DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Seorang pejabat eselon II, Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan anak pejabat di Kabupaten Deliserdang dinyatakan positif Covid-19. Ketiganya masing-masing berinisial GS, BTR, dan AD.

Informasi diposko Gugus Tugas penanganan percepatan Covid-19 Pemkab Deliserdang saat ini ketiganya sedang menjalani isolasi mandiri. Hal ini karena ketiganya positif tanpa gejala.

Diduga dua pejabat itu bisa sama-sama positif karena riwayat sebelumnya ada berjumpa dalam pertemuan rapat beberapa waktu lalu. Sedangkan anak pejabat itu memiliki riwayat perjalanan ke luar kota.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Deliserdang, dr Ade Budi Krista saat dikonfirmasi membenarkannya kalau keduanya sebelumnya sempat menggelar pertemuan. Disebut saat itu ada beberapa pejabat lain.

“Ia benar ada dua orang yang positif memang. Sudah di swab mereka makanya diketahui positif. Karena tanpa gejala ya diisolasi mandirilah,” jelas dr Ade Budi Krista di kantor Bupati Deliserdang, Selasa (14/7).

Untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut maka dilakukan rapid test terhadap beberapa pejabat lain. Pejabat-pejabat yang mempunyai kontak erat dengan keduanya akan dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah reaktif atau nonreaktif. Ketika reaktif disebut akan langsung dilakukan swab.

“Ya ini hari kita lakukan rapitd tes terhadap pejabat eselon II maupun pejabat lainnya yang pernah kontak sama kedua orang tersebut,” kata dr Ade.

Sementara, untuk anak pejabat menjalani rapid test secara mandiri dan sekarang kini isolasi mandiri. Untuk dua pejabat Deliserdang itu, menambah deret panjangnya jumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang yang positif Covid-19.

Sebelumnya sudah ada beberapa pejabat lain seperti Kepala Puskesmas dan Kepala Bidang hanya saja saat ini mereka sudah sembuh. (btr/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai akan melaksanakan Salat Idul Adha 1441 H di Lapangan Merdeka Binjai dengan tetap mematuhi protokol kesehatan penaggulangan Covid-19. Ini merupakan keputusan dari Rapat Evaluasi Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin langsung Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham yang dihadiri oleh Ketua DPRD, H Noor Alamsyah Putra, Dandim 0203 Langkat, Letkol Bachtiar Susanto, Wakapolres, Kompol Nata Nail Panjaitan serta unsur Forkopimda di Aula Pemko Binjai, Senin (13/7).

Idaham mengatakan, terkait momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini, sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor : SE 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Tahun 1441 h / 2020 M Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19, maka pelaksanaan Salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban diperbolehkan di masjid maupun di lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

“Idul Fitri kemarin tidak ada surat edaran dari menteri yang memperbolehkan untuk salat (di lapangan). Karena itu, Gugus Tugas melarang melakukan. Untuk Idul Adha ini ada surat edarannya, jadi kita izinkan di lapangan merdeka untuk Salat Idul Adha, tapi tetap protokol kesehatan akan diberlakukan,” jelas Idaham.

“Untuk protokol kesehatannya nanti, kita sediakan tempat cuci tangan dengan sabun saja karna sabun tidak membatalkan wudhu. Nanti juga akan diberikan masker bagi yang tidak bawa masker. Untuk tambahan lainnya tolong nanti Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dan gugus tugas saling berkoordinasi,” lanjutnya.

Terkait dengan penyembelihan hewan kurban, Idaham akan memberikan bantuan APD berupa masker, sarung tangan, handsanitaizer serta pelindung wajah/face shield bagi setiap tempat pemotongan hewan kurban. “Nanti Gugus Tugas akan keliling untuk mengecek. Jadi, kalau mereka tidak pake masker atau APD lainnya kita bisa peringati. Saya minta untuk Kemenag, tolong didata di mana saja tempat pemotongan hewan kurban agar bisa kita persiapkan APD yang diperlukan,” ujar Idaham.

