MEDAN, SUMUTOS.CO – PT PP London Sumatra (Lonsum) Indonesia Tbk dituding melakukan pelanggaran hak atas upah pekerja yang dirumahkan pada awal 2020. Tudingan ini disampaikan Pengurus Basis Serbundo PT PP Lonsum Indonesia Tbk, saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (6/7).

Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) PT PP Lonsum itu, menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada wakil rakyat atas persoalan hak-hak pekerja di perusahaan plat merah tersebut.

Massa menilai, tindakan perusahaan melakukan pemberangusan Serbundo, melanggar hak-hak normatif buruh dan PHK sepihak kepada pengurus dan anggota Basis Serbundo.

Adapun poin pertama, kata Koordinator Aksi, Sugino, meminta tindak tegas pelaku penghalang-halangan berserikat/pemberangusan Serbundo di PT PP Lonsum Tbk Bagerpang Estate, Deli Serdang. Kedua, tindak tegas pengusaha PT PP Lonsum yang melakukan pembayaran upah pokok dan Tunjangan Hari Raya keagamaan pekerja/buruh yang tidak sesuai ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdang dan UMSK Asahan 2020.

Ketiga, hentikan PHK semena-mena tanpa memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial. Keempat, lanjut dia, hapuskan sistem kerja harian lepas dan kontrak di PT PP Lonsum yang melanggar ketentuan UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kelima, pengusaha PT PP Lonsum diminta mempekerjakan kembali pengurus Basis Serbundo yang di PHK secara semena-mena. Keenam, PT PP Lonsum diminta membayar kekurangan upah pokok pekerja/buruh terhitung mulai Januari sampai Juni 2020 dan membayar kekurangan THR keagamaan tahun ini.

Ketujuh, meminta pihak perusahaan bayar pesangon 33 pekerja harian lepas yang di PHK sepihak tanpa penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial.

“Kami minta agar DPRD Sumut lakukan pengawasan terhadap proses hukum atas pengaduan penghalang-halangan berserikat di PT PP Lonsum Bagerpang Estate, yang telah dilaporkan ke Polda Sumut. Kami juga minta DPRD Sumut lakukan pengawasan terhadap kinerja Gubsu dan Dinas Ketenagakerjaan untuk menjamin terlaksana dan terpenuhinya hak-hak normatif buruh di PT PP Lonsum,” kata dia.

Turut bergabung dalam aksi yakni Serbundo Merah Estate, Bagerpang Palm Oil Mill dan Gunung Melayu Estate. Usai berorasi di bawah rintik hujan, belasan buruh akhirnya diterima Anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem, Rony Situmorang dan Parsaulian Tambunan. Mereka berjanji akan menindaklanjuti aspirasi massa aksi.

“Nantinya, aspirasi dari teman-teman akan kami sampaikan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti dan dijadwalkan rapat dengar pendapat, teman- teman harap bersabar ya,” ujarnya.

Parsaulian menambahkan, beberapa persoalan yang dituntut para buruh karena tindakan perusahaan melakukan pemberangusan hak-hak normatif buruh secara sepihak. Tuntutan buruh tersebut akan disampaikan ke Komisi E DPRD Sumut yang membidangi ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti. “Kebetulan Komisi E menjadwalkan RDP dengan Disnaker Sumut pada 27 Juli 2020, bisa menyertakan pihak Serbundo membahas kelanjutan aspirasi yang disampaikan,” ujar dia. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi, hujan dengan intensitas sedang dan deras disertai angin kencang serta kilat/ petir masih terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. Cuaca ekstrem ini diperkirakan terjadi hingga 3 hari ke depan, yakni sejak 6-8 Juli 2020.

Hal itu dikatakan Prakirawan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan, Utami Al Khairiah kepada Sumut Pos di Medan, Senin (6/7). “Masyarakat juga harus mewaspadai hujan badai dan hujan dengan intensitas sedang hingga deras di wilayah pegunungan serta pantai barat,” ujarnya.

