TANDATANGANI PRASASTI:
Gubsu, Edy Rahmayadi bersama Ustad Abdul Somad, menandatangani prasasti peresmian Masjid Muslimin Komplek J City Jalan, Medan Johor, Kota Medan, Rabu malam (12/8/2020).
TANDATANGANI PRASASTI:
Gubsu, Edy Rahmayadi bersama Ustad Abdul Somad, menandatangani prasasti peresmian Masjid Muslimin Komplek J City Jalan, Medan Johor, Kota Medan, Rabu malam (12/8/2020).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi bersama Ustad Abdul Somad (UAS) meresmikan Masjid Muslimin di Kompleks J City Medan, Rabu (12/8) malam. Peresmian masjid ditandai dengan penandatanganan prasasti dan doa bersama.
Gubernur berharap kehadiran UAS dapat memberikan semangat pada masyarakat di tengah pandemi Covid-19, serta menghilangkan rasa takut, was-was dan panik akibat Covid-19. “Kita perlu banyak mendengar nasihat, agar dapat jadi penyejuk kita menghadapi cobaan inin
Masyarakat juga harus diberikan semangat dalam menghadapi wabah ini,” ucap Edy Rahmayadi di hadapan jamaah Masjid Muslimin J City.
Sementara itu dalam tausiyahnya UAS menyampaikan bahwa yang dapat dilakukan umat untuk menambah semangat dalam menghadapi pandemi Covid-19 adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta Allah SWT. Antara lain, dengan memperbanyak ibadah seperti salat, puasa dan sabar.
“Di ujung salat kita meminta perlindungan pada Allah. Hidup ini kalau kita berpikir baik dan berjalan baik insya Allah akan mendapatkan kebaikan,” ucap UAS.
UAS juga menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 ini juga merupakan ujian yang harus dijalani masyarakat, karena hidup ini adalah ujian. UAS juga mengingatkan untuk tidak takut dan cemas, serta tetap bersandar hanya pada Sang Pencipta, bukan pada makhluk.
“Sesunguhya apa yang kita hadapi ini adalah ujian. Yang namanya virus itu tidak akan pernah hilang. Dia tetap ada namun kita ikuti protokol kesehatan. Jangan takut dan cemas. Bersandarlah pada Allah, bukan pada mahkluk. Dunia ini hanya persinggahaan, maka takutlah pada Allah,” katanya.
Disampaikan juga, berdasarkan dari hasil penelitan pakar, puasa merupakan salah satu upaya untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena itu, UAS mengajak kaum muslimin untuk sering melakukan puasa sunah Senin dan Kamis, serta puasa-puasa sunah lainnya.
“Kuatkan dengan ibadah, selain itu kita harus ikhtiar. Siapa yang merendahkan diri pada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau iman kita kuat, maka imun kita naik. Mengangkat semangat itu adalah dengan ibadah,” kata UAS, sembari mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. (prn/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dunia kedokteran di Sumatera Utara kembali berduka. Dua lagi dokter di Medan meninggal dunia akibat terinfeksi Covid-19, Rabu (12/8). Kedua dokter tersebut yakni dr Dennis yang masih berusia 32 tahun, dan dokter senior, dr Sabar Tuah Barus SpAn
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr Wijaya Juwarna Sp-THT-KL yang dikonfirmasi membenarkan meninggalnya kedua dokter ini. Dengan begitu, sudah ada 8 dokter di Medan yang gugur akibat paparan virus Corona. Namun untuk Sumut, sudah 12 dokter yang meninggal akibat Covid-19.
Mereka adalah dr Ucok Martin SpP, dr Irsan Nofi Hardi Nara Lubis SpS, dr Anna Mari Ulina Bukit, dr Aldreyn Asman Aboet SpAN, KIC, dr Andika Kesuma Putra, SpP (K), dr Ahmad Rasyidi Siregar SpB, dr Dennis dan dr Sabar Tuah Barus SpA. Sementara dari IDI Kisaran adalah dr Herwanto SpB, dari IDI Labuhanbatu Utara dr Maya Norismal Pasaribu, dari IDI Padang Sidimpuan dr M Hatta Lubis, SpPD dan dari IDI Langkat dr H Muhammad Arifin Sinaga.
“Almarhum dr Dennis adalah dokter termuda di Medan yang meninggal dunia dengan infeksi Covid-19,” kata Wijaya.
Menurut sepengetahuannya, dr Dennis bekerja di sebuah klinik di Kota Medan. “Setahu saya almarhum bekerja di salah satu klinik, tidak langsung menangani pasien Covid-19. Tapi sekarang inikan orang tanpa gejala pun banyak, jadi kita tidak bisa prediksi tertularnya dari mana. Saat ini temannya yang bekerja di klinik yang sama tengah dirawat di ICU salah satu RS di Kota Medan,” tambahnya.
Dia juga berharap, segala amal ibadah para dokter yang meninggal diterima di sisi Yang Maha Kuasa. “Semoga darmabakti, dedikasi, dan pengabdian beliau akan menjadi suri teladan dan menjadi pendorong semangat bagi tenaga kesehatan dan relawan medis lainnya yang sedang berjuang melawan Covid-19,” harapnya.