Sementara, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai, Agustawan Karnajaya menyampaikan untuk tahun ini jumlah pemotongan hewan kurban jauh berkurang sebanyak 45 persen. (ted/azw)

“Untuk tahun lalu ada 1.595 ekor sapi sedangkan tahun ini hanya sekitar 950 ekor saja,” pungkasnya. (ted/azw)

KARO, SUMUTPOS.CO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus melakukan monitoring dan pemantauan secara langsung ke Kabupaten Karo. Monitoring ini khusus dilakukan di daerah yang dianggap rawan Covid-19 dan bersetatus zona merah.

Upaya ini sekaligus melihat perkembangan progres penanganan dan pendisiplinan di Karo dalam kesiapannya diterapkan fase new normal.

“Artinya saat diberlakukan tatanan baru, masyarakat dan pemda harus siap menyongsong. Tentu progresnya kita lihat,” kata Liaison Officer BNPB Pusat, Mayjen TNI (Purn) Darlan Harahap Liaison Officer BNPB Pusat didampingi Kolonel Inf (Purn) Wilson Siregar dan perwakilan BPBD Provsu Putra Nasution, saat mendatangi Posko Gugus tugas Covid-19 Kab. Karo, sore Kabanjahe, Kamis (9/7).

Kedatangan tim Liaison Officer disambut oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH bersama Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Plh ketua GTPP Covid-19 Ir Martin Sitepu, Kasatpol PP Hendrik Philemon Tarigan, kadis perkim Paksa Tarigan, ST, dan Dirut RSUD dr Arjuna Wijaya SpP,.

Menurutnya, sejak dari sekarang harus dikampanyekan terkait protokol kesehatan, harus sering cuci tangan, jaga jarak dan menggunakan masker. Antispasi ini, jika Karo diberlakukan new normal, masyarakat sudah terbiasa dan tidak kaku lagi.

Di samping monitoring ini, banyak masukan dan saran didengar, namun secara spesifik tidak ada yang istimewa. Semua hanya masih taraf normal saja dalam penanganan. Apalagi kab. Karo sudah difungsikan tim pendisplinan protokol kesehatan, hal ini sangat membantu program pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Ini kita apreisasi, dan kita sampaikan ke pihak BNPB pusat, bahwa Karo sudah maksimal dan berhasil mengedukasi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan,melalui tim displin,”sebut Darlan. (deo/azw)

Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan, terima kasih atas kunjungan tim Liaison Officer BNPB Pusat tersebut, sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu Kab. Karo dalam Situasi pandemi Covid-19

Hal yang sama dikemukakan oleh Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, bahwa penertiban pendisplinan sudah terus digalakkan dengan cara menempatkan tim gabungan di titik titik keramaian yang sungguh membutuhkan dalam pencegahan penyebaran Covid-19. (deo/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Sekretaris Langkat Dr H Indra Salahuddin menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Langkat dalam pembahasan Rencangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat, pada rapat paripurna di Gedung DPRD Langkat, Selasa (14/7).

Pandangan umum dari 8 fraksi DPRD Langkat, sebelumnya dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) disampaikan oleh H Rahmanuddin Rangkuti, Fraksi Partai Demokrat oleh Ade Khairina, Fraksi Bintang Persatuan Indonesia oleh Siti Nurhayati, Fraksi Partai Golongan Karya oleh Ahmad Senang, Fraksi PDI Perjuangan oleh Juriah, Fraksi Nasional Demokrat oleh Zulihartono dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Sisanol Fahmi.

Sekda mengatakan sebagai jawaban atas Fraksi Golkar dan PAN terhadap Ranperda perubahan kedua, atas Perda No 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Hanya untuk perubahan retribusi pergantian bukti lulus uji, berupa kartu uji smart card dan besarnya tarif sesuai peraturan pemerintah RI No 15 tahun 2016, tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara itu kata Sekda, dari Fraksi KPK, BPI, Gerindra, Nasdem dan Partai Demokrasi Indinesia Perjuangan (PDIP) mengenai perubahan besaran tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. Karena itu Pemkab Langkat sepakat, besaran tarif dengan memperhitungkan nilai ekonomisnya dan diupayakan untuk tidak memberatkan masyarakat. Hal ini, perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, baik melalui media cetak dan sosial,

Sedangkan untuk Ranperda atas perubahan No 15 tahun 2013, mengenai penambahan kata Prekursor Narkotika. Sekda memberikan jawaban kepada Fraksi Golkar, KPK dan PDIP, di antaranya melakukan pembentukan Satgas P4GN Langkat dan Satgas serta relawan anti narkoba di kecamatan dan desa.

