GOTONG-ROYONG: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD dan Forkopimda melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis di Puskesmas Rambung.
GOTONG-ROYONG: Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi OPD dan Forkopimda melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis di Puskesmas Rambung.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mencegah penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD), Puskesmas Rambung bersama Wali Kota Tebingtinggi dan OPD, Forkompinda bersama masyarakat melaksanakan gotong royong dan pengobatan gratis, Senin (29/6).
Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, kegiatan gotong royong dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan Covid -19, masyarakat menggunakan masker dan sosial distancing serta tidak berkerumun.
Dikatakannya, dalam kegiatan gotong royong massal ini selain untuk menyambut HUT ke-103 Pemko Tebingtinggi, juga untuk pencegahan penyebaran penyakit DBD dimasa pancoroba.
“Lebih baik mencegah dari pada mengobati. Jika masyarakat mau sehat, selalu galakkan hidup bersih, karena kebersihan merupakan bagian dari pada iman,” bilang Umar Zunaidi.
Umar Zunaidi kembali mengimbau seluruh masyarakat terus melaksanakan gotong-royong untuk membersihkan parit dan tidak membuang sampah sembarangan. “banyak bahaya yang ditimbulkan bila membuang sampah sembarangan, seperti munculnya penyakit DBD dan banjir,”tandasnya.
Di sela-sela gotong-royong, Puskesmas Rambung juga melaksanakan pengobatan secara gratis kepada warga sekitar seperti cek gula, cek kolestrol dan cek penyakit asam urat serta pengobatan lainnya. (ian/han)
RESES: Anggota DPRD Karo Rehulina br Tarigan saat melaksanakan Reses ke II di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Karo.
RESES: Anggota DPRD Karo Rehulina br Tarigan saat melaksanakan Reses ke II di Halaman Kantor Dinas Perhubungan Karo.
KARO, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Karo Dapil I, Rehulina br Tarigan, melaksanakan reses kedua di kantor Lurah Lau Cimba, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Walau di masa pandemi dan Kabupaten Karo berstatus zona merah, namun kegiatan/agenda reses tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan protokoler Covid 19, Senin (29/6) siang.
Acara diawali kata sambutan Camat Kabanjahe Leonard Girsang. Camat menyampaikan, agar warga menyampaikan semua aspirasinya. Lurah Lau Cimba Dianta Sembiring dalam sambutannya mengatakan, meski pertemuan tak seperti biasa karena masa pandemi. Dia meminta warganya menyampaikan aspirasinya.
Rehulina br Tarigan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem yang juga Ketua Komisi C DPRD Karo dalam sambutannya mengatakan, reses merupakan salah satu agenda sebagai anggota DPRD untuk menyerap aspirasi rakyat yang diwakili. Reses ini juga merupakan program pemerintah daerah pemilihan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Tujuan reses ini untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstutien dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggung jawaban moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat. Dan reses kali ini merupakan reses yang ke 2 anggota DPRD Karo di tahun 2020.
“Oleh karena itu penting kiranya bagi masyarakat untuk menghadiri acara reses DPRD Kabupaten Karo yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi pada wakilnya di lembaga legeslatif. Nantinya aspirasi ini akan ditindaklanjuti oleh kami melalui anggota DPRD melalui pokok pikiran dalam rapat kerja pemerintah daerah maupun dalam rapat anggaran nantinya sesuai dengan Tupoksi Anggota DPRD,” paparnya.
Rahulina berharap warga dapat menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan aspirasi agar dapat diperjuangkan di APBD 2021 atau perubahan APBD 2020.
Martono Pinem Warga Gang Purba mengusulkan untuk perbaikan parit yang tumpat. “Kami warga Gang Purba mengusulkan agar parit sepanjang 150 meter yang sering tumpat diperbaiki. Kami mengharapkan dapat direalisasikan tahun ini,”harap Pinem.
K.Ginting mengusulkan agar dibentuk Lembaga Adat Karo yang nantinya untuk wadah kalangan muda untuk berlatih tari dan belajar memasak kuliner Karo sebagai kearipan lokal.
Dalam reses ini ada juga usulan pembangunan tembok penahan longsor, pemasangan tiang listrik dan pengadaan air bersih di gang Damai, Slep Parit Gang Kurung Manik, rehabilitasi Jalan di Gang Karya Kabanjahe.
Warga dari kepling 4, Pelista br Karo Sekali menyampaikan di masa pandemi ini kita di anjurkan cuci tangan, tapi di kelurahan mereka ada permasalahan air. Karen itu dia minta masalah air ini segera diselesiakan. (deo/han)
LETAKKAN: Kapolres TebingtinggI, AKBP James P Hutagaol meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).
LETAKKAN: Kapolres TebingtinggI, AKBP James P Hutagaol meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Tebingtinggi AKBP James P Hutagaol didampingi Waka Polres Kompol Sarponi dan seluruh jajaran Polres Tebingtinggi berziarah ke taman Makam Pahlawan, di Jalan Taman Bahagia, Kelurahan Sri Padang Kota Tebingtinggi, Senin (29/6).
Ziarah ke Taman Makam Pahlawan dilaksanakan untuk memperingati HUT ke-74 Bhayangkara, sebagai bentuk penghargaan jasa para pejuang yang telah membebaskan Indonesia dari jaman penjajahan.
“Kita sebagai Polri harus punya jiwa pahlawan, dituntut agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat terutama di wilayah jajaran hukum Polres Tebingtinggi. Bercerminlah kepada perjuangan para pahlawan yang tidak pernah menuntut imbalan apapun,”ujar AKBP James P Hutagaol.
Kepada anggota Polri diminta untuk bisa memberikan pelayanan Promoter, apalagi saat ini masa pandemi Covid -19, personel Polri kembali dituntut untuk terus bisa membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. “Terus turun kelapangan hingga masyarakat lapisan yang terpencil, bantu mereka, apabila belum tersentuh bantuan dari Pemerintah setempat ataupun Pusat, kita harus membantunya,”pintanya. (ian/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ketua Pengadilan Negeri Binjai Kelas I B, Fauzul Hamdi melantik M Nazir sebagai Wakil Ketua, Senin (29/6). Pelantikan berjalan sederhana dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan.
M Nazir mendapat promosi jabatan dari sebelumnya menjabat sebagai Ketua PN Sigli Kelas II.
“Kepada wakil ketua yang baru, selamat datang di PN Binjai. Selamat bertugas,” kata Fauzul.
Mantan Humas PN Kelas I A Medan ini menjelaskan, Nazir nantinya dalam persidangan dapat saja menjadi Ketua Majelis. Karenanya, kedatangan Nazir tentu menambahkan hakim di PN Binjai.
Juga agar dapat mengefisiensikan jalannya sidang karena bertambahnya hakim. “Kepada pejabat yang lama, terimakasih atas pengabdiannya selama ini,”pungkasnya. (ted/han)
TES URINE: Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian usai tes urine yang dilaksanakan BNNK Binjai, Senin (29/6).
ilyas effendy/ sumut pos.
TES URINE: Kalapas Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian usai tes urine yang dilaksanakan BNNK Binjai, Senin (29/6).
ilyas effendy/ sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Maju Amintas Siburian dan seluruh pegawai menjalani pemeriksaan tes urine yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Binjai, Senin (29/6). Hasilnya, seluruh pegawai dinyatakan negatif narkotika.
Maju mengucapkan puji syukur atas hasil tes urine yang dilakukan. “Ini merupakan pemeriksaan rutin sebagai bentuk pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika,” kata Maju.
Ada 111 pegawai yang ada di Lapas Binjai. Mereka semua menjalani pemeriksaan urine secara berkala.
“Pemeriksaan tes urine ini merupakan tindak lanjut Surat Edaran Inspektorat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: ITJ.OT.02.01-03 pada 26 Mei 2020 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” pungkasnya. (ted/han)
BANTUAN: Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak Covid-19, Jumat (26/6).
BANTUAN: Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang memberikan bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak Covid-19, Jumat (26/6).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Sambut HUT ke 74 Bhayangkara, Polres Serdangbedagai (Sergai) melakukan bakti sosial dengan memberikan 910 paket sembako kepada warga Sergai yang terdampak Covid-19,
Selain paket sembako, Polres Sergai juga memberikan bantuan 100 sak semen kepada pengurus Mesjid Al Ikhlas Desa Bingkat Kecamatan Pegajahan. Disini, Kapolres juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu disekitar Mesjid Al Ikhlas.
Bantuan ini sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat dalam rangka menyambut HUT ke 74, kegiatan bakti sosial dilakukan secara serentak dilakukan sejajaran Polsek se-Kabupaten Sergai.
“Jadi total ada 910 paket sembako yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Selain sembako, Polres Sergai juga memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan bantuan 100 zak semen ke Mesjid Al Ikhlas,”kata Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang.
Kegiatan bakti sosial ini turut dihadiri Kabag Ops AKP Ramsen Samosir, Kasat Reskrim AKP Pandu Winata, Kasat Lantas AKP Agung Basuni,Kasat Intelkam Iptu Bobi Vaski, Kasubbag Humas AKP Sopian, Kapolsek Perbaungan AKP Jhonson Sitompul dan Kasi Propam Ipda Zulfan Ahmadi, SH. (sur/han)
TERPILIH: Ketua BKM Masjid Ubudiyah Pangkalan Brandan periode 2020-2025, H. Syahrun Hakim SH, menerima amanah dari para jemaah peserta sidang pemilihan Ketua BKM.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
TERPILIH: Ketua BKM Masjid Ubudiyah Pangkalan Brandan periode 2020-2025, H. Syahrun Hakim SH, menerima amanah dari para jemaah peserta sidang pemilihan Ketua BKM.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 120 jamaah Masjid Ubudiyah Pangkalan Brandan menggelar pemilihan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) pada Sabtu(27/6) malam.
Setelah melalui tahapan-tahapan dan mekanisne serta prosedur pemilihan, akhirnya H. Syahrum Hakim SH terpilih secara aklamasi sebagai Ketua BKM Ubudiyah Pangkalan Brandan untuk masa bakti 2020-2025.
Presedium sidang pemilihan Ketua BKM Ubudiyah P.Brandan, Safriansyah, S.Sos menjelaskan, pemilihan Ketua BKM dilaksanakan secara terbuka, transparan dengan mengundang seluruh unsur pengurus, dan para jamaah, Lurah Brandan Barat, muspika, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Semula calon Ketua BKM yang akan ikut ambil bagian dalam bursa pemilihan Ketua BKM Ubudiyah P.Brandan ini, berjumlah 6 orang kandidat. Namun tanpa ada rekayasa dan dengan kesadaran yang tinggi, para kandidat lainnya mengundurkan diri, dan yang bertahan adalah H.Syahrum Hakim, SH dengan berkas dan persyaratan yang dan telah ditanda tangani, “ kata Safri.
Selanjutnya, masih kata Safriansyah, melalui tahapan-tahapan dan mekanisne serta prosedur pemilihan, diputuskan dan ditetapkan H. Syahrum Hakim SH, terpilih sebagai Ketua BKM Ubudiyah Pangkalan Brandan untuk masa bakti 2020-2025.
“Untuk penetapan pengurus BKM Ubudiyah priode 2020-2025, diserahkan sepenuhnya kepada ketua terpilih dibantu 2 orang jamaah masing-masing H.Yos Rizal dan H.Sigit, “ imbuhnya.
Sementara itu, Ketua BKM Ubudiyah terpilih H.Syahrum Hakim, SH mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang kembali memberikan amanah untuk memimpin dan mengelola Masjid Ubudiyah untuk 5 tahun ke depan.
“Saya bersama pengurus ke depan akan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan, agar para jamaah melaksanakan salat merasa nyaman di masjid yang kita cintai,”kata Syahrum Hakim.
Syahrum Hakim juga berjanji akan mengganti lantai masjid dari granit, pemasangan 36 unit TV di semua lini, termasuk menyediakan areal bermain anak dalam upaya mewujudkan Masjid Ubidiyah ramah anak. (yas/han)
BERDIRI KOKOH: Inilah belasan ruko tak memiliki IMB berdiri kokoh di atas lahan HGU PTPN II Afdeling 7 Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang.
BERDIRI KOKOH: Inilah belasan ruko tak memiliki IMB berdiri kokoh di atas lahan HGU PTPN II Afdeling 7 Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau, Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang.
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Hingga kini, belasan unit bangunan rumah tokoh (ruko) yang berdiri di atas lahan HGU PTPN II Afdeling 7 Kebun Tanjung Garbus Pagar Merbau Deliserdang, Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang, masih belum mengantongi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Anehnya, Satpol PP Deliserdang sebagai penegak Perda tak berdaya melakukan eksekusi bangunan yang dinilai ilegal tersebut.
Kepala Satpol PP Deliserdang Suryadi Aritonang yang dihubungi Sumut Pos mengaku sudah 3 kali melayangkan
surat pemberitahuan penghentian pembangunan bangunan Ruko tersebut. Namun para pekerja masih tetap melakukan pembangunan.
“Sudah kami panggil pemilik bangunan ruko itu, dan yang datang mengaku bernama Eka dan menunjukkan surat surat terkait bangunan di antaranya tentang pembayaran SPS kepada pihak PTPN II. Kami menyarankan kepada pemilik bangunan untuk mengurus IMB dan masih diberi waktu,”kata Suriadi.
Sampai-sampai tersiar kabar, jika eksekusi terhadap bangunan ruko tidak dilakukan karena mendapat bekup dari seorang pejabat di Pemkab Deliserdang berinisial DZ.
Ketika dikonfirmasi atas kabar tersebut, DZ membantahnya.
“Saya tidak pernah berhubungan atau bertemu dengan pemilik bangunan yang dimaksud. Rumor itu bisa fitnah, kasian yang buat rumor. Silahkan hubungi Kasatpol PP saja ,”katanya.
Kepala Satpol PP Deliserdang, Suryadi Aritonang pun menegaskan bahwa isu bekup yang dituding kepada DZ tidak lah benar.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Deliserdang ikut menyoroti bangunan ruko tak berizin melakukan rapar dengar pendapat (RDP) bersama pihak terkait, di antaranya pemilik bangunan, PTPN II, BPN, Satpol PP Kabupaten Deliserdang, Perizinan, Camat Beringin dan Kepala Desa Emplasemen Kualanamu.
Pada kegiatan RDP itu terungkap, bahwa pemilik bangunan mengaku belum memiliki IMB karena tidak memiliki SHM, hingga disarankan agar mengurus IMB.
Pada kegiatan RDP tersebut, Komisi III DPRD Deliserdang merekomendasikan untuk menghentikan sementara pelaksanan pembangunan ruko. Dan Satpol-PP diminta untuk mengawasinya. Apabila teguran tidak diindahkan, Satpol PP harus melakukan eksekusi karena bangunan ruko dan tembok ilegal.(btr/han)
RAPAT: Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’, Senin (29/6). Dalam rapat itu, Presiden meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Covid-19 agar tidak ada lagi perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit.
RAPAT: Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’, Senin (29/6). Dalam rapat itu, Presiden meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Covid-19 agar tidak ada lagi perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar semua pihak bekerja secara terintegrasi dalam pengendalian virus Corona di Indonesia. Dia meminta agar tidak ada lagi ego sektoral dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, Jokowi juga meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Covid-19 agar tidak ada lagi perebutan jenazah antara keluarga dan pihak rumah sakit.
“Menurut saya terpenting yaitu pengendalian yang terintegrasi, pengendalian yang terpadu, sehingga semua kerja kita bisa efektif,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas ‘Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19’ melalui video yang disiarkan YouTube Setpres, Senin (29/6).
Jokowi berharap, semua lembaga, kementerian, dan daerah menghilangkan ego sektoralnya masing-masing dalam pengendalian Corona. Dia meminta tidak ada yang bekerja sendiri menganani pandemi Corona. “Nggak ada lagi ego sektoral, ego kementerian, ego lembaga, ego kedaerahan, apalagi jalan sendiri-sendiri saya kira ini sudah harus kita hilangkan,” ucapnya.
Jokowi juga meminta agar Polri dan TNI terus mendisiplinkan masyarakat terkait protokol kesehatan. Terutama, sebutnya, wilayah publik yang beresiko. “Dukungan TNI Polri terutama dalam kedisiplinan di masyarakat, terutama untuk area publik yang beresiko kita harapkan untuk terus dijaga,” ujarnya.
Kemudian, Jokowi juga meminta agar terus ada inovasi dalam penanganan virus Corona sehingga memberikan dampak besar bagi masyarakat. “Saya minta menyiapkan sebuah terobosan, agar ada sesuatu yang baru lagi yang kita kerjakan bersama-sama dan memberikan efek besar pada masyarakat untuk betul-betul kita mematuhi protokol kesehatan yang ada,” imbuhnya.
Jokowi juga meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi ke masyarakat tentang pengurusan jenazah Covid-19 agar tidak ada lagi kabar perebutan jenazah antara keluarga dan phak rumah sakit. Jokowi meminta semua pihak berkoordinasi dengan tokoh agama hingga budayawan. “Kemudian pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog, dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan,” katanya.
Dia meminta seluruh pihak bekerja sama melakukan koordinasi. “Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas Covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga, agar tidak terjadi lagi setelah ini,” jelasnya.
Untuk diketahui, akhir-akhir ini marak terjadi kasus perebutan jenazah Corona. Hal ini terjadi lantaran keluarga ingin jenazah yang dinyatakan positif Corona ini dimakamkan di pemakaman yang ditunjuk keluarga seperti yang pernah terjadi di Ambon pada Jumat (26/6) lalu, namun di Ambon ini masalahnya sudah selesai, setelah keluarga di edukasi Gugus Tugas akhirnya keluarga mengikuti aturan yang diberikan Gugus Tugas.
Tak hanya itu, di Makassar juga sempat terjadi, ada dua jenazah pasien positif Covid-19 dijemput paksa di RSKD Dadi pada Selasa (2/6) dan RSUD Labuang Baji, Jumat (5/6). Puluhan warga leluasa merangsek ke ruang perawatan rumah sakit karena jumlah aparat keamanan yang berjaga-jaga hanya beberapa orang.
Massa kemudian membawa pulang jenazah pasien yang sebelumnya berstatus PDP (pasien dalam pengawasan) tanpa menggunakan masker dan baju pelindung diri. Belakangan diketahui, berdasarkan hasil tes swab, kedua pasien tersebut ternyata positif terinfeksi Corona.
Percepat Pencairan Insentif Nakes
Selain itu, Jokowi juga menyoroti lambannya pencairan insentif tenaga kesehatan (Nakes) yang dijanjikan pemerintah. Dia minta agar pencairan insentif untuk tenaga medis dipercepat. “Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan,” tegasnya.
Jokowi geram. Dia tidak ingin ada tenaga medis yang mengeluhkan sulitnya pencairan insentif mulai dari uang tambahan tambahan hingga uang santunan kematian. Jika ada prosedur yang berbelit, dia minta segera dipangkas.
“Misalnya yang meninggal itu harus segera di apa itu, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar. Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-bertele. Kalau aturan di permennya berbelit-belit ya disederhanakan,” tegasnya.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar pembayaran untuk klaim rumah sakit terkait penanganan Covid-19 juga dipercepat. “Pembayaran klaim rumah sakit secepatnya. Insentif tenaga medis secepatnya. Insentif petugas lab juga secepatnya. Kita nunggu apa lagi? Anggarannya sudah ada,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan, anggaran untuk insentif tenaga kesehatan disiapkan dua saluran. Pertama pemerintah mengalokasikan dana Rp 3,7 triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran itu untuk insentif tenaga kesehatan di daerah.
Sementara untuk tenaga kesehatan di wilayah pusat dilakukan melalui anggaran melalui Kemenkes anggarannya mencapai Rp 1,9 triliun. Selain itu disiapkan juga santunan kematian sebesar Rp60 miliar.(dtc)
DICOPOT: Direktur PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Trisno Sumantri.
DICOPOT: Direktur PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Trisno Sumantri.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara, Trisno Sumantri, dicopot dari jabatannya terhitung sejak Senin (29/6). Pelaksana tugas Dirut akan diambil alih ketiga direksi secara kolektif kologial.
Kabar lengsernya Trisno Sumantri ini, diamini Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah. “Iya benar,” kata pria yang akrab disapa Ijeck menjawab Sumut Pos, via Whatsapp, tadi malam.
Menurut Ijeck, untuk Plt Dirut PDAM Tirtanadi sementara waktu akan diemban ketiga direksi yakni;
Direktur Air Minum Joni Mulyadi; Direktur Air Limbah, Fauzan Nasution; dan Direktur Administrasi dan Keuangan Feby Milanie. “Kolektif kolegial untuk ke tiga direksi yang ada,” tuturnya.
Informasi yang dihimpun Sumut Pos, kabar pencopotan Trisno Sumantri sebagai nahkoda BUMD Pemprov Sumut di bidang pelayanan air bersih masyarakat, sudah santer terdengar sejak dua minggu lalu. Terkhusus pula di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumut. Namun, kabar tersebut masih sekadar isu lantaran Trisno diketahui masih memimpin sejumlah rapat di lingkungan PDAM Tirtanadi.
“Sekuriti juga sudah mengetahui kabar tersebut. Tetapi karena belum ada SK (surat keputusan) dari Dewan Pengawas ataupun gubernur selaku pemegang saham, tidak berani membenarkan informasi itu,” ungkap sumber di lingkungan PDAM Tirtanadi Sumut.
Begitupun, sumber tidak mengetahui secara detil persoalan apa yang melatarbelakangi sehingga Trisno Sumantri dicopot dari jabatannya. Trisno Sumantri yang coba dikonfirmasi ihwal pencopotan dirinya hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, tidak bersedia menjawab sambungan telepon Sumut Pos. Seperti diketahui, Trisno Sumantri bersama tiga direksi lainnya dilantik Gubsu Edy Rahmayadi pada 7 Mei 2019. Pelantikan mereka bersamaan dengan penonjoban 10 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Sumut, dan jajaran direksi serta komisaris BUMD Pemprov Sumut lainnya. Namun, sekitar 13 bulan menjabat, Trisno Sumantri akhirnya dicopot sebagai dirut PDAM Tirtanadi. (prn)
