MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut, Rony Situmorang meminta masyarakat untuk aktif dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial atau bansos Covid-19 oleh pemerintah.

Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 21 laporan terkait masalah penyalur bansos tersebut di Sumut.

Rony mengatakan, masyarakat jangan hanya menerima begitu saja bansos tersebut, tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa bantuan itu sesuai.

Artinya, masyarakat menerima bantuan tidak dalam kondisi buruk atau sampai kekurangan berat, seperti pada beras dan gula.

“Kita minta kepada masyarakat untuk aktif dalam mengawasi penyaluran bansos. Jangan hanya menerima begitu saja, pastikan semuanya dalam kondisi baik,” kata dia, melalui sambungan telepon genggam, Minggu (14/6).

Menurutnya, aplikasi yang telah diluncurkan oleh KPK untuk menerima laporan dari masyarakat terkait penyaluran sudah tepat. Bila perlu, jika ditemukan masalah pada bansos, KPK langsung turun dan menangkap oknumnya.

“Kalau bisa mereka (KPK) begitu menerima laporan langsung turun dan menangkap tersangkanya,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus dapat jelas dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat.

Artinya, berikan kebutuhan yang cukup kepada masyarakat selama pandemi ini.

“Kita minta kepada pemerintah pastikan seluruh bantuan dapat diterima sesuai kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Kemudian, ia juga menekankan pemerintah dapat menggunakan data valid dalam menyalurkan bantuan.

Dirinya tidak mengindahkan orang yang dengan kebutuhan cukup juga menerima bansos.

“Pastikan bantuan itu diterima kepada mereka yang membutuhkan, jangan yang kaya juga dapat,” jelasnya.

Sebagai perwakilan rakyat, ia terus melakukan pengawas tehadap penyaluran bansos.”Jangan masyarakat dibuat susah lagi, kita harus kawal terus ini,” jelasnya.

Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja, ia menemukan kekurangan jumlah atau berat pada sembako yang akan disalurkan kepada masyarakat dampak wabah virus Corona atau Covid-19.

Di mana, saat melakukan kunjungan kerja, ia mengunjungi lokasi yang dituju sebagai tempat penyimpanan sembako.

Setelah berada di lokasi, ia meminta segera melakukan pengecekan kardus-kardus yang berisi sembako itu.

Setelah dibuka, ia meminta kepada jajaran menghitung satu per satu sembako yang akan disalurkan tersebut.

Setelah ditimbang, ia melihat banyak sekali sembako, seperti beras dan gula kekurangan berat sampai dua kg. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Maraknya pungutan liar (Pungli) di sejumlah sekolah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) di Sumut seperti MIN, MTsN dan MAN sangat meresahkan orang tua siswa. Saat ini, kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk imbas pandemi covid-19.

Ombudsman RI Perwakilan Sumut mendapat laporan dari orangtua siswa kalau sekolah di lingkungan Kemenag, mulai dari sekolah MIN, MTsN, dan MAN dibebani dengan pungutan pungutan yang sangat memberatkan. Jumlahnya juga sangat mencekik leher, hingga jutaan rupiah.

“Contohnya, di MTSN 1 Medan ada kutipan pembayaran uang perpisahan dan uang sewa laptop senilai Rp450.000. Tapi, kita apresiasi, pihak sekolah sudah sepakat untuk mengembalikannya,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar.

Kemudian, lanjutnya, di MAN 1 Medan ada uang sumbangan komite sebesar Rp3.900.000, dan di MAN 2 Model Medan ada uang insidentil Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000. Sedangkan, di MAN 4 di Perumnas Martubung, orangtua siswa dibeban uang pendaftaran ulang sebesar Rp2.500.000. Uang sebesar Rp2,5 juta tertulis di kwintasi, untuk membayar 4 pasang baju sekolah, meja dan uang sekolah 1 bulan.”Beberapa orangtua siswa dari sejumlah kabupaten/Kota, juga mengeluhkan pungli di sekolah sekolah lingkungan Kemenag itu,” ungkap Abyadi.

Abyadi mengatakan, seluruh kutipan dan sumbangan itu sangat memberatkan orangtua. Apalagi di tengah wabah Covid-19 19 ini. Ia meminta dengan keterbukaan publik ini, tindak pungli harusnya sudah tidak ada lagi.

Ia juga meminta Kantor Wilayah Kemenag Sumut menghentikan kegiatan pungli tersebut. Ia menilai pungli ini menambah kesusahan masyarakat di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi Covid ini.

“Ombudsman meminta agar Kakanwil Kemenag Sumut dan Kakan Kemenag Kabupaten/Kota se-Sumut segera memerintahkan kepala madrasah untuk menghapuskan pungli,” tegas Abyadi.

