MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi III DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis mengunjungi Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) di tengah pandemi Covid-19. Komisi III perlu meninjau Medan Zoo untuk dapat dibenahi secepat mungkin sembari menunggu beroperasinya kembali kebun binatang milik Pemko Medan yang dikelola PD Pembangunan selaku salah satu BUMD Pemko Medan tersebut.

“Walaupun sekarang kondisinya masih ditutup, tapi selaku Counterpart PD Pembangunan saya merasa perlu untuk meninjau langsung kondisi Medan Zoo inin Bagaimana kondisi hewan-hewannya, infrastrukturnya dan lain-lain,” ucap Rizki kepada Sumut Pos, Rabu (17/6) sore.

Pantauan Sumut Pos, di tengah rintik hujan sore itu, Rizki pun melihat kondisi Medan Zoo yang sudah kurang terus. Seperti, kondisi jalan di dalam lokasi Medan Zoo yang kurang baik, penerangan, rumput-rumput yang telah panjang, hingga kandang-kandang satwa. Tak hanya itu, Rizki juga menyoroti akses jalan menuju Medan Zoo, tak hanya rusak tetapi juga terdapat beberapa ruas jalan yang berlubang cukup dalam.

“Kita tak tahu kapan pandemi ini berakhir, tetapi kalau Medan Zoo sudah bisa beroperasi kembali, apakah kondisi seperti ini yang harus kita berikan kepada para pengunjung? Banyak yang harus dibenahi disini,” ujarnya.

Sedangkan untuk pakan para satwa, Rizki mengaku bahwa saat ini koleksi satwa di Medan Zoo sudah tercukupi kebutuhan pakannya. Selain mendapatkan bantuan senilai Rp200 juta dari anggaran Covid-19 Kota Medan untuk biaya makan dan perawatan satwa, bantuan pakan juga didapatkan dari sejumlah donatur yang berempati untuk membantu keberlangsungan hidup para satwa disana.

“Anggaran itu tentu masih kurang dan kita berterima kasih atas bantuan masyarakat yang masih peduli akan nasib para satwa disini. Saya sendiri tergerak untuk menjadi ‘bapak angkat’ koleksi Love Bird Medan Zoo ini,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan tersebut.

Usai memberikan makan seekor Gajah yang merupakan salah satu koleksi Medan Zoo, kepada Sumut Pos, Rizki menuturkan bahwa potensi yang terdapat di Medan Zoo sangat besar. Namun sangat disayangkan, potensi itu seakan belum tersentuh dan dimanfaatkan dengan baik.

Tak hanya heran karena terus merugi, kata Rizki, seharusnya Medan Zoo bisa menjdi potensi besar bagi PAD Kota Medan. Ia dan Komisi III juga mengaku akan menyiapkan sejumlah rencana untuk mempromosikan Medan Zoo hingga jauh lebih baik.

Jumlah 300 ribu pengunjung per tahun memang bukan jumlah yang sedikit, tetapi dengan potensi yang besar di Medan Zoo, harusnya jumlah pengunjung bisa jauh lebih besar dari itu.

“Bila perlu event-event pariwisata bisa dilakukan di sini, lokasinya sangat luas, puluhan hektare, sangat memungkinkan, lokasi parkiran juga sangat luas. Kenapa event pariwisata harus di lapangan Merdeka terus? Juga harus ada kerja sama dengan Disdik, anak-anak sekolah harus lebih banyak dibawa ke sini untuk lebih mengenal satwa. Itu semua PAD,” tegasnya.

Terkait minimnya anggaran, Rizki menyebutkan harus ada bentuk-bentuk kerja sama yang bisa dibangun antara PD Pembangunan dengan pihak-pihak lain. Sementara untuk promosi dan pembenahan lainnya, akan dibantu oleh pihak-pihak terkait, salah satunya Dinas Pariwisata juga dengan menggelar event-event di Medan Zoo.

“Tidak harus event besar, tetapi berkesinambungan. Kita juga akan koordinasikan dengan Komisi IV selaku counterpart Dinas PU agar dapat membenahi akses jalan menuju Medan Zoo. Mungkin anggaran di tahun ini sudah tidak mencukupi lagi akibat Covid-19, tetapi sudah perlu dibahas dari sekarang agar di tahun depan bisa segera direalisasikan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepada Sumut Pos, Dirut PD Pembangunan Kota Medan, Putrama Alkhairi mengatakan, pihaknya berencana untuk membuka kembali Medan Zoo pada awal Juli mendatang. Pihaknya sedang mengajukan permohonan kepada Pemko Medan dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Medan agar dapat membuka kembali Medan Zoo dengan mengikuti protokol kesehatan. “Rencana tanggal 1 Juli 2020 mau kita buka, ini kita sedang mengajukan permohonan,” pungkasnya. (map-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek pembangunan tol seksi I di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Medan Deli yang menghubungkan Binjai – Belawan dan Tanjungmorawa, menuai protes dari masyarakat setempat.

Pasalnya, sebanyak 70-an rumah warga di Lingkungan 18 retak akibat pemasangan paku bumi di sekitar proyek tol tersebut. Selain itu, areal tempat warga kebanjiran bila hujan turun.

Masyarakat menduga, proyek tol yang dikerjakan PT Hutama Karya (HK) melalui anak perusahaan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menyalahi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Lihat rumah kami, akibat pemasangan paku bumi retak. Kami minta pertanggungjawaban, kami tidak ingin menderita akibat pembangunan ini,” teriak ibu – ibu sambil membentang spanduk di areal lokasi proyek tol tersebut, Kamis (18/6).

Suasana keluhan masyarakat sudah berlangsung sebulan belakangan. Sebab, rumah mereka retak dengan adanya pemasangan paku bumi secara manual. Selain itu, dampak dari pengorekan tanah untuk penimbunan tanah membuat areal tempat masyarakat banjir bila terjadi hujan.

Tokoh masyarakat setempat, Saut Simarare mengatakan, selama berlangsungnya proyek tol dengan pemasangan paku bumi secara manual, ada 70 rumah warga dan 2 rumah ibadah yang rusak.

“Saat ini, masyarakat sudah ketakutan di rumah. Sebab, pemasangan paku bumi getarannya luar biasa, sehingga ada yang lanjut usia dan wanita hamil harus mengungsi dari sini. Itu masih manusia, belum lagi rumah yang retak,” keluhnya.

Seharusnya, kata Saut, pihak proyek melakukan sosialisai dampak yang akan dirasakan ke masyarakat. Tetapi, sejak proyek itu dilaksanakan, tidak ada pemberitahuan ke masyarakat.

“Kenyataannya saat ini, masyarakat jadi korbannya. Setiap hari ada suara bising dan goncangan yang cukup kuat. Kita minta kepada instansi terkait dari Lingkungan Hidup untuk mengecek kembali AMDAL-nya, karena masyarakat sudah menderita akibat dampak lingkungan yang terjadi,” cetusnya didampingi Pimpinan HKBP, ST R Sihaloho.

Apabila nantinya tidak ada itikad baik dari pemilik proyek, lanjut Saut Simarare, masyarakat akan melakukan upaya hukum. Sebab masyarakat telah menyurati PT HKI. Mereka ada berjanji akan memperbaiki rumah warga dan rumah ibadah yang rusak, tapi hanya sebatas janji melalui surat pernyataan.

“Pernyataan itu belum mengikat. Intinya kalau nanti ada ganti rugi, kami minta perbaikan harus seperti semula. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, kita akan lakukan jalur hukum,” tegasnya.

Sementara, Ketua Forum komunikasi Tol Mulia Bersatu, Paringan Panjaitan menyesalkan cara kerja proyek tol tersebut. Sebab, paku bumi yang dipancangkan berlangsung secara manual membuat getaran yang luar biasa.

“Harusnya mereka (pekerja proyek), mengerjakan secara press. Bukan menggunakan cara manual, jadi dampak ke masyarakat tidak begitu meluas. Jangan karena cara manual lebih murah, dampaknya ke masyarakat,” ungkap Pariangan Panjaitan.

Terpisah, Humas PT HK, Mawardi dikonfirmasi mengenai itu mengaku, untuk kerusakan rumah warga sebaiknya didata dan dilaporkan ke anak perusahaan mereka PT HKI. “Coba konfirmasi aja langsung ke PT HKI, karena mereka yang turun di lapangan,” katanya melalui via telepon.

Di waktu bersamaan, Humas PT HKI Edy Ardiansyah dikonfirmasi keberatan dimintai keterangan melalui via telepon. Ia meminta kru koran ini untuk datang ke kantornya.