Dijelaskannya, di Kota Medan, pada Senin (6/7), pagi hari terjadi hujan ringan dengan suhu 23 derajat Celcius, siang hari hujan lokal dengan suhu 30 derajat Celcius, malam hari akan terjadi hujan ringan dengan suhu 27 derajat Celcius dan dini hari cuaca berawan dengan suhu 24 derajat Celcius.

Ia juga mengimbau, agar warga mewaspadai genangan air dan banjir di wilayah-wilayah tertentu di Kota Medan, terutama di wilayah yang rawan banjir. “Warga juga diimbau waspada terhadap angin kencang yang belakangan ini kerap terjadi kasus pohon tumbang,” katanya.

Selain itu, Utami juga meminta warga agar mewaspadai titik hotspot di Sumatera Utara (Sumut). Ini terpantau sejak 5 Juli 2020.

Berdasarkan pantauan Sensor Modis (Satelit Tera, Aqua, SNPP dan NOAA20), lanjutnya, terdeteksi ada 27 titik panas dalam kategori sedang yang berpotensi menjadi tinggi di wilayah Provinsi Sumut, yaitu di Kabupaten Dairi, ada 3 titik. Kabupaten Humbanghasundutan ada 5 titik. Kabupaten Niasselatan, 1 titik.

Kemudian, Kabupaten Padanglawas Utara, ada 1 titik. Kabupaten Pakpak Bharat, 1 titik. Kabupaten Samosir, 1 titik. Kabupaten Tapanuliselatan, 2 titik. Kabupaten Tapanulitengah, 9 titik dan Kabupaten Tapanuli Utara, sebanyak 4 titik. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Medan mendesak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Medan agar terus menagih utang Hotel Soechi yang mencapai Rp3 miliar.

Sebab, saat ini BP2RD Medan kesulitan mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan dalam rapat Komisi III DPRD Medan bersama BP2RD Kota Medan, Senin (6/7).

Rapat dipimpin Ketua Komisi M Afri Rizki Lubis didampingi Wakil Ketua Abdul Rahman Nasution, Sekretaris Erwin Siahaan, anggota Irwansyah, Netty Yuniati Siregar, Hendri Duin Sembiring dan Rudiawan Sitorus. Sedangkan dari pihak BPPRD Medan dihadiri langsung Kepala BPPRD, Suherman yang didampingi Sutan dan staf BPPRD lainnya.

Ketua Komisi III, M Afri Rizki Lubis mempertanyakan progres capaian PAD hingga saat ini. Komisi III pun mengaku siap dalam membantu BPPRD dalam upaya menggali potensi yang ada guna meningkatkan PAD sekalipun sedang berada di tengah pandemi Covid-19.

“Sungguh banyak sekali potensi PAD yang belum digali secara maksimal, ini sangat kita sayangkan. Kita harapkan ada kreatifitas dari BPPRD Medan dalam meningkatkan potensi yang ada serta menggali potensi-potensi PAD yang baru,” kata Rizki, Senin (6/7).

Senada dengan Rizki, Wakil Ketua Komisi III, Abdul Rahman Nasution (ARN) turut mendesak Kepala BPPRD Kota Medan supaya mengawal serta meningkatkan proses penagihan setiap tunggakan pajak yang ada. Untuk itu, ARN meminta agar BPPRD Medan mengejar tunggakan pajak kepada pihak pengelola Hotel Soechi Medan yang diketahui lebih dari Rp3 miliar.

“Kita berharap tunggakan utang dapat diselesaikan sebelum masa kontrak BOT-nya habis pada 20 Juli 2020 ini. BPPRD harus kejar itu demi penambahan PAD Kota Medan yang saat ini memasuki masa sulit,” tegas ARN.

Selain itu, kata ARN, pihak Badan BPPRD Medan harus ekstra keras dalam melakukan pengawasan kepada setiap pelaku usaha yang sudah beroperasi masa pandemi. Tidak terkecuali kepada usaha-usaha hotel, restoran dan usaha-usaha lainnya.

“Jangan sampai ada alasan pelaku usaha tidak bayar pajak karena alasan pandemi, padahal usahanya jalan terus. Pantau hotel dan tempat hiburan, omset PAD jangan sampai hilang. Putaran bisnis mulai normal, banyak orang Medan saat ini yang tidak sabaran habiskan uang untuk hiburan menghilangkan kebosanan, kondisi itu harus dimanfaatkan,” tegasnya.