Abyadi mengaku heran kenapa sekolah sekolah di lingkungan Kemenag ini menjadi lebih ‘ganas’ dan ‘rakus’ dalam melakukan pungli dibandingkan sekolah umum. Padahal, sekolah umum di bawah Kemendikbud saat ini sudah semakin membaik dengan minimnya praktik pungli. Tapi di sekolah sekolah di bawah naungan Kemenag, justru semakin parah.

Padahal, untuk makan saja, saat ini masyarakat sedang berjuang mendapatkan berbagai bantuan sosial. Makanya, perilaku sekolah sekolah di lingkungan Kemenag ini sangat keterlaluan.

“Karena itu, ombudsman mengharapkan agar seluruh pungli itu dihentikan. Yang sudah sempat dikutip segera dikembalikan ke orang tua siswa. Bisakah sekolah sekolah menunjukkan empatinya atas penderitaan masyarakat akibat tekanan wabah pandemi Corona ini?” kata Abyadi.

Abyadi juga berharap, aparat penegak hukum segera bertindak bila para pengelola sekolah tersebut tetap membandel dengan terus menyusahkan orang tua siswa dengan praktik pungli. “Polisi atau kejaksaan jangan membiarkan tindakan tindakan yang meresahkan masyarakat seperti ini,” pinta Abyadi Siregar. (gus/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki fase New Normal, Polres Pelabuhan Belawan mengajak masyarakat untuk membentuk Kampung Tangguh Nusantara (KTN) di Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdangn

Pembahasan tentang KTN berlangsung dengan dilakukan rapat koordinasi yang melibatkan Camat Hamparanperak, Kepala Desa, Kepala Puskèsmas, tokoh masyarakat dan agaman. Acara berlangsung Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan, Sabtu (13/6).

Rapat dipimpin Wakapolres Pelabuhan Belawan, Kompol Herwansyah Putra. Dalam sambutannya, ia mengatakan pembentukan KTN adalah upaya dan langkah untuk dapat mengatasi dampak penyebaran virus corona (Covid-19).

Dengan adanya kesepakatan bersama, kata Herwansyah, akan mampu mencegah dampak dari virus mematikan. Oleh karena itu, langkah yang dilakukan dengan melibatkan unsur kecamatan dan kesehatan serta masyarakat.

“Program ini harus kita lakukan, dengan menyusun unsur keamanan, protokol kesehatan, ketersediaan pangan dan layanan kesehatan,” jelasnya.

Setelah disepakati, secara bersama ditetapkan sebutan KTN dengan Kampung Siaga Dorang yang berpusat di Desa Lama, Kecamatan Hamparanperak. Para unsur yang terlibat untuk menjalankan program tersebut.

“Untuk meninditindaklanjuti program ini, akan dilakukan pembenahan pada tanggal 17 Juni mendatang. Kepada seluruh unsur untuk melengkapi segala sesuatunya,” pungkas Wakapolres Pelabuhan Belawan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolsek Medan Baru Kompol Martuasah Tobing dipromosikan menjadi Penjabat Sementara (Ps) Kasatreskrim Polrestabes Medan. Sedangkan AKBP Ronny Nicholas Sidabutar yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim dipercayakan menjadi Kasatres Narkoba Polrestabes Medan.

Kedua perwira menengah Polri tersebut resmi memegang jabatan baru setelah dilakukan serah terima jabatan (sertijab) di Mapolrestabes Medan, Sabtu (13/6) lalu.

Selain itu, turut dilakukan sertijab Kapolsek Percut Seituan dari Kompol Aris Wibowo kepada Kompol Otniel Siahaan yang sebelumnya bertugas di Subdit III Direktorat Reskrimum Polda Sumut. Kompol Aris dipercayakan sebagai Kapolsek Medan Baru menggantikan posisi Kompol Martuasah.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, rotasi jabatan yang dilakukan dalam rangka upaya memelihara, meningkatkan kinerja organisasi dan sebagai salah satu sistem penilaian karir bagi yang melaksanakan sertijab.

Tak hanya itu, menjadi pengalaman tugas bagi pejabat yang sertijab. “Sertijab adalah suatu usaha penyegaran dan dinamika dalam organisasi Polri. Sertijab seperti ini akan selalu terjadi di lingkungan kerja Polri,” kata Riko.

Diutarakan dia, kepada pejabat yang baru agar meneruskan kinerja positif yang dilakukan pejabat sebelumnya dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, diharapkan Kota Medan selalu aman dan kondusif.

