AUDIENSI: Wali Kota Binjai, HM Idaham saat menerima audiensi dari kelompok peternak ikan di Ruang BCC, Kamis (13/8)
BINJAI, SUMUTPOS.CO- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada para peternak ikan di Kota Binjai. Ini terungkap dalam audiensi perwakilan kelompok peternak didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Agustawan Karnajaya dengan Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham di Ruang Binjai Command Center, Kamis (13/8).
Agustawan menjelaskan, semula ada seribuan peternak ikan di Kota Binjai, yang diajukan untuk memperoleh bantuan. “Namun, (disetujui) sebanyak 552 orang peternak ikan yang menerima bantuan tersebut,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai ini.
Pemberian BLT ini diharap dapat memacu dan membantu para peternak ikan dalam menjalankan aktifitasnya di tengah Pandemi Covid-19. Erwin, perwakilan peternak ikan mengucapkan terima kasih.
Erwin dan kelompok peternak ikan lainnya terkejut atas BLT ini. “Saya terkejut sejujurnya saat terima berita pemberian BLT ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami semua,” kata Erwin.
Sementara Idaham berharap, pemberian BLT dapat membantu dan mengembalikan semangat para kelompok ternak ikan di tengah Pandemi Covid-19. Sebab tak dipungkiri, Pandemi Covid-19 ini berdampak pada laju roda perekonomian bergerak lambat.
Wali Kota Binjai periode 2010-2020 ini menyarankan, agar para peternak ikan lebih berinovasi lagi menjual hasil ternaknya. “Misalnya, coba tawarkan ke rumah-rumah makan yang ada di Kota Binjai. Untuk Pak Kadis, nanti tolong suratin setiap rumah makan di sini agar mau mengambil ikan dari hasil ternak mereka,” pungkasnya. (ted/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas PT Pertamina (Persero) berupaya untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan LNG, sehingga dapat meningkatkan kemampuan PGN di internasional sebagai Global LNG Player. Dengan portofolio yang dimiliki dari mulai penyediaan infrastruktur, pemrosesan, transportasi, penyimpanan, bunkering dan niaga LNG, PGN bertekad mengejar target pengembangan bisnis LNG internasional, khususnya di pasar Asia.
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Syahrial Mukhtar, mengatakan bahwa bagi PGN, LNG merupakan sebuah _opportunity_ untuk memasuki pasar internasional, baik dari segi pengembangan infrastruktur maupun trading, sehingga bisa menjadi pemain gas internasional. Hal ini seiring dengan peran PGN dalam mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan gas dalam negeri. Targetnya, PGN dapat meningkatkan volume pengelolaan niaga gas bumi untuk Global LNG Trading hingga ±130 BBTUD untuk 5 tahun pertama dan akan dikembangkan untuk tahun-tahun berikutnya.
“Permintaan gas di Asia Pasifik meningkat setiap tahunnya, sebagai negara dengan cadangan gas yang besar, Indonesia dapat memperbesar prospek bisnis gas bumi ke negara-negara Asia Pasifik, terutama Asia Tenggara. Beberapa negara di South East Asia masuk dalam sasaran LNG Trading proyeksi permintaan sebesar 0,5 metrik ton per tahun (MTPA) atau setara dengan sembilan kargo per tahun. Respon positif telah didapatkan dan proses penjajagan dilakukan dengan proyeksi permintaan sekitar 18 kargo per tahun,” jelas Syahrial, (14/08/2020).
Syahrial mengungkapkan, upaya ekspansi bisnis LNG internasional yang telah dilakukan antara lain PGN dan Sinopec telah menandatangami Perjanjian Master Jual Beli LNG dan proyek small-scale LNG di China yang bekerja sama dengan perusahaan manufaktur logistik ISO Tank.
Selain itu, Syahrial mengungkapkan bahwa saat ini PGN juga tengah melakukan pengkajian untuk menginisasi ekspansi bisnis LNG, khususnya di negara-negara Asia Selatan yang berpotensi menjadi target pemasaran LNG.
Menurut Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, bisnis LNG juga menjadi bagian penting dari transformasi Pertamina sebagai Holding Migas dan PGN sebagai subholding gas. Apalagi pada pertengahan 2019, PGN mendapat tugas dari Pertamina untuk mengelola bisnis LNG end-to-end secara penuh. “PGN mengambil peran dan melakukan langkah-langkah strategi untuk memanfaatkan segala peluang LNG yang ada, diantaranya melalui pengelolaan FSRU,” imbuh Rachmat.