Begitu juga dengan anggota Komisi III, Hendri Duin Sembiring mengatakan, pihak BPPRD harus transparan terkait objek pajak. Begitu juga perusahaan yang menunggak pajak, ia berharap agar BPPRD mengambil tindakan tegas kepada para penunggak pajak agar kondisi potensi pajak dapat terlihat secara transparan.

“Komisi III siap membantu untuk mencari solusi demi peningkatan PAD,” sambung Hendri Duin.

Sedangkan Sekretaris Komisi, Erwin Siahaan menyampaikan, bahwa pihak BPPRD harus tegas menarik pajak kepada pelaku usaha yang sudah melakukan transaksi atau beroperasi.

Menyahuti sorotan anggota dewan, Kepala BPPRD Kota Medan, Suherman mengatakan, pihaknya akan tetap melalukan pengawasan terhadap semua pelaku usaha yang beroperasi di masa pandemi. “Bagi yang beroperasi akan tetap membayar pajak. Kalau ada transaksi wajib bayar pajak dan tidak menghapusnya,” jawab Suherman.

Suherman mengaku, dalam 3 bulan terakhir hanya mampu mengutip PAD\ sebesar Rp1,5 miliar, akibat pandemi covid-19.

“Untuk pengutipan PBB (Pajak Bumi Bangunan), telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan penagihan. Batas akhir pembayaran atau jatuh tempo PBB 31 Agustus,” ujar Suherman. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah merampungkan lelang 4 jabatan eselon II di Pemko Medan dengan melantik 4 pejabat eselon II yang baru di jajaran Pemko Medan beberapa waktu yang lalu, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan kembali membuka lelang jabatan eselon II lainnya untuk tahap berikutnya. Tak tanggung-tanggung, untuk tahap berikutnya Pemko Medan melelang 5 jabatan eselon II lainnya.

Lelang tersebut dilakukan, setelah usulan dari Pemko Medan telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Usulan Pemko Medan untuk lelang jabatan eselon II tahap berikutnya telah sudah disetujui Mendagri dan KASN untuk di lelang 5 OPD,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (6/7).

Dijelaskan Muslim, adapun kelima jabatan eselon II yang dimaksud adalah jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Sekretaris DPRD Medan (Sekwan), Kepala Badan Penelitian dan Pembangunan (Balitbang) dan Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Medan.

“Kelimanya sudah disetujui. Saat ini sudah dalam tahap pengumuman dan pendaftaran via online. Sudah kita umumkan sejak pekan lalu,” ujarnya.

Namun begitu, Muslim mengaku belum mengetahui apakah sudah ada pejabat yang telah mendaftar untuk mengikuti lelang 5 jabatan tersebut.”Belum tahu, nanti saya lihat dulu datanya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Pemko Medan kembali melelang 5 jabatan eselon II di jajaran Pemko Medan karena telah dan akan ditinggal oleh para pimpinan OPD sebelumnya.

Pertama, posisi jabatan Kepala DPMPTSP Kota Medan yang telah kosong sejak ditinggal oleh Ir Qamarul Fattah MSi yang telah pensiun. Kedua, posisi jabatan Balitbang Kota Medan yang telah kosong sejak ditinggal oleh Farid Wajedi yang juga telah pensiun.

Ketiga, posisi jabatan Sekretaris DPRD Medan yang saat ini masih dijabat oleh Abdul Azis dan akan pensiun pada tanggal 1 Agustus mendatang.

Keempat, posisi jabatan Asisten Pemerintahan (Aspem) Kota Medan yang kosong sejak akhir Maret karena meninggalnya Musaddad Nasution akibat Covid-19 yang saat itu menjabat sebagai Aspem Kota Medan.