“Dalam kegiatan sertijab, kita tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Antara lain, memakai masker, mengatur jarak, dan lainnya,” pungkas Riko. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bantuan sosial (bansos) dampak Covid-19 tahap kedua Pemerintah Kota (Pemko) Medan dengan total 6.000 ton beras dan 600 ton gula pasir yang dibagi dalam 300 ribu paket belum selesai didistribusikan. Meski demikian, Pemko Medan juga sekaligus menyalurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Endar Sutan Lubis mengatakan, Sama halnya dengan Bansos Pemko Me-dan tahap kedua tersebut, Bansos Pemprovsu seban-yak 128.870 paket yang terdiri dari 10 Kg beras, 20 bungkus mie instan, 2 liter minyak goreng dan 2 kg gula pasir tersebut juga akan disalurkan lewat setiap Kecamatan dan Kelurahan di Kota Medan.

“Penyalurannya tetap melalui Kecamatan dan Kelurahan, akan disalurkan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” katanya.

Namun, Endar meyakini bahwa bantuan Pemko Medan tahap kedua dan bantuan Pemprovsu tersebut tidak akan tumpang tindih di masyarakat. Sebab ia mengaku telah berpesan kepada setiap Camat, Lurah hingga Kepala Lingkungan (Kepling) agar menyalurkan bantuan ini dengan tepat dan benar serta dalam kurun waktu yang cepat. “Saya sudah minta kepada Camat, Lurah maupun Kepling agar menyalurkan bantuan ini kepada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Dijelaskan Endar, sama halnya dengan Bansos dari Pemko Medan tahap I dan II, Bansos dari Pemprovsu ini juga tidak dapat diberikan kepada masyarakat yang telah tercatat sebagai masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan bentuk bantuan lainnya dari Kementerian.

“Penerima bansos Pemko tahap I dan II berhak menerima Bansos dari Pemprovsu ini, tapi tentu yang diprioritaskan adalah mereka yang belum mendapatkan bantuan Pemko di tahap satu ataupun dua,” kata dia.

Adapun waktu pendistribusian Bansos Pemprovsu yang telah dijadwalkan sebelumnya, lanjut Endar, yakni sejak 12 Juni yang lalu hingga 16 Juni mendatang. Rinciannya, 4 kecamatan ditanggal 12 Juni, yakni Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan dan Kecataman Medan Labuhan.

Kemudian dilanjutkan tanggal 13 Juni disalurkan ke 5 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Amplas, Kecamatan Medan Johor, Kecamatan Medan Tuntungan, Kecamatan Medan Selayang dan Kecamatan Medan Sunggal. Selanjutnya tanggal 15 Juni untuk 6 kecamatan, yakni Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Medan Denai, Kecataman Medan Kota, Kecamatan Medan Area, Kecamatan Medan Maimum dan Kecamatan Medan Polonia.

Terakhir tanggal 16 Juli akan disalurkan ke 6 kecamatan yakni Kecamatan Medan Perjuangan, Kecamatan Medan Timur, Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Helvetia dan Kecamatan Medan Baru. “Itu rencananya, kita harapkan bisa tepat waktu. Bilapun tidak, kita harapkan dapat disalurkan secepat mungkin,” kata Endar.

Sedangkan bantuan tahap II dari Pemko Medan, lanjut Endar, belum selesai disalurkan karena hingga saat ini Pemko Medan masih menunggu data-data warga terdampak dan miskin di Kota Medan yang belum mendapatkan bantuan berupa 20 Kg beras dan 2 Kg gula pasir dalam setiap paketnya tersebut. Sedangkan untuk masyarakat yang terdata, Pemko Medan memastikan telah selesai mendistribusikannya.

“Jadikan awalnya yang kita data itu ada 265 ribu, sisanya sebagai cadangan untuk yang berhak tapi belum kebagian, kalau yang sudah terdata itu kita pastikan sudah dibagi semua. Nah untuk yang cadangan ini ada yang sudah dibagikan, sebagian lagi belum karena kita masih menunggu data warga terdampak dan miskin di Kota Medan yang belum mendapatkan,” kata Endar.

Sembari menunggu laporan warga yang berhak namun belum mendapatkan bantuan itu, Endar mengaku Dinsos terus berkoordinasi dengan setiap perangkat daerah di Pemko Medan hingga tingkat kelurahan agar segera bisa mendapatkan data tersebut. “Total sudah 80 sampai 90 persen lah yang didistribusikan, sisanya segera, mudah-mudahan dalam minggu ini juga,” ujarnya.

Selain itu, kata Endar, pihaknya juga tetap berusaha untuk menyalurkan bantuan tersebut melalui setiap Kecamatan, Kelurahan hingga Lingkungan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

Endar menampik bila belum selesainya pendistribusian bantuan itu disebabkan oleh tidak tersedianya sembako yang dimaksud oleh pihak Bulog. “Oh bukan karena dari Bulognya, kalau mereka sih ada stoknya, tapi karena memang alasan tadi,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah selesai melakukan tahapan lelang jabatan eselon II untuk 4 posisi yang masih lowong di lingkungan Pemko Medan. Saat ini, seluruh hasil seleksi dan rekomendasi telah dikirimkan ke kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk ditentukan siapa-siapa saja nama yang berhak untuk memimpin jabatan eselon II tersebut.

