BINJAI, SUMUTPOS.CO – AG alias Aheng, mengakui ada menerima uang dari oknum Perwira Pertama (Pama) Polres Binjai berinisial AKP ESS. Tapi, tidak senilai Rp170 juta, melainkan hanya Rp120 juta.

Hal ini diungkapkan Aheng, saat menjadi saksi di Ruang Sidang Chandra Pengadilan Negeri (PN) Binjai, dengan terdakwa Muchlisin.

“Saya ada menerima Rp120 juta pada Juli dan Agustus 2018. Dalam 4 kali penerimaan,” ungkap Aheng di hadapan Ketua Majelis Hakim, Dedi, didampingi Anggota Tri Syahriawani dan Aida Harahap, Kamis (16/7).

Namun, uang yang dimaksud bukan sebagai bentuk cicilan dari terdakwa. Aheng mengaku memang mendapat kabar, ada uang terdakwa yang diterima AKP ESS. Oleh Aheng, kemudian memintanya atas dasar telah dirugikan akibat ulah terdakwa.

Mendengar itu, Penasehat Hukum Terdakwa, Edy Suhairi mencoba menggali informasi lebih dalam. Kepada majelis hakim, Edy meminta agar AKP ESS dihadirkan dalam sidang, sebagai saksi. Namun sayang, permintaan Edy kandas.

Sebab, tidak ada tertulis AKP ESS sebagai saksi. Karena itu, Edy akan menghadirkan saksi lain untuk meringankan, sekaligus menunjukkan bukti transfer yang telah dilakukan kliennya.

Seperti diketahui, Aheng, Muh, dan AKP ESS, mulanya satu kelompok. AG alias Aheng (40), yang disebut-sebut sebagai residivis narkotika jenis sabu-sabu, dan pernah mendekam pada penjara Pekanbaru ini, bermukim di Jalan Anggur Nomor 50, Lingkungan 8, Kelurahan Bandar Senembah, Binjai Barat. Aheng dan AKP ESS, tercatat sebagai tergugat dalam gugatan perdata sesuai Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Bnj.

Gugatan terjadi berawal saat Aheng secara lisan ada bekerja sama dengan Muh, dalam hal pengurusan surat-surat tanah garapan eks PTPN 2 seluas 18 hektare di Desa Serbajadi, Sunggal, Deliserdang. Aheng pun mengaku bersedia menanggung segala biaya untuk kepengurusan surat tanah tersebut kepada Muh.

Singkat cerita, Muh menyerahkan surat keterangan dari PTPN 2 sebagai bukti telah bekerja menjalankan perintah Aheng. Namun surat tersebut dituding palsu, dan Aheng meminta uang dikembalikan.

Permintaan Aheng sekaligus memberi teror kepada keluarga Muh, dipenuhi dengan terpaksa. Dari Rp375 juta, Rp170 juta sudah dikembalikan Muh melalui AKP ESS. Oknum Pama Polres Binjai ini, menjadi penghubung Muh, lantaran Aheng menolak uang dikembalikan secara cicil. Muh percaya kepada AKP ESS sebagai penghubung, karena yang bersangkutan adalah aparat penegak hukum. (ted/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Amati Zai (33), warga Perumnas Mandala, Gang Seriti 9, Kelurahan Kenanga, Percut Seituan, tertangkap basah warga saat mencuri sepeda motor milik seorang pedagang di Jalan Bromo, Gang Sederhana, Tegal Sari Mandala 3, Medan Denai. Akibatnya, pemuda yang bekerja sebagai mekanik di bengkel motor ini, dihajar hingga babak belur dan kemudian diamankan di Polsek Medan Area.

Dari informasi yang dihimpun, Kamis (16/7), aksi pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini, dilakukan pada Selasa (14/7), sekira pukul 11.30 WIB. Semula, korban bernama Abdulla (24), berangkat dari rumahnya di Jalan Rawa I, Tegal Sari Mandala 3, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat BK 2486 AHW menuju lapaknya, sekira pukul 10.00 WIB.

Sesampainya di lapak dagangannya pada Pasar Sukaramai, korban memarkirkan kendaraannya, tapi dengan kondisi kunci masih menempel.

“Korban sibuk berjualan melayani pembeli yang berbelanja. Pelaku lalu memanfaatkan kesempatan itu, dan beraksi mendorong sepeda motor korban,” ungkap Kapolsek Medan Area, Kompol Faidir Chaniago.

Nahas bagi pelaku, baru beberapa meter mendorong sepeda motor, ternyata aksinya ketahuan korban. Spontan, korban langsung berteriak maling sembari mengejar pelaku.

“Korban dibantu warga mengejar dan berhasil mengamankan pelaku, yang kemudian dihajar hingga babak belur,” jelas Faidir lagi.

Beruntung, personel Polsek Medan Area yang sedang melaksanakan patroli di kawasan Pasar Sukaramai, mendapat informasi kejadian tersebut. Personel bergerak cepat ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan massa.