“Kita tidak enak bicara melalui telepon, kalau mau konfirmasi ke kantor. Itu aturan yang kami jalankan, kami tidak bisa kasih keterangan dari telepon. Yang jelas, masalah keluhan masyatakat itu sudah kami lakukan pertemuan. Jadi, untuk lebih jelas ke kantor aja,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2020 enam kali berturut-turut. Meski demikian, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajeksahah atas capaian oke tersebut.

Adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, yang menyoroti beberapa realisasi capaian yang masih jauh dari target yang ditetapkan. Antara lain ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.

“Pertama di bidang ekonomi, Fraksi PKS berpandangan bahwa gubernur harus lebih serius membuat langkah-langkah taktis dalam upaya pemenuhan target PAD yang telah dicanangkan, serta menutup celah-celah kebocoran,” kata Ketua F-PKS DPRD Sumut, Misno Adi Syahputra kepada Sumut Pos, Kamis (18/6).

Kedua, kata dia, di bidang kesehatan, direkomendasikan kepada gubernur dan jajaran untuk segera mengevaluasi program-program di bidang itu yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat Sumut, terkhusus balita.

“Ketiga, di bidang pendidikan, PKS memberikan catatan terkait ketersediaan SMA dan SMK yang masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada. Idealnya minimal ada satu SMA/SMA negeri disetiap kecamatan,” katanya.

Selanjutnya, turut disoroti soal nilai tukar petani Sumut. F-PKS memandang bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam hal ini dan tidak boleh ada monopoli perdagangan atas komoditas yang sebenarnya dikuasai oleh rakyat. Mengingat, mayoritas penduduk Sumut menggantungkan hidupnya sebagai pelaku usaha tani.

“Kemudian berdasarkan laporan dan rekomendasi Panitia Khusus LKPJ, kami menyoroti dan memberikan beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti. Di antaranya, penyajian data capaian kerja dan fakta di lapangan yang menjadi temuan pansus harus valid serta teruji kebenarannya, perlu upaya konkrit untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan aman serta mengurangi kawasan kumuh, upaya lebih komprehensif dalam mengatasi pencemaran air Danau Toba sehingga dapat mendukung program pariwisata nasional,” terang Misno.

Di samping itu, sambung dia, perlu ada upaya evaluasi terhadap banyaknya pelaksana tugas dan rangkap jabatan pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Sumut, evaluasi terkait MoU dengan beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Sumut, serta memerhatikan kesejahteraan guru yang berada di bawah naungan pemprov.

“Terakhir, kami berharap seluruh saran, masukan, dan pertanyaan yang disampaikan bisa mempertajam gambaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan Pemprovsu seperti yang tercermin dalam LKPJ gubernur TA 2019,” harapnya.

Pihaknya tak lupa memberikan apresiasi kepada Gubsu dan Wagubsu Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, atas perolehan opini WTP dari BPK RI 2020 tersebut.

“Hal ini merupakan langkah baik dalam mewujudkan good governance dan clean governance di lingkungan Pemprovsu. Kami menilai Gubsu telah meletakkan pondasi-pondasi dasar pembangunan Sumut yang berkelanjutan pada posisi yang tepat,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Permasalahan penanggulangan wabah Covid-19 tak ayal telah menimbulkan polemik dalam kehidupan bangsa ini. Salah satunya adalah dalam hal penyaluran Jaring Pengaman Sosial (JPS). Bahkan, guru honorer dan non PNS yang bukan masuk kriteria sejahtera justru tidak mendapat bantuan JPS. Miris!.

Wakil Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut, Ahmad Hadian Kardiadinata mengatakan, kriteria penerima JPS ini di setiap daerah diketahui tidak sama, tergantung kebijakan dari kepala daerah masing-masing.

“Dengan banyaknya masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan munculnya orang miskin baru akibat pembatasan sosial dan terhentinya kegiatan ekonomi telah membuat bingung para pengambil kebijakan di negeri ini. Salah satunya dalam menetapkan kriteria siapa yang berhak menerima bantuan JPS khususnya yang selain bantuan pusat yang telah berjalan (PKH, BPNT dan Prakerja),” kata Ahmad Hadian Kardiadinata kepada Sumut Pos, Kamis (18/6).