Sedangkan dokter senior dr Sabar Tuah Barus SpA, menurut Wijaya meninggal dunia pada Rabu (12/8) sore. Sebelumnya, dia telah mendapatkan perawatan sejak sekitar 8 hari lalu. Wijaya menyampaikan, berdasarkan laporan yang dia diterima, dokter tersebut meninggal dunia di RS Murni Teguh. “Kondisi memang buruk saat masuk,” ungkapnya.
Namun sebelumnya, Wijaya mengaku harus memastikan dulu, apakah dr Sabar Tuah termasuk anggota IDI Medan. “Setelah kita cek, benar adanya anggota IDI Medan. Data terakhir kita di IDI Medan ini 2015, artinya beliau tidak update data. Data kita, beliau berpraktek di rumahnya,” terangnya.
Menurut Wijaya, meski banyak dokter yang gugur karena Covid-19, tidak akan sampai menimbulkan kekhawatiran terhadap dokter, sehingga sampai harus enggan berpraktek. Karena kata dia, jauh sebelum ada Covid-19, dokter selalu berpegang teguh pada sumpahnya untuk mengutamakan kesembuhan pasiennya bahkan menghargai kehidupan sejak masa pembuahan.
“Namun di balik prinsip sumpahnya tersebut, para dokter sebagai warga negara juga wajib mendapat perlindungan dari negara layaknya warga negara lainnya. Saya yakin dan percaya tidak ada satupun dokter akan meninggalkan tanggungjawabnya ini, sepanjang masih mampu dia bertahan ditengah krisis semangat dan bahaya infeksi Covid-19 yang selalu mengancam,” jelasnya.
Wijaya menyebutkan, kekhawatiran dirinya justru bagi layanan untuk pasien non-Covid yang akan terganggu, mengingat banyak tenaga kesehatan yang justru tidak langsung menangani pasien Covid terinfeksi saat ini. Oleh karena itu dia menuturkan, sangat penting memetakan kembali RS yang ada.
“Jika dinilai satu RS akan lebih bermakna dalam menangani pasien Non Covid, maka RS tersebut tidak boleh menangani pasien Covid, begitu sebaliknya,” pungkasnya.
Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Provinsi Sumut Mayor Kes dr Whiko Irwan SpB mengatakan, dr Dennis meninggal dunia pada Rabu sore sekitar pukul 17.53 WIB saat tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Medan. “Sempat dirawat 5 hari di (Rumah Sakit) Siloam,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, dari pemeriksaan Swab PCR, dr Dennis dipastikan terkonfirmasi positif Covid-19. “Untuk Swab PCR nya positif,” tandasnya.
Sebelumnya, Whiko juga mengatakan, selama masa pandemi jumlah dokter dan tenaga medis di Sumut terinfeksi virus corona mencapai 348 orang. Bahkan beberapa dokter di antaranya meninggal dunia dalam kondisi positif virus Corona. “Tercatat sejak awal pandemi hingga 8 Agustus, tenaga kesehatan yang terpapar covid terdiri dari 42 dokter spesialis, 13 orang peserta pendidikan dokter spesialis, 29 dokter umum, 207 orang perawat, 29 bidan, dan 30 analis laboratorium. Dan beberapa orang dokter di antaranya meninggal dunia dengan konfirmasi covid positif,” bebernya.
Whiko mengatakan para petugas kesehatan berada di garis terdepan mengorbankan tenaga dan waktu untuk merawat penderita corona hingga sembuh. Jika masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, maka akan meringankan tugas para dokter dan tenaga medis dalam merawat penderita covid-19. “Jangan menambah penderita baru di Sumut, kita akan meringankan tugas mereka dalam merawat penderita Covid bila seluruh masyarakat melaksanakan protokol kesehatan yakni dengan mengenakan masker, jaga jarak minimal 2 meter, cuci tangan pakai sabun dan menghindari keramaian,” tegasnya.
Whiko mengatakan, orang yang sehat memiliki imunitas yang baik tidak akan sakit akibat covid namun justru menjadi orang tanpa gejala yang menularkan virus corona kepada orang-orang yang rentan. “Karena itu Pemerintah mewajibkan agar setiap orang mengenakan masker selama pandemi corona ini agar orang-orang yang rentan tidak tertular virus corona. Orang yang rentan ini di antaranya mereka yang lanjut usia, usia balita, orang yang menderita penyakit kronis dan imunitas yang rendah,” tegas Whiko.
Diketahui aturan protokol kesehatan dikeluarkan Presiden Jokowi melalui Inpres Nomor 6 2020 tanggal 4 Agustus 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid. Karena itu, lanjut Whiko, Gubernur Sumatera Utara telah menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi secara masif. “Pak Gubernur juga meminta kepada bupati dan wali kota di Sumut untuk menerbitkan peraturan bupati atau peraturan wali kota dalam mendisiplinkan masyarakat dengan menerapkan sanksi sesuai Inpres yang mempertimbangkan kearifan lokal,” pungkasnya.
Positif 5.358 Orang, Sembuh 2.336 Orang
Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 melalui swab PCR di Sumut kembali bertambah, Kamis (13/8) sore. Kini, total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 5.358 orang dari sebelumnya 5.264 orang.
Meski begitu, untuk kasus pasien sembuh juga bertambah dengan total 2.336 orang, yang sebelumnya 2.188 orang. “Sementara pasien meninggal dunia bertambah 6 orang, sehingga total menjadi 237 orang dari sebelumnya 231 orang,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan menjawab Sumut Pos.
