MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan akhirnya menghentikan sementara kegiatan di gedung dewan hingga 31 Agustus mendatang. Keputusan ini diambil setelah Kasubbag Perlengkapan, Ermina Linda Siregar meninggal dunia pada 14 Agustus 2020, dinyatakan positif terpapar virus Corona.

Selain itu, Kassubag Risalah dan Persidangan, Lily Carolina Batubara juga dinyatakan positif Covid-19 dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit.

Pantauan Sumut Pos, Selasa (18/8), kegiatan di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan mulai dibatasi. Para tenaga honorer atau Pekerja Harian Lepas (PHL) di DPRD Medan tampak hanya beberapa yang masuk, sisanya bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

“Hari ini cuma ada kegiatan paripurna, itupun sebentar saja. Untuk para PHL, tak ada lagi yang masuk, hanya ada beberapa saja, ajudan pimpinan-pimpinan saja,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Selasa (18/8).

Sedangkan untuk para ASN di DPRD Medan, kata Ihwan, sudah tidak ada lagi yang masuk kantor kecuali Plt Sekretaris DPRD Medan dan para Kabag dan Kasubbagnya. “Sisanya mereka kerja dari rumah saja, betul-betul akan dibatasi mulai saat ini pegawai yang bekerja,” ujarnya.

Termasuk untuk para anggota DPRD Medan, jelasnya, mulai kemarin hanya ada 10 anggota DPRD Medan yang hadir pada rapat Paripurna. Hal itu sesuai pantauan Sumut Pos, dimana hanya ada 10 anggota DPRD Medan yang hadir dalam rapat paripurna, termasuk 4 pimpinan dan 6 anggota.

“Mulai hari ini (kemarin), khususnya mulai besok (hari ini) akan dibatasi dulu kegiatan di dalam gedung DPRD, kalau di luar ya tidak, karena yang menjadi klaster kan gedung ini. Lalu sementara kita juga tidak ada terima tamu. Artinya kegiatan dewan, khususnya kegiatan komisi di dalam gedung DPRD untuk sementara kita tiadakan dulu. Untuk rapat-rapat internal, kalau memang terlalu penting maka masih bisa dilakukan, tapi kalau bisa via Vidcon ya, Vidcon saja,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, mengaku kalau kantor DPRD Medan tetap harus dibuka, karena sifatnya untuk pelayanan kepentingan masyarakat. Namun kata Hasyim, pembatasan hanya dilakukan terhadap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Medan. “DPRD Medan inikan sifatnya pelayanan. Jadi tetap beroperasi, tidak bisa ditutup. Kalau ditutup, masyarakat bisa komplain,” ungkap Hasyim, Selasa (18/8).

Operasional di DPRD Medan, tambahnya, tidak bisa melakukan lockdown, namun hanya pembatasan kegiatan. Kegiatan yang sudah direncanakan tetap akan dilaksanakan, seperti paripurna dan reses. “Jadi untuk paripurna tetap dilaksanakan, hanya saja dibatasi jumlahnya. Cuma pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi saja yang hadir, sedangkan anggota DPRD Medan lainnya melalui virtual,” jelasnya.

Sementara untuk reses, Hasyim mengaku bila tidak dilaksanakan, reses pada bulan berikutnya tidak dapat dilaksanakan. “Inikan sudah masuk masa sidang ketiga, kalau tidak dilakukan, reses berikutnya tidak bisa dilaksanakan, begitu ketentuannya. Untuk reses, sebagian mengganti konsepnya menjadi door to door atau tetap seperti biasa dengan melakukan sesuai protokol kesehatan,” urainya.

Sedangkan untuk aktivitas ke daerah, kata dia hanya dibolehkan ke luar daerah yang berada di dalam provinsi. Sementara untuk daerah-daerah diluar provinsi, tidak diperbolehkan sementara waktu.

“Anggota DPRD bisa menentukan penting atau tidak melakukan perjalanan ke luar daerah, tapi berbeda juga kalau ada yang melaksanakan tugas pribadi ke luar provinsi, di luar tugas sebagai anggota DPRD,” tandasnya.

Sebelumnya, beredar surat   bernomor 011/7705 tertanggal 11 Agustus 2020 yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Medan, Hj Alida. Surat tersebut berisi tentang penutupan kantor Sekretariat DPRD Medan sejak 18 hingga 31 Agustus 2020. Saat dikonfirmasi terkait surat tersebut, Alida menerangkan, yang dimaksud dalam surat tersebut bukan penutupan sementara (lockdown) kantor DPRD Medan, melainkan pembatasan kegiatan dan jumlah pegawai di dalam gedung.

Senada dengan Hasyim, Alida memastikan, Sekretariat DPRD Medan tetap melaksanakan kegiatan yang telah diagendakan. Sedangkan untuk penutupan operasional DPRD Medan, harus berkordinasi terlebih dulu dengan pimpinan DPRD Medan.

“Belum ada direncanakan untuk penutupan operasional di DPRD Medan, tapi kita sudah mengurangi kegiatan di DPRD Medan, termasuk kehadiran tenaga honor, hari ini saja hampir tidak ada tenang hobi yang masuk,” sebutnya.

Dijelaskan Alida, sekretariat DPRD Medan telah menyurati tim gugus tugas Covid 19 untuk segera dilakukan Rapid Test dan Swab, namun belum mendapat balasan. “Kita sudah surati gugus tugas untuk melakukan swab dan rapid test, tapi belum ada dibalas,” jelasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution telah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Hasil swab terakhir yang dilakukan pada 14 Agustus 2020 lalu adalah negatif. Dengan begitu, Akhyar sudah dinyatakan sembuh dan kini melanjutkan proses pemulihannya secara mandiri di luar rumah sakit.

“Sudah, sudah keluar dari RS. Harinya saya kurang ingat, kira-kira akhir minggu lalulah. Hasil swab terakhirnya negatif, kalau tak salah swab terakhir tanggal 13 atau 14 (Agustus),” kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan kepada Sumut Pos, Selasa (18/8).

Dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan itu, karena hasil swab Akhyar sudah negatif, maka Akhyar sudah bisa keluar dari RS dan melanjutkan perawatan atau proses pemulihannya secara mandiri atau di luar rumah sakit. “Sekarang bapak masih perlu istirahat, isolasi mandiri sekaligus pemulihan. Untuk tempat bapak isolasi mandiri saya tidak tahu, infonya di rumahnya, tapi di rumah yang mana saya tak tahu,” jawabnya.

Senada dengan Mardohar, Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan hal yang sama. Muslim menjelaskan, saat ini Akhyar telah selesai menjalani perawatan atau pengobatan di rumah sakit. “Sudah pulang dari rumah sakit, sudah 3 harilah, kalau tak salah hari Jumat atau Sabtu itu pulangnya,” katanya.

Ditanya sampai kapan Akhyar akan melakukan isolasi mandiri, Muslim mengaku belum mengetahui hal itu. Dijelaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembagan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan itu, saat ini Akhyar Nasution sedang menjalani isolasi mandiri. “Lagi isolasi mandiri, yang saya dengar isolasi di rumah dinas beliau,” jelasnya.

Seperti diketahui, Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution ditanyakan positif terinfeksi virus corona (Covid-19) berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Bakal calon Wali Kota Medan yang akan diusung Partai Demokrat dan PKS itu sempat menjalani isolasi di Rumah Sakit Royal Prima, Medan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Edwin Effendi, menjelaskan pada Rabu (5/8), jika Akhyar diduga terpapar virus corona usai pulang dari Jakarta pada Senin (3/8) sore. Saat itu Akhyar merasakan keluhan demam, lalu Akhyar menjalani pemeriksaan swab pada hari itu juga. Pada Selasa (4/8) pagi, hasil swab keluar da. Akhyar Nasution dinyatakan Positif Covid-19.

Namun begitu, Edwin menjelaskan jika keadaan Akhyar secara umum dalam kondisi baik, stabil dan terkendali. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter saat itu tekanan darah, temperatur dan pernafasan Akhyar masih dalam batas normal.

Usai Akhyar dinyatakan Positif Covid-19 pada Selasa (4/8) pagi dan diumumkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan pada Rabu (5/8), GTPP Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Medan langsung melakukan test swab kepada 52 orang ASN dan pegawai lainnya di jajaran Pemko Medan yang diketahui sebelumnya telah melakukan kontak erat dengan Akhar.

Namun dari hasil swab tersebut, tidak ada satupun yang dinyatakan positif Covid. Begitu juga dengan keluarga Akhyar, yakni istri dan anak-anaknya, seluruhnya dinyatakan Negatif Covid-19. (map)

Revisi Perwal Siapkan Sanksi Tegas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam kurun waktu satu bulan terakhir, terjadi peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 yang cukup signifikan di Kota Medan. Terhitung mulai 17 Juli hingga 17 Agustus 2020, terjadi penambahan jumlah pasien positif Covid-19 rata-rata mencapai 52 orang per hari. Sedangkan yang meninggal dunia, sebanyak 3 orang per hari.