PGN memiliki dua FSRU yaitu FSRU Lampung di Labuhan Maringgai dengan kapasitas 1,5 – 1,7MTPA dan volume penyaluran mencapai 240 MMSCFD yang terintegrasi dengan fasilitas pipa transmisi SSWJ yang menghubungkan sumber-sumber gas bumi di Sumatra Bagian Tengah, Selatan dan Jawa Barat, serta FSRU Jawa Barat, serta regasifiksi darat PT Perta Arun Gas di Arun Lhokseumawe Aceh. Selama ini, PGN telah menyalurkan gas bumi hasil regasifikasi LNG lebih dari 250 BBTUD.
“Ada beberapa anak perusahaan PGN yang turut menjadi menyokong portofolio LNG yaitu Nusantara Regas yang memiliki kapabilitas regasifikasi LNG, tetapi memang ditujukan untuk mendukung sektor kelistrikan nasional. Kemudian, PT Perta Arun Gas yang dikembangkan sebagai hub LNG dengan kapasitas regasifikasi 450 mmscfd dan memiliki 4 tangki di darat dengan kapasitas masing-masing 125.000 m3 dan PT Pertagas Niaga yang berkontribusi pada bidang niaga retail LNG,” jelas Rachmat.
Rachmat mengatakan bahwa dengan mengoptimalisasi portofolio domestik tersebut, dapat menjadi bekal PGN melaksanakan inisiasi ekspansi bisnis LNG ternasional. PGN juga akan berintegrasi dengan Holding PT Pertamina untuk optimalisasi portofolio LNG pasar internasional.
“Dalam rencana bisnis ini, tantangan pasti ada. Salah satunya adalah ketidakpastian harga minyak dunia, yang bisa menyebabkan harga LNG menjadi tidak kompetitif. Dalam menyikapi hal tersebut, diantaranya dilakukan sinergi dengan pihak lain dalam rangka mengoptimalkan knowledge yang dimiliki, sehingga jasa atau produk yang ditawarkan memiliki nilai jual yang lebih baik,” ujar Rachmat.
Lebih lanjut, Rachmat menjelaskan bahwa kualitas SDM juga akan ditingkatkan agar dapat mendukung dinamika pengembangan bisnis perusahaan.
“Merujuk pada rencana jangka panjang perusahaan, PGN akan mengoptimalkan peluang untuk pengembangan bisnis global trading dan overseas marketing dengan memanfaatkan sumber daya LNG Sourcing yang dimiliki dan kemampuan perusahaan dalam penyediaan infrastruktur hilir,” tutup Rachmat. (rel/ram)
UJIAN: Para peserta ujianUTBK-SBMPTN tahun lalu. Tahun ini sebanyak 167.653 peserta lolos seleksi UTBK-SBMPTN.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO-Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) telah mengumumkan hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK-SBMPTN) 2020. Sebanyak 167.653 peserta lolos seleksi UTBK-SBMPTN.
Bagi siswa yang ingin melihat hasil SBMPTN 2020, bisa mengkases https://pengumuman-sbmptn.ltmpt.ac.iddan juga telah disediakan 12 mirror untuk para peserta.
Setelah masuk ke dalam website, calon mahasiswa atau peserta dapat melakukan login dengan cara memasukkan nomor pendaftaran dan tanggal lahir peserta SBMPTN 2020 dan klik ‘Lihat Hasil Seleksi’.
Jika peserta dinyatakan lulus, akan muncul Nomor Peserta, Nama, Tanggal Lahir serta ucapan ‘Selamat Anda dinyatakan lulus SBMPTN LTMPT 2020 di PTN (tujuan) dan Program Studi (tujuan)’.
Kepada peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN 2020 diberitahukan, wajib melakukan registrasi (daftar ulang) sesuai dengan ketentuan masing-masing PTN (lihat pengumuman di laman PTN tujuan). Kemudian, registrasi menentukan proses status penerimaan peserta SBMPTN 2020 sebagai mahasiswa di PTN tujuan.
Lalu, peserta yang dinyatakan lulus SBMPTN 2020 akan dinyatakan diterima di PTN yang bersangkutan dengan syarat memenuhi ketentuan yang ditetapkan masing-masing PTN tujuan.
Bagi para pendaftar Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) yang telah dinyatakan lulus SBMPTN 2020, status perolehan KIP Kuliah masih memerlukan proses verifikasi oleh PTN tujuan.
Untuk yang tidak lolos SBMPTN 2020, nantinya akan muncul permohonan maaf ‘Mohon Maaf Peserta Atas Nama XXX XXX Dengan Nomor Peeserta XXX-XXXX-XXX Dinyatakan TIDAK DITERIMA Pada SBMPTN LTMPT 2020. JANGAN PUTUS ASA DAN TETAP SEMANGAT!’.
