MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur II PT Mitra Agung Indonesia, Anang Hanggoro, dituntut 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah dalam pengerjaan Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), Lasondre, Nisel, yang merugikan keuangan negara Rp14,75 milliar.

Sidang di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (19/6), dia harus bayar uang pengganti (UP) Rp12,5 miliar, subsider 4,6 tahun kurungan.

Selain Anang, 7 terdakwa lainnya dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Tengku Adlina dan Hendri Sipahutar. Ketujuh terdakwa, yakni PPK pada pengerjaan proyek Bandara Lasondre, Irpansyah Putra Rahman dituntut 9 tahun denda Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan serta UP Rp150 juta subsider 4 tahun enam bulan kurungan.

Kemudian, Direktur PT Harawana Konsultan, Dwi Cipto Nugroho dituntut 7 tahun penjara denda Rp100 juta, subsider 6 bulan kurungan, UP Rp471 juta, subsider 3 tahun enam bulan penjara.

Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan Kualanamu, Immadudien Abil Fada dituntut 3 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsidair 6 bulan kurungan, dengan UP Rp100 juta, telah dibayar. Selanjutnya, Edi Sudrajat selaku ASN di Perhubungan Udara Kemenhub, dituntut 2 tahun, denda Rp50 juta, subsider 6 bulan kurungan.

Sedangkan, PPK Proyek Bandara Lasondre, Suharyo Hady Syahputra, Sugiarto S, ASN Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Ibrahim Khairul Iman, dituntut masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, denda variasi.

“Para terdakwa melanggar Pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana,” tegas Jaksa.

Usai membacakan tuntutan, majelis hakim yang diketuai, Sapril Batubara, menunda persidangan hingga 22 Juni 2020, dengan agenda pembelaan (pledoi) para terdakwa.

Mengutip surat dakwaan JPU, kedelapan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan runway, taxiway, dan apron di UPBU Lasondre, yang ditengarai telah merugikan negara Rp14.755.476.788. Nilai kerugian itu didasarkan pada hitungan auditor Kantor Akuntan Publik Pupung Heru.

Kasus dugaan korupsi ini terjadi pada Tahun Anggaran 2016, saat UPBU Lasondre di Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, mengadakan kegiatan pekerjaan peningkatan PCN (Pavement Classification Number) runway, taxiway, apron dengan AC-Hotmix, termasuk marking volume 45.608 meter persegi. Pagu anggaran Rp27 miliar, yang bersumber dari APBN Kemenhub RI. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang oknum bidan yang bekerja di satu rumah sakit swasta Jalan Bilal Medan, diamankan personel Polsek Medan Timur, Kamis (18/6), sekira pukul 23.00 WIB. Oknum bidan berinisial TND (25) ini, diamankan lantaran mencuri uang hingga Rp16 juta lebih dari rekening tabungan temannya, dengan cara mencuri kartu ATM lebih dulu.

Kapolsek Medan Timur, Kompol M Arifin menjelaskan, kasus ini bermula saat korban Rice Mutiara (25) warga Jalan Keadilan, Sampali, pada April 2020 lalu, menyadari kartu ATM yang biasa disimpannya di balik cashing handphone, hilang. Korban kemudian menanyakan kepada pelaku, karena satu tempat tinggal selama penanganan virus corona.

“Korban dan pelaku sama-sama bekerja di rumah sakit di Jalan Bilal Medan. Keduanya juga tinggal dalam satu tempat yang sama selama penanganan virus corona. Awalnya, korban meletakkan kartu ATM di belakang handphone, tepatnya di balik cashing. Kemudian korban sadar, kartu ATM sudah hilang dan memberitahukan kepada pelaku,” ungkap Arifin, Jumat (19/6).

Namun, sambung Arifin, pelaku berdalih tidak mengetahui. Bahkan, pelaku menyarankan korbang mengurus ke bank dengan alasan kartunya tertelan mesin ATM. Setelah diurus, berselang sekitar 2 bulan dan dilakukan pencetakan rekening koran, saldo pada rekening tabungan korban telah habis. Korban kemudian memutuskan membuat laporan ke Polsek Medan Timur.

