan menerima dan menggunakan mesin ADM yang dapat mencetak e-KTP, KK, KIA, Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

“Tahap awal kita dapat 1 mesinnya. Itu sudah dianggarkan di APBD Provinsi. Harapan kita dengan meningkatnya pelayanan ini, masyarakat Kota Medan sudah tidak kesulitan lagi dalam mengurus dokumen kependudukannya. Masyarakat mau mengurus sendiri tanpa bantuan pihak ketiga, tidak mengantri lama dan tentunya gratis,” ungkapnya.

Terpisah, anggota DPRD Sumut yang merupakan Ketua Tim Kunker Dapil Sumut 1, Parlaungan Simangunsong mengatakan, bahwa benar saat ini mesin ADM tersebut sedang tahap pengadaan.

“Itu lagi proses tender di Disdukcapil Sumut, sudah dianggarkan kok. Kita tunggu saja, tidak lama lagi mesinnya akan diterima Disdukcapil Medan,” ucap Sekretaris Komisi D DPRD Sumut dan Sekretaris Fraksi Demokrat tersebut.

Kata Parlaungan, Kota Medan akan menjadi percontohan bagi Kabupaten/Kota lainnya di Sumut. Bila nantinya mesin ADM tersebut dapat berjalan efektif dalam memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukannya, maka mesin ADM itu akan dianggarkan untuk pengadaan di tahun 2021.

“Kalau berjalan efektif, maka akan kita anggarkan lagi untuk tahun 2021. Nanti Kabupaten/Kota lainnya baru akan kita bagi di tahun 2021. Kalau Kota Medan merasa 1 mesin ternyata belum cukup, maka bisa saja kita anggarkan juga tambahan mesin itu untuk di Kota Medan. Intinya, masyarakat harus bisa mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ribuan umat Islam dari berbagai elemen di Sumatera Utara (Sumut) turun ke jalan, melakukan Aksi damai ‘Ganyang PKI Sumatera Utara’. Aksi ini bermula dari Masjid Raya Al Mashun, Jalan Sisingamangaraja Medan, pukul 13.30 WIB, yang kemudian longmarch keliling Kota Medan, Kamis (16/7).

Dalam aksi tersebut, umat Islam menuntut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tanpa syarat Hal itu dikatakan Koordinator Aksi, Sani Abdul Fattah, kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (16/7).

“Melalui aksi ini kami ingin menunjukkan kepada pemerintah bahwa kami menolak RUU HIP ini. Kami juga menuntut kepada DPR RI yang hari ini juga melakukan sidang paripurna untuk mencabut RUU HIP itu. Karena RUU HIP ini akan membangkitkan kembali paham komunis yang telah dilarang di NKRI ini,” ujarnya.

RUU HIP ini, lanjut Sani, sangat berbahaya bagi Pancasila. Oleh karena itu, dalam aksi ini kami menuntut agar para inisiator dan konseptornya ditangkap dan diproses hukum. “Tangkap inisiator dan konseptor RUU HIP itu,” tegasnya.

Menurutnya, PKI dan Komunis adalah musuh semua agama, maka teruslah waspada terhadap PKI termasuk PKI gaya baru. “Ayo bersama terus suarakan penolakan RUU HIP. Kita tunggu progres Kapolrestabes Medan atas laporan kita terhadap DPR RI yang diduga sebagai inisiator RUU HIP,” ujarnya.

Ia menilai, PKI/ Komunis itu licik, maka jaga diri, jaga keluarga, jaga kampung masing-masing dari orang-orang tak bertuhan itu.

“Teruslah berdoa demi keselamatan negeri, keselamatan agama, keselamatan umat Islam dan rakyat Indonesia. Serta terus pantau akun Instagram @gnpf_ulama_sumut untuk mendapatkan perjuangan perlawanan terhadap kezholiman,” teriaknya.

Adapun aksi ini diikuti ratusan elemen umat Islam di seluruh Sumut. Di antaranya GNPF Ulama Sumut, DPD FPI Sumut, ICMI Muda Sumut, DPW LMI Sumut, Laskar Garuda Bersatu, LPD MM Medan, KOKAM Medan, ANNAS Sumut, Garda ANNAS Sumut, Majelis Taklim Srikandi Sumut, KAMMI Medan, Amanah Hijrah Community, Emak Berhijab Militan, Berani Hijrah, Hijrah Sepanjang Masa, Pejuang Al Falah, PC IMM Medan, Angkatan 66 Sumut, DPW FPI Medan, GNPF Deliserdang.

Sepanjang konvoi, ribuan umat Islam meneriakan yel-yel ‘Ganyang PKI’. Elemen umat Islam sebagian besar menggunakan kendaraan sepeda motor dengan mengikuti sebuah mobil konvoi. Masing-masing elemen membawa spanduk dan bendera mengecam PKI serta penolakan terhadap RUU HIP. Puluhan pihak kepolisian terlihat mengawal aksi tersebut. (mag1/ila)