DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Masjid Taqwa Umar Isa Ranting Muhmmadiyah Setia Khalifah menyembelih hewan kurban di momen Hari Raya Iduladha 1441 Hijriah. Penyembelihan dilakukan  di Jalan Bersama, Gang Family V, Dusun IV, Desa Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu (1/8/2020).

“Alhamdulillah, hari ini ada 7 ekor sapi yang kita sembelih,” ujar Ketua Panitia Kurban, Faisal Lubis didampingi Yoctolis Alfian kepada wartawan.

Faisal mengatakan, jumlah hewan kurban yang disembelihnya tahun ini jumlahnya lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. “Meski di masa pandemi covid-19 ini masih banyak yang mau beribadah kurban. Tahun lalu hanya 5 ekor, hari ini ada 7 ekor yang akan disembelih,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang yang telah bersedia menyisihkan rezekinya untuk berkurban di masa pandemi covid-19. “Berkurban mengajarkan kita banyak hal, terutama saling berbagi satu dengan yang lain. Ikhlas dan sebagainya,” bebernya seraya menyebutkan bahwa daging kurban akan dibagikan kepada masyarakat sekitar.

Faisal mengatakan, pihaknya sengaja tidak menyembelih hewan kurban usai salat Idul Adha pada Jumat, 31 Juli 2020, kemarin. “Sapinya ada 7, terlalu mepet waktu kalau di sembelih kemarin. Karena panitia pasti mau salat Jumat, makanya digeser hari ini,” bebernya.

Yoctolis Alfian, berharap pelaksanaan kurban tahun ini menjadi motivasi oleh banyak orang. Sehingga tahun depan jumlah hewan kurban bisa bertambah. “Semoga yang kurban tahun ini bisa tetap berkurban tahun depan. Dan yang belum bisa ikut tahun depan, jadi jumlah hewan kurban yang dipotong tahun depan bisa bertambah banyak,” harapnya. (adz)

SDELI SERDANG, SUMUTPOS. CO – Warga Komplek Villa Patumbak Permai (VPP) Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang kembali melaksanakan kurban pada Iduladha 1441 H/2020. Adapun sebanyak lima ekor hewan kurban, terdiri dari dua ekor sapi dan tiga ekor kambing disembelih usai Salat Iduladha di lingkungan komplek tersebut.

Ketua Panitia Kurban VPP, Ardanik didampingi Bendahara Zakaria dan Koordinator Lapangan, Rizal kepada sumutpos.co mengatakan, lima ekor hewan kurban yang kali ini disembelih merupakan hasil kurban warga komplek VPP. Pihaknya mengucapkan terimakasih atas niat para warga yang telah menyisikan rezeki untuk berkurban tahun ini.

“Semoga kebaikan hati bapak dan ibu warga Villa Patumbak Permai dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT. Diluaskan rezeki dan semakin diberkahi kehidupanya,” katanya.

Setelah penyembelihan selesai, kata Ardanik, daging kurban akan dibagikan kepada seluruh warga komplek VPP baik yang muslim dan nonmuslim.

“Pada tahun ini kami mendata ada 120 rumah sebagai penerima daging kurban. Baik muslim dan nonmuslim akan kami bagikan semua daging kurbannya. Insyaallah bermanfaat dan berkah bagi warga yang menerima,” katanya.

Sebelumnya saat Salat Iduladha, Ustadz Rahmat Ibrahim Harahap, SHI bertindak sebagai imam sekaligus khatib. Dalam khutbahnya, Ustadz Rahmat menekankan esensi Iduladha berdasarkan cerita dua nabi umat Islam yakni Ibrahim dan Ismail. Menurutnya takdir yang Allah SWT gariskan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail, mengajarkan banyak hal bagi umat Islam terutama dalam hidup ini harus saling berbagi dan berkorban.