“Serta mengeluarkan surat edaran Bupati Langkat, sebagai upaya tindak lanjut kebijakan nasional di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dalam strategi dan kebijakan pelaksanaan P4GN di lingkungan perangkat daerah,” imbuhnya sembari mengucapkan terimakasih kepada pihak legislatif atas perhatian dan kerjasamanya.

Kemudian, rapat dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan Fraksi-fraksi terhadap jawaban Bupati Langkat. Ketua DPRD Langkat Surialam, saat memimpin rapat, mengatakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan/persetujuan Ranperda menjadi Perda akan ditentukan kemudian hari.

Sebelumnya, Tiga Ranperda yang disampaikan Pemkab Langkat, pertama Ranperda yang mengatur perubahan atas Perda No 15 tahun 2013, tentang pencegahan dan penggulangan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, sikotropika dan zat adiktif.

Kedua, Ranpera yang mengatur perubahan kedua atas Perda No 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum.

Ketiga, Ranperda yang mengatur tentang perubahan atas Perda No 6 tahun 2016, tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten Langkat.

Hadir, dalam rapat paripurna tersebut, segenap anggota DPRD Langkat, unsur Forkopimda Langkat, para pejabat Pemkab Langkat, Camat se Kab Langkat, pimpinan BUMD dan BUMN serta jajaran, tokoh agama/masyarakat dan pemuda, pimpinan Parpol dan jajaran, serta undangan lainnya.(yas/azw)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dicapai Pemerintah Kota (Pemko) Binjai belum maksimal. Tercatat Tahun 2019, PAD yang dicapai Pemko Binjai sekitar 81 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.023.407.509.912.

Ini diketahui dari Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggarapan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 di Lantai 2 Gedung Sementara DPRD Binjai, Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jatinegara, Binjai Utara, Selasa (14/7).

Rapat paripurna itu dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Binjai H Noor Sri Syah Alam Putra didampingi Wakil Ketua Syarif Sitepu dan Ahmad Azra’i Aziz yang memimpin rapat paripurna tersebut. Dari eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah Daulay.

Pantauan wartawan, rapat berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Seperti jaga jarak dan menggunakan masker. Peserta rapat yang mau masuk ke ruangan juga dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.

Sebagian organisasi perangkat darah (OPD) tidak hadir. Mereka mengikuti rapat paripurna ini melalui telekonfrens.

Selain OPD yang absen, juga ada anggota dewan dari Fraksi Demokrat dan 2 politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak terlihat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai menjelaskan, realisasi Pendapatan Daerah Rp910.979.480.197 atau sebesar 81,09 persen. Termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelola Kekayaan Daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

“Adapun Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan Rp1.065.634.126.708. Dan realisasi belanja daerah Rp905.176.183.077,73 atau sebesar 84,94 persen. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2019 berkenaan sebesar Rp908.429.166.667,73. Yang telah kami uraikan sebagai bukti Pemko Binjai tertib anggaran,” kata Sekda.

“Dan harus diakui, realisasi pendapatan daerah dan khusus PAD masih ada yang belum mencapai target. Seperti pajak hiburan, PBB-P2 dan retribusi daerah yang dilaksanakan OPD teknis,” sambung mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai ini.

Sementara, Ketua DPRD Binjai yang akrab disapa Haji Kires mengapresiasi Pemko atas torehan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat kali berturut berdasar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara.

Tak lama berselang Kires menskors rapat paripurna.

Disinyalir skors karena peserta rapat paripurna tidak maksimal. Sehingga belum dapat disahkan secara bersama, dan akan dijadwalkan kembali pada 25 Juli 2020 mendatang. (ted/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar baik bagi warga Sumatera Utara terkhusus Kabupaten Karo dan sekitarnya. Proyek jembatan layang sejenis cantilever di ruas Jalan Medan-Berastagi, siap dilelang tahun ini.