Kepala Tim Pelaksana Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mohammad Nasih mengatakan, hasil nilai UTBK-SBMPTN 2020 dapat diunduh pada hari ini, Sabtu (15/8) kepada seluruh peserta ujian.
“Baik yang lulus maupun tidak lulus bisa unduh sertifikat UTBK mulai 15 Agustus pukul 15.00 WIB, beserta dengan nilainya,” jelasnya dalam telekonferensi daring, Jumat (14/8/2020).
Nilai tersebut dapat digunakan kembali oleh peserta, khususnya bagi yang belum lolos SBMPTN untuk mengikuti tes seleksi di perguruan tinggi yang lain. Kemudian, nilai itu juga bisa digunakan dalam seleksi jalur mandiri. Pasalnya, terdapat beberapa perguruan tinggi yang mensyaratkan nilai UTBK dalam kebutuhan seleksi jalur mandiri.
“Kami sudah siapkan host to host kawan-kawan PTN yang ingin manfaatkan nilai UTBK untuk seleksi lainnya. Ketika masukan nomer pendaftaran, nilai UTBK bisa dikeluarkan. LTMPT sepenuhnya memfasilitasi kawan-kawan di PTN atau PTS atau lembaga lain manfaatkan itu,” kata Nasih. (jpnn/ila)
Pengumuman hasil seleksi ini juga dapat dilihat pada laman 12 PTN mirror lainnya, yaitu:
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Relawan Mutiara Jokowi menginisiasi terbentuknya Gerakan Masyarakat Jaringan Bobby (GMJB) untuk mendukung pemenangan Bobby Nasution sebagai Walikota Medan dalam perhelatan Pilkada Desember 2020 mendatang.
Demikian dikatakan Ketua GMJB yang juga Ketua Umum Relawan Mutiara Jokowi, Alexia Sumbaga Purba SE saat memberikan keterangan pers, Jumat (14/8) sore di Medan.
“GMJB ini terlahir dari konsolidasi puluhan relawan Jokowi yang diinisiasi oleh Mutiara Jokowi. Nantinya, relawan-relawan Jokowi yang lain yang memiliki cabang di Sumut, akan menjadi Koordinator Kecamatan di 21 Kecamatan Kota Medan untuk memenangkan Bobby sebagai Walikota pada Pilkada nanti,” ungkapnya.
Alex menyebut, pihaknya memang sengaja tidak membawa nama relawan Jokowi, melainkan bersepakat untuk membesarkan GMJB dalam upaya pemenangan Bobby pada 9 Pilkada Desember 2020 nanti itu. Dia juga merasa yakin, karena GMJB diisi oleh para relawan Jokowi yang grassroad-nya sudah memiliki catatan baik pada saat Pilpres kemarin.
“Jadi di Kota Medan ini kan lumayan seru, karena bisa jadi head to head. Dan itu memang harus dipersiapkan bagaimana untuk memenangkan perhelatan ini. Makanya kita berinisiatif untuk menciptakan Gerakan Masyarakat Jaringan Bobby,” jelasnya.
Untuk itu, Alexia juga berharap doa dari masyarakat agar Bobby dapat menjadi Walikota Medan kedepannya. Sebab menurutnya, hanya yang muda yang dapat memajukan Kota Medan yang metropolitan, religius dan bermartabat.
Alexia menambahkan, dalam pola gerakannya, pihaknya akan lebih mengarah pada masyarakat yang terpinggirkan serta para pemilih pertama yang secara pilihan politik perlu diyakinkan. Selain itu, karena ada dugaan bakal dilakukan isu agama, GMJB merasa berperan untuk mengantisipasi ini.
“Pola gerakan dengan menjalin silaturahmi dan membagikan sembako kepada masyarakat juga akan kita lakukan,” pungkasnya.
“Di GMJB ini juga, saya ditemani oleh teman-teman yang secara organisasi sudah mumpuni, seperti Syamsul Fikri Pohan sebagai Sekretaris dan Novan Efendy Siregar sebagai Bendahara. Di sini kami bersama agar seluruh Korcam yang dipegang oleh Ketua Cabang relawan Jokowi di Sumut, untuk memenangkan Bobby,” tandasnya.
Sekretaris GMJB Syamsul Fikri Pohan menambahkan, ke depannya pihaknya juga berencana untuk mendirikan rumah pemenangan Bobby Nasution. Menurut Bobby sangat layak menjadi Walikota Medan, karena kota ini butuh sosok dan energi baru.
