Kasat Reskrim Polresta Deliserdang M Firdaus SIk (tengah) paparakan soal penambangan batu koral yang ilegal di Kecamatan STM Hulu.
Kasat Reskrim Polresta Deliserdang M Firdaus SIk (tengah) paparakan soal penambangan batu koral yang ilegal di Kecamatan STM Hulu.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Polresta Deliserdang masih menunggu keterangan saksi ahli untuk menetapkan tersangka dugaan kegiatan penambangan ilegal batu koral di Dusun Satu, Desa Gunung Manumpak B Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deliserdang.
Disampaikan Kasat Reskrim Polresta Deliserdang M Firdaus SIk, saat komprensi press di depan Satreskrim Polresta Deliserdang, Kamis (30/7). Dijelaskanya, kepolisian belum ada penetapan tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara. Jadwal pemeriksaan dilakukan, Senin (3/8) mendatang.
Menurut Kompol M Firdaus SIk, pemanggilan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara untuk memastikan apakah kegiatan penambangan dan dugaan penebangan kayu masuk kawasan hutan sesuai UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
“Kegiatan penambangan ilegal batu koral dan dugaan penebangan kayu apakah dalam kawasan hutan dapat dipastikan setelah pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara,” sebut perwira menengah jebolan Akpol ini.
Disinggung jika sampai saat ini PT Adiguna Makmur (AM) masih melakukan kegiatan dilokasi, menurut Kompol M Firdaus SIk, pihaknya akan turun kelokasi untuk melakukan penyelidikan. “Selangkah lagi akan ada penetapan tersangka. Sabarlah, pasti terus kita tindak lanjuti,” pungkasnya
Sementara itu, General Manager PT AM, Cetak Barus kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu mengakui jika izin penambangan yang dimiliki PT AM sudah berakhir pada Maret 2019 lalu dan sudah diurus perpanjangannya namun belum keluar. (btr)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 5.773 warga Binjai yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dinonaktifkan.
Penonaktifan PBI BPJS ribuan warga kurang mampu tersebut, dinilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti sangat tidak manusiawi.
Sekretaris Fraksi PAN DPRD Sumut ini mengaku kecewa dengan keputusan yang diambil Pemprovsu karena akan menambah beban masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. “Apabila alasan mereka karena anggaran minim, jangan anggaran kesehatan bagi masyarakat yang dikurangi. Ada anggaran dinas lain yang perlu dipangkas, seperti dinas PU,” ujar Rudi, Rabu (29/7).
Dia menambahkan, Pemko Binjai telah menyampaikan keberatan terhadap kebijakan Pemprovsu tersebut sesuai surat nomor 441/7758/Dinkes/VI/2020 tertanggal 25 Juni 2020 lalu. “Pemko Binjai menyampaikan kalau PBI dinonaktifkan, akan berdampak kepada masyarakat yang diputuskan atau dinonaktifkan pembayaran iuran BPJS nya” kata ketua DPD PAN Kota Binjai ini.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Binjai, Thomas Simarmata mengatakan, pihaknya sudah memberikan kemudahan untuk peserta yang telah dinonaktifkan. “Peserta tidak perlu lagi harus menunggu sampai dua pekan untuk mengaktifkan kembali BPJS yang sudah nonaktif. Akan tetapi, hanya dalam bulan Juli ini saja,” kata dia.
Thomas menjelaskan, banyak keluhan masyarakat kurang mampu yang diterima oleh BPJS Kesehatan terkait penonaktifan kepesertaan mereka. “Selain itu, sudah banyak juga peserta PBI di Binjai yang sudah mengaktifkan kembali dan menggunakan BPJS,” pungkasnya. (ted/han)
NONTON: Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu bersama Ketua TP PKK Ny Romy Mariani Simarmata dan Kadis Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga, Mahadi Kudadiri nonton bareng film pendek cerita Lae Pendaroh hasil karya 2 pelajar Dairi di Ofal Cafe Jalan Pahlawan Sidikalang.
NONTON: Bupati Dairi, Dr Eddy KA Berutu bersama Ketua TP PKK Ny Romy Mariani Simarmata dan Kadis Pariwisata Kebudayaan dan Olahraga, Mahadi Kudadiri nonton bareng film pendek cerita Lae Pendaroh hasil karya 2 pelajar Dairi di Ofal Cafe Jalan Pahlawan Sidikalang.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu bersama Ketua TP PKK, Ny Romy Mariani Simarmata menyaksikan pemutaran perdana film pendek karya pelajar SMK HKBP dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Dairi. Film ini diproduksi oleh VIU Short dan diputar secara serentak di 14 negara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe mengatakan film pendek tersebut berjudul ‘Lae Pendaroh’ diputar secara perdana di di jalan Pahlawan, Kecamatan Sidikalang (29/7).
“Film ini berdurasi 15 menit dan syutingnya di dua lokasi yaitu di kecamatan Sitinjo dan Silahisabungan,” ujarnya. Dijelaskannya, film ini mengangkat tema kedaerahan, kultur dan mitos masyarakat setempat tentang larangan melakukan hal-hal yang tidak baik di alam terbuka.
Usai menyaksikan film itu, Bupati Eddy KA Berutu mengatakan, sangat bangga dan gembira, karena anak-anak Dairi mampu mengekspresikan bakat dan talentanya. Mereka mampu mengolah cerita rakyat diceritakan orangtua secara turun temurun menjadi sebuah tayangan yang menarik, ucapnya.
“Cerita itu kini tampil di film layar yang memenuhi standar dan kaidah internasional. Saya tahu pengarapan filim ini sangat pendek, hanya 14 hari. Dari awal sampai akhir saya sangat cemas, tetapi setelah melihat hasilnya saya sangat bangga,” ucap Eddy Berutu.
Disebutkan Eddy, pembuatan film ini merupakan uji coba, tergantung minat anak-anak. Dirinya mengajak beberapa Kepala Dinas yang memiliki program dan anggaran, agar bisa langsung berinteraksi dengan anak-anak pembuat film pendek tersebut.
“Kita harapkan sektor kreatif bisa menghasilkan devisa serta menciptakan lapangan kerja bagi anak muda kita di dunia kreasi dan dunia kerja baru yang modern,” paparnya.
Menurutnya, Sinematografi merupakan satu lapangan kerja yang berbeda. Karena itu,Bupati memberikan apresiasi kepada mereka yang telah siap berkominmen dan membangun semangat dan terbukti masyarakat Dairi melihat hasilnya, dan sangat memuaskan sekali.
“Saya mengharapkan dukungan masyarakat, pemerintah tidak sanggup bekerja sendiri. Tapi kalau masyarakat Dairi mendukung, kami percaya pasti bisa mengangkat budaya kita dan anak-anak kita bisa mendunia,” pungkasnya. (rud/ram)
AKSI: Puluhan pedagang didampingi mahasiswa, tampak di bawah guyuran hujan menyampaikan tuntutannya di depan kantor Bupati Humbang Hasundutan.
AKSI: Puluhan pedagang didampingi mahasiswa, tampak di bawah guyuran hujan menyampaikan tuntutannya di depan kantor Bupati Humbang Hasundutan.
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Puluhan pedagang yang mengatasnamakan Asosiasi Pedagang Kaki Lima yang membuka lapak di Jalan Maduma I Kelurahaan Pasar Dolok Sanggul (yang berjualan hanya satu sekali seminggu), menggelar aksi ke kantor Bupati Humbang Hasundutan, Rabu (29/7). Walaupun hujan deras, aksi yang didampingi mahasiswa ini menolak adanya relokasi ke jalan Maduma II.
Para pedagang ini diterima Sekdakab Tony Sihombing, Asisten I Makden Sihombing.
Pedagang yang dikomandoi oleh, Krismon Hulu dari mahasiwa mengatakan bahwa menolak adanya kebijakan pemerintah yang merelokasikan pedagang kaki lima di Maduma I ke Maduma II.
“Kalau mau direlokasi ke tempat lain, mau makan apa para PKL apa lagi di masa Covid ini,” ucap Krismon.
Hal sama disampaikan kuasa hukum para PKL, Dina Situmeang. Ditegaskannya, bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ke pedagang yang berjualan di Maduma I, tidak sesuai dengan aturan sehingga dinilai keputusan sepihak.
“Sosialisasi atau musywarah yang dilakukan pemerintah dengan mengundang para PKL tidak sah demi hukum, karena tidak ada kuasa (rekomendasi) dari PKL yang membuka lapak di jalan Maduma I,” tambahnya.
Sementara itu, Sekdakab Tonny Sihombing mengatakan bahwa tujuan utama relokasi PKL adalah memanfaatkan terminal yang sudah dibenahi pemerintah. Dengan mengurangi kemacetan selama ini, seperti di Maduma I disaat pasar (onan) yang memakan badan jalan.
Tonny menegaskan, sebelumnya terkait relokasi ini pihaknya sudah memberikan waktu 1 sampai 2 minggu untuk sosialisasi dan komunikasi dengan PKL. (des/ram)
SERAHKAN
Menteri ATR dan Kepala BPN Sofyan Djalil menyerahkan sejumlah sertifikat tanah di Sumut kepada Gubsu Edy Rahmayadi saat Rakor Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Rabu (29/7).
SERAHKAN
Menteri ATR dan Kepala BPN Sofyan Djalil menyerahkan sejumlah sertifikat tanah di Sumut kepada Gubsu Edy Rahmayadi saat Rakor Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan di Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Rabu (29/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perjuangan selama puluhan tahun yang dilakukan Forum Masyarakat (Formas) Sarirejo, berbuah manis. Pemerintah Pusat, melalui Kementeri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) berencana memindahkan Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, ke kawasan Tandem Hilir, perbatasan Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Langkat. Dengan demikian, sengketa tanah antara TNI AU dengan masyarakat Kelurahan Sarirejo, Medan Polonia, bakal selesai.
KABAR baik ini disampaikan langsung Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil saat menggelar rapat koordinasi penyelesaian masalah tanah bersama Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi dan Forkompinda, di Rumah Dinas, Jalan Sudirman, Kota Medan, Rabu (29/7). Sofyan Djalil berharap, permasalahan tanah Sarirejo akan segera selesai, dan tidak ada lagi keributan yang terjadi antara aparat TNI AU dan warga.
“Masalah tanah terkait dengan eks Bandara Polonia, di sana ada masalah, ditempati oleh TNI AU sebagai lapangan landasan udara militern
dan akan diselesaikan secara tuntas bersama menyelesaikan masalah tanah yang terkait Sarirejo,” kata dia.
Ia mengatakan, nantinya Lanud TNI AU yang saat ini terletak sekitar 2 km dari pusat kota Medan, akan dipindahkan ke Kabupaten Langkat. Wilayah tersebut juga merupakan tanah eks HGU PTPN yang akan dibangunkan landasan udara TNI AU. “Landasan itu direncanakan akan dipindahkan dan TNI AU sudah ada lokasi strategis, dan tanah HGU 12 hektare lebih arah Langkat. Kemudian akan dibangun lanud baru,” jelasnya.
Sedangkan untuk eks Lanud Soewondo, apabila perpindahan ini cepat dilaksanakan, pemerintah akan membangun wilayah strategis pengembangan Kota Medan. “Dan menyelesaikan dan tanah ini akan dijadikan pengembangan kota,” ujarnya.
Setelah itu, ia berharap masalah sengketa tanah di Kelurahan Sarirejo ini agar cepat terselesaikan. Tidak hanya itu, seluruh tanah eks HGU PTPN yang saat ini masih banyak terjadi masalah, ia berharap dapat terselesaikan. “Masalah yang lama ini akan segera terselesaikan,” ungkapnya.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto menyambut gembira kabar bakal tuntasnya sengketa tanah di Sarirejo. “Tadi saya baru selesai rapat juga (di kantor gubernur) terkait lahan masyarakat Sari Rejo. Dan ada kabar baik, pemerintah akan mengabulkan tuntutan masyarakat Sari Rejo,” katanya di sela rapat dengan pendapat dengan kelompok tani dan PT Lubuk Naga di Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (29/7).
Ia mengungkapkan, pemerintah pun telah sepakat bahwa Lapangan Udara Soewondo akan dipindah ekses dari sengketa dengan rakyat Sari Rejo, Medan Polonia. Namun, politisi PKS ini tidak dapat memastikan kapan Lanud Soewondo dipindah, hanya saja diinformasikannya bahwa lokasi barunya itu direncanakan berada di wilayah Tandem Hilir, perbatasan Deliserdang dan Kabupaten Langkat.
Ketua Formas Sari Rejo, Riwayat Pakpahan mengapresiasi kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN yang menyelesaikan permasalahan sengketa tanah antara warga dengan TNI AU, di Kecamatan Medan Polonia. “Saya mewakili warga mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini,” ucapnya via seluler.
Dikatakannya, Lanud Soewondo yang merupakan markas TNI AU akan dipindahkan ke wilayah Tandem Hilir, perbatasan antara Kabupaten Langkat dan Deliserdang, di atas tanah PTPN. “Perjuangan kita ini memang sudah cukup panjang. Dan harapan kita memang bapak presiden yang bisa menyelesaikan ini. Kita setuju, terimakasih atas perjuangan yang cukup lama dan melelahkan sudah mulai menghasilkan hasil,” ungkapnya.
Pakpahan juga mengatakan, warga Sari Rejo yang mendiami tanah seluas 260 hektare tersebut selalu mengupayakan langkah-langkah untuk mendapatkan hak, yang diklaim sebagai aset TNI AU. Menurutnya, masyarakat sudah sejak 1948 mendiami dan berdomisili di lokasi yang menjadi sengketa selama ini. “Selama ini kita sudah pernah ke wakil presiden, ke DPR RI, DPD, menteri BPN/Agraria, menteri Keuangan, Kementerian Pertahanan. Baru ini presiden memerhatikan Sari Rejo sejak 1948. Memang presiden-lah yang bisa menyelesaikan ini. Karenanya, kami apresiasi dan terimakasih kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah memberi perhatian kepada warga Sari Rejo,” terangnya.
Usai rapat terbatas penyelesaian tanah, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada masyarakat. Di mana isinya progres penanganan konflik agraria di Provinsi Sumut. “Surat sudah kita terima dari KSP, dan kita berharap masalah ini segera terselesaikan dengan cepat,” imbuhnya seraya menyebut di atas lahan 260 hektar itu telah ada pemukiman bagi sekitar 5.500 KK atau sekitar 35.500 jiwa.
“Di atas juga telah berdiri di depan kantor kelurahan, 9 masjid, 2 musala, 3 gereja, 1 Kuil Sikh, 4 Kuil Tamil, 10 sekolah, 5 rumah sakit, 2 lahan pekuburan, serta pasar tradisional dan fasilitas umum lainnya. Ini sebagai bukti bahwa tanah memang dikuasai oleh masyarakat,” pungkasnya.
//Siapkan Skema Penyelesaian
Menteri ATR/BPN RI, Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah menyiapkan skema penyelesaian permasalahan lahan eks HGU PTPN II seluas 5.873 hektare. Skema tersebut secara teknis akan diselesaikan oleh Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dengan dasar surat pelepasan aset dari Kementerian BUMN pada 2000, dan juga dukungan dari aparat penegak hukum dan DPRD Sumut dalam unsur Forkopimda Sumut.
Hal itu disampaikannya usai penandatangan komitmen bersama Forkopimda Sumut terkait penyelesaian permasalahan tanah di Sumut, di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, kemarin. “Alhamdulillah sudah banyak upaya dan sekarang sudah punya apa yang kita sebut skema dan tindaklanjut penyelesaian masalah tanah tersebut,” imbuh Djalil.
Gubernur Edy Rahmayadi mengatakan, untuk daftar nominatif di lahan eks HGU PTPN II saat ini masih diinventarisasi. “Itu adalah tugasnya gubernur,” katanya.
Setelah daftar nominatif itu selesai, imbuh dia, ditindaklanjuti dengan penghapusan buku yang merupakan wewenang PTPN II dan Kementerian BUMN. Kemudian setelah itu penyelesaian administrasi penghapusan buku yang dihitung melalui apraisal, kata Edy, barulah ditindaklanjuti ke BPN tentang sertifikat hak milik. “Kalau selesai ini semua, berarti tidak ada lagi tanah di Sumut yang tidak bertuan. Ini yang perlu saya sampaikan,” katanya.
Sebelumnya baik Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Pangdam I/BB dan Forkopimda lainnya, menyatakan dukungan masing-masing sesuai kewenangannya untuk menyelesaikan permasalahan tanah di Sumut, termasuk soal eks HGU PTPN II. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan diselenggarakan mulai 1 – 12 September 2020. Hal ini dilakukan setelah tes SKB CPNS 2018 mengalami penundaan pelaksanaan imbas pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia hingga saat inin
Menyusul keputusan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu langsung melakukan koordinasi internal untuk mencari dan menentukan ruangan yang akan digunakan peserta ujian.
“Banyak yang mesti kami susun. Selain mencari ruangan, juga ada kegiatan lainnya. Setelah final, barulah kami umumkan kapan tanggal ujiannya,” kata Sekretaris BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, menjawab Sumut Pos, Rabu (29/7).
Kemungkinan besar, lokasi ujian SKD (Sekelsi Kemampuan Dasar) terdahulu, yakni di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jl. Ngalengko Medan, dapat kembali dijadikan sebagai tempat peserta ujian SKB.
“Tapi ya kita lihat dulu. Tim saat ini sedang kerja untuk mencari ruangan yang tentunya lebih bagus lagi. Agustus mendatang sudah kami umumkan ke peserta. Peserta ujian kami harap bersabar sembari tetap memantau perkembangannya,” pungkasnya.
Jadwal pelaksanaan ujian SKB CPNS Formasi Tahun 2019 tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 116-4/99 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Formasi Tahun 2019 tertanggal 27 Juli 2020, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Kepala Kantor Regional BKN VI Medan, English Nainggolan, mengatakan ujian SKB digelar dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN). Adapun jadwal pelaksanaan SKB, sebut dia, meliputi verifikasi data hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) mulai 27-30 Juli 2020, pengumuman dan pendaftaran ulang SKB mulai 1-7 Agustus 2020, dan pencetakan kartu ujian SKB pada 8 Agustus 2020,
Kemudian penjadwalan SKB pada 10-14 Agustus 2020, jadwal pelaksanaan SKB untuk setiap instansi, diumumkan pada 18 Agustus. Selanjutnya pelaksanaan ujian SKB pada 1 September-12 Oktober 2020. Tahap pengolahan hasil SKD dan SKB, dilakukan pada 8-18 Oktober 2020. Untuk tahap rekonsiliasi (pencocokan) hasil integrasi SKD dan SKB, dilakukan pada 19-23 Oktober.
Hasil final seleksi yang telah melalui tahap rekonsiliasi (SKD dan SKB), akan disampaikan kepada instansi penyelenggara rekutmen CASN Formasi 2019 pada 26-28 Oktober 2020 untuk kemudian diumumkan ke publik pada 30 Oktober 2020.
Nama-nama hasil seleksi final tersebut selanjutnya akan diajukan dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang prosesnya dijadwalkan akan berlangsung pada 1-30 November 2020. Sekadar mengingatkan adapun peserta yang lulus ketahap SKB untuk Formasi Pemprovsu, sebelumnya berjumlah sebanyak 820 orang.
Perhatikan Protokol Kesehatan
Kepala Biro Humas BKN Paryono, Rabu (29/7) mengatakan, pelaksanaan tes dilakukan secara luring dan datang langsung ke instansi masing-masing namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. “Ya (dilaksanakan luring), peserta harus datang ke lokasi tes,” katanya.
Jadwal seleksi CPNS selengkapnya yakni:
Verifikasi Data Hasil SKD : 27 – 30 Juli 2020
Pengumuman dan Pendaftaran Ulang SKB : 1 – 7 Agustus 2020
Pencetakan Kartu Ujian SKB : 8 Agustus 2020
Penjadwalan SKB : 10 – 14 Agustus 2020
Pengumuman Jadwal Pelaksanaan SKB : 18 Agustus 2020
Pelaksanaan SKB 1 September : 12 Oktober 2020
Pengolahan hasil SKD dan SKB : 8 – 18 Oktober 2020
Rekon integrasi Hasil SKD dan SKB : 19 – 23 Oktober 2020
Penyampaian Hasil Seleksi : 26 – 28 Oktober 2020
Pengumuman Hasil Seleksi : 30 Oktober 2020
Usul Penetapan NIP : 1 – 30 November 2020
“Nama-nama hasil seleksi final selanjutnya akan diajukan dalam usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP),” pungkas Paryono. (prn/net)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Duo Nasution sudah hampir dapat dipastikan bakal maju sebagai calon Wali Kota Medan. Kini, publik Kota Medan tentu menunggu-nunggu, siapakah calon pendamping Akhyar Nasution dan Bobby Nasution nanti.
Ketua Relawan JAMU (Jadikan Akhyar Medan Satu), Ade Dermawan, memberikan bocoran mengenai sosok yang akan menjadi pendamping Akhyar Nasution di Pilkada Medan 2020. “(Hampir pasti) Akhyar akan berpasangan dengan Salman,” ujar Ade, di Medan, Rabu (29/7).
Salman Alfarisi saat ini tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi PKS dan juga menjabat Ketua DPD PKS Kota Medan. “Keduanya akan mengusung tagline AMAN (Akhyar – Salman). Jadi Medan aman, malam aman, mau nonton aman, pulang malam aman, kemana-mana aman,” ungkapnya.
Meski begitu, ia belum mengetahui kapan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi dideklarasikan sebagai Calon Wali Kota Medan dan Calon Wakil Wali Kota Medan. “Masing menunggu resmi dari PKS. Demokrat sudah oke,” bebernya.
Ade menyebut, komunikasi politik antara Akhyar Nasution dengan PKS dan Demokrat bisa terjadi karena dirinya. “Saya yang memulai komunikasi itu, lobi-lobi,” ungkapnya.
Sementara Bobby Nasution, hingga kini belum terdengar kabar siapa yang bakal mendampinginya sebagai Wakil Wali Kota Medan. Namun begitu, Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Robert Lumban Tobing mengaku, partainya akan menyandingkan kadernya dengan Bobby Nasution. Ada tiga sosok yang diajukan Gerindra, ungkap Robert, satu di antaranya adalah Aulia Rahman. “Ada kader yang kita colokkan sama dia. Ya, salah satunya Aulia Rahman,” ungkapnya.
Menilik potensi figur pendamping Bobby Nasution, pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Warjio menilai, sosok itu akan lahir dari konsesus antara PDI Perjuangan dan Gerindra. “Menurut saya, itu harus dari Gerindra untuk wakil (Bobby). Sebab, keputusan calonnya Bobby sebagai kepala daerah, itu dari PDIP. Maka wakilnya mesti dari Gerindra,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Rabu (29/7).
Menurutnya, bagi PDIP dan Gerindra, tentu pertama harus terjalin kesepakatan. Kesepakatan dalam pengertian, siapa yang menjadi kepala daerah dan wakilnya. Hal kedua dalam konteks wakil, imbuhnya, akan diserahkan ke Partai Gerindra.
“Gerindra dengan kesepakatan seperti itu tentu punya keleluasaan atau posisi tawar, siapa yang akan mereka pilih. Tergantung penilaian mereka, baik objektif atau subjektif. Ini akan jadi persoalan ke depan, jika memang calon tersebut tidak berkesesuaian dengan spiritnya Bobby. Begitupun kendalinya tetap ada di ketua umum Gerindra. Saya kira kesepakatan itu akan mengarah ke sana,” katanya.
Diakui Warjio, dari aspek calon internal, Gerindra punya cukup banyak kader yang dapat disandingkan dengan menantu Presiden Joko Widodo itu. Antara lain seperti yang digadang-gadang selama ini, yakni Wakil Ketua DPRD Medan sekaligus Ketua Gerindra Medan, Ihwan Ritonga.
“Tapi Ihwan juga belum tentu dipilih. Tergantung kedekatan bagaimana meyakinkan elit Gerindra pusat untuk memilih dia. Ini akan dinamis sambil menunggu waktu jelang pendaftaran bakal calon nanti. Pasti ini akan saling intip ini. Biasanya ini akan memengaruhi kekuatan dan kelemahan masing-masing lawan. Makanya saya kira ini akan disampaikan jelang hari H pendaftaran,” katanya.
Begitupun penting harus digarisbawahi, sambung dia, siapapun sosok yang akan diusung keputusan tetap ada di tangan DPP atau ketua umum partai. Adapun hal lain yang lebih mengikat daripada itu, bahwa keputusan nama bacalon nanti adalah sebuah konsesus koalisi parpol di pemerintah sekarang ini.
“Memang petanya ke sana. Sudah seperti itu dibuat mereka. Sudah di kavling-kavling. Memang sistem demokrasi kita adalah kekuatan partai itu. Kemudian konsesus nasional tersebut juga terjadi. Dan itu terus terang akan berdampak negatif bagi demokratisasi ditingkat lokal. Masyarakat tidak punya calon alternatif lain. Dengan kondisi seperti itu, seolah-olah disuguhi sesuatu yang bukan jadi harapan masyarakat,” terangnya.
