KARO, SUMUTPOS.CO-Sebanyak 17 orang pegawai Puskesmas Merdeka di Desa Merdeka, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo menggelar aksi mogok kerja. Mereka mendesak agar kepala puskesmas diganti karena semena-mena terhadap bawahan.

Aksi mogok mereka telah berlangsung sejak Selasa (11/8) hingga Jumat (14/8). Para pegawai menuding Kepala Puskesmas Merdeka bertindak semena – mena, dan suka bicara kasar terhadap bawahan. Selain itu, peraturan juga sering berubah – ubah, sehingga memicu keributan di Puskesmas dan  pegawai terbagi menjadi dua kubu.

 Salah satu pegawai yang ikut dalam mogok kerja yang namanya tidak ingin disebut mengatakan, kekecewaan mereka membludak berkaitan juga dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang dipecat Kapus beberapa waktu lalu. Berkaitan dalam arti, itulah salah satu contoh ke semema-menaan seorang Kapus.

 “Nah sebelum hal itu terjadi, kami sebenarnya sudah sangat tidak nyaman atas tindakan semena mena dan omongan kasar Kapus kami,” ujarnya saat ditemui di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karo,Jumat (14/8).

 “Kami pegawai yang ikut tergabung dari 17 orang terdiri dari, 3 orang dokter umum, 1 dokter gigi, 4 perawat, 2 bidan, 1 farmasi,1 bagian gizi, 3 SKM, 1 kesling dan 1 LPCK.

Sementara total pegawai Puskesmas hanya berjumlah 31 orang secara keseluruhan sudah sangat layaklah Kepala Dinas Kesehatan mengabulkan permintaan kami untuk mengganti Kapus.

 Mereka sudah menggelar aksi mogok kerja  dari hari Selasa laku, dan pada Kamis (13/8), mereka  bersama rekan kerja menyampaikan keluhan kepada Ketua DPRD Kab Karo yang di dampingi Wakil Ketua DPRD Davit Kristian Sitepu.

 “Selanjutnya pada Jumat (14/08) kami sudah dapat kabar bahwa Kapus  atas nama Dokter Lita br Sitepu sudah diproses sesuai prosedur. Kapus sudah buat surat pengunduran dirinya, tapi memang sampai sekarang belum ditarik ke dinas dan dibuat PHL untuk mengantikan Mapus yang sekarang,” ungkap mereka.

 Kemarin diberikan kadis waktu 1 minggu untuk menarik Kapus, tapi sudah sebulan janji Kadis belum juga terealisasi. “Jika belum diganti juga,  maka hari Selasa (18/8) kami akan kembali lagi,” tegas mereka

 Sementara Direktur LBH DPD IPK (Ikatan Pemuda Karya) Jesaya Pulungan SH didampingi Advokat Irwan F Tarigan SH yang juga anggota LBH IPK selaku kuasa hukum Heppy Mendrofa salah satu Tenaga Harian Lepas ( THL ) yang dipecat Kapus beberapa waktu lalu mengatakan,  klien membeberkan ke DPD LBH IPK ketidakpuasan atau ketidakadilan yang di perlakukan terhadapnya dan ini telah dilakukan mediasi ke pihak Dinas Kesehatan.

 “Namun belum mencapai kesepakatan, kita lihat nanti karena kasus ini masih terus berlanjut,”ujarnya.  Sehubungan dengan aksi mogok kerja 17 pegawai Puskesmas ini sudah di ketahui. Menurutnya, hal ini wajar saja tergantung kebenaran yang dilakukan dinas yang bersangkutan apakah telah sesuai dengan SOP  yang telah ditetapkan dan perundangan yang berlaku.

 Advokat Irwan F Tarigan menambahkan, artinya segala sesuatu pekerjaan ada SOP sehingga terdapat hasil kerja yang maksimal. Jika tidak adanya SOP atau tidak dijalan SOP yang terjadi ketidakpuasan dari pada pegawai / beban dari pegawai. Dapat di lihat dari THL yang kita tangani akibat di pecat secara sepihak yang 1 tahap lagi akan selesai, apakah berujung gugatan atau perdamaian.

 “Karena surat pemecatan belum ada dari Dinkes,  hanya dari Kapus, tapi klien tidak lagi berani bekerja. Surat tidak berlakunya sudah di terima oleh klien kami sehingga kita sudah melakukan Bipartit kepada Dinas terkait. Tinggal menunggu biparti selanjutnya,”kata  Heppy.

 Sementara itu, Wakil DPRD Karo Davit K Sitepu saat dikonfirmasi membenarkan para pegawai ada mendatangi Ketua DPRD Iriani br Tarigan. Tujuan mereka mendesak agar Kapus Merdeka segera diganti. “Kita sepakat akan panggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, tapi tentunya tidak dalam minggu ini, kita akan panggil  minggu depan usai hari kemerdekaan,” ujarnya.

 Kepala Puskesmas Kecamatan Merdeka, Dr Lita br Sitepu berdalih tidak mengetahui akan tuntutan pegawainya. “Tuntutan mereka kepada saya tentang omongan kasar itu tidak ada, baik mengeluarkan peraturan semena – mena itu tidaklah benar. Karena yang saya buat pun sudah semua mengikuti SOP. Jadi kalau kita buat peraturan disiplin itu apa tidak boleh,” tegasnya. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatra Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi menegaskan, masyarakat di Sumut, siapapun dia tanpa terkecuali, siap-siap didenda Rp100 ribu jika melanggar protokol kesehatan. Protokol kesehatan dimaksud yakni, selalu pakai masker saat beraktivitas di luar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak dan jangan membuat kerumunan (harus hindari keramaian).

