LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sekitar tujuh puluhan orang warga Desa Sei Karang Kecamatan Galang Kabupaten Deliserdang mengelar aksi demo dengan mendatangi Kantor Kepala Desa Sei Karang, Senin (27/7/2020) pagi.

Warga tersebut protes menyusul akibat di pecatnya sejumlah perangkat desa oleh Kepala Desa Sei Karang Muhamad Nuh secara semena-mena, karena dianggap tidak sepaham dengan kemauan Kepala desa.

Randi, seorang warga yang mengikuti aksi demo mengatakan, mereka menuntut agar Bupati Deliserdang menonaktifkan Kepala Desa Sei Karang, Muhamad Nuh karena bertindak semena-mena terhadap sejumlah perangkat desa.

“Satu-persatu perangkat desa mulai dari Bendahara, Sekdes, Kaur Pemerintahan dan Kaur Pelayanan dipecat Kades. Dikarenakan tidak sepaham terkait proyek pengelolaan dana desa yang mana Kades ingin mengelola sendiri tidak mau melibatkan perangkat desa dalam pelaksanaannya dengan alasan tidak percaya terhadap perangkat desanya dan Kepala Desa juga kerap meminta Uang Dana Desa dari Bendahara tanpa musti memakai kwitansi keperluan. Karena itu bendahara menolaknya dan dianggap tidak patuh hingga dipecat,” ucap Randi.

Puluhan warga melakukan orasi sambil mengusung poster bertuliskan pecat Kepala Desa Muhamad Nuh dan kecaman lainnya.

Aksi warga ini berjalan tertib dengan pengawalan petugas Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Sei Karang. Usai melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi mereka membubarkan diri namun menyebutkan akan melakukan aksi di Kantor Bupati Deliserdang terkait mendesak pencopotan jabatan Kepala Desa Sei Karang ke Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (29/7/20) nanti .

Camat Galang, Marzuki, ketika dikonfirmasi media, Senin (27/7/20) mengatakan, seharusnya warga tidak melakukan demo dan kedepankan musyawarah.

“Seharusnya warga tidak harus mendemo Kepala Desa Sei Karang, dan kita kedepankan musyawarahlah dan lagi masalah Dana Bumdes dan Dana Desa di Sei Karang itu khan sudah sampai ke Polresta Deliserdang,” jelas Marzuki.

Terkait aksi warga ini Kepala Desa Sei Karang Muhamad Nuh belum dapat dikonfirmasi.(btr)

NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Pengelolaan Dana Desa (DD) Orahili, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara tahun anggaran 2019 diduga sarat korupsi. Betapa tidak, sejumlah kegiatan pembangunan fisik hingga saat ini belum dikerjakan, sementara dana yang sudah dicairkan mencapai Rp900 juta lebih.

Tidak hanya itu APBDes Orahili tahun 2019 dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan Peraturan Bupati Nias Utara nomor 2 tahun 2019, namun hanya bermodalkan Peraturan Kepala Desa (Perkades).

Hal itu dikemukakan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Orahili Nopertina Harefa kepada Sumut Pos saat menyampaikan surat permohonan hasil pemeriksaan pengelolaan DD di Desa Orahili 2019 kepada Inspektur Kabupaten Nias Utara, di kantor Inspektorat Nias Utara, Kamis (23/7).

Ketua BPD Orahili menyebutkan, ada tiga jenis kegiatan fisik yang dananya bersumber dari dana desa Orahili tahun 2019, yakni : Pengaspalan jalan dari Dusun IV menuju Dusun II, pembukaan badan jalan baru dari RT 04 Dusun II menuju Muzoi Desa Dahana, Kecamatan Alasa, pembukaan badan jalan baru dari RT 06 Dusun III menuju Sungai Muzoi Desa Banua Sibohou, Kecamatan Alasa. “Sama sekali belum dikerjakan yang kami temukan dilapangan hanya bahan material berupa batu, kerikil dan aspal sebanyak 70 drum,” sebutnya.

“Maka melalui surat yang tadi kami sampaikan kami memohon kepada Inspektur Kabupaten Nias Utara, agar kiranya berkenan untuk menyampaikan kepada kami hasil pemeriksaan reguler dana desa Orahili tahun 2019. Kami dari BPD Orahili dapat mengambil langkah-langkah hukum atas pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2019 di desa Orahili, karena kuat dugaan pengelolaan dana desa Orahili tahun anggaran 2019 sarat dengan korupsi dikarenakan ABPDes Orahili 2019 hanya bermodalkan Peraturan Kepala Desa (Perkades),” sambungnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Nias Utara Tolonaso Gea SH mengungkapkan, audit APBDes Orahili tahun anggaran 2019 masih dalam proses pemeriksaan.

“Masih dalam proses, tim telah mengambil dokumen lapangan. Tim menemukan ada pekerjaan fisik yang belum terelisasi,” ungkapnya.

Terkait permintaan dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan dana desa oleh BPD Orahili, Tolanaso mengatakan, hal itu tidak bisa ia penuhi sebab tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Inspektorat.

“Permintaan hasil audit secara fisik tidak bisa kami sampaikan, namun kalau secara lisan melalui pertemuan kami bisa menyampaikan kepada BPD,” pungkasnya. (adl/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 22 wisudawati Akbid Pemko Tebingtinggi diwisuda, di Gedung Balai Kartini, Sabtu (25/7). Wisudawati angkatan tahun ke-20 ini merupakan angkatan terakhir, dikarenakan pengelolaannya diserahkan kepada UINSU ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat.

Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekdako Muhammad Dimiyathi dan Kadinkes dr Nanang Fitra Aulia dalam sambutannya menyampaikan, angkatan ke 20 merupakan angkatan pamungkas Akbid Pemko Tebingtinggi meskipun dengan siswa yang terbatas.

“Kepada para wisudawati, diingatkan jangan buru buru membuka praktek, sebelum memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah,” pinta Umar.

Disampaikan Umar, kelanjutan dari Akbid Tebingtinggi, pengelolaanya akan diserahkan Pemko Tebingtinggi kepada UINSU ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat.

“Saat ini semua prosedur pengalihannya dalam proses, dan Insya Allah dalam waktu dekat segera dibuka. Kepada para wisudawati diingatkan sebagai akademisi tentunya berfikir dan bertindak sebagai orang profesional, yang bekerja sesuai dengan keilmuannya,” jelas Umar.

Walikota menambahkan, sebagai orang yang profesional, melakukan tindakan dengan keilmuan bukan tebak-tebakan, seorang profesional bukan paranormal. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban jangan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak menghalalkan segala cara, hanya semata demi uang. (ian/han)

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Dua organisasi kemahasiswaan yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gunungsitoli-Nias dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Gunungsitoli yang tergabung dalam kelompok Cipayung secara resmi mengadukan AKBP Deni Kurniawan selaku Kapolres Nias kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta.

Laporan organisasi kemahasiswaan itu terkait pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh AKBP Deni Kurniawan, dan kasus-kasus mangkrak selama menjabat Kepala Kepolisian Resor Nias, termasuk peristiwa kebakaran sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunungsitoli pada tanggal 4 Mei 2019 yang lalu.

Peristiwa kebakaran itu menghanguskan kotak dan kertas suara Pemilu 2019, namun hingga kini penyebab dan pelaku belum terungkap.

“Selain pelanggaran kode etik, kami juga melaporkan kasus-kasus mangkrak di tangan pak Deni Kurniawan selama menjabat Kapolres Nias. Laporan tersebut tertanggal 15 Juli 2020 dan diterima Mabes Polri per tanggal 23 Juli 2020,” ungkap Ketua DPC GMNI Gunungsitoli-Nias Joko Puryanto Mendrofa kepada wartawan pada konferensi pers yang digelar di Sekretariat GMNI Jalan Yossudarso Desa Ombolata Ulu, Kota Gunungsitoli, pada Jumat(24/7).

“Laporan secara tertulis kami jukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idham Azis, dan tembusannya ke Kompolnas, Ombudsman RI, Karo SSDM Mabes Polri dan pengurus pusat masing-masing organisasi,” sambung Joko. (adl/ram)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Memenuhi undangan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi untuk evaluasi penanggulangan covid-19 yang dilakukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 di masing-masing kabupaten/kota. Buoati Dairi, Dr Eddy Keleng Ate Berutu terlihat bangga menggunakan pakaian / baju serta peci kain hasil penenun dari Silalahi Kecamatan Silahisabungan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe, mengatakan dalam pertemuan Gubsu, Edy Rahmayadi meminta Bupati Eddy KA Berutu yang juga Ketua GTPP Covid-19 Dairi untuk memaparkan penanganan Covid-19 di daerahnya.

“Dalam pertemuan tersebut, Bupati mengatakan sejak awal penyebaran Covid-19, Pemkab Dairi langsung intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Bahkan, persiapan pembentukan GTPP juga termasuk cepat,” ujarnya.

Hal tersebut dapat dilihat, di mana pada 16 Maret 2020 sudah terbentuk berdasarkan SK No.227/443.05/III/2020 dan SK No.227/43.05/III/tentang pembentukan GTPP covid-19 Kabupaten Dairi. Sejak dibentuk, tim langsung bergerak bersama Forkompinda serta memberdayakan lapisan masyarakat melakukan pencegahan penyebaran serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Pencegahan yang kita lakukan berupa penyemprotan desinfektan, mendirikan pos pemeriksaan di area pintu masuk perbatasan Kabupaten Dairi, mendirikan rumah singgah, mendirikan pos desa dan kecamatan, membuat berbagai sosialisasi komunikasi publik berupa penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat-tempat publik dan banyak hal lainnya,” ucap Eddy.

Eddy juga menyampaikan pemaparan terhadap dampak ekonomi yang terjadi akibat pandemi corona berupa penurunan daya beli masyarakat, penurunan harga komoditi pertanian, kenaikan harga sembako dan hasil industri berupa minyak goreng dan gula pasir. Berkurangnya mata pencaharian masyarakat khususnya sektor transportasi dan pariwisata.

“Sementara untuk aksi penanggulangan telah kita lakukan diantaranya, operasi pasar sembako, penyiapan tenaga kerja berbasis masyarakat dan pemberian stimulus pengembangan tanaman pangan dan stimulus UMKM. Pembebasan pajak bagi pelaku bisnis dan UMKM.” Jelas Eddy. 

Pelaksanaan program jaring pengaman sosial yakni bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial  (Kemensos), BST APBD Dairi, Bansos Sembako dari Provinsi Sumut serta bantuan langsung tunai ( BLT) Dana Desa.

Eddy menegaskan, untuk percepatan penanganan Covid-19, GTPP Dairi memgedepankan transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dimana, berbagai informasi telah disampaikan kepada masyarakat setiap harinya melalui media sosial. Baik itu perkembangan pasien yang positif maupun yang sudah sembuh.

“Termasuk media sosial yang dapat dijangkau oleh masyarakat Dairi diantaranya Facebook, Youtube, Instagram dan tabloid sehingga informasi yang didapat oleh publik utuh dan terhindar dari hoax, “ jelas Eddy. 

GTPP covid-19 Dairi juga memanfaatkan teknologi dalam penanganan Covid-19 yang ada di Kabupaten Dairi diantaranya aplikasi pendataan pengunjung, aplikasi bantuan sembako. 

Bupati Eddy mengatakan, saat ini sedang mengkaji penerapan adaptasi kebiasaan baru dan penerapan digitalisasi agar bisa segera dilakukan dalam waktu dekat ini penerapan transaksi non tunai, BPHTB Online Host to host, pasar daring BRI dan QR Code Indonesia Standart (QRIS).

Sementara itu, Gubsu Edy Rahmayadi dalam kesempatan itu menyampaikan banyak hal penting kepada Bupati/Wali Kota terkait penanganan Covid-19. Edi menegaskan, pandemi Corona telah berdampak terhadap bidang sosial dan ekonomi.

“Untuk dampak ekonomi, yakni tingginya angka inflasi, sementara dampak sosial diprrdiksi tingkat kemiskinan akan naik akibat Covid-19. Dibutuhkan strategi dan langkah yang harus kita lakukan di masing-masing daerah oleh GTPP covid-19,” ujar Gubsu. 

Termasuk langkah strategis yang harus disiapkan dari bulan Juli hingga September mendatang, berupa persiapan adaptasi kebiasaan baru, refocusing, dan realisasi belanja semester. 

“Dan hal paling penting yang perlu diatur adalah proses belajar tatap muka di sekolah dan pesantren,” ujar Edy Rahmayadi. (rud/ram)