Sementara itu, Bendahara GMJB Novan Efendy Siregar menambahkan, pada intinya relawan ini agar fokus untuk memenangkan Bobby. Apalagi, sambungnya, pada masa sebelumnya, pemimpin Kota Medan selalu saja terseret kasus hukum, sehingga menghambat pembangunan.
“Dengan adanya Bobby, semoga dana pembangunan Kota Medan yang tersumbat dari pusat bisa berjalan dengan lancar,” tuturnya.
Pada kesempatan ini, turut dihadiri Wakil Ketua GMJB Ririn Fitrah Ananda, Wakil Sekretaris Syafaruddin, Wakil Bendahara M Ichsan dan Suhatsyah. (fac)
Kunjungan kerja mendagri selaku kepala BNPP dan menkopolhukam selaku ketua pengarah BNPP ke PLBN Motaain prov NTT.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masih banyak yang menganggap kawasan perbatasan negara adalah halaman belakang yang tidak menjadi prioritas untuk ditata dan dibangun, padahal hakikatnya wilayah perbatasan merupakan beranda depan yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, sehingga seharusnya ditata dan dibangun lebih baik dan menawan karena menjadi citra bangsa kita.
Hal inilah yang mendorong Presiden Joko Widodo menaruh perhatian penuh pada kemajuan kawasan perbatasan negara. “Kawasan perbatasan harus diperhatikan dan dibangun sehingga menjadi beranda terdepan Indonesia serta menjadi etalase bangsa yang membanggakan,” kata Presiden Jokowi.
Komitmennya tersebut, dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan pada saat menjabat sebagai Presiden pada Periode I (Tahun 2014-2019), yakni bangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang lebih modern dan megah, dan menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah perbatasan. Mind set wilayah perbatasan negara pun berubah, dari yang dianggap sebagai halaman belakang negara, kini menjadi beranda terdepan Indonesia.
Ketujuh PLBN tersebut dibangun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yang tersebar di perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga, yaitu: PLBN Aruk, PLBN Badau, dan PLBN Entikong di Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia. Lalu PLBN Motaain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan darat dengan negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Sedangkan PLBN Skouw dibangun di Provinsi Papua yang berbatasan darat dengan negara Papua New Guinea.
Pada masa jabatan periode ke-2, Presiden Jokowi mengharapkan kawasan perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri melalui pengembangan kawasan pendukung Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Aruk, Motaain, dan Skouw. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Presiden Jokowi ingin kawasan pendukung PLBN yang ada di perbatasan negara menjadi sentra ekonomi industri perdagangan yang bisa berpengaruh dan memberikan pengaruh kepada negara tetangga.
“Jadi Presiden ingin daerah Aruk, Motaain dan Skouw ini menjadi pusat sentra baru ekonomi industri perdagangan, yang tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, tapi ke daerah sebelah negara tetangga,” ujarnya.
Memasuki 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kawasan perbatasan negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Indonesia telah mengalami berbagai persoalan yang menjadi makna tersendiri bagi bangsa yang terdiri dari puluhan ribu pulau ini. Secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang berbatasan laut dengan negara tetangga seperti India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Republik Demokratik Timor Leste, dan Papua New Guinea, sedangkan untuk perbatasan darat dengan Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste, Papua New Guinea.
Di era yang lalu, sejumlah persoalan di wilayah perbatasan mengemuka. Sebut saja, lepasnya Pulau Sipandan dan Ligitan ke negara tetangga Malaysia pada 2012 lalu, kesulitan ekonomi warga perbatasan, transportasi umum yang langka, jalan rusak dan terjal, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia serta bentuk kriminal lainnya.
Meski sudah ada Kementerian/Lembaga yang menangani persoalan di perbatasan saat itu, namun dirasa kurang efektif karena kurangnya keterpaduan antara instansi yang menangani perbatasan. Fakta ini kemudian mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga yang fokus menangani di perbatasan negara, baik dari segi lintas batas dengan negara tetangga, pengelolaan potensi serta pembangunan infrastruktur.
Hingga terbitlah Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menyebutkan bahwa untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola Nasional dan Badan Pengelola Daerah. Selanjutnya diterbitkan Perpres 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Badan ini merupakan lembaga pemerintah non struktural yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, adalah Kepala BNPP saat ini. Sementara Ketua Pengarah BNPP adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
BNPP bertugas untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan serta melakukan evaluasi dan pengawasan. Adapun anggota BNPP adalah 27 Kementerian/Lembaga dan 13 Gubernur Provinsi Perbatasan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Dengan adanya BNPP pembangunan perbatasan negara hingga saat ini lebih terkoordinasi.