“Pertama kita mendapatkan kabar baik, bahwa proyek tersebut akan dilelang November ini. Pengerjaannya mungkin dilakukan setelah lelang, yaitu di tahun depan,” kata anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur, kepada wartawan, Selasa (14/7). Kepastian lelang itu diperoleh pascapertemuan anggota Komisi V DPR, Bob Andika Sitepu dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II, Selamet Rasidi, Kamis (10/7) lalu.

Sugianto yang juga hadir dalam pertemuan pekan lalu di kantor BBPJN II Jalan Sakti Lubis Medan itu, mengapresiasi rencana pembebasan tanah untuk kelancaran pekerjaan fisik proyek ‘kelok sebelas’ tersebut.

“Akan dibuat cantilever di ruas Jalan Medan-Berastagi. Tentu ini sebuah prestasi bagi Sumut yang akan mempunyai kualitas jalan yang baik. Di tempat tekongan (belokan) itu, BBPJN berjanji akan membangun 14 meter. Saya rasa itu akan memperbaiki kondisi titik kemacetan yang selama ini terjadi di sana,” kata politisi PDI Perjuangan yang duduk di Komisi B tersebut.

Pihaknya siap mengawal kelanjutan program pembangunan ini sampai pengerjaan fisiknya selesai. Sebab, selama ini masyarakat Karo sangat membutuhkan pembangunan jembatan layang tersebut, sebagai salahsatu solusi mengurai kemacetan di ruas Medan-Berastagi.

“Pokoknya kita akan mendukung apa yang bisa kita lakukan dari sisi legislatif, dan kita akan kawal terus. Semoga ini membawa kebaikan bagi masyarakat yang melintas di ruas tersebut. Kepada kepala BBPJN II kami juga berterimakasih, karena sudah mengakomodir aspirasi dan kebutuhan masyarakat akan pembangunan ini,” katanya.

Kepala BBPJN II Selamet Rasidi, menurut Sugianto, sebelumnya sudah mendorong pemprov dan pemda, agar mempercepat kebutuhan instrumen untuk dilengkapi dan disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pasalnya, anggaran di kementerian itu sudah banyak ‘tersedot’ guna percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 tahun ini.

“Jadi proyek ini bukan tertunda, tetap jalan dan kita doakan dimulai pekerjaan fisik di tahun depan,” katanya.

Total biaya pembangunan ruas jalan sepanjang 30,8 Km tersebut senilai Rp179 miliar lebih. Dengan rincian, batas Kota Medan-batas Kabupaten Karo panjang pelebaran 19 Km senilai Rp110 miliar lebih, dan batas Kabupaten Deli Serdang-simpang ujung Aji dengan panjang pelebaran 11,8 Km senilai Rp68,7 miliar.

Sejak periode DPRD Sumut 2014-2019, rencana pembangunan jembatan layang pada jalur Medan-Berastagi terus menjadi atensi dan diperjuangkan. Melalui agenda yang terjadwal rapi, Komisi D mengajak Forum Masyarakat Nasional (Formanas) dan lima bupati di Sumut (Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deli Serdang dan Tapanuli Tengah), secara bersama-sama mendatangi Kementerian PUPR di Jakarta, guna mengawal rencana pembangunan tersebut.

Saat itu, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra berjanji segera turun ke lokasi meninjau pemanfaatan lahan di dua titik rencana jembatan layang pada awal Januari 2020 sekaligus membuat kajiannya.

“Tahap awal kita harus mengatasi kemacetan dengan mengganggarkan pembangunan sistem cantilever (tiang beton) sebesar Rp80 miliar, sembari membuat program besarnya. Jika sudah ada kajiannya, maka tinggal pembebasan lahan saja. Untuk menyiasati tempat-tempat rawan kecelakaan, perlu dibebaskan lahan sehingga tidak termakan waktu lama jika ada kecelakaan,” katanya.

Lokasi di dua rencana pembangunan jembatan layang, baik di kawasan PDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru, sudah menjadi catatan pihaknya. Untuk sementara, dianggarkan biaya sebesar Rp80 miliar walaupun diyakini tidak akan mengatasi kemacetan. (prn)