“Untuk tahapan test lelang 4 jabatan eselon II itu sudah beres, sudah kita kirimkan nama-namanya langsung ke pusat masing-masing ada 3 nama untuk satu posisi jabatan. Nanti tinggal mereka saja yang menentukan, siapa nama yang terpilih sebagai pejabatnya,” ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap S.Sos MSP kepada Sumut Pos, Minggu (14/6).

Dikatakan Muslim, dari 3 nama yang diajukan lewat proses lelang dan tahapan test itu, kementerian berhak memilih satu dari tiga nama yang diajukan untuk menjadi pejabat eselon II tersebut. Namun, kementerian juga bisa mengembalikan 3 nama tersebut agar Pemko Medan dapat menentukan sendiri siapa yang paling pantas untuk menjabat posisi tersebut.

“Karena bisa jadi kementerian menilai ketiganya layak, jadi mereka mengembalikan kepada Pemko Media untuk menentukan sendiri d iantara ketiganya, mana yang terbaik. Bisa juga Kementerian mengembalikan dua nama karena salah satu di antaranya dibilang belum layak, hingga Pemko tinggal memilih satu diantara dua. Atau bisa juga kementerian hanya memilih satu hingga secara otomatis dia langsung terpilih menjadi pejabatnya,” jelasnya.

Namun demikian, Muslim enggan menyebutkan masing-masing 3 nama yang diajukan Pemko Medan pada pihak kementerian dari setiap jabatan eselon II yang masih lowong tersebut. “Itu jangan kita sebutkan la, lelang itu kan sudah ada tim Pansel nya sendiri, nanti saja langsung kita sampaikan siapa yang sudah terpilih sebagai pejabatnya,” jawabnya.

Dijelaskannya, adapun 4 jabatan pimpinan OPD Pemko Medan dengan jabatan eselon II yang sudah masuk tahap proses lelang dan telah diajukan kepada pemerintah pusat yakni Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perindustrian dan Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan.

Selain Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Perindustrian dan Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Pemko Medan masih menyisakan 3 jabatan eselon II yang akan dilelang di tahap lelang berikutnya.

Dari 3 jabatan eselon II tersebut, sudah ada 2 jabatan yang ditinggal para pejabatnya yang telah memasuki masa pensiun, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Medan. Sedangkan satu jabatan lainnya, yakni Sekretaris DPRD Medan (Sekwan), akan ditinggal pejabatnya pada bulan Juli mendatang.

“DPMPTSP saat ini sedang lowong, Balitbang juga, keduanya sedang diisi oleh Plt. Kalau Sekwan DPRD Medan, bulan depan pejabatnya akan memasuki masa pensiun,” ujar Muslim.

Untuk itu, kata Muslim, pihaknya telah mengusulkan ketiga jabatan eselon II tersebut kepada kementerian dalam negeri agar segera dapat disetujui untuk dilakukan tahap lelang jabatan berikutnya.

“Untuk ketiga jabatan itu sudah kita usulkan, mudah-mudahan dapat segera disetujui untuk dilelang. Fokusnya saat ini menyelesaikan lelang yang 4 jabatan ini dulu, yang 3 lagi sambil berlanjut,” pungkasnya.

Seperti diketahui, bulan Juli mendatang ada 7 jabatan eselon II yang tengah lowong di Pemko Medan, 4 di antaranya telah melewati tahapan lelang dan tinggal menunggu keputusan pusat untuk ditetapkan pejabatnya, sedangkan 3 jabatan lainnya sudah diusulkan untuk bisa dilelang.

Adapun 4 jabatan tersebut yakni Dinas Pendidikan yang sebelumnya dijabat Marasutan Siregar yang telah pensiun, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya dijabat Isa Anshari yang tersangkut masalah hukum, Dinas Perindustrian yang sebelumnya dijabat Zulkifli Sitepu yang telah meninggal dunia serta Staf Ahli bidang ekonomi dan pembangunan yang sebelumnya dijabat mantan Sekda Kota Medan, Syaiful Bahri yang telah pensiun.

Sedangkan untuk 3 jabatan yang sedang diusulkan tersebut, yakni DPMPTSP yang sebelumnya dijabat Qamarul Fattah yang telah pensiun, Balitbang yang sebelumnya dijabat Farit Wajedi yang juga telah pensiun dan Sekwan DPRD Medan yang saat ini masih dijabat oleh Abdul Azis yang akan pensiun di bulan Juli mendatang.

Adapun nama-nama yang telah mengikuti tahapan lelang 4 jabatan eselon II tersebut yakni ; Rawaluddin Siregar (Badan Penanggulangan Becana Daerah Kota Medan), Syarifuddin Irsan Dongoran (Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setidak Kota Medan), Abