MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Permata Hijau Palm Oleo (PHPO) kembali menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.

Penyaluran bantuan dalam bentuk sembako sebanyak 79 paket berupa beras, gula, minyak goreng, masker, dan uang santuna diserahkan langsung Area Manager PT PHPO, Anry Simamora kepada masyarakat di Lorong Sawita, Lingkungan 14, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawann

“Bantuan yang disalurkan perusahaan secara rutin adalah bentuk konsisten untuk membantu masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan kerja sama dengan pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 yang saat ini terjadi,” kata Anry Simamora, Senin (29/6).

Harapannya, bantuan yang disalurkan secara terus menerus dapat bermanfaat bagi masyarakat, ia berharap agar masyarakat turut mendoakan agar perusahaan tetap sukses menjalankan usahanya meskipun di tengah Pandemi Covid-19.

“Mari kita bersama – sama berdoa, agar perusahaan tetap bisa menjalankan usahanya. Begitu juga agar wabah Covid-19 ini segera berakhir dan bisa menormalkan perekonomian secara global di Indonesia khususnya di Medan,” harap Anry Simamora.

Humas PT PHPO, Martua Muda Daulay menambahkan, pelaksanaan kegiatan CSR ini merupakan program perusahaan yang telah secara konsisten bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu masyarakat. Perusahaan telah menjalankan program CSR melalui CSR Permata Social, kegiatannya untuk pembangunan rumah-rumah ibadah.

Kemudian, CSR Permata Sehat kegiatannya untuk pengobatan gratis dan sunat massal, selanjutnya CSR Pendidikan kegiatannya memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan siswa yang kurang mampu, serta CSR penghijauan kegiatannya memberikan bibit-bibit tanaman kepada masyarakat.

“Beberapa bantuan CSR ini sudah terlaksana. Selama Pandemi Covid-19, perusahaan terus melaksankan kegiatan sosial di masyarakat dari berbagai aspek. Semoga, CSR yang sudah terlaksana terus berlanjut dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat,” pungkas Martua. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Andriadi Putra, penderita daging tumbuh dengan bobot sekitar 30 kilogram (kg) lebih yang tumbuh pada beberapa bagian tubuhnya, merupakan satu dari banyak orang yang merasakan manfaat atau keuntungan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sebab, pemuda berusia 33 tahun ini tak memikirkan lagi biaya perawatan dan operasi pengangkatan daging tumbuhnya yang diperkirakan mencapai seratusan juta rupiah di Rumah Sakit Khusus (RSK) Bedah Accuplast, Medan karena sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Warga Jalan Pancing Gang Karya Bakti, Kecamatan Medan Tembung Kota Medan ini dirawat selama 11 hari sejak Senin (8/6), dan dioperasi pada Rabu (10/6). Namun, daging tumbuh yang diangkat belum seluruhnya karena tidak bisa sekaligus. Meski begitu, anak kedua dari lima bersaudara ini sangat bersyukur dan berterima kasih kepada BPJS Kesehatan lantaran kondisinya sudah jauh lebih baik.

“Terima kasih kepada BPJS Kesehatan. Kalau saya tidak jadi peserta, saya tidak tahu bagaimana membayar biaya perawatan dan operasi? Sementara, kondisi ekonomi keluarga pas-pasan. Terima kasih juga kepada pihak rumah sakit dan semua pihak yang telah banyak membantu saya. Tanpa bantuan mereka juga, saya tidak tahu bagaimana menghadapi penyakit tumor ini,” ujar Andriadi ditemui di rumahnya baru-baru ini.

Ia menjelaskan, daging tumbuh seberat 30 kg lebih tersebut menggantung di dada, perut dan wajah sebelah kanan. Di bagian wajah, tumbuh hingga ke dagu dan menjulur sampai ke perut. Sedangkan pada bagian dada dan perut, menggantung hingga pangkal paha. Selain itu, tumbuh juga di sekujur tubuh tetapi berupa benjolan. “Paling berat bobotnya di dada dan wajah karena sampai menggantung. Nah, yang berhasil dioperasi di dada dengan berat sekira 20 kg lebih,” terangnya.

Andriadi menceritakan, penyakit tersebut dialaminya sejak bayi. Semula keluarga mengira sebagai tanda lahir karena hanya benjolan kecil seperti kutil di bagian pipi kanan, dada kanan dan perut. Seiring bertambahnya usia dan pertumbuhan badan, daging tumbuh mulai membesar. “Kelas 5 SD daging itu mulai membesar. Tumbuhnya, bersamaan di pipi, dada dan perut. Setelah itu, terus tumbuh dan mulai menggantung setelah tamat sekolah (SMK Al Fattah Medan) hingga bekerja,” tuturnya.

Lantaran semakin membesar, Andriadi terpaksa berhenti bekerja menjadi pegawai showroom sepeda motor bekas karena mulai mengeluhkan sakit. Soalnya, daging tumbuh terserbut kulitnya tipis sehingga terkena benda mudah luka. “Gampang terluka dengan sendirinya karena kulitnya terlalu tipis. Kalau berdarah sudah luka, darahnya mengucur terus sehingga membuat saya lemas dan demam,” ucapnya.

Menurut dia, bila sudah berdarah, tidak dilakukan pengobatan.dan dibiarkan berhenti sendiri. Masalahnya, jika diberi betadin maka daging tumbuh tersebut justru bernanah. “Sudah sering saya diajak ibu untuk berobat ke rumah sakit, tetapi saya enggak mau karena kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan. Makanya, diobati sendiri aja,” tuturnya.

Singkat cerita, kata Andriadi, datang seorang dokter bernama Wahyono ke rumahnya untuk menjenguk. Dokter itu tahu setelah viral di media sosial yang diposting oleh keluarganya. “Bagaikan malaikat, dokter Wahyono datang ke rumah saya menjenguk. Setelah itu, membawa saya ke rumah sakit untuk dioperasi,” terangnya.

Ia mengaku, selama dirawat di rumah sakit pelayanan yang diberikan sebagai peserta BPJS Kesehatan merasa seperti kelas VIP. “Pelayanan yang diberikan sangat baik, dokter dan perawatnya bekerja dengan maksimal. Bahkan, ada juga petugas BPJS Kesehatan yang datang untuk memastikan pelayanan di rumah sakit,” tandas Andriadi.

Erida Sri Andriani (51) ibu Andriadi sangat bersyukur karena anaknya memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sejak tahun 2014, anaknya terdaftar sebagai peserta Kelas III Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). “Untunglah ada BPJS Kesehatan, bisa diandalkan. Coba kalau tidak, enggak tahu lagilah bagaimana membayar biaya operasi dan perawatan,” ungkapnya.

Dikatakan Erida, awalnya khawatir terkendala biaya ketika anaknya dirawat dan akan dioperasi di RSK Bedah Accuplast. Terlebih, suaminya, Ismed (58), sudah tak bekerja di perusahaan swasta. “Kalau sudah dirawat di rumah sakit, biayanya pasti mahal. Sementara, suami saya sudah enggak bekerja lagi karena sakit dan saya hanya ibu rumah tangga. Makanya, sempat ragu mau bawa ke rumah sakit,” ujarnya.

Walau begitu, lanjut ibu lima anak ini, ia dan suaminya memberanikan diri membawa anak putranya ke RSK Bedah Accuplast pada Senin (8/6). Hal itu berkat bantuan dan dorongan dari dokter Wahyono yang datang ke rumah sembari menjenguk. “Dokter Wahyono ini datang ke rumah paginya sebelum dibawa ke rumah sakit. Dokter tersebut memberi pengertian agar Andriadi segera dibawa ke rumah sakit untuk dioperasi. Namun, keluarga khawatir terkendala persoalan biaya. Tapi, dia meyakinkan keluarga tidak perlu khawatir soal biaya karena menjadi peserta BPJS Kesehatan,” sebut Erida.

Setelah sampai di RSK Bedah Accuplast dengan menggunakan ambulans, sambung Erida, Andriadi langsung diarahkan ke ruangan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Selanjutnya, dipindahkan ke ruang Intensive Care Unit (ICU). “Sempat juga masih terpikir biayanya, tapi dokter di rumah sakit meminta saya untuk enggak usah khawatir karena menjadi peserta BPJS Kesehatan,” katanya. Selama di rumah sakit, Erida mengaku hanya mengeluarkan biaya untuk kebutuhan makan dan ongkos. “Biaya perawatan anak sudah ditanggung BPJS Kesehatan,” tambah Erida.

Sementara itu, Direktur Utama RSK Bedah Accuplast, dr Retno Sari Dewi mengatakan, operasi pengangkatan daging tumbuh di tubuh Andriadi membutuhkan proses atau bertahap. Artinya, tidak bisa hanya satu kali. “Operasi pertama berjalan lancar, daging tumbuh di dadanya sudah berhasil diangkat pada Rabu (10/6). Saat ini, pasien tersebut telah dibolehkan pulang sejak tanggal 17 Juni tetapi tetap kontrol,” ujarnya.

Retno menyebutkan,daging tumbuh yang berhasil dioperasi beratnya sekitar 20 kg lebih. Selanjutnya, akan dilakukan operasi tahap kedua untuk mengangkat pada bagian wajah sebelah kanan seberat 10 kg lebih. “Operasi tahap kedua menyusul yang diperkirakan sekitar 3 sampai 6 bulan ke depan,” cetusnya.

Ia menuturkan, terkait biaya operasi dan perawatan pasien sudah ditanggung oleh BPJS Kesehatan karena terdaftar sebagai peserta. Pun begitu, Retno enggan membeberkan secara gamblang berapa biayanya. “Biaya tidak ada persoalan, pasien merupakan peserta BPJS Kesehata,” imbuhnya.

Terpisah, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut-Aceh, Mariamah mengatakan, biaya pelayanan kesehatan pasien tersebut ditanggung BPJS Kesehatan, sesuai dengan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). “Seluruh peserta sepanjang pelayanannya sesuai indikasi medis dan kemudian juga sesuai dengan kelas rawatan hak pasien, maka tidak akan ada biaya apapun yang dikeluarkan,” kata Mariamah.

Dia menyatakan rumah sakit tersebut telah melayani peserta BPJS Kesehatan dengan baik. Setelah ini, pasien akan ada operasi lagi dan kontrol ulang kondisi kesehatannya. Untuk itu, diharapkan agar rutin kontrol demi kondisi kesehatannya. “Pasien ini nantinya akan diusulkan bukan lagi peserta mandiri, melainkan peserta segmen PB-Pemda (Penerima Bantuan-Pemerintah Daerah). Artinya, didaftarkan menjadi peserta PB-Pemda, sehingga iurannya ditanggung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” paparnya.

Lebih jauh Mariamah mengatakan, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta program JKN-KIS. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. “Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para anggota Komisi IX untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta PBPU dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III,” paparnya.

Diterangkan Mariamah, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2020 mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yaitu Rp160.000 untuk Kelas I, Rp110.000 untuk Kelas II, Rp42.000 untuk Kelas III. Sedangkan pada bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018 yaitu Rp80.000 untuk Kelas I, Rp51.000 untuk Kelas II, dan Rp25.500 untuk Kelas III. “Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 Kelas I, Rp100.000 Kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III,” pungkasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh beberapa anggota Komisi IV DPRD Medan dinilai belum mendesak. Alasannya, belum banyak tugas-tugas di Komisi IV yang belum tuntas.

Hal ini dikatakan Anggota Komisi IV DPRD Medan Hendra DS, menanggapi usulan Pansus IMB oleh kelima utusan fraksi dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi HPP dan Fraksi Golkar.

Dikatakan Hendra, sah-sah saja apabila DPRD Medan membentuk Pansus IMB, namun hal tersebut dapat diselesaikan di Komisi IV DPRD dengan memaksimalkan tugas yang belum diselesaikan.

“Jika nantinya Pansus IMB tetap dibuat, kan anggota Pansus tersebut semuanya dari Komisi IV. Banyak permasalahan yang harus dituntaskan Komisi IV, tak hanya masalah IMB saja, tetapi ada banyak persoalan lain di beberapa instansi,” kata Hendra kepada Sumut Pos, Senin (29/6)n

Disebutkan politisi Hanura ini, persoalan IMB memang menjadi dilema. Sebab bukan hanya diperizinan saja, tetapi pengawasan ada di beberapa instansi. Artinya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) tidak bisa menindak atau mengeksekusi langsung dan itulah yang menjadi kendala.

“Tindakan eksekusi hanya dapat dilakukan Satpol PP. Beda dengan dulu, di mana Dinas PKPPR mempunyai wewenang penuh untuk mengeluarkan izin dan mencabut izin serta dapat melakukan tindakan eksekusi. Dan itu terbilang lebih efektif,” jelasnya.

Komisi itu, kata Hendra adalah alat kelengkapan dewan (AKD) yang sudah kuat untuk melakukan pengawasan. Kecuali permasalahan penyimpangan izin bangunan yang disebut-sebut mengakibatkan kebocoran anggaran yang kena ke aspek lain. Bila itu terjadi, barulah bisa dibentuk pansus.

“Jadi kita berharap, agar Komisi IV dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Karena Pansus IMB dinilai belum mendesak,” harapnya.

Hal senada dikatakan Ketua komisi IV DPRD Medan Paul MA Simanjuntak. Menurutnya, untuk saat ini belum perlu adanya pansus IMB, karena komisi IV selalu melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa OPD Pemko Medan terkait IMB.

Menurut Paul, sebaiknya komisi IV lebih fokus untuk merevisi perda pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Karena menurut Paul, aturan pengurusan SIMB sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan Kota Medan saat ini.

“Sebaiknya kita sesuaikan dengan keadaan sekarang,ini semuanya untuk kemajuan Kota Medan dan meningkatkan pemasukan PAD dibidang SIMB,” jelasnya.

Dengan adanya revisi IMB ini, Paul meyakini tidak akan ada lagi pengembang yang menyalahi aturan dalam pengurusan IMB, bahkan ini akan menambah pemasukan PAD Kota Medan.

“Terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi dalam pengurusan SIMB. Dengan ekonomi 5 tahun saat ini sulit buat pengembang karena mengurus SIMB nya dengan luas tanah untuk dibangun 8 pintu, tapi yang keluar hanya 5 pintu SIMB. Akibatnya pengembang merasa rugi apabila bangunan tersebut dibangun dimana ruko tersebut susah untuk pasarkan,” pungkasnya.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan meminta Dinas Pengerjaan Umum (PU) Kota Medan untuk menjaga dan mengawasi proses pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan yang akan dikerjakan pekan ini. Tujuannya, agar tidak mengulangi kesalahan Dinas PU Kota Medan yang telah gagal membangun jembatan tersebut sebanyak dua kalin

“Jembatan itu sudah pernah ambruk dua kali. Kami betul-betul menekankan kepada Dinas PU Kota Medan, tolong awasi betul proses pembangunannya. Kami sangat berharap ambruknya jembatan Titi Dua Sicanang tidak terulang sampai tiga kali,” ujar anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari kepada Sumut Pos, Senin (29/6).

Dijelaskan Dedy, pengawasan yang dimaksud bukan hanya sekadar pengawasan pada umumnya, yakni selesainya pembangunan dan anggaran yang digunakan. Tetapi jauh lebih dari itu, yakni pengawasan pada tahap demi tahap proses pembangunan, yaitu dari awal proses pembangunan hingga akhir pekerjaan atau finishing.

“Jadi selama ini fungsi kontrol dari Dinas PU yang sangat minim, padahal mereka punya bidang pengawasan. Padahal yang namanya mengawasi itu harus dari nol sampai 100 persen, semua harus sesuai dengan bestek yang telah ditentukan sejak awal, termasuk soal bahan, material, teknik pelaksanaan, lama pelaksanaan, dan seterusnya,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Dedy, ia percaya bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah mampu menekankan sistem pengawasan pada organisasi perangkat daerah (OPD) yang dipimpinnya saat ini. Ia pun meminta agar Zulfansyah mau belajar dari kesalahan para pimpinan-pimpinan Dinas PU sebelumnya. Di mana fungsi pengawasan OPD yang terletak di Jalan Pinangbaris Kota Medan itu memang dinilai sangat lemah.

“Ini momen yang tepat bagi Plt Kadis PU Kota Medan untuk menunjukkan kinerjanya kepada masyarakat. Bila jembatan itu dapat terbangun dengan kualitas yang baik, dapat dipergunakan untuk membangkitkan perekonomian Masyarakat Sicanang dan sekitarnya, maka beliaulah yang akan memperbaiki citra Dinas PU di mata masyarakat,” lanjutnya.

Senada dengan Dedy, anggota Komisi IV lainnya, Rizki Nugraha SE mengatakan bahwa Dinas PU harus mengontrol betul tahap demi tahap pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang. Sebab, pengawasan adalah kata kunci dari kesuksesan pembangunan itu.

“Jangan percayakan sepenuhnya proses pembangunan dengan pihak ketiga, mereka itu hanya pihak yang mengerjakan, tetapi pihak yang bertanggungjawab adalah pemerintah itu sendiri. Apalagi kalau sudah bicara tanggungjawab moral kepada masyarakat, itu berat sekali. Pengawasan adalah kuncinya,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Forum Masyarakat Sicanang (Formasi), Togu Silaen turut mengomentari pembangunan kembali Jembatan Titi Dua Sicanang. Menurut dia pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang harus dikerjakan secara profesional dengan memiliki kapasitas untuk menghasilkan jembatan yang berkualitas.

Ia mengapresiasi sikap Pemko Medan telah memprioritaskan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang Belawan di tengah Pandemi Covid-19, agar tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap pembangunan jembatan yang sempat gagal selama tiga kali pelaksanaan. Togu Silaen juga mengingatkan adanya perencanaan yang matang dalam pembangunan tersebut.

“Harapannya, pembangunan yang dilaksanakan sesuai bestek. Kita tidak ingin kejadian yang lama terulang lagi, makanya kita minta kualitas bangunan harus sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat,” tegasnya.

Selama ini, lanjut tokoh masyarakat Sicanang ini, wacana pembangunan ini sudah berulang kali didengar oleh masyarakat. Ia meminta agar proses tender yang sudah selesai tidak menunda pembangunannya tahun ini.

“Kita tidak mau lagi dengar akan dibangun, kepada pemenang tender untuk segera turun ke lapangan agar masyarakat percaya. Kalau memang tahun ini tidak terlaksana tahun ini, kami akan mengajukan mosi tidak percaya ke Pemko Medan,” cetusnya.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Kota Medan, Zulfansyah Ali Syahputra mengatakan, proses lelang sudah terlaksana, tinggal penandatanganan kontrak. Untuk seluruh proses ganti rugi lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jembatan yang baru, telah selesai.

Pembangunan jembatan akan dilaksanakan dengan anggaran Rp15 miliar. Prioritas pembangunan mengingat penting dan vitalnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat Sicanang Belawan.

“Walaupun anggarannya tidak cukup untuk membangun sampai tuntas lengkap dengan pernak-pernik jembatan itu, proyek pembangunan fisik dalam skala besar yang masih dipertahankan oleh Pemko Medan untuk tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19,” pungkasnya. (map/fac/azw)