“Allah SWT sengaja mendokumentasikan kisah Nabi Ibrahim Alaisallam ini dalam Alquran, agar kita sebagai umatnya tidak lupa menyisihkan rezeki setiap tahun saat Iduladha. Sekiranya rezeki yang kita miliki senantiasa dikeluarkan pada jalan Allah SWT, dan salah satunya melalui berkurban,” katanya.

Begitupun terhadap orang-orang yang diberikan jabatan di dunia, kata Ustadz Rahmat, haruslah senantiasa mempergunakan jabatannya itu sebagai ladang rezeki dan pahala yang baik untuk membantu sesama. Sebab, jabatan di dunia hanya bersifat sementara. Keihlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut diharapkannya dapat menjadi pelajaran hidup yang harus diamalkan bagi segenap umat muslim di dunia.

Sekadar Informasi, adapun pada Iduladha tahun lalu, Komplek VPP menyembelih empat ekor hewan kurban yang terdiri dari tiga ekor sapi dan satu ekor kambing. (prn)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PDIP, Anwar Sani Tarigan diminta menyerahkan diri ke aparat penegak hukum, atas dugaan pusaran korupsi perluasan
sawah/cetak sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2011.

Hal tersebut diserukan puluhan mahasiswa Gerakan Rakyat Anti Diskriminasi (Garansi) Sumut saat berunjukrasa di Mapolda Sumut, Selasa (28/7).

Anwar Sani Tarigan yang dikonfirmasi, malah mengaku bingung dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dimaksud.

“Saya juga bingung kenapa Kejari Dairi menetapkan saya jadi tersangka. Benar, saya bingung, sebab saya hanya mempertemukan Kelompok Tani Dairi dengan pemilik alat berat untuk mencetak sawah tersebut,”ujar Anwar Sani, Selasa (28/7) malam.

Menurut ketua Komisi D DPRD Sumut tersebut, proyek pencetakan sawah yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ini sebelumnya sudah dikerjakan dua kali oleh rekanan tapi kedua kalinya gagal, sehingga Sekda Dairi Julius Gurning saat itu, memerintahkan dirinya mencari pemilik alat berat untuk mengerjakannya.

“Pada saat itu saya menjabat kepala Dinas Pasar Dairi, tentu perintah sekda saya turuti sehingga saya menjembatani pemilik alat berat dengan Kelompok Tani untuk mengerjakan cetak sawah tersebut. Di sini tugas saya hanya mempertemukan dan tidak ada sepeser pun saya korupsi anggaran pencetakan sawah dimaksud,” kata dia.

Ia menilai aksi aksi unjukrasa Garansi Sumut ke Kejatisu dan Poldasu bernuansa politis. Sebab dirinya tidak pernah melakukan korupsi sepeser pun dari proyek tersebut. Bahkan ia mengaku rela mengeluarkan sebagian uang pribadinya menutupi kekurangan sewa alat berat itu.

Sebelumnya, saat berunjukrasa di depan Mapolda Sumut, massa meminta dan mendesak Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin agar mencopot dan mengevaluasi kinerja Kapolres Pakpak Bharat, karena dinilai hingga saat ini melakukan pembiaran dan tidak mengembangkan beberapa kasus dugaan korupsi, bahkan pelaku sudah berstatus tersangka.

Ketua Garansi Sumut, Henri Sitorus mengatakan, upaya pemerintah berbanding terbalik dengan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Dairi dan Polres Pakpak Bharat. Di mana berdasarkan hasil pengembangan putusan perkara oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mdn, atas kasus dugaan korupsi perluasan sawah/cetak sawah pada Dinas Pertanian Kabupaten Dairi TA. 2011, pihak Kejari Dairi juga sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka yakni EM, JS dan AST yang saat ini duduk sebagai anggota DPRD Sumut.

Selain itu pada 2016, pihak Polres Pakpak Bharat juga telah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan jaringan air bersih (aksesoris) oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pakpak Bharat TA 2013, dan menetapkan 2 orang sebagai terpidana sesuai dengan putusan Pengadilan Tipikor Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn.