Hal itu disampaikan Gubernur Edy, usai menyaksikan penandatanganan MoU Percepatan Penanganan Covid-19 antara Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deliserdang, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Jumat (14/8).

Dijelaskan Edy, denda Rp100 ribu tersebut merupakan tahap akhir sanksi jika dalam sanksi pertama teguran lisan dan sanksi kedua teguran tertulis, tidak diindahkan masyarakat. “Kepastian reward dan punishment kepada masyarakat yang melanggar, apa-apa yang sudah diedukasi dan disosialisasikan. Yang pertama adalah teguran lisan, yang kedua adalah teguran tertulis, yang ketiga adalah denda berupa finansial,” jelas Edy.

Nantinya uang denda tersebut disimpan dalam rekening Bank Sumut, yang bisa dipantau oleh masyarakat. Nantinya uang dari sanksi denda itu akan dikelola yang pengaturannya ditentukan lebih lanjut.

Namun bukan Pemprov Sumut yang menjatuhkan sanksi. Menurut Gubernur Edy, bupati dan wali kota akan mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota di Sumut.

Lalu bagaimana jika masyarakat tidak bersedia menerima sanksi? Menurut Edy, masyarakat harus siap menerima sanksi. Soal ketegasan sanksi itu, akan dilaksanakan oleh tim monitoring yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat dan dunia usaha.

Tim ini bertugas langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan tepat dan menindak pelanggarnya. Tim ini dilepas secara resmi Gubernur Edy Rahmayadi di Posko GTPP Covid-19 Sumut usai penandatanganan MoU. Mereka akan menelusuri daerah-daerah Mebidang untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan benar.

“Tim ini bertugas untuk memastikan protokol kesehatan dijalankan di Mebidang. Bila ada pelanggaran bisa diberikan sanksi, karena itu tim ini di-backup TNI, Polri dan juga melibatkan tokoh masyarakat agar informasi yang kita berikan lebih mudah sampai kepada masyarakat,” katanya.

Pemberian sanksi ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Kemudian Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Provinsi Sumut yang telah berlaku sejak Senin (10/8).

MoU Tiga Kepala Daerah

Sesuai arahan Gubsu Edy Rahmayadi dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Sumut, tiga kepala daerah yakni Kota Medan, Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang (Mebidang) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) optimalisasi percepatan penanganan penyebaran Covid-19 di kawasan tersebut. Tujuannya untuk menyingkronisasi program dan kegiatan gugus tugas ketiga kabupaten/kota dengan gugus tugas provinsi.

MoU ini ditandangangi Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Wali Kota Binjai Muhammad Idaham dan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution diwakili Sekda Wiriya Alrahman, disaksikan langsung Gubernur Edy Rahmayadi.

Dalam Komitmen Bersama yang digagas Gubernur Edy Rahmayadi tersebut, gugus tugas provinsi dan Mebidang perlu mengerahkan personel, menyiapkan material prosedur dan anggaran untuk mencegah dan menanggulangi wabah Covid-19. Komitmen bersama tersebut juga menekankan pentingnya aktivitas test, tracing, intervensi dan treatment dalam penanggulangan Covid-19.

Mebidang dianggap paling terdampak Covid-19 juga diminta untuk memenuhi kebutuhan dan penegakkan protokol kesehatan, melakukan sosialisasi dan edukasi masif dan bersinergi dengan stakeholder. “Poin-poin itu saya mohon bisa dipenuhi ketiga daerah ini. Bila ada yang kurang harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, kita akan bantu. Mengapa kita fokuskan ke tiga daerah ini? Karena di tiga daerah ini penyebaran Covid-19 paling tinggi,” kata Edy usai penandatanganan MoU.

Bupati Deliserdang Ashari Tambunan mengatakan, akan mendukung penuh gagasan Gubsu dalam peningkatan pencegahan penyebaran Covid-19 di Mebidang. Ashari yakin bila komitmen bersama ini dijalankan dengan baik, maka penurunan kasus Covid-19 di Sumut akan signifikan.

“Kita tentu mendukung penuh komitmen bersama ini. Kita tahu kasus tertinggi Covid-19 itu di Mebidang, jadi perlu penanganan yang lebih massif dan terorganisir dengan baik. Ketiga daerah ini secara sosial seperti tidak ada batasan dan mobilitas orangnya sangat tinggi. Jadi kita perlu lebih intens menangani penyebaran Covid-19,” katanya.

Sembuh 101 Kasus

Sementara, kabar baik datang dari Jubir GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan. Dia mengatakan, terjadi penambahan kasus sembuh pasien Covid-19 di Sumut. Hingga Jumat (14/8) kemarin, terdapat 110 kasus sembuh pasien covid dan kini berjumlah 2.437 orang.

Sedangkan untuk kasus yang terkonfirmasi positif berjumlah 5.427 orang, di mana ada penambahan 69 kasus dari hari sebelumnya. Untuk pasien meninggal dunia, sebut Irwan, juga ada penambahan empat orang atau kini berjumlah 241 kasus dari hari sebelumnya. “Untuk pasien suspek berdasarkan swab PCR juga bertambah 34 kasus dan kini berjumlah 569 orang. Dan untuk spesimen yang dilakukan hingga kini berjumlah 28.849 sampel,” katanya. (prn)