“Pelaku terpojok di dalam pagar rumah warga. Selanjutnya, pelaku bersama barang bukti diboyong ke komando untuk proses hukum dan pengembangan kasus lebih lanjut,” pungkas Faidir. (ris/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Triguna Dharma, Rudi Gunawan, melalui kuasa hukumnya, Suhardi dan Andi Hakim, memohon perlindungan serta kepastian hukum kepada pihak Polda Sumut.

Hal itu dilakukan karena adanya laporan Rudi dalam kasus pengaduan fitnah, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 317 KUHP atas terlapor, Ari Gusti Syahputra, agar ditindaklanjuti sehingga adanya tersangka.

“Kami sudah mengirim surat permohonan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Polda Sumut serta Polrestabes Medan, dengan Nomor: 01/M.P.K.H/L.F.Astralindo/VII/2020 tertanggal 10 Juli 2020. Surat itu untuk mempertanyakan sejauh mana perkembangan laporan yang telah dibuat klien kami (Rudi Gunawan) atas kasus pengaduan fitnah dengan terlapor Ari Gusti Syahputra,” ungkap Suhardi kepada wartawan, Kamis (16/7).

Lebih lanjut Suhardi menjelaskan, sebelum laporan tersebut dibuat, Ari Gusti Syahputra selaku mantan mahasiswa STMIK Triguna Dharma, lebih dulu melaporkan Rudi Gunawan pada 29 April 2019, atas dugaan penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah. Namun, setelah melalui proses pemeriksaan atas laporan Ari Gusti Syahputa, Polda Sumut mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.TAP/323.A/IX/2019/Ditreskrimsus, tentang Penghentian Penyelidikan, tertanggal 25 September 2019.

“Atas adanya surat penghentian penyelidikan itu, pengurus Yayasan Bina Keluarga Sejahtera dan klien kami mengadakan rapat. Hasil rapat tersebut, intinya agar klien kami mengajukan tuntutan hukum kepada Ari Gusti Syahputra, yang diduga telah melakukan tindak pidana pengaduan fitnah,” jelasnya.

Laporan Rudi Gunawan dibuat pada 7 Desember 2019, dan telah diterima dengan Nomor: STTPL/1840/XII/2019/SUMUT/SPKT “I”. Pada 11 Mei 2020, Rudi Gunawan mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polrestabes Medan. Yang isinya, penyelidik memeriksa pihak lain dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti.

“Pada 6 Juni 2020, klien kami mendapat SP2HP kedua. Yang isinya penyelidik memanggil terlapor, Ari Gusti Syahputra. Namun terlapor tidak hadir. Penyelidik juga melakukan pemanggilan kedua terhadap terlapor,” beber Suhardi.

Dalam pengusutan kasus tersebut, sejumlah aliansi aktivis sempat melakukan aksi demonstrasi dengan tajuk #ARITIDAKBERSALAH dan ‘Ari adalah mahasiswa STMIK Triguna Dharmayang menjadi korban kesewenangan pihak kampus, ketika menyampaikan aspirasi terkait akreditasi kampus’, serta #STOPKRIMINALISASIDALAMDUNIAPENDIDIKAN, pada Jumat, 3 Juli 2020 di Polda Sumut.

“Demi menghindari dan mencegah citra buruk penegakan hukum, maka kami meminta pihak kepolisian menindaklanjuti proses hukum laporan Rudi Gunawan, sesuai dengan prosedur. Hal itu juga untuk mencegah aksi demonstrasi susulan yang dapat berdampak buruk terhadap citra penegakan hukum pendidikan nasional,” pungkas Suhardi. (man/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Setelah buron selama 3 bulan, akhirnya Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Langkat berhasil meringkus 2 maling spesialis pembongkar rumah.

“Ya benar, Sat Reskrim Polres Langkat telah berhasil meringkus 2 pelaku pencurian rumah. Adapun mereka, yakni Ali Janafi (26) warga Dusun 2, Desa Tanjung Bringin, Kecamatan Hinai, dan Fajar Dermawan (41) warga Lingkungan 7, Jalan Ahmad Yani, Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat,” ungkap Kanit Pidum Polres Langkat, Bram Candra, Kamis( 16/7).

Lebih lanjut Bram mengatakan, kedua tersangka tersebut ditangkap karena diketahui melakukan tindak kejahatan pembongkaran rumah Bismar Karo-karo (59) warga Jalan Ahmad Yani,Desa Kwala Begumit, Kecamatan Stabat pada medio April 2020 lalu.

Bram juga menjelaskan, tindak kejahatan pembongkaran rumah milik Bismar Karo-karo itu, dilakukan kedua tersangka saat korban berada di Tanah Karo. Akibat pembongkaran tersebut, korban kehilangan kalung emas seberat 16,3 gram, anting-anting emas, dan laptop merek Dell, dengan total kerugian diperkirakan mencapai Rp25 juta.

“Saat ini kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Langkat, guna menjalani proses hukum selanjutnya,” pungkasnya. (yas/saz)