“Sedangkan untuk jabatan Kadispora, inspektorat telah meminta beliau untuk mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi bisa melanjutkan tugasnya akibat sakit yang dideritanya. Pak Syahrul Effendi Rambe diminta untuk fokus kepada proses pengobatannya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemko Medan telah melantik 4 pejabat eselon II yang baru dijajaran Pemko Medan pada Jumat (3/7) yang lalu. 4 pejabat tersebut sebelumnya telah mengikuti proses lelang jabatan yang diproses oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh Pemko Medan sebelum akhirnya disaring menjadi 3 nama untuk masing-masing jabatan dan diajukan kepada Mendagri.

Adapun 4 pejabat tersebut yakni Zulfansyah Ali Saputra ST M.Eng sebagai Kepala Dinas PU, Adlan SPd MM sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Syarifuddin Irsan Dongoran sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Parlindungan Nasution sebagai Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan. (map/ila)

Rancangan Undang Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai kontraversi dan penolakan yang sangat luas dari rakyat Indonesia, terutama umat Islam dengan yang merupakan penduduk mayoritas.

Gelombang demontrasi menolak RUU tersebut yang terjadi di banyak provinsi, merupakan sebagai bentuk respon dan kesadaran rakyat tentang adanya kekhawatiran terhadap munculnya upaya untuk mengotak- atik Pancasila yang sudah final.

Hal ini disampaikan anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Raden Muhammad Syafii dalam sosialisasi empat pilar MPR yang dihadiri 150 komunitas ustad dan ustadah dari Medan, Deliserdangn

Serdang Bedagai, dan Tebingtinggi di Hotel Madani Medan, Sabtu (4/7). Sosialisasi yang dilakukan secara teleconference ini, dipandu Tosim Gurning yang juga Ketua Rumah Aspirasi Romo Center.

Dalam kesempatah itu, Raden Syafii yang akrab disapa Romo memaparkan, Pancasila yang terdiri dari lima sila, merupakan konsensus dari para pendiri bangsa (founding fatrhers) Indonesia melalui proses panjang, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan proses panjang ini menghasilkan wujud konkrit Pancasila yang digali dari kristalisasi nilai- nilai hidup dalam keseharian rakyat Indonesia, jauh sebelum Indonesia diproklamirkan pada 7 Agustus 1945 di Jakarta.

Saat itu, sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia belum meiliki dasar negara. Soekarno- Hatta dan para pendiri bangsa Indonesia akhirnya bersepakat memutuskan Pancasila sebagai dasar negara yang dalam sejarahnya, konsensus ini sebenarnya telah melalui perdebatan panjang oleh pejuang kemerdekaan, para tokoh ulama yang akhirnya disetujui Pancasila sebagai dasar negara.

Lebih lanjut diungkapkannya, Pancasila sebagai dasar negara mengalami banyak tantangan, dan baru pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit Presiden menegaskan, Pancasila sebagai dasar negara dan kembali kepada UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Disebutkan juga, Piagam Jakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Pancasila dan UUD 1945. “Oleh karena itu, usulan RUU HIP ini jelas hanya memicu perpecahan di dalam komponen rakyat dan elemen bangsa Indonesia yang sebenarnya sadar bahwa Pancasila ini sudah final,” kata Romo.

Kemudian diungkapkannya, Pancasila digali dari nilai- nilai ketuhanan yang memberi gambaran, rakyat Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan dan bukan bangsa atheis. Dan nilai ketuhanan ini menjadi nota prima bagi keempat sila lainnya. Maksudnya, sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, hanya dapat dimaknai wujud adil dan beradab itu harus berlandaskan ketuhanan. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”, hanya akan langgeng bila landasannya ketuhanan.

Sila keempat “Kerakyatan yang di Pimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, hanya akan memenuhi kriteria untuk menjadi solusi pengambil keputusan bila menjadikan masyawarah dan mufakat menjadi penyelesaian masalah dalam demokrasi bangsa Indonesia.

Dan musyawarah mufakat itu berasal dari konsep ketuhanan. Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Rakyat Indonesia”, adalah proses yang masih panjang yang dapat terwujud. Dan untuk memastikan proses tersebut berlangsung pada relnya, maka landasannya harus tetap mengacu pada sila pertama; Ketuhanan yang Maha Esa. “Maka dari itu, sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan yang Maha Esa sebagai nota prima,” tegasnya.