“Setelah lahirnya BNPP pengelolaan, pembangunan serta perundingan batas negara menjadi lebih terkoordinasi dari pada tahun-tahun sebelumnya,” ujar Pelaksana tugas (Plt.) Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro.
Wilayah perbatasan sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang memiliki peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan, dan keutuhan wilayah.
Hingga saat ini, ada banyak yang telah dilaksanakan oleh BNPP diantaranya dari segi laporan keuangan, BNPP mengantongi Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama enam kali berturut-turut. Dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara, khususnya di darat. BNPP bersama dengan K/L anggota juga telah menyelesaikan 2 segmen Outstanding Boundary Problem (OBP) di Sektor Timur antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara telah sepakat melakukan pengesahan terhadap dokumen OBP yaitu resolusi, action plan dan SOP. Dua segmen OBP itu adalah OBP Simantipal dan OBP C 500 – C 600. BNPP juga rutin setiap tahunnya menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara, Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas), Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan (Rakornas Pamtas), Rapat Koordinasi Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan di Kawasan Perbatasan Negara (Rakor Camat), serta upacara peringatan hari kemerdekaan Indonesia di perbatasan negara. BNPP juga telah menyusun Rencana Induk (Renduk) Tahun 2015-2019. Renduk merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga anggota BNPP untuk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP), dan kini sedang dipersiapkan rancangan Renduk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 yang akan ditetapkan Presiden, dengan fokus untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo di perbatasan negara yaitu mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Dalam Rancangan Renduk tersebut BNPP telah mencanangkan beberapa arah strategis seperti Penyelesaian tujuh segmen batas RI-Malaysia, satu Unsurveyed dan dua Unresolved Segmen RI-RDTL dan Perapatan Pilar RI-PNG.
Selain itu komitmen meningkatkan manajemen pengelolaan dan meneruskan pembangunan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada lima tahun mendatang. Dimana saat ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan anggota BNPP, telah terbangun delapan PLBN, dan 10 PLBN lainnya masih dalam proses pembangunan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2019 serta delapan PLBN tambahan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Beberapa arah strategis lain yang masuk dalam Rancangan Renduk ini adalah pembangunan sentra ekonomi baru di kawasan perbatasan melalui pengembangan 18 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dimana tiga dari enam PKSN Major Project (Aruk, Motaain dan Skouw) sesuai arahan Kepala BNPP telah disiapkan rencana pengembangannya pada tahun ini dan selanjutnya secara bertahap akan diteruskan pada 15 PKSN lainnya hingga akhir 2024.
Pembangunan infrastruktur pembuka keterpencilan dan layanan dasar yang lebih merata serta pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal di 222 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Serta pembangunan sarpras Pertahanan Keamanan (Hankam) di 49 Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) tidak berpenduduk masuk dalam Rancangan Renduk ini.(rel)
ISI: Pegawai Pertashop sedang mengisi bahan bakar kendaraan di salah satu desa di Sumatera Utara, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai wujud komitmen Pertamina untuk memperluas akses energi hingga ke pelosok negeri, terus digencarkan. Khusus di Sumatera Utara (Sumut), pembangunan Pertashop terus digenjot.
Unit Manager Comm, Rel & CSR Marketing Operation Region (MOR) I M. Roby Hervindo mengatakan lembaga penyalur BBM resmi skala kecil ini, ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang berada jauh dari SPBU.
“Hingga kini, Pertamina telah menghadirkan Pertashop di 19 provinsi seluruh Indonesia. Saat ini, di Sumut, terdapat 13 Pertashop di delapan Kabupaten/Kota. Yaitu di Kabupaten Karo, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara. Terakhir, Pertashop didirikan berada di Desa Lestari Indah, Kabupaten Simalungun ,” jelas Roby.
Roby mengatakan Pertamina menargetkan pembangunan 25 titik Pertashop di Sumatera Utara. Hingga kini telah hadir 13 titik atau lebih dari 50 persen dari yang ditargetkan. Ke depan akan ada beberapa titik lagi yang akan segera beroperasi. Saat ini sedang dalam proses administrasi dan penilaian dari tim Pertamina.
Keberadaan Pertashop ini, mendukung ekonomi lokal karena dikelola oleh pengusaha lokal. Apalagi saat ini kebutuhan masyarakat Sumut akan BBM berkualitas terus meningkat.