Akan tetapi pihak kepolisian hingga saat ini tidak juga mengembangkan perkara tersebut. Bahkan pada 2 dan 17 Juli 2020, Garansi Sumut sudah melayangkan surat klarifikasi kepada Polres Pakpak Bharat terkait persoalan kasus korupsi itu, namun sampai saat ini tidak berbalas.

“Oleh karena itu, kami meminta dan mendesak kajati Sumut segera merekomendasikan kepada Kejaksaan Agung untuk mencopot kajari Dairi. Meminta kapolda Sumut untuk mengevaluasi kinerja dan mencopot kapolres Pakpak Bharat dan memberikan sanksi tegas, karena dinilai sampai saat ini telah melakukan pembiaran terhadap kasus dugaan korupsi. Sedangkan kepada oknum DPRD Sumut, AST, untuk segera menyerahkan diri kepada aparat penegak hukum serta mengundurkan diri dari anggota DPRDSU, karena rakyat tidak mau diwakili oleh dewan korupsi,” kata Henri.

Humas Polda Sumut, Kompol H Simanjuntak yang menanggapi aksi unjukrasa tersebut menyampaikan, silahkan sampaikan laporan pengaduan secara resmi kepada pihaknya sehingga dugaan korupsi dimaksud segera dapat ditangani.

“Silahkan sampaikan laporan pengaduan kepada kami, dan akan kami sampaikan langsung kepada Dirkrimsus Polda Sumut, agar dugaan korupsi tersebut segera ditangani,” katanya. (prn/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan Kota Binjai telah mensosialisasikan Aplikasi Sistem Guru Mengajar (Sigum) kepada para guru-guru dalam proses belajar mengajar secara daring. Bahkan, inovasi yang diciptakan Disdik Binjai tersebut sudah diterapkan di seluruh SMPN hingga Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Langkat.

“Tidak hanya SMP Negeri, SMA dan SMK juga secara keseluruhan sudah belajar melalui Sigum. Termasuk sebagian SMA Negeri di Kabupaten Langkat,”ungkap Kadisdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting, Rabu (29/7).

Dikatakan Sri Ulina, Aplikasi Sigum sudah disosialiasikan kepada para guru dan operator agar mampu mengoperasikannya. Dan sudah 15 SMPN belajar menggunakan Aplikasi Sigum.

Menurut dia, pelaksanaan Sigum di tingkat SMP Negeri dan SMA sudah dilaksanakan sejak 7 Juli 2020 lalu.

“Jika tidak ada halangan, minggu depan Sigum dilaksanakan juga di tingkat SD,” sambungnya.

Aplikasi ini, lanjut Sri Ulina, harus dilaksanakan sampai ke tingkat SD. Mengingat adanya keputusan empat menteri yang melanjutkan belajar secara daring dari rumah.

“Memang di awal ada kesulitan dialami para guru. Tetapi hal itu biasa, karena masih baru. Untuk sekarang ini kesulitan itu sudah tidak ada, semua berjalan baik. Bahkan di SMP Negeri 11, mereka memperdalam dengan membuat semacam pelatihan” kata Lina.

“Intinya tidak ada yang sulit. Ini sama saja memindahkan sekolah kedalam bentuk virtual atau daring. Dalam aplikasi ada absensi siswa dan juga absensi guru,” tambah dia.

Terkait aplikasi ini, sambung dia, Pemerintah Kota Binjai sedang membuat MoU dengan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu).

“Sementara kita mem buat kesepakatan antara Disdik dengan para kepala sekolah,” urai dia.

Dia menegaskan, Pemko Binjai tetap mematuhi keputusan empat menteri dan tidak ingin terburu-buru membuka sekolah.

“Kita tidak mau anak-anak kita terjangkit oleh virus Corona. Karena itu kita harus tetap waspada. Belajar melalui sistem Daring salah satu upaya kita meminimalisir penyebaran virus yang sudah banyak merenggut korban jiwa,” imbuhnya.