Diungkapkannya, di beberapa kabupaten/kota muncul surat edaran kepala daerah terkait ini. Di antaranya, ada yang melarang para tenaga honor sekolah (TKS) yang gajinya dibayar dari pemerintah untuk menerima JPS. Akibatnya banyak guru honorer non PNS yang mengeluh dan menyebutkan ini sebagai tidak memenuhi rasa keadilan. “Sebenarnya mereka (guru honorer non PNS) ini termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang sangat terdampak ekonomi dari wabah Covid-19 ini. Ini sungguh miris,” ujarnya.

Hadian mengatakan, memang benar bahwa mereka mendapat gaji dari pemerintah melalui APBN. Namun besarannya minim dan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), kecuali mereka yang sudah menerima dana sertifikasi bulanan sebesar Rp1,5 juta.

“Kalau yang ini bolehlah, penghasilan mereka dari honor bulanan ditambah dengan dana sertifikasi ini sudah mendekati UMK. Tapi bagi yang belum bersertifikat tentunya sangat jauh dari kriteria sejahtera,” katanya.

Belum lagi, lanjut dia, honor bulanan mereka itu bersumber dari dana BOS yang cairnya tiga bulan sekali. Jadi ada masa-masa mereka kosong tidak menerima upah.

“Kalau dihitung-hitung kasar saja, para guru honorer non PNS yang belum bersertifikasi ini rata-rata paling tinggi menerima honor bulanannya maksimal Rp1,5 juta saja. Itu pun setelah diakumulasikan dari honor bulanan yang hanya maksimal Rp1 juta bahkan banyak yang hanya menerima Rp 500 ribu atau kurang dari itu per bulannya,” ujar politisi PKS tersebut.

Sebab honor mereka, kata dia, ditentukan oleh banyaknya murid di sekolahnya. Untuk sekolah-sekolah favorit yang muridnya banyak mereka bisa bergaji lumayan, namun sekolah yang muridnya sedikit mereka rata-rata menerima gaji berkisar 500 ribuan saja bahkan dibawah itu.

“Sangat miris. Makanya banyak guru honorer yang pontang-panting mencari tambahan di luar jam mengajar mereka. Ada yang mengajar les privat, ojek on line, berladang dan lain sebagainya. Sehingga, konsentrasi mereka terbagi dan tidak fokus kepada aktifitas mengajar di sekolahnya,” paparnya.

Menurut dia, bagaimana kualitas pendidikan di Sumut akan baik jika guru-gurunya saja tidak sejahtera seperti itu. Padahal diharapkan pendidikan jadi ujung tombak pembentukan generasi yang lebih baik untuk melanjutkan kehidupan bangsa ini ke depan. “Jadi ibarat pepatah, jauh panggang dari api untuk merealisasikan harapan tersebut,” katanya.

Kembali kepada pokok permasalahan, lanjutnya, guru honorer non PNS dengan honor maksimal hanya Rp1 juta yang notabene di bawah UMK (Rp2,5-Rp2,7 juta), maka mereka ini termasuk kepada golongan orang miskin yang sepatutnya mendapat perhatian pemerintah.

Terkhusus dalam kondisi wabah seperti ini, mereka telah pula kehilangan mata pencaharian tambahan. Oleh karenanya para kepala daerah hendaknya bijaksana dalam menentukan kebijakan terkait bantuan JPS ini.

“Sesungguhnya sangat mudah untuk mendapatkan data siapa saja guru-guru non PNS yang terdampak. Datanya semua ada pada Dinas Pendidikan, mana guru non PNS yang sudah bersertifikasi mana yang belum, berapa honor bulanan mereka juga datanya ada di sana atau disetiap sekolah,” ungkapnya.

Diakui dia, bukan hanya guru honorer non PNS saja yang mengalami nasib seperti ini. Tapi juga termasuk para TKS di semua instansi pemerintah. Mereka menggantungkan nafkahnya melalui pekerjaannya itu, di mana mereka harus bekerja seharian di situ dan tidak bisa beraktivitas lain.

“Jadi kesimpulannya, tidak semua yang menerima honor dari pemerintah itu sudah sejahtera, masih banyak yang jauh dari kata layak. Pemerintah harus bijak dan adil dalam menyikapi hal ini. Khususnya dalam masa pandemi covid ini nasib mereka makin memprihatinkan. Maka mereka sebenarnya layak memperoleh bantuan JPS,” pungkas mantan guru non PNS tersebut. (prn/ila)