Dan dalam kesempatan itu, Romo menegaskan, mendukung kuat penolakan RUU HIP oleh masyarakat dan itu harus dilihat sebagai hal yang objektif. Dia juga menilai, RUU HIP ini sangat berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa Indonesia. Sementara saat ini, rakyat Indonesia masih dalam ancaman wabah covid- 19.

“Jangan lagi Pancasila diotak- atik, diperas menjadi tri sila dan diperas lagi menjadi eka sila yang sesungguhnya merupakan buah pikiran dan ide Soekarno. Karenanya, RUU HIP ini dapat mendegradasi atau merendahkan kearifan dan sikap kenegarawan Soekarno sebagai Proklamator menjadi sebagai simbol partai dengan tujuan fragmatis saat ini. Maka selayaknya RUU HIP ini dibatalkan saja,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen RSUD dr Pirngadi Medan diminta segera membuat pengaduan resmi ke Polisi terkait dilarikannya jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dilakukan pihak keluarga. Dengan begitu, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pihak kepolisian belum ada menerima pengaduan resmi atau Laporan Polisi (LP) dari RSUD dr Pirngadi Medan. “Kita masih menunggu, silakan rumah sakit buat laporan, nantinya akan ditindaklanjuti,” kata Tatan kepada wartawan, Senin (6/7).

Pun begitu, Tatan mengaku, pihaknya akan melakukan penyelidikan. “Kasusnya akan kita selidiki, nanti akan kita siapkan LP model A,” ucapnya.

Menurutnya, dalam kasus ini ada sanksi pidananya. Sanksi tersebut tertuang dalam KUHP pasal 212, 214 dan 216 tentang melawan petugas atau pejabat yang diberi wewenang (dalam hal ini petugas pihak rumah sakit), KUHP pasal 335 ayat 1, dan Undang Undang Karantina Nomor 6 Tahun 2018. “Dalam Undang-Undang Karantina, ancamannya 1 tahun kurungan penjara atau denda Rp100 juta,” sebut Tatan.

Karena itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar terus dapat mematuhi protokol kesehatan, termasuk tentang pemulasaran jenazah baik PDP maupun positif Covid-19. “Taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, karena ada sanksi hukumnya,” tandas Tatan.

Hal senada disampaikan Kasubbid Penmas Bid Humas Poldasu, AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos, Senin (6/7). Menurutnya, Kapolda Sumut bagian dari gugus tugas Covid-19, namun tidak semua menjadi ranah pihak kepolisian. “Kita tidak boleh terlalu mencampuri yang bukan ranah kita. Kecuali kalau laporannya sudah masuk, sebab pasal-pasalnya dalam ketentuan hukum terkait itu juga ada,” jelasnya.

Sementara, Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin mengaku, pihaknya hanya sebatas pelayanan. Untuk itu, terkait persoalan tersebut disarankan ke Gugus Tugas Covid-19 Medan. “Dasarnya apa (buat LP)? Kami sebatas pelayanan? Ke Gugus Tugas Covid-19 (Medan),” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Edison mengatakan, jenazah PDP dibawa pihak keluarga dengan menggunakan mobil pribadi. “Saat itu jenazah pasien sudah ada di mobil ambulans. Tapi, karena keluarga meminta agar disholatkan dahulu, maka jenazahnya pun diturunkan,” kata Edison, Minggu (5/7).

Akan tetapi, ketika diturunkan dari ambulans, jenazah yang sudah berada di dalam peti tersebut, ternyata malah dinaikkan oleh keluarga ke dalam mobil mereka. Selanjutnya bersama dengan jenazah tersebut, mobil itu pergi menuju ke arah Belawan. “Kita tidak bisa berkomentar lebih jauh, karena sudah ranahnya pihak kepolisian. Tapi, yang pasti soal pemulasarannya sudah kita lakukan,” ujarnya.

Edison menyebutkan, penegakan status pasien tersebut sebagai PDP dilakukan berdasarkan indikator gejala kesehatannya. Pasien sempat dirawat di ruang isolasi selama satu malam, Jumat (3/7) malam dan meninggal dunia Sabtu (4/7) dini hari. “Untuk komorbid pasien adalah pneumonia,” pungkasnya. (ris/mag-1)