Berdasarkan catatan Pertamina, bahwa selama bulan Juli ini misalnya, konsumsi meningkat dibanding bulan sebelumnya. Roby menambahkan untuk Pertalite naik 7 persen, Pertamax 8 persen dan Pertamax Turbo 1 persen. Tak mau ketinggalan, konsumsi Dexlite juga bertambah 30 persen dan Pertamina Dex 1 persen.
“Kami berharap dengan hadirnya Pertashop di pelosok, maka warga bisa mendapat kemudahan akses BBM berkualitas. Dengan standar serupa seperti di SPBU, dari sisi keamanan maupun kepastian takaran,” tandas Roby.
Sementara itu, P. Sirait selaku pengelola Pertashop di desa Lestari Indah, Kabupaten Simalungun menyampaikan bahwa pelayanan dan pendistribusian dilakukan Pertamina dapat sampai di desa mereka.
“Kehadiran Pertashop disini, membuat warga di pedesaan juga ikut menikmati BBM berkualitas dengan harga yang sama seperti di SPBU,” katanya. (gus/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Triwulan II tahun 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat Pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Sumatera Utara (Sumut) pada Juni lebih rendah dibandingkan triwulan I. Namun, menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.
Kantor Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, menjelaskan rasio NPL relatif stabil didukung oleh program restrukturisasi kredit UMKM yang telah berlangsung sejak April 2020.
“Berdasarkan sektornya, seluruh kinerja kredit menunjukkan penurunan kontraksi terdalam terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran (PBE). Di sisi lain, risiko kredit terpantau menurun kecuali sektor jasa lainnya,” jelas Wiwiek.
Sementara, pertumbuhan kredit UMKM hingga Juni menunjukkan penurunan dan menyentuh kontraksi -3,1% (yoy) searah dengan kinerja kredit keseluruhan. Berdasarkan jenisnya, kontraksi terdalam terjadi pada segmen menengah, sedangkan segmen mikro masih dapat tumbuh di level yang rendah.
“Sektor akomodasi, makanan dan minuman menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh meningkat pada Mei 2020. Berbeda dengan path kredit secara umum, sektor lain menunjukkan penurunan kinerja tercermin dari perlambatan kredit dan NPL yang meningkat,” ungkap Wiwiek.
Selain kinerja kredit sumut, restrukturisasi kredit Sumut hingga akhir Juni 2020 dicaat oleh OJK yang disetujui tercatat sebesar Rp21,52 triliun. Jumlah rekening yang telah disetujui sebanyak 435,98 ribu rekening.
“Mayoritas restrukturisasi yang disetujui adalah untuk debitur UMKM dengan pangsa mencapai 60% dari nominal kredit restruk atau berjumlah Rp12,87 triliun. Namun, masih terdapat kredit yang dalam proses restruk, juga yang belum mengajukan restruk sehingga berpotensi menambah tekanan NPL perbankan,” kata Wiwiek.
Di sisi lain, kredit non lapangan usaha juga menunjukkan peningkatan signifikan dari jumlah rekening yang direstrukturisasi. Kemudian, jika dilihat berdasarkan wilayahnya, tambahan rekening UMKM yang mengalami restrukturisasi mayoritas terjadi di Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Pematangsiantar.
“Kondisi ini relatif sejalan dengan lapangan usaha terdampak yaitu perdagangan yang mayoritas memang berada di kota besar seperti Medan maupun Pematangsiantar,” pungkasnya.(gus/ram)
TINJAU: Kapoldasu, Irjen Pol Martuani Sormin, meninjau kawasan wisata Mangrove di Danau Siombak, Medan Marelan, Rabu (12/8).dewi/sumut pos.
TINJAU: Kapoldasu, Irjen Pol Martuani Sormin, meninjau kawasan wisata Mangrove di Danau Siombak, Medan Marelan, Rabu (12/8).dewi/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu), Irjen Pol Martuani Sormin, meninjau kawasan Wisata Mangrove yang berlokasi di Danau Siombak, Medan Marelan, Rabu (12/8).
Kegiatan tersebut mengambil tema, menanam magrove untuk kita dan anak cucu. ‘Cintai Mangrove Sejak Dini’.
Dalam kunjungan itu, Kapoldasu menanam ribuan pohon mangrove dalam upaya program penghijauan lingkungan Selain itu, juga memberikan bendara merah putih kepada anak-anak yang datang ke lokasi tersebut, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.
Martuani beserta para PJU yang hadir langsung disambut Kapolres Pelabuhan Belawan, Camat Medan Belawan, Camat Medan Marelan, pecinta lingkungan, serta para tokoh masyarakat.