Kemudian lanjut dia, jumlah kasus suspek (dalam pengawasan) yang dirawat saat ini ada 535 orang, sebelumnya berjumlah 550 orang. Lalu jumlah spesimen swab yang diperiksa hari itu sebanyak 28.255 sampel, dari sebelumnya 27.805 sampel. (bbs/prn)
DIKUKUHKAN:
Paskibra Sumut dikukuhkan Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut, M Fitriyus, di Kantor Gubernur, Kamis (13/8).
DIKUKUHKAN:
Paskibra Sumut dikukuhkan Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut, M Fitriyus, di Kantor Gubernur, Kamis (13/8).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun ini, bakal sangat jauh berbeda dibanding perayaan tahun-tahun sebelumnya. Suasana pandemi Covid-19 menyebabkan upacara pengibaran dan penurunan bendera Merah Putih, bakal digelar minimalis.
“Sesuai surat edaran Mensesneg, upacara bendera di tingkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota n
dilaksanakan secara minimalis. Petugas (paskibra provinsi) hanya 3 orang, ditambah 1 cadangan,” ujar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi melalui Asisten Administrasi Umum dan Aset Setdaprov Sumut, M Fitriyus, usai mengukuhkan Paskibra di Ruang Sumut Smart Province Kantor Gubernur, Kamis (13/8).
Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dimaksud bertanggal 23 Juni 2020 tentang Partisipasi Menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020. Disusul Surat Edaran Mensesneg tanggal 6 Juli 2020 tentang Pedoman Peringatan HUT Ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.
Pengukuhan pasukan pengibar bendera (Paskibra) juga dilaksanakan secara minimalis. Tim Paskibra tahun ini diambil dari purna 2019 (tahun lalu), sehingga tidak perlu latihan ekstra keras lagi. Peserta tahun lalu yang terpilih tahun ini yakni (putra) Robin Laurensius Sitanggang dari SMA Plus Matauli Pandan Tapanuli Tengah, Tengku Rizky Fahlevi Noor dari SMAN 1 Rantau Selatan Labuhanbatu, Teni Anugerah Laoli dari SMAN 1 Tanjungbalai, Ilham AM Ritonga dari SMAN 1 Padangsidimpuan, dan Andi Saputra dari SMK Abdi Nusantara Serdang Bedagai. Dan (putri) Putri Badriyyah dari SMAN 1 Padangsidimpuan, Aura Zauja Devina dari SMAN 2 Binjai, dan Rani Salbiani Ginting dari SMAN 1 Tukka, Tapanuli Tengah.
“Untuk acara tingkat provinsi, upacara biasanya dilakukan di Lapangan Merdeka Medan. Namun karena pandemi (Covid-19), tahun ini kita laksanakan di halaman upacara Kantor Gubernur,” katanya didampingi Kabid Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut M Tohir.
Pun begitu, lanjut Fitriyus, Gubernur berharap dengan kesederhanaan perayaan dan upacara Hari Kemerdekaan RI kali ini tetap khidmat, serta nilai kemerdekaan tetap terpatri. “Untuk Paskibra, pesan kami agar tetap semangat terus, terutama dalam suasana Covid-19 ini. Semoga menjadi pemimpin-pemimpin pada masa yang akan datang,” tutupnya.
Poldasu Ikut Upacara
Terkait HUT Kemerdekaan RI, Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan tidak ada acara khusus di Mapoldasu. “Tidak ada kegiatan apapun dan tidak ada upacara khusus di Mapoldasu,” ucap Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (13/8).
Segala kegiatan upacara HUT RI, jelasnya, merupakan wewenang dari Pemerintahan Provinsi Sumut (Pemprovsu). “Sejak dari dulu setiap tahun, upacara HUT RI adalah urusan Pemprovsu. Kepolisian di daerah menjadi urusan Pemkab/Pemko) di wilayah masing-masing. Jika ada upacara HUT RI di Lapangan Benteng atau Lapangan Merdeka yang diadakan Pemprovsu, Poldasu akan menghadiri dan ikut upacara saja,” tukasnya.
Medan Upacara di Balai Kota
Serupa dengan Pemprovsu, peringatan HUT Kemerdekaan ke-75 RI tahun ini juga digelar sederhana. Pemko Medan memutuskan hanya akan menggelar upacara bendera di Kantor Balai Kota Medan, di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan.
“Tahun ini kita hanya akan melakukan upacara bendera di kantor kota, tepatnya di halaman depan Balai Kota. Tidak ada perayaan-perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya,” ucap Asisten Umum Pemko Medan, Renward Parapat kepada Sumut Pos, Kamis (14/8).
Kata Renward, upacara dimaksud adalah upacara pengibaran bendera pada pagi hari, dan upacara penurunan bendera pada sore hari. “Yang hadir terbatas, karena memang dibatasi agar tidak menimbulkan kerumunan. Peserta tetap mematuhi protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No 27 tahun 2020 tentang AKB,” ucap mantan Kadis Perhubungan Kota Medan tersebut.
Dalam upacara tersebut, sekaligus untuk mendengarkan proklamasi dan pidato kemerdekaan oleh Presiden RI Joko Widodo, secara virtual melalui Video Conference (Vidcon).
