HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Gagalnya DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) mensahkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019, ternyata dilatarbelakangi mosi tak percaya 11 anggota dewan terhadap Ramses Lumbangaol selaku Ketua DPRD Humbahas.

Hal itu disampaikan perwakilan dari 11 anggota dewan tersebut diantaranya, Bresman Sianturi dari Partai Demokrat, Marsono Simamora dari Partai Nasdem, Marolop Situmorang dari Partai Golkar, Togu Purba dari Partai Gerindra, Guntur Simamora dari Perindo, dan Sanggul Rosdiana Manalu dari Hanura kepada wartawan di Doloksanggul, Jumat (3/7).

Dikatakan Bresman, mosi tak percaya ini dilakukan mereka karena selama rapat paripurna kepemimpinan Ketua DPRD Ramses Lumbangaol tidak demokratis atau otoriter. Menurut mereka, Ketua DPRD memanfaatkan kekuasaannya untuk mengintervensi dan memasung hak berbicara anggota dewan.

Hingga akibatnya, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 gagal, dan pemerintah akhirnya menjadikan Pertanggungjawaban APBD 2019 ini melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Itulah salah satu buktinya bahwa Ketua DPRD otoriter atau suka-suka tidak mau mendengarkan anggota. Kami dari Badan Anggaran sudah menyurati sebelumnya ke Ketua DPRD bahwa undangan rapat itu tidak sah dengan alasan rapat Banggar dan gabungan komisi tidak kuorum tapi tetap dilanjutkan ke paripurna. Itu sudah tidak sesuai aturan lagi, harusnya pimpinan DPRD merekomendasikan Banmus untuk menjadwal ulang mulai dari Banggar, gabungan komiisi sampai pengambilan keputusan dan bila itu disetujui yakin rapat paripurna Ranperda akan kuorum,” ungkap Bresman.

Sementara menurut Marsono, Ketua DPRD tidak pernah mencari solusi untuk menyelesaikan, malah mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru berdampak disharmonis antara dewan dan Pemkab. ” Bayangkan saja seorang Ketua DPRD berbicara ke anggota, bukan kalian yang mengatur saya. Kemudian, saya (Bresman) malah disuruh oleh Ketua (Ramses) untuk Bimtek tentang aturan dan saya jawab, ” saya tak perlu Bimtek” dan saya sampaikan “kita buktikan siapa yang benar, Ketua (Ramses) atau saya (Bresman) tentang aturan ini”. Jadi inilah yang membuat sehingga terjadi disharmonis antara dewan dan pemerintah,” timpal Bresman.

“Ketua juga terlalu memaksakan rapat paripurna ini dengan sebenarnya masih ada waktu. Pertama, dikembalikan kepada Banmus untuk menjadwal, ini malah Ketua DPRD mengambil suara dan pahadalnya masih ada waktu sampai 10 Juli mendatang,” sambung Guntur.

Sementara, Togu menambahkan, rapat paripurna dianggap cacat hukum dengan alasannya tidak sesuai aturan. Disebutkannya, dengan dua kali rapat-rapat tidak kuorum semisal di pada rapat Badan Anggaran dan rapat gabungan komisi.

Kemudian, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, usulan pada rapat paripurna ini tidak diakomodir oleh Badan Musyawarah untuk pembentukan pansus mengenai Pertanggungjawaban APBD 2019, dan malahaan Banmus mengembalikan agar di Badan Anggaran dibahas.

Padahal, lanjut dia, pansus itu sangatlah penting untuk membahas lebih detail lagi tentang Pertanggungjawaban APBD 2019. Diman, dia menyebutkan, pada Ranperda APBD 2019 tidak sesuai isi dari hasil kesepakatan bersama antara dewan dan Pemerintah. Diantaranya, tentang penghapusan pengadaan mobil dinas Bupati dan Sekda dengan meraub anggaran mencapai Rp 2,2 miliar.

“Jadi terkait ketidakkehadiran kami sebenarnya telah komplit, Ketua DPRD suka-suka buat rapat, padahal semua ada aturanya. Dan semua sudah diatur, baik itu di alat kelengkapan dewan (AKD),” pungkas Sekretaris Partai Gerindra ini.

Karena itu , 11 anggota dewan tersebut menyatakan mosi tak percaya kepada Ketua DPRD Ramses Lumbangaol, dengan tidak hadir pada rapat paripurna untuk pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 menjadi Perda.

“Jadi untuk itu, masyarakat Humbang Hasundutan agar paham dan tidak menuduh bahwa kami ini tidak pro rakyat, tidak pro pembangunan. Tetapi kami punya moral, kami murni menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh rakyat dengan menjalankan sesuai aturan yang ada dilembaga ini. Kami tidak mau dibilang ada neko-neko, dengan telah mendapatkan jatah proyek atau apapun itu, tapi ini murni,” ungkap Bresman.

Mereka juga mengancam, akan menyurati Ketua DPRD Ramses Lumbangaol untuk melayangkan surat mosi tak percaya, jika kedepannya aturan tidak dijalankan oleh Ramses. “Ke depannya kita akan layangkan surat mosi tak percaya. Tapi dengan ketidakkehadiran kami ini, juga sudah mosi tidak percaya kepadanya (Ramses),” pungkas Ramses.

Disinggung, bahwa kejadian ini akan dibawa ke kode etik dewan, Bresman malah dengan senang hati menjawab.

“Dengan senang hati saya siap, apalagi kawan-kawan. Tapi coba tanyakan ke Ketua DPRD kode etik sudah disahkan atau belum,” ujar Bresman.

Bresman juga menilai, dalam tata tertib dewan yang dikutip dari PP 12 tahun 2019, menjadi pertanyaan. Dimana disebutkannya, tatib mereka sampai saat ini belum diparipurnakan atau belum dinomorkan, padahal fungsi dewan sudah berjalan 9 bulan sejak peraturan pemerintah itu dikeluarkan.

” Tatib saja belum ada nomornya, jadi ketua jangan bawa-bawa tatib,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumbagaol menilai, mosi tak percaya yang dilakukan ke 11 dewan ini merupakan pengalihan isu saja. Menurut dia, selama rapat-rapat paripurna dirinya tidak pernah melakukan hak kekuasaanya, melainkan menjalankan sesuai aturan. ” Tatib mana yang kulanggar dan otoriter apa yang saya lakukan, ini hanya pengalihan isu,” katanya via telepon. (des/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Dairi mengumumkan, perkembangan penularan Covid-19 di Kabupaten itu sudah kosong (Nihil). Hal tersebut dirilis Gustu covid-19 Dairi, Sabtu (4/7).

Dalam rilis tersebut diungkapkan, di Dairi tidak ada lagi Orang dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan Pasien dalam Pemgawasan (PDP) serta orang yang terkonfirmasi positif, yaitua warga Kelurahan Batangberuh Kecamatan Sidikalang berusia 35 tahun dan berjenis kelamin laki-laki itu, dinyatakan sembuh. Hasil tes PCR, pria tersebut telah negatif Covid-19 berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Pokja Humas Gustu covid-19 juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe, mengatakan Bupati Dairi sangat mengapresiasi informasi dari GTPP ini dan menegaskan keberhasilan Pemkab Dairi ini berkat kerja sama yang baik dari smeua pihak.

“Menurut Bupati Eddy, keberhasilan dimaksud tidak terlepas dari strategi yang kita laksanakan yakni upaya deteksi dini, sosialisasi yang masif dan menerapkan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kebijakan untuk setiap pelaku perjalanan wajib dikarantina selama 14 hari, sangat membantu untuk mengetahui penyebaran Covid-19,”ujarnya.

Selain itu, Bupati Eddy juga mengapresiasi keberadaan pos jaga di perbatasan yang dijaga aparat gabungan dan petugas medis, sangat membantu. Pos pemeriksaan perbatasan diperketat, semua pengendara baik mobil penumpang dan mobil pribadi serta sepeda motor diperiksa.

“Peran pers juga telah berhasil mengedukasi masyarakat sehingga mengikuti protokol kesehatan. Dan beberapa warga dari luar Dairi termasuk Gubsu, Edy Rahmayadi saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, memberikan apresiasi kepada masyarakat Dairi karena jauh lebih tertib dan waspada di situasi pandemi Covid-19,” tambahnya.

Eddy KA Berutu mengajak masyarakat untuk bergerak bersama dalam satu kesatuan melawan Covid-19 serta meminta masyarakat tetap waspada dan terus berjuang menjaga diri dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak.

“Kita sudah zona hijau, namun kita masih menunggu persetujuan pemerintah Provinsi dan Pusat untuk membuka atau memasuki new normal,” sebut Eddy Berutu.

Kemudian lanjut Eddy, untuk mempertahankan zona hijau serta memutus penyebaran Covid-19 dan memasuki new normal, Bupati mengimbau seluruh masyarakat, ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, BUMN, BUMD untuk mengunduh aplikasi Pedulilindungi pada smartphone yang dimiliki.

“Aplikasi tersebut dapat diunduh dengan aman melalui Playstore dan Appstore. Sementara itu, kepada pokja yang menangani pos pemeriksaan di perbatasan, diinstruksikan untuk mewajibkan setiap pengunjung yang masuk ke Dairi mengunduh aplikasi Pedulilindungi dimaksud,” tandasnya.(rud/ram)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Deliserdang, mengesahkan 14 rencana peraturan daerah (Ranperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2020, pada Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Deliserdang, Jumat (3/7).

Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Deliserdang Amit Damanik diampingi Wakil Ketua DPRD lainnya yaitu Tengku Ahmad Tala’a serta Nusantara Tarigan Silangit. Rapat itu dihadiri Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar didampingi Sekdakab Darwin Zein S.Sos, Kepala OPD, Sekretaris Dewan (Sekwan) Drs Rahmad dan perwakilan Forkopimda.

Wakil Bupati Deliserdang HM Ali Yusuf Siregar mengatakan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deliserdang mengajukan kepada DPRD perihal usulan daftar nama-nama rancangan peraturan daerah Kabupaten Deliserdang untuk dimasukan ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020.

Dijelaskan HM Ali Yusuf Siregar, Pemkab Deliserdang telah mengajukan 19 nama-nama Rancangan Peraturan Daerah. Berikut beberapa ranperda yang diajukan adalah Ranperda tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten Deliserdang tahun 2019-2039.

Rancangan peraturan daerah tentang rençana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kawasan sekitar program strategis nasional koridor jalan tol Binjai- Medan-Tebingtinggi di Kabupaten Deliserdang. Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Ranperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, Ranperda tentang penyelenggara kearsipan.

Ranperda tentang Perubahan peraturan daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Perizinan tertentu, Ranperda tentang Sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), Ranperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu.

Kemudian, ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah di kabupaten Deli Serdang, ranperda tentang izin usaha kontruksi dan konsultansi Kabupaten Deli Serdang, ranperda tentang tata cara ganti kerugian daerah Kabupaten Deli Serdang, ranperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah, rancangan peraturan daerah kadupaten Deli Serdang tentang pemekaran Kecamatan Percut Seituan – Kecamatan Hamparan Perak dan penataan Kecamatan Sunggal – kecamatan Labuhan Deli Rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang buruh dan pekerja pelayanan dibidang perlindungan ketenagakerjaan, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam perkembangannya, badan pembentukan peraturan daerah DPRD Kabupaten Deli Serdang telah menyusun program pembentukan peraturan daerah yang diparipurnakan hari adalah rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang usul pemerintah daerah meliputi : Rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi Kabupaten Deli Serdang tahun 2019-2039, rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan sekitar program strategis nasional koridor jalan tol Binjai-Medan-Tebing Tinggi di Kabupaten Deli Serdang, rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pengelolaan sampah, rancangan peraturan daerah Kábupaten Deli Serdang tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Deli Serdang nomor 3 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah,Rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang buruh dan pekerja pelayanan dibidang perlindungan ketenagakerjaan, rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak;

Dalam perkembangannya, Badan Pembentukan Peraturan Daerah( Bapemperda ) DPRD Kabupaten Deli Serdang telah menyusun program pembentukan peraturan daerah yang diparipurnakan hari ini yakni rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang usul pemerintah daerah meliputi : rancangan peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi tahun 2019-2039, rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kawasan sekitar program strategis nasional koridor jalan tol Binjai-Medan-Tebing Tinggi.(btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Aksi jalanan berupa balapan liar kembali terjadi di Kota Binjai. Tepatnya Jalan Jenderal Sudirman perempatan Balai Kota dan Sekolah Taman Siswa Binjai, Minggu (5/7) dinihari. Kejadian ini meresahkan pedagang yang membawa jualannya dan akan menjajakannya di Pasar Tavip Binjai.

Pantauan wartawan, ratusan pemuda berbaris dengan sepeda motornya di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Binjai. Tujuan mereka, ada yang untuk sekadar melihat dan juga turun bertanding jika ditantang.

“Ramai kali, sampai payah saya mau lewat,” kata salah seorang pedagang. Dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Seperti ditabrak ataupun menabrak. Karenanya, dia memilih jalan alternatif untuk menghindari hal tersebut. “Lewat dari Kelurahan Tangsi jadinya,” ujar dia.

Dia yakin, bukan hanya pedagang saja yang resah. Juga pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda empat yang akan melintas di Jalan Jenderal Sudirman.

“Kenapa tidak ada yang peduli melihat ini (aksi balap liar). Apa tunggu jatuh korban dulu, baru peduli,” seru dia.

Ironisnya, aksi jalanan ini berlangsung di pusat kota atau pusat ekonomi Kota Binjai. Terlebih, Balai Kota Binjai juga menjadi saksi bisu aksi balap liar tersebut. Disinyalir, ini terjadi setiap malam minggu. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pasien terinfeksi virus Corona (Covid-19) di Kota Binjai bertambah, setelah seorang pria berusia 63 tahun dinyatakan positif berdasarkan hasil uji swab test.

“Hasil uji Swab Pasien tersebut telah keluar dengan Positif Covid-19 setelah dirawat di RS Bina Kasih di Medan,” kata Kepala bidang Pengendalian Pemberantasan Penyakit (P2P) dr Indra Tarigan, Minggu (5/7).

Meski demikian, juga ada kabar baik yang dilaporkan. Adalah, seorang warga Binjai Kota berjenis kelamin pria, dinyatakan sembuh berdasarkan hasil uji swab test. Pria 56 tahun tersebut sudah mendapat perawatan medis di RSU Bunda Thamrin sejak 13 Juni 2020.

Kini, sambung dia, pasien dimaksud sudah kembali ke rumah. Begitupun, Posko Utama Covid-19 tetap memantau perkembangannya selama beberapa hari ke depan.

Tim Gugus Covid-19 Binjai juga masih melakukan penyemprotan disinfektan di ruang-ruang publik. Seperti Mesjid Agung, Jalan Soekarno-Hatta, Binjai Timur; Mesjid Baiturrahman, Jalan KL Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Jati Utomo, Binjai Utara, dan mesjid di Kecamatan Binjai Utara. Sosialisasi kesehatan di sekitaran area Mesjid Agung Binjai pun dilakukan.

Data dihimpun, jumlah ODP dalam proses pemantauan berjumlah 70 orang, isolasi Mandiri 70 orang, dan selesai pemantauan 1.326 orang. Data PDP masih dirawat dua orang, pulang dan sehat 9 orang, meninggal 8 orang.

“Kasus Terkonfirmasi Covid-19 saat ini yang masih dirawat 10 Orang. Yang sembuh 14 orang, dan meninggal dua orang,” urai dia.

Sementara, warga Kota Binjai sudah boleh beraktivitas seperti biasa di luar rumah setelah imbauan menahan diri. Indra melanjutkan, masyarakat sudah dapat produktif di tengah Pandemi Covid-19.

“Asalkan tetap menjalankan protokoler kesehatan terkait Covid-19. Seperti wajib masker, jaga jarak, rutin mencuci tangan dengan air mengalir,” kata dia.

Dia menjelaskan, orientasi aktivitas yang dibolehkan adalah aktivitas yang produktif. Satu di antara perbaikan sektor ekonomi.

Apabila aktivitas tidak produktivitas sebaiknya ditunda. Misalkan saja mendatangi kerumunan massa atau yang lainnya yang berpotensi tertular Covid-19.

“Marilah kita jalankan aktivitas dengan protokoler kesehatan agar terhindar dari Covid-19. Kita harus sama-sama sadar akan kebijakan di massa Covid-19 demi kepentingan bersama,” tandasnya. (ted)