“Laporan korban ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan mendalam. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelakunya adalah teman korban sendiri, berdasarkan rekaman CCTV saat penarikan uang di mesin ATM. Selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap pelaku,” bebernya.

Saat diinterogasi, pelaku pun mengakui perbuatannya. Setelah itu, menarik uang dari mesin ATM dengan nomor PIN yang sebelumnya sudah diketahui pelaku, karena merupakan teman dekat korban.

“Dugaan sementara, motif pelaku membobol uang korban karena terlilit utang. Namun, masih dialami,” sebut Arifin.

Arifin menambahkan, dari pelaku disita barang bukti sejumlah kartu ATM dan dokumen penting.

“Pelaku dikenakan Pasal 363 KUHPidana, ancaman minimal 5 tahun penjara,” pungkasnya. (ris/saz)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejak 3 tahun 11 bulan, atau tepatnya 7 November 2016 lalu, Mahkamah Agung (MA) menetapkan hukuman 3 tahun penjara kepada Juandi Pangaribuan Sinaga, seorang personel polisi yang bertugas di Polres Humbang Hasundutan (Humbahas), terkait kasus penganiayaan hingga mengakibatkan korban tewas.

Namun, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Humbahas baru mengeksekusi terpidana pada Rabu, 17 Juni 2020 lalu.

Kepala Kejari Humbahas, Iwan Ginting yang dikonfirmasi, membenarkan baru melakukan eksekusi terpidana Juandi.

“Sudah dieksekusi, Rabu lalu,” ungkap Iwan, melalui aplikasi WhatsApp, Jumat (19/6). Iwan yang berusaha ditemui di kantornya Jumat siang, tidak berada di tempat.

Lebih lanjut, melalui aplikasi WhatsApp, Iwan menjelaskan, pihaknya baru mengeksekusi Juandi, berdalih karena baru mendapatkan salinan putusan dari pihak Pengadilan Tarutung.

“Putusannya baru kami terima minggu lalu, setelah itu langsung dieksekusi,” bebernya.

Ditanya alasan kenapa baru menerima salinan putusan tersebut, Iwan malah menyarankan wartawan menanyakan ke Pengadilan.

“Kamu tanya saja ke pengadilan,” imbaunya.

Didesak pertanyaan, apa alasan Pengadilan memperlambat pemberian salinan putusan itu, Iwan tak menjawab.

“Bukan kapasitas saya menjawab itu,” jelasnya lagi.

Sebagai informasi, awalnya putusan Mahkamah Agung ini, yang dikutip dari website resmi, dengan Nomor 696 K/PID/2016 atas Kejaksaan Humbahas, melakukan upaya hukum tingkat kasasi ke MA, dengan Nomor 01/KS/PID/2016/PN-Trt.

Pengadilan Negeri Tapanuli Utara melalui putusan dengan Nomor 202/Pid.B/2015/PN. Trt, tertanggal 1 Februari 2016, menetapkan Juandi tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana pada kejadian 11 Maret 2015, tepatnya di Kafe Casanova Jalan Raya Dolok Sanggul-Matiti, Desa Huta Bagasan, Kecamatan Dolok Sanggul.

Namun, Mahkamah Agung berbeda pandangan, melalui putusanya Nomor 696 K/PID/2016, berbunyi, mengabulkan permohonan kasasi dari permohonan kasasi: penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Humbahas, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 202/Pid.B/2015/PN.Trt.

Kemudian, menyatakan Juandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa dalam dakwaan kedua primer, membebaskan Juandi oleh karena itu, dari dakwaan kedua primer.

Selanjutnya, menyatakan Juandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘bersama-sama melakukan penganiaya-an mengakibatkan mati’, dan menjatuhkan pidana kepada Juandi, dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Menetapkan barang bukti berupa, satu buah handphone merek Evercoss type C15, putih, dikembalikan kepada saksi Dumeni Lumbanbatu, dan membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.500.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung, Senin, 7 November 2016, Sri Murwahyuni, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua majelis, serta Desnayeti dan Sumardijatimo, hakim-hakim agung sebagai anggota. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota, dibantu R Heru Wibowo Sukaten, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri pemohon kasasi I/penuntut umum, dan pemohon kasasi II/terdakwa. (des/saz)