“Bila Pak Plt Wali Kota sudah sehat, kemungkinan pak Plt Wali Kota (Akhyar Nasution) langsung yang akan memimpin upacara. Kalau misalnya beliau masih berhalangan, akan dipimpin oleh Pak Sekda (Wiriya Al Rahman),” ujarnya.
Sebelumnya, Plt Wali Kota Medan atau yang mewakili akan melakukan rapat paripurna HUT ke-75 RI di kantor DPRD Medan pada Jumat (14/8) hari ini. Rapat paripurna akan dilakukan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 08.30 WIB, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020.
Sesi kedua pukul 13.30 WIB, dengan agenda mendengar pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2021 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021. Semuanya dilakukan melalui media telecoference di gedung Paripurna DPRD Medan.
“Untuk paripurna, akan dihadiri oleh Pak Plt atau yang mewakili. Selebihnya, para OPD akan mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing,” jawabnya.
Perayaan-perayaan terkait HUT, seperti karnaval ataupun perlombaan-perlombaan lainnya di lingkungan kerja Kantor Wali Kota Meda, ditiadakan. “Tapi kalau masyarakat mau merayakan HUT RI, kami tidak akan melarang selama mengikuti protokol kesehatan. Tapi kami juga tidak mengajak ataupun mengimbau untuk merayakannya. Karena mengajak untuk mengumpulkan massa itu jelas dilarang untuk saat ini,” jawabnya.
Senada dengan Renward, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, Ridho Nasution, juga mengatakan Pemko Medan tidak akan melakukan kegiatan apapun terkait peringatan HUT ke-75 RI di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan.
“Cuma ada upacara yang hanya diikuti pimpinan-pimpinan OPD, camat, dan beberapa undangan lainnya yang sudah ditentukan. Perayaan, perlombaan, dan yang seperti-seperti itu, ditiadakan,” kata Ridho.
Biasanya, Pemko Medan melakukan upacara secara terbuka di Lapangan Benteng Kota Medan, diikuti oleh para Forkopimda. Setelah itu acara biasanya dilanjutkan dengan karnaval kemerdekaan yang dilaksanakan Pemprov Sumut. (rel/map/mag-01)
KUNKER: Rombongan Komisi A DPRD Sumut saat kunjungan kerja ke Mapolda Sumut, beberapa waktu lalu.
KUNKER: Rombongan Komisi A DPRD Sumut saat kunjungan kerja ke Mapolda Sumut, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pilkada serentak 2020 bakal digelar Desember mendatang. Polda Sumut pun telah memetakan daerah-daerah rawan konflik di 23 kabupaten kota di Sumut yang akan menggelar Pilkada. Tiga daerah dianggap paling rawan, yakni Labuhanbatu, Pakpak Bharat, dan Nias.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak di 23 kabupaten kota di Sumut,untuk itu, Komisi A DPRD Sumut akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam mengawal jalannya Pilkada serentak.
Koordinasi dengan Polda Sumut juga sudah dilakukan Komisi A, terutama soal persiapan pengamanan Pilkada serentak. Kata Hendro, saat audiensi bersama Kapolda Irjen Pol Martuani Sormin belum lama ini, pihaknya mendapat apresiasi dari orang nomor satu di Mapolda Sumut tersebut. “Kapolda sampaikan, baru kali ini, DPRD Sumut mengawasi jalannya persiapan Pilkada di Sumut. Beliau juga berkomitmen mendukung DPRD mewujudkan Pilkada yang bermartabat di Sumut, sekaligus memiliki sense of crisis dan sense terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Hendro Susanto kepada Sumut Pos, Kamis (13/8).
Kapolda sebut dia, meminta peran wakil rakyat bahwa masyarakat harus dicerdaskan melalui Pilkada, untuk memilih pemimpin yang memiliki visi baru memimpin daerahnya. Bukan dengan cara-cara politik busuk melalui kampanye hitam terhadap kompetitornya, sekaligus justru merusak dan memecahbelah rasa persatuan serta persaudaraan yang selama ini sudah terjalin harmonis.
“Begitupun mengenai potensi kerawanan Pilkada, Kapolda menyebutkan pihaknya telah memetakan daerah-daerah rawan konflik pada 23 kabupaten dan kota. Antara lain Labuhan Batu, Pakpak Bharat, dan Nias. Bahkan beliau mengaku akan berkantor di Nias selama perhelatan Pilkada di sana. Sebab beliau menganggap, Nias salah satu daerah yang sangat rawan terjadi kerusuhan dalam setiap pemilihan. Bagi dia tidak ada siapapun oknum, yang dapat merusak jalannya Pilkada serentak di Sumut tahun ini. Beliau akan tindak tegas jika hal tersebut terjadi,” tegasnya.
Di sisi lain, lanjut Hendro, DPRD Sumut juga sudah menyurati Gubernur Edy Rahmayadi untuk segera menggelar rapat koordinasi gabungan (Rakorgab) terkait persiapan Pilkada 2020 di Sumut. Salah satu poin yang penting yang ditekankan dalam rakorgab nanti, seluruh calon kepala daerah mesti mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, selama tahapan kampanye berlangsung sampai hari pemungutan suara.