Menyikapi kondisi ini, Pemko Medan melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan menggerakkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan. “Peningkatan yang relatif tinggi ini perlu menjadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi saat rapat evaluasi penanganan covid-19 di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Medan, Selasa (18/8).

Wakil Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan itu menekankan, pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan dalam setiap aktifitas, terutama penggunanaan masker. “Dengan memakai masker yang baik dan tepat, setidaknya dapat mencegah 80 persen penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat,” kata Edwin.

Berdasarkan data yang dilansir GTPP Covid-19 Kota Medan, jumlah kasus positif Covid-19 pada 17 Juli 2020 sebanyak 1.744 yang kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 3.321. Sedangkan korban yang meninggal pada 17 Juli sebanyak 89 orang, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 177 pada 17 Agustus.

“Dari data tersebut, jumlah peningkatan kasus positif Covid-19 yang terkonfirmasi dalam sebulan ini sebanyak 1.577 kasus, sedangkan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 88 orang. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Mari kita tegakkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan,” ungkapnya.

Terpisah, Sekretaris GTPP Covid-19 Kota Medan, Muslim Harahap menyesalkan masih banyaknya masyarakat Kota Medan yang abai atau tidak peduli dengan penerapan protokol kesehatan. Padahal, Pemko Medan sudah menyosialisasikan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 27 tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19.

“Jelas-jelas sudah kita sosialisasikan sejak lama, mulai dari Perwal No.11/2020 sampai Perwal No.27/2020, tapi tetap saja banyak masyarakat yang dengan sengaja tidak pakai masker dan berkumpul, termasuk kemarin saat ada beberapa perlombaan HUT RI di lingkungan masyarakat, masih sangat banyak yang tidak pakai masker,” kata Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (18/8).

Dijelaskan Muslim, GTPP Covid-19 Kota Medan juga kerap melakukan tindakan penerapan sanksi kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. “Satpol PP sudah berkali-kali melakukan razia masker, sudah ribuan KTP yang ditahan, tapi faktanya masih ada saja yang tidak pakai masker. Walaupun harus kita akui jika masyarakat yang menggunakan masker juga semakin banyak, sebenarnya sudah banyak juga yang patuh, tapi yang membandel juga masih ada,” jelasnya.

Untuk itu, Pemko Medan akan merevisi Perwal AKB untuk meningkatkan kedisplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada masyarakat Kota Medan. “Perwalnya sekarang sedang direvisi, supaya nanti ada sanksi yang lebih tegas kepada masyarakat. Seperti adanya denda bagi masyarakat yang tidak pakai masker dan sanksi-sanksi lainnya,” ujarnya.

Sementara Plt Kabag Hukum Pemko Medan, Putra membenarkan rencana revisi Perwal tersebut. Dikatakan Putra, saat ini pihaknya tengah merevisi Perwal AKB agar sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pergub Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara.

“Saat ini sedang kita revisi agar sesuai dengan Inpres dan Pergub yang terkait. Revisi dilakukan agar meningkatkan disiplin masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan Covid-19,” terang Putra kepada Sumut Pos, Selasa (18/8).

Adapun yang direvisi, kata Putra, adalah terkait sanksi yang tertera dalam Perwal No.27/2020 yang tertuang dalam Pasal 30 ayat 2 poin a sampai poin g, mulai dari teguran lisan sampai kepada sanksi pencabutan izin. “Terkait sanksi. Rencananya untuk sanksi, ada 2 sanksi yang kita tambahkan dari sanksi yang sudah ada termaktub dalam Perwal 27 Tahun 2020, sanksi tersebut adalah sanksi denda administrasi dan sanksi kerja sosial. Jadi nanti akan ada tambahan sanksi di Pasal (30 ayat 2) itu,” jelas Putra.

Untuk sanksi denda, jelasnya, akan ada sanksi berupa nominal uang yang harus dibayarkan para pelanggar Perwal kepada negara. “Soal kalau pakai masker di denda Rp100 ribu itu masih kaji, kalau berkerumun akan dibubarkan. Dan soal sanksi kerja sosial, itu akan disesuaikan dengan kondisi dilapangan,” jelasnya. (map)