Selain Ihwan Ritonga, informasi yang berkembang di lapangan muncul kandidat kuat sebagai wakil Bobby seperti Aulia Rahman, Wiriya Alrahman, Soetarto, dan Rusdi Sinuraya. Khusus nama terakhir, diketahui telah mendaftar ke sejumlah parpol sebagai wakil wali Kota Medan.
“Ya kalau mesin birokrasi yang digandeng (sosok Wiriya Alrahman) sangat efektif. Bagaimanapun birokrasi tak bisa dipungkiri menjadi bagian terbesar dalam mengonektivitas kekuatan struktural. Nah persoalannya, seberapa kepercayaan Gerindra menerima itu? Karena Gerindra juga tak mau mendapatkan tangan kosong, dia pertimbangkan kadernya ke depan menyongsong Pemilu 2024. Tetapi bisa aja itu diketepikan, di luar kaderinasi. Selagi bisa mendapatkan kemanfaatan lebih bagi partai,” pungkasnya.
Pengamat politik asal UINSU, Faisal Riza, tampak lebih detil dalam menilai sosok-sosok kandidat pendamping Bobby Nasution. “Kalau Akhyar hampir clear ya dengan Salman. Ini kombinasi bagus. Demokrat dengan platform nasionalis religius dan PKS dengan platform islamis. Yang menarik itu Bobby, karena masih belum tertebak siapa wakilnya,” katanya.
Karenanya ia melihat ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan parpol ataupun Bobby sebagai pendampingnya. Pertama, hemat dia, pasangan Bobby itu akan dipertimbangkan sebagai figur yang menambah bobot kepemimpinan yang efektif, juga menambah daya elektabilitas yang mampu mengalahkan pesaing mereka. “Selain itu, pasangan Bobby bisa representasi figure cross cutting affiliation, terbuka bergaul lintas partai dan lintas kepentingan komunitas,” tuturnya.
Kedua, ia melihat ketiga figur tersebut punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Aulia Rahman, misalnya, representasi politik Medan Utara yang selama ini punya problem pembangunan. “Dia punya semangat membawa aspirasi masyarakat di sana. Wiriya menguasai kompetensi birokrasi. Dan Soetarto representasi PDIP yang punya basis kuat di Medan,” katanya.
Lantas apakah Gerindra rela jika wakilnya tidak dari mereka, sementara Bobby sendiri tampaknya telah mulus dapat ‘tiket’ dari PDIP? “Saya kira, kalau konsesi politik itu tergantung negosiasi saja. Kalau ketemu konsesinya clear-lah itu,” jawab Faisal.
Seperti diketahui, sampai kini PDIP dan Gerindra sama-sama belum mengumumkan ke publik siapa pasangan calon yang diusung di Pilkada Medan 2020. Sedangkan parpol lain seperti Golkar dan NasDem, telah lebih dulu memberi sinyal kuat untuk mendukung Bobby.
///Sah, PAN Dukung Bobby
Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya memutuskan mendukung Bobby Nasution di Pilkada Medan. Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan menyampaikan, partainya akan mendukung mendukung menantu Presiden Joko Widodo tersebut dalam Pilkada Serentak 2020.
“Kota Medan itu, kita sudah memutuskan mendukung Bobby,” kata Zulkifli Hasan di Kantor DPP PAN Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/7).
Zulhas berharap, kompetisi di Pilkada Medan diisi dengan adu gagasan. “PAN ini menginginkan, pilkada ini pemilihan wali kota, jadi adu konsep, adu gagasan. Lihat nanti, kandidat yang paling siap paling mampu bisa membawa perubahan,” kata Zulhas.
Zulhas tidak ingin Pilkada Medan menjadi perang ras, suku, dan agama. Menurutnya, pemilihan wali kota jangan disamakan seperti Pilpres. “Jangan sampai ini seperti Pilpres, terbawa begitu-begitu jangan. Kapan berakhirnya kita? Kita mau agar ini pemilihan wali kota pemilihan biasa,” ucapnya.
Zulhas menuturkan, di Pilkada Medan, baik Bobby maupun lawannya Akhyar Nasution merupakan anak bangsa yang ingin membangun Kota Medan. “Bobby maupun Akhyar sama-sama anak bangsa, dua-duanya juga agamanya Islam, jadi jangan sampai nanti jualan (SARA) lagi. Pilih yang terbaik, mana nanti yang bisa membangun maju dan sebagainya,” imbuhnya. (prn/bbs)
IBADAH HAJI: Suasana pelaksanaan ibadah haji dengan menerapkan social distancing di Masjidil Harram.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan ibadah haji 2020 mulai dilaksanakan di Makkah, Arab Saudi. Pelaksanaan rukun iman kelima umat Islam ini berlangsung ketat dan diikuti jumlah jamaah yang terbatas untuk mencegah penularan virus Corona (Covid-19).