Martuani mengatakan, keberadaan hutan mangrove memiliki nilai ekonomi karena batangnya dapat dijadikan arang. Selain itu, mangrove juga memiliki peran besar dalam menjaga lingkungan serta biota laut. “Namun keberadaan mangrove saat ini hampir punah karena ulah kita yang kurang peduli lantaran lebih memikirikan nilai ekonomi tanpa mau menanam kembali,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, keberadaan hutan mangrove merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan wilayah laut perbatasan NKRI. Sebab, apabila hutan mangrove ini punah maka wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lainnya akan hilang.
“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat menjalin sinergitas untuk mencintai negeri dengan cara menanam mangrove dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan,” ajak Kapoldasu.
Diketahui, Polda Sumut memberikan bantuan ribuan pohon mangrove kepada para pecinta lingkungan di kawasan Danau Siombak dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75.
“Ada ribuan pohon mangrove yang nantinya ditanam di kawasan Danau Siombak sebagai upaya program penghijauan dan melestarikan lingkungan,” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. (mag-1/ila)
Bagikan Bendera: Komandan Lantamal I, Brigjen TNI (Mar), I Made Wahyu Santioso, membagikan bendera kepada para nelayan di Belawan.
Bagikan Bendera: Komandan Lantamal I, Brigjen TNI (Mar), I Made Wahyu Santioso, membagikan bendera kepada para nelayan di Belawan.
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Lantamal I), Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso bersama pejabat utama (PJU)n
Lantamal I, memberikan bendera merah putih untuk Perayaan HUT Republik Indonesia (RI) ke-75 tahun. Taka hanya itu, juga membagikan sembako kepada masyarakat dan nelayan di Mako Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah, Kecamatan Medan Belawan, Medan Sumatera Utara, Kamis (12/08).
Kegiatan dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dimulai dengan pengukuhan Bintara Pembina Potensi Maritim ( Babinpotmar ) Lantamal I, kemudian dilanjutkan bakti sosial dengan cara menyisir perairan sekitar Belawan. Mereka menggunakan speed boat untuk membagikan langsung bendera merah putih kepada setiap nelayan agar dipasang di kapal dan perahu yang digunakan saat melaut.
Danlantamal I, Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso mengatakan, kegiatan yang mereka lakukan dalam rangka menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun, dengan membagikan seribu bendera merah putih dan sembako kepada nelayan dan masyarakat sekitar Belawan.
“Dengan dibaginya bendera merah putih, kami berharap seluruh masyarakat bisa menyemarakkan Kemerdekaan RI dengan melakukan pengibaran bendera merah putih. Harapannya, dapat menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan semangat nasionalisme sehingga akan tercipta sinergitas dan harmoni seluruh elemen baik pemerintah, swasta dan masyarakat agar bersama-sama bahu membahu menghadapi kesulitan bangsa kita ditengah pandemi Covid-19 yang saat ini masih melanda,” harap Danlantamal I.
Diungkapkannya, bendera merah putih sebagai salah satu benda pusaka yang dilindungi oleh undang-undang merupakan salah satu simbol kehormatan bagi negara dan bangsa Indonesia.
Ia meminta kepada seluruh masyarakat, agar mengibarkan bendera merah putih tidak dalam keadaan rusak, robek, luntur, kusut ataupun kusam. “Harapan kita, kepada masyarakat dan nelayan untuk senantiasa mengingat kembali perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan. Salah satunya dengan cara menjaga kelestarian ekosistem laut dengan tidak menangkap ikan menggunakan bom atau alat lainnya yang dapat merusak habitat laut,” pungkas Wahyu Santoso.
Dalam bakti sosial yang digelar Lantamal I, menyalurkan tali asih berupa pembagian sembako dukungan dari instansi pemerintah maupun swasta kepada para nelayan sebagai bentuk kepedulian, kebersamaan dan jalinan tali silahturahmi Lantamal I dengan masyarakat dan nelayan di sekitar Belawan. (fac/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar 500 pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Medan segera mendapatkan bantuan dana stimulus dari pemerintah untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya di tengah wabah pandemi Covid-19.
Dana stimulus ini sendiri merupakan bantuan dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 untuk kembali menumbuhkan perekonomian bagi para pelaku ekonomi, khususnya pelaku ekonomi UMKM.
“Ada bantuan dari pemerintah pusat untuk para pelaku UMKM, bantuannya berupa dana stimulus untuk meningkatkan perekonomian pelaku UMKM yang sempat terdampak perekonomiannya akibat pandemi Covid-19. Jadi ini namanya bukan BLT (Bantuan Langsung Tunai), tapi bantuan dana stimulus,” ucap Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Zakaria kepada Sumut Pos, Kamis (14/8).