Sri Ulina berharap, agar semua pihak mendukung program Sigum untuk kebaikan bersama. “Mari kita dukung program ini sembari menunggu petunjuk dari pemerintah. Jika ada petunjuk sekolah sudah dibolehlan untuk dibuka, tentunya akan kita tindak lanjuti segera,” pungkasnya. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga Desa Jandi Meriah, Kecamatan Tiga Nderket, Kabupaten Karo, mengaku tidak percaya lagi dengan pemerintah desa mereka dan meminta agar Kepala Desa dicopot dari jabatannya. Hal itu disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para anggota DPRD Karo, Senin (27/7).

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Iriani Tarigan, Wakil Ketua Sadarta Bukit dan David Kristian Sitepu, warga menjelaskan sejumlah kebijakan yang melibatkan penyaluran Dana Desa 2020, dan mengungkit penyaluran Dana Desa yang tidak transparan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menurut Ketua BPD Jandi Meriah, Ramli Sembiring Meliala yang dilanjutkan Jenal Bangun, selama dalam kegiatan Pemerintah Desa, pihak Pemdes tidak menghargai masyarakat, dan Kades tidak transfaran terkait penanganan Covid-19.

Diungkapkan, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 145 KK yang bersumber dari Dana Desa, ada 10 orang yang tidak bertanda tangan, sehingga berimbas penundaan pembagian dana oleh Pemdes.

Selain itu, Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa tidak hadir dalam agenda RDP menyoal ketidakberpihakan atas tindakan kutipan terhadap biaya penerbitan sertifikat tanah Program Nasional (Prona) sebesar Rp400.000.

Kepala Desa tidak berpihak terhadap warganya, terlebih soal Pertanahan yang di kenakan biaya, meski pihak BPN dalam biaya pengukuran secara resmi membuat patok batas Tanah hanya sebesar 250.000. Namun Pemdes meminta Rp400 ribu.

“Kami ke sini untuk peng usulan pemakzulan Kepala,”kata Jenal Bangun yang juga diamini warga lainnya.

Menjawab itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Karo yang dihadiri Kepala Bidang Administrasi Pemerintah Desa, Andi Sofian Sinuhaji mengurai mekanisme penyaluran Dana Desa dari pembentukan, hingga penyaluran yang kemudian dilaksanakan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Terkait penanganan warga Lansia, Andi mengutarakan, sesuai Peraturan Bupati No 18 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

“Unsur-unsur dari TPK itu bila tidak ada masyarakat, melibatkan unsur Pemdes itu sendiri. Pemda kita sedang mengatur regulasi baru peng adaan barang dan jasa yang melibatkan Kepala Dusun dan Masyarakat,” kata Andi yang sebelumnya dipertanyakan masyarakat.

Kemudian, Camat Tiga Nderket, Sukur Sembiring mengatakan, dalam sementara waktu menjelaskan menunggu permasalahan tersebut clear, kegiatan Pemerintahan Desa Jandi Meriah dilakukan di kantor Camat Tiganderket.

“Mengingat keperluan dan kebutuhan warga dalam hal pelayanan harus tetap berjalan, dan apapun nantinya Regulasi yang ada, kami pihak pemerintah Kecamatan tetap mengikuti aturan pemerintahan yang ada kedepannya,” jelas Camat.

Menanggapi keluhan warga tersebut, Ketua DPRD Karo Iriani menegaskan, pihaknya tidak berhak dalam pencopotan Kades. Namun DPRD hanya menfasilitasi dalam hal ini sebagai mediator.

Iriani mengaku pihaknya akan membahasnya bersama pihak ekskutif melalui dinas terkait.

“Semua ada aturan main, ada regulasi yang mengatur. Kami tidak berhak memutuskan untuk memberhentikan Kepala Desa, hanya saja kami tetap memberikan solusi terbaik dengan membahas bersama Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas terkait. Jadi, besok kita akan gelar rapat kembali bersama pihak-pihak terkait,”tandasnya. (deo/han)