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah menetapkan, jamaah yang diizinkan berhaji hanya seribu orang. Mereka berasal dari warga Saudi dan ekspatriatn
atau warga negara asing yang bekerja di negara itu.
Sesusai ketentuan syariat, haji dimulai pada 8 Zulhijjah atau bertepatan pada 29 Juli 2020. Ibadah ini akan memasuki puncak pada 9 Zulhijjah atau hari ini, 30 Juli 2020. Sementara itu, satu hari setelahnya, masyarakat Muslim akan merayakan Idul Adha yang diperingati tiap 10 Zulhijjah.
Gara-gara pandemi virus corona, pemerintah Arab Saudi memberlakukan penyelenggaraan haji tahun ini jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jamaah dilarang menyentuh atau mencium Kakbah, dan wajib menjaga jarak satu sama lain sejauh 1,5 meter.
Selain melarang jamaah dari luar negeri, jamaah dari dalam negeri pun dibatasi sangat ketat. Berdasarkan keterangan resmi pemerintah, kuota jamaah haji tahun ini hanya diberikan kepada 1.000 orang. Mereka yang mendapat jatah adalah petugas keamanan dan medis yang sudah sembuh dari infeksi virus corona, dan warga negara non-Saudi tapi tinggal di negara tersebut.
Namun, berdasarkan laporan media local, jumlah jamaah diperkirakan sekitar 10.000 orang. Jumlah tersebut jelas tak ada “apa-apanya” dibandingkan dengan jumlah peziarah setiap tahun yang mencapai 2,5 juta orang.
Untuk kali ini pula, pemerintah Arab Saudi tidak menyediakan pusat pers, yang setiap musim haji selalu dipenuhi oleh wartawan dari berbagai penjuru dunia. Arab Saudi terpaksa menjalankan pelaksanaan haji secara sangat ketat karena wabah corona ini masih kuat di negeri tersebut, maupun di negara-negara lain.
Sampai kemarin, jumlah kasus positif corona mencapai sekitar 270.000, dengan kematian sekitar 2.800 orang. Dengan pengetatan tersebut, Arab Saudi memang mengalami penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Paling tidak dari penyelengaraan haji dan umrah, setiap tahun Arab Saudi mendapat pemasukan sekitar 12 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 174 triliun. (bbs)
RAPID TEST: Petugas Puskesmas Amplas melakukan rapid test terhadap karyawan Sumut Pos di Graha Pena Medan, Rabu (29/7). Hasilnya, semua karyawan nonreaktif.
RAPID TEST: Petugas Puskesmas Amplas melakukan rapid test terhadap karyawan Sumut Pos di Graha Pena Medan, Rabu (29/7). Hasilnya, semua karyawan nonreaktif.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Karyawan Harian Sumut Pos, Posmetro Medan, dan Graindo Medan menjalani rapid test oleh petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan melalui Puskesmas Amplas, Rabu (29/7). Pemeriksaan tes cepat Covid-19 dengan mengambil sampel darah ini diikuti hampir seluruh karyawan Sumut Pos dan Posmetro di lantai 2 Gedung Graha Pena, Jalan Sisingamangaraja km 8,5, Medan Amplas.
PEMIMPIN Redaksi Harian Sumut Pos, Dame Ambarita mengatakan, rapid test dilakukan untuk pencegahan penyebaran virus Corona. Sebab sama-sama diketahui, hingga saat ini seluruh wilayah kecamatan di Kota Medan masuk kategori zona merah Covid-19 termasuk Medan Amplas.
“Rapid test ini juga sebagai upaya mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Bahkan, sebelumnya gedung kantor telah dilakukan penyemprotan disinfektan,” ungkap Dame usai mengikuti rapid test.
Ia menyebutkan, dari rapid test yang dilakukan, hasilnya semua nonreaktif. Artinya, sejauh ini pegawai Sumut Pos, Posmetro Medan, dan Graindo Medan (percetakan) masih aman dari paparan penularan virus mematikan tersebut. “Dengan pelaksanaan rapid test ini diharapkan bisa mendeteksi secara dini potensi penyebaran atau klaster baru Covid-19,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinkes Medan dr Edwin Effendi melalui Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) dr Mutia Nimpar mengatakan, ada 45 orang yang mengikuti rapid test secara gratis tersebut. Hal ini tak lain untuk mencegah penularan virus corona. “Alhamdulillah hasilnya semua nonreaktif,” kata Mutia.
Dia menambahkan, kepada masyarakat diminta untuk selalu mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah. Antara lain, menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, jaga jarak saat berinteraksi dan hindari kerumunan. “Protokol kesehatan menjadi kunci pencegahan penularan Covid-19. Apalagi, saat ini cukup banyak orang yang tertular virus tersebut tanpa adanya gejala,” tandasnya.
BPJS Kesehatan Perpanjang Penutupan Layanan
BPJS Kesehatan Cabang Medan memutuskan untuk memperpanjang penutupan layanan langsung di kantor Jalan Karya, Kelurahan Karang Berombak, Medan Barat. Rencananya, layanan di kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan akan dibuka kembali pada Senin (3/8) pekan depan. Namun karena jumlah pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah menjadi 23 orang, akhirnya penutupan layanan diperpanjang hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Medan, Sari Quratul Ainy mengatakan, hingga kini mereka masih menunggu selesainya masa waktu isolasi para pegawai yang terpapar virus corona. Karena itu, belum dapat memastikan kapan layanan tatap muka di kantor BPJS Kesehatan akan kembali aktif. “Kami masih menunggu hasil swab teman-teman yang sudah selesai masa isolasinya pada minggu ini. Setelah itu, baru memutuskan pelayanan langsung kapan bisa dibuka kembali,” kata Sari, Rabu (29/7).
Menurut dia, dalam upaya menghindari penyebaran virus Covid-19, pelayanan administasi secara langsung di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Medan dialihkan ke layanan online melalui whatsapp pada hari kerja Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB. Adapun nomor yang bisa diakses, untuk pelayanan informasi dan keluhan pada nomor 08116291001 dan 08116081002. Sedangkan untuk layanan administrasi pada nomor 08116791003, 08116371004, dan 08116791005.
“Layanan administrasi dan informasi juga dapat dilakukan melalui BPJS Care Center 1500 400 dan aplikasi Mobile JKN. Segala kepengurusan administrasi BPJS Kesehatan tidak dikenakan biaya,” tandasnya.
Sebelumnya, Sari mengakui sebanyak 23 pegawainya terkonfirmasi positif Covid-19 setelah dilakukan swab massal. Padahal, sebelumnya hanya 9 orang. Namun, para pegawai yang tertular virus corona tersebut tidak dirawat atau diisolasi di rumah sakit. Melainkan, isolasi secara mandiri lantaran tanpa gejala penyakit. “23 pegawai yang positif Covid-19 saat ini mereka isolasi mandiri karena tanpa gejala. Para pegawai diketahui terinfeksi virus corona setelah dilakukan swab massal baru-baru ini,” ujar Sari.
Menurutnya, swab massal dilakukan terhadap para pegawai lantaran masa isolasi 9 pegawai yang sebelumnya positif Corona telah selesai. Karenanya, untuk memastikan benar-benar negatif maka dilakukan swab. “Dikarenakan sudah selesai masa isolasi (9 pegawai positif Covid-19) dengan kasus konfirmasi tanpa gejala, maka sesuai protokol untuk return to work dilaksanakan swab ulang,” ungkapnya.
Rekor! Positif Tambah 241 Kasus
Sementara itu, berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut Bidang Surveilans Data, hingga Rabu sore tercatat peningkatan yang signifikan pada kasus konfirmasi atau positif corona sebanyak 241. Penambahan kasus konfirmasi tersebut menjadi rekor baru terbanyak dalam sehari orang tertular virus corona di Sumut. “Konfirmasi Covid-19 meningkat 241 orang dari jumlah 3.518 orang hari sebelumnya menjadi 3.759 orang,” ungkap Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut dr Aris Yudhariansyah.
Aris menyebutkan, penambahan kasus konfirmasi Covid-19 paling banyak disumbang dari Kota Medan yaitu 139 orang. Kemudian, disusul Deli Serdang 35 orang, luar Sumut 14 orang, Binjai 9 orang, Karo dan Pematang Siantar 6 orang. Selanjutnya, Simalungun 5 orang, Langkat, Asahan dan Sergai 4 orang, Dairi 3 orang, Tebing Tinggi 2 orang, Tanjung Balai, Sidimpuan, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Humbahas, Samosir, Gunungsitoli, Nias Utara masing-masing 1 orang.
“Untuk pasien Covid-19 yang sembuh juga meningkat sebanyak 31 orang, dari 949 orang menjadi 980 orang. Begitu juga suspek bertambah 15 orang, dari 429 orang menjadi 444 orang. Lalu, meninggal dunia 3 orang dari 183 orang menjadi 186 orang. Sedangkan jumlah spesimen mencapai 21.660 sampel dari sebelumnya 21.231 sampel,” tukasnya. (ris)
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Seorang pengedar narkotika jenis sabu sabu, S alias SAP (47) ditangkap petugas Satnarkoba Polres Belawan di lahan garapan Pasar XI, Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (29/7).
S alias SAP merupakan warga Simpang Darmin, Gang Keluarga, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan. Saat ditangkap ditemukan barang bukti dompet berisi 10 paket kecil berisi 54 gram sabu sabu beserta alat hisapnya. Kasat Narkoba AKP Juriadi Sembiring mengatakan, tersangka ditangkap berkat informasi mesyarakat yang resah dengan ulah tersangka. Berdarkan itu, pihaknya melakukan penyelidikan di lapangan.
“Tersangka sering jual narkoba di sekitar lokasi penangkapan. Namun berkat laporan masyarakat tersangka berhasil kita tangkap,” katanya. Dari hasil penangkapan itu, pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti dari tangan tersangka berupa dompet berisi 10 paket kecil berisi 54 gram sabu sabu beserta alat hisapnya. “Dari keterangan tersangka sabu tersebut dibelinya sebanyak setengah ons dengan harga dua puluh lima juta rupiah dari temannya berinisial D yang masih DPO,” ungkap Juriadi. (fac/dek)