Khusus untuk di Kota Medan, kata Zakaria, ada sebanyak 500 pelaku UMKM yang terdata di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang akan mendapatkan bantuan tersebut.
“Yang bisa mendapatkannya adalah para pelaku UMKM yang sudah terdata dan merupakan binaan dari di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Terdata oleh kita ada lebih dari 1.000 pelaku UMKM, tapi kata dari pemerintah pusat terbatas, dijatah untuk 500 pelaku UMKM saja,” ujarnya.
Untuk itu, kata mantan Kabid PBB Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan itu, saat ini pihaknya tengah membuka proses pendaftaran bagi para pelaku UMKM yang terdata di Dinas Koperasi dan UMKM Medan yang terletak di Jalan Gatot Subroto Km. 7,7 Kota Medan, untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut.
“Sudah kami buka pendaftara sejak satu minggu yang lalu, dalam minggu ini berakhir. Jadi siapa yang cepat, tentu itu yang diprioritaskan. Sebab begitu sudah ada 500 pelaku UMKM yang mendaftar, maka yang 500 itu langsung kita ajukan ke pusat supaya bisa segera di proses disana,” imbuhnya.
Dijelaskannya, besaran nilai bantuan yang diterima adalah senilai Rp2,4 juta untuk masing-masing para pelaku UMKM. Untuk proses pencairan, akan langsung di transferkan oleh pemerintah pusat ke masing-masing rekening 500 pelaku UMKM yang telah diajukan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan ke pusat.
“Bantuannya Rp2,4 juta dan langsung cair ke rekening masing-masing. Terkait kapan pencairannya, kita belum tahu pasti, itu semua tergantung dari pusat, yang jelas dari kita sifatnya mengusulkan ke pusat, nanti teknisnya pusat yang mengatur,” jelasnya.
Selain bantuan seperti ini, lanjut Zakaria, pihaknya juga akan memberikan bantuan dalam bentuk-bentuk lainnya kepada para pelaku UMKM di Kota Medan agar bisa meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang dijalankannya.
“Nanti juga akan ada program bantuan kelanjutan seperti keringanan pajak, kemudahan untuk mendapatkan bantuan pinjaman dari Bank dan lain-lain. Kita harapkan masyarakat terus meningkatkan gairahnya dalam meningkatkan perekonomian keluarganya dengan menjadi para pelaku UMKM. Untuk para pelaku UMKM di Kota Medan baik yang la maupun yang baru, kita selalu terbuka untuk bergabung agar di data dan dilakukan pembinaan,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan, mengatakan bahwa pihaknya menginginkan kinerja yang maksimal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam melakukan pendataan para pelaku UMKM yang berhak untuk mendapatkan bantuan stimulus dari pemerintah pusat tersebut.
“Bagaimana teknisnya, tentu mereka lebih paham. Intinya kita mau bahwa Dinas Koperasi harus betul-betul mendata secara baik dan benar para pelaku UMKM ini. Kalau memang harus di seleksi, maka seleksi lah dengan benar,” kata Erwin kepada Sumut Pos, Kamis (14/8).
Selain itu, Erwin juga meminta bahwa dana yang dimaksud harus betul-betul tepat sasaran dan tepat guna. Dalam artian, dana stimulus yang dimaksud memang harus berdampak bagi peningkatan jalannya roda usaha para pelaku UMKM di Kota Medan.
“Jadi harus ada kontrol juga dari Dinas Koperasi, jangan sampai nantinya dana tersebut justru tidak berdampak atau malah tidak dipergunakan untuk tujuan yang dimaksud. Sedangkan disisi lain, ada sangat banyak para pelaku UMKM lainnya yang belum berkesempatan untuk mendapatkan bantuan tersebut dengan tujuan meningkatkan usaha yang dijalankannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mematangkan program bantuan untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp2,4 juta. Bantuan bersifat hibah itu akan ditransfer langsung ke penerima tepat pada hari perayaan kemerdekaan RI di 17 Agustus 2020.
Program bantuan ini targetnya disalurkan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Namun untuk tahap awal akan disalurkan kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro. Tahap awal itu akan dilakukan pada 17 Agustus 2020.
“Bantuan kepada 9 juta ini fleksibel disesuaikan dengan situasi di lapangan, jadi kalau butuh lebih akan kami sesuaikan. Harapannya dengan mulai launching di 17 Agustus nanti program ini akan bantu kepada dunia usaha khususnya UMKM dari sisi produksi,” kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani dalam konferensi pers virtual, Rabu (12/8/2020). (map/ila)