“Hal tersebut sekiranya menjadi semacam ultimatum atau shock therapy kepada seluruh calon kepala daerah, bahwa masyarakat perlu diedukasi jangan sampai memilih pemimpin yang tak mentaati protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19. Melalui pimpinan dewan, kami sudah minta surati Gubsu untuk rakorgab ini,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, adapun hasil pertemuan pihaknya bersama KPU Sumut dan Bawaslu Sumut terakhir, sesuai tahapan Pilkada kali ini, masa kampanye akan berlangsung mulai 26 September sampai 6 Desember 2020. Artinya selama 71 hari tahapan tersebut akan berjalan sebelum masuk masa tenang tiga hari.
“Selama periode ini kita akan melihat, siapa saja paslon yang akan mentaati aturan Pilkada di masa pandemi covid. Mampu mengoordinasikan massa pendukung untuk tidak membuat kerumunan seperti kondisi normal. Itu akan dimulai saat masa pendaftaran calon nanti dibuka di awal September, kami harap tidak ada arak-arakan dengan jumlah massa yang banyak seperti lazimnya Pilkada selama ini,” pungkas politisi PKS tersebut.
Sekretaris Badan Kesbangpol Sumut, Parlin, saat dikonfirmasi mengatakan hingga kemarin pihaknya belum ada menerima surat masuk dari DPRD Sumut ihwal permintaan pelaksanaan rakorgab Pilkada. “Begitupun besok saya cek lagi ya, jika ada akan saya informasikan. Pada prinsipnya kami siap memfasilitasi sesuai tupoksi dan kewenangan yang ada di kami,” tuturnya. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa isolasi Akhyar Nasution dikabarkan akan segera berakhir dalam beberapa hari ke depan. Saat ini, kondisi Plt Wali Kota Medan tersebut semakin membaik setelah terpapar Covid-19. Namun kepastian isolasi dapat diketahui jika hasil swab Akhyar Nasution menunjukkan hasil negatif.
“Pak Akhyar akan menjalani swab, kalau nggak salah hari ini (kemarin) atau besok (hari ini). Kalau gak salah, swab tanggal 13 atau 14 ini,” ucap juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan M.Kes, kepada Sumut Pos, Kamis (14/8).
Dikatakan Mardohar, bila hasil swab menunjukkan hasil negatif Covid-19, kemungkinann
besar Akhyar akan mengakhiri masa isolasinya di RS Royal Prima di Kota Medan. “Kalau negatif, ya sudah bisa keluar (dari RS). Saat ini, kondisi bapak Plt sehat wal’afiat. Kondisinya baik. Itu yang saya tahu,” katanya.
Terkait kabar Akhyar akan keluar dari RS karena telah menyelesaikan masa isolasinya pada tanggal 15 Agustus mendatang, Mardohar mengaku belum mengetahui. “Soal tanggal berapa keluar dari RS, saya belum tahu. Nanti akan kita kabarkan bila sudah ada kabar terbaru,” tutupnya.
Kabag Humasy Pemko Medan Arrahman Pane, mengatakan sampai saat ini Akhyar masih menjalani isolasi dan perawatan di RS. “Infonya akan di0swab lagi tanggal 13 atau 14 ini. Kalau hasilnya negatif, artinya sudah sehat dan sudah bisa beraktifitas lagi,” jawabnya.
Diberitakan sebelumnya, Akhyar dinyatakan positif terinfeksi Covid-19, berdasarkan hasil pemeriksaan swab. Bakal calon Wali Kota Medan itu pun menjalani isolasi di RS.
Kadis Kesehatan Kota Medan, Edwin Effendi, menjelaskan pada Rabu (5/8), Akhyar diduga terpapar virus usai pulang dari Jakarta pada Senin (3/8) sore. Saat itu, Akhyar mengeluhkan demam. Ia pun menjalani pemeriksaan swab pada hari itu juga.
Pada Selasa (4/8) pagi, hasil swab keluar dan Akhyar dinyatakan positif Covid-19. Namun begitu, Edwin menjelaskan jika keadaan Akhyar secara umum dalam kondisi baik, stabil dan terkendali. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter saat itu, tekanan darah, temperatur, dan pernafasan Akhyar masih dalam batas normal.
Usai Akhyar dinyatakan positif Covid-19 pada Selasa (4/8) pagi dan diumumkan oleh Dinas Kesehatan Kota Medan pada Rabu (5/8), GTPP Covid-19 melalui Dinas Kesehatan Kota Medan langsung melakukan test swab kepada 52 orang ASN dan pegawai lainnya di jajaran Pemko Medan yang telah melakukan kontak erat dengan Akhar.
Hasil swab, tidak satupun yang dinyatakan positif Covid. Begitu juga dengan keluarga Akhyar, yakni istri dan anak-anaknya, seluruhnya dinyatakan negatif Covid-19. (map)
TANDA TANGAN: Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu disaksikan Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, didampingi Kepala BPS Kabupaten Dairi Asi Matanari, menandatangani naskah kerja sama di Balai Budaya Sidikalang.
TANDA TANGAN: Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu disaksikan Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, didampingi Kepala BPS Kabupaten Dairi Asi Matanari, menandatangani naskah kerja sama di Balai Budaya Sidikalang.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemkab Dairi menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara (Sumut), tentang perencanaan dan pembangunan berbasis akurasi data.
Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu dan Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, didampingi Kepala BPS Kabupaten Dairi Asi Matanari di Balai Budaya Sidikalang, Rabu (12/8) lalu.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi, Rahmatsyah Munthe mengatakan, Eddy menyambut baik kerja sama dimaksud. Eddy pun berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, kepala desa, dan lurah, agar melibatkan seluruh kepala dusun dan kepala lingkungan untuk menyukseskan Sensus Penduduk 2020, dengan mencari data semua penduduk yang berada di wilayah masing-masing, terutama penduduk yang belum terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Dairi. Dia pun mengharapkan keikutsertaan seluruh komponen dalam penuntasan Sensus Penduduk September 2020 mendatang.
“Seluruh yang terlibat supaya memastikan lokasi tempat tinggal penduduk dengan mencatatkan lokasi pada peta yang disediakan. Akurasi data sangat dibutuhkan. Karena saat ini ada perbedaan data penduduk di BPS dan Disdukcapil Kabupaten Dairi. Data BPS, jumlah penduduk di angka 284.304 jiwa. Sementara data Disdukcapil Kabupaten Dairi ada sebanyak 309.199 jiwa,” ungkap Eddy.
Eddy pun berharap, melalui Sensus Penduduk 2020 ini, perbedaan data bisa disamakan sesuai Perpres No 39 Tahun 2019, tentang Satu Data Indonesia. Data Sensus Penduduk 2020 akan menjadi ukuran awal kelengkapan statistik hayati, dan sebagaimana diamanatkan Perpres 62 Tahun 2019, pada 2021 nanti seluruh WNI harus memiliki dokumen kependudukan, seperti KTP, akta lahir, akta kawin, dan akte kematian.
Dia berharap, Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Dairi harus sukses, jangan sampai ada satu pun penduduk yang terlewat. Kepada camat dan pemerintah desa serta kelurahan, diharapkan mengawal jalannya Sensus Penduduk 2020.
“Pilihlah petugas sensus yang betul-betul berkomitmen dan bisa bekerja sama dengan kepala dusun atau kepala lingkungan, sehingga tidak ada satu pun penduduk yang terlewat. Karena data penduduk sangat berdampak pada berbagai hal, satu di antaranya penentuan Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah anggota dewan, dan lainnya. Pemkab Dairi sangat membutuhkan informasi dasar mengenai wilayah, seperti data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemiskinan, pengangguran, dan lainnya. Sehingga, kerja sama ini sangat dibutuhkan,” tegas Eddy.
Kepala BPS Sumut Syech Suhaimi, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Dairi yang memberikan perhatian dalam pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, dan berhasil meraih respon rate tertinggi se-Sumut.
“Ini luar biasa, akses internet masih terbatas, namun bisa menjadi nomor satu. Di sini kami bisa lihat faktor kepemimpinan Pak Bupati,” katanya.
Dia juga mengatakan, melalui rapat koordinasi serta penandatanganan kerja sama ini, BPS Sumut dan Pemkab Dairi, secara bersama-sama dapat berkolaborasi dalam menyukseskan Sensus Penduduk 2020, dan bisa dijadikan untuk pembangunan data terintegrasi. (rud/saz)
KUNJUNGI: Bupati Sergai Soekirman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai dr Bulan Simanungkalit, mengunjungi Roman (42), seorang penyandang disabilitas, sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis bedah rumah, Rabu (12/8).SURYA/SUMUT POS.
KUNJUNGI: Bupati Sergai Soekirman didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai dr Bulan Simanungkalit, mengunjungi Roman (42), seorang penyandang disabilitas, sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis bedah rumah, Rabu (12/8).SURYA/SUMUT POS.
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Roman (42), seorang penyandang disabilitas, warga Dusun 4, Kecamatan Pantai Cermin, Serdangbedagai (Sergai), kini dapat menempati rumah baru, setelah mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemkab Sergai, melalui Program Gemas (Gerakan Empati Masyarakat Sakit) yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai.
“Ini merupakan tugas pemerintah, satu di antaranya adalah kemasyarakatan. Di samping tugas pemerintahan dan pembangunan,” ungkap Bupati Sergai Soekirman, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai dr Bulan Simanungkalit, saat peresmian bedah rumah Program Gemas, Rabu (12/8) lalu.
“Saat ini, Pemkab Sergai dalam tugas kemasyarakatan, yakni mengemplementasikan Program Gemas yang ada di Pantai Cermin,” imbuh Soekirman.
Jadi, lanjut Soekirman, kegiatan sosial seperti ini merupakan satu program yang bertujuan untuk lebih peduli terhadap masyarakat dengan difabel dan disabilitas. Karena itu, Pemkab Sergai melalui Program Gemas Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai, mendonasikan sebuah rumah kecil beserta semua fasilitasnya, seperti selimut, tempat tidur, dan keperluan mandi, cuci, kakus (MCK).
Menurut Soekirman, selain bedah rumah, Program Gemas ini telah banyak melakukan kegiatan lain, seperti bedah tumor, polio, hidrosefalus, dan lainnya.
“Jumlahnya sudah banyak (kegiatan Program Gemas), dan datanya ada di Dinas Kesehatan,” bebernya.
Dia berharap kepada masyarakat Kabupaten Sergai, jika memang ada warga yang sakit, jangan disembunyikan. Tapi Soekirman ingin, masyarakat langsung menyampaikan dan memberitahukan kepada pemerintah setempat, agar bisa dicarikan solusinya.
“Apakah bisa dengan cara berobat secara alternatif, atau lainnya. Tapi jangan dibiarkan masyarakat itu sampai menderita,” imbaunya.
Sebelumnya, Soekirman bersama Bulan, serta Kepala Dinas Sosial Ifdal, telah mengunjungi Roman, penyandang disabilitas yang telah mengalami kelumpuhan selama puluhan tahun, dan tinggal seorang diri di gubuk reot, tanpa adanya penerangan, yang berlokasi di belakang rumah warga.
Di sela kunjungan itu, Soekirman yang didampingi Bulan serta Ifdal, mengaku turut prihatin melihat kondisi dan keadaan rumah Roman tersebut. Melalui Program Gemas, Pemkab Sergai pun membedah rumah Roman yang tak layak huni itu, menjadi lebih baik. (sur/saz)
DEDDY EFFENDY SIMBOLON/SUMUT POS
MERANGSEK: PKL menggunakan trotoar dan badan jalan di sepanjang Jalan Maduma 1, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, sebagai lapak berjualan, yang membuat kesemrawutan di kawasan tersebut.
MERANGSEK: PKL menggunakan trotoar dan badan jalan di sepanjang Jalan Maduma 1, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, sebagai lapak berjualan, yang membuat kesemrawutan di kawasan tersebut.DEDDY EFFENDY SIMBOLON/SUMUT POS.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Terkait direlokasinya pedagang kaki lima (PKL) yang memakan badan jalan, tepatnya di Jalan Maduma 1, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), tampaknya mengarah ke legalitas.
Pasalnya, di satu sisi pemerintah setempat melakukan penataan pedagang kaki lima, namun memberikan kesempatan kepada pedagang lainnya tetap berjualan, baik di trotoar, maupun di badan jalan. Di sisi lain, pemerintah melupakan hak pejalan kaki, yang seyogianya trotoar digunakan untuk perlintasan pejalan kaki.
Seorang pengguna trotoar, Ita mengatakan, bangga melihat adanya perubahaan, terlebih di pasar pada Jumat (7/8) lalu, yang telah dapat dilintasi kendaraan. Sepanjang Jalan Maduma 1, Kelurahaan Pasar Doloksanggul, Kecamatan Doloksanggul, PKL telah direlokasi, yang sebelumnya selama ini memakan trotoar dan badan jalan hingga ke Jalan Maduma 2.
Hanya saja, relokasi itu tidak diterapkan ke semua PKL, hingga tetap saja dipadati oleh pedagang dengan menggunakan trotoar dan badan jalan untuk berjualan. Hal itu terlihat di sepanjang Jalan Melanthon, Jalan Richardo, Jalan Maduma 1, dan Jalan Maduma 2.
“Kalau sekarang ada enaknya, pengguna jalan bisa melintas, biarpun tetap masih ada kemacetan. Tapi bagi pengguna jalan kaki, tetap saja tidak bisa lewat. Karena kalau lewat trotoar sudah dipenuhi pedagang,” ungkapnya, Kamis (13/8).
Padahal menurutnya, hak-hak pejalan kaki dilindungi, yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
“Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, jadi jangan rampas hak pejalan kaki,” harap Ita.
Ita juga menuturkan, masih adanya keberadaan PKL di atas trotoar dan badan jalan, tetap menimbulkan ketidaknyamanan. Sebab ketika melintas, dipastikan ada rasa ketakutan karena harus menggunakan badan jalan, yang menjadi perlintasan kendaraan bermotor.
“Karena jika kita lengah, bisa-bisa disambar sepeda motor dan becak, atau mobil. Karena penataan sepanjang Jalan Melanthon, Richardo, Maduma 1, dan Maduma 2, masih semrawut. Tetap saja ada pedagang, yang membawa beko berjualan di badan jalan,” ungkapnya kesal.
Keluhan yang sama juga disampaikan Tagor, warga sekitar. Menurutnya, pemerintah yang merelokasi PKL setengah hati, tanpa memikirkan legalitas yang lainnya.
“Kami ini dilupakan pemerintah, harusnya jangan. Karena hak kami ini (pejalan kaki) sudah dilindungi undang-undang,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, uang negara sudah habis ratusan miliar rupiah untuk membangun pasar. Namun tidak mampu dikelola dengan baik, yang akhirnya mengakibatkan kesemrawutan Kota Doloksanggul.
“Untuk apa uang negara dihamburkan membangun pasar, kalau pedagang masih diberikan keleluasaan berjualan di trotoar dan badan jalan. Itu sama saja pemerintah tak memberikan rasa aman kepada masyarakatnya, baik pejalan kaki maupun pedagang,” pungkas Tagor. (des/saz)
TINJAU: Danrem 023/KS Kol Inf Febriel Buyung Sikumbang, meninjau desa di Kecamatan Namanteran, bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kamis (13/8).
TINJAU: Danrem 023/KS Kol Inf Febriel Buyung Sikumbang, meninjau desa di Kecamatan Namanteran, bersama Bupati Karo Terkelin Brahmana, Kamis (13/8).
KARO, SUMUTPOS.CO – Danrem 023/KS Kol Inf Febriel Buyung Sikumbang, Bupati Karo Terkelin Brahmana, serta Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Sinabung Armen Putra, turun langsung ke lereng Gunung Sinabung, guna meninjau desa-desa terdampak erupsi Gunung Sinabung, serta Pos Pantau PVMBG Sinabung, yang terletak di Desa Ndokum Siroga, Kecamatan Simpang Empat.
Di hadapan para pejabat teras Tanah Karo, Febriel mengintruksikan kepada prajurit Kodim 0205/TK sebagai anggota TNI, harus siap menghadapi situasi apapun,di manapun, dan kapanpun, untuk membantu masyarakat terdampak bencana, tanpa harus diminta.
Selain itu, Febriel juga mengingatkan kepada masyarakat dan para wisatawan untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius berbahaya yang telah ditentukan oleh PPVMBG Sinabung.
“Jika terjadi hujan abu, masyarakat diimbau memakai masker bila ke luar rumah, untuk mengurangi dampak buruk bagi kesehatan yang disebabkan debu vulkanik,” imbau Febriel, Kamis (13/8).
Sementara itu, Komandan Satgas Tanggap Darurat Bencana Sinabung, Letkol Kav Yuli Eko Hadiyanto mengtakan, saat ini Gunung Sinabung berada pada status Level 3 (Siaga).
“Masyarakat diminta untuk tetap waspada, terutama bagi warga yang ada di seputaran lereng,” imbaunya.
Di tempat sama, Kepala PVMBG Sinabung, Armen Putra juga mengimbau kepada masyarakat dan para wisatawan, untuk tidak memasuki kawasan zona merah.
“Untuk diketahui bersama, kami mengimbau masyarakat dan pengunjung atau wisatawan, agar tidak melakukan aktivitas di desa-desa yang sudah direlokasi, serta lokasi di dalam radius radial 3 kilometer dari puncak Gunung Sinabung, serta radius sektoral 5 kilometer untuk sektor Selatan-Timur, dan 4 kilometer untuk sektor Timur-Utara,” bebernya.
Dan jika terjadi hujan debu vulkanik, masyarakat diimbau memakai masker jika ke luar rumah untuk mengurangi dampak buruk bagi kesehatan yang disebabkan debu tersebut.
“Mengamankan sarana air bersih, serta membersihkan atap rumah dari debu vulkanik yang tebal, agar tidak roboh. Masyarakat yang berada dan bermukim di dekat sungai-sungai berhulu di Sinabung, agar tetap waspada terhadap bahaya lahar,” pungkas Armen. (deo/saz)
RAKOR: Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, saat mengikuti video conference Rakor Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 di Ruang Rapat LCC Diskominfo Langkat, Kantor Bupati Langkat, Stabat, baru-baru ini.
ILYAS/SUMUT POS.
RAKOR: Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, saat mengikuti video conference Rakor Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Covid-19 di Ruang Rapat LCC Diskominfo Langkat, Kantor Bupati Langkat, Stabat, baru-baru ini.
ILYAS/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Peranginangin, diwakili Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, mengikuti video conference Rapat Koordinasi (Rakor) Pencapaian Target Realisasi APBD 2020 dan Sosialisasi Penggunaan Masker, Cuci Tangan, serta Jaga Jarak untuk Perubahan Perilaku Baru Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Ruang Rapat LCC Diskominfo Langkat, Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (10/8) lalu.
Rakor ini dipimpin Mendagri Tito Karnavian, serta didampingi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Kepala BNPB Letjen Doni Manardo, dan Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Toto Karnavian. Dan diikuti gubernur, bupati, wali kota, Ketua TP PKK provinsi, kabupaten, kota, serta Kepala BPBD provinsi se-Indonesia.
Pada Rakor tersebut, Indra didampingi Kepala BPBD Irwan Syahri, Kepala Dinas PMD Sutrisuanto, Kepala BPKAD M Iskandar, Plt Kepala Dinas Kesehatan Juliana, Ketua DWP Endang, Sektretaris TP PKK Sura, Ketua Pokja I Jumiani, dan Ketua Pokja II Wati.
Dalam Rakor tersebut, Mendes Abdul Halim Iskandar menjelaskan, rencana pembentukan Desa Aman Covid-19 dengan sejumlah standar. Yakni adanya regulasi (Perdes dan SK Kades) terkait adaptasi kebiasaan baru desa, serta memiliki ruang isolasi desa dan pos jaga desa.
“Nantinya, Desa Aman Covid-19 ini, akan dibuat lomba se-Indonesia,” ungkap Abdul.
Untuk indikator penilaiannya, lanjut Abdul, penerapan adaptasi kebiasaan baru, aksi setengah miliar masker desa, pelaksanan desa tanggap dan aman covid-19, pelaksanaan BLT Dana Desa, serta pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
Dan lomba ini akan dibagi dalam 3 wilayah, yakni barat, tengah, dan timur. Pada setiap wilayah, peserta lomba akan dikelompokan sesuai dengan status perkembangan desa. Yakni desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan desa sangat tertinggal.
Sementara Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, di sela Rakor tersebut, mengaku siap mengikuti dan mendukung perencanaan Desa Aman Covid-19, sesuai petunjuk pemerintah pusat. Serta mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Langkat, agar tetap mematuhi anjuran pemerintah dan protokol kesehatan guna memutus penyebaran Covid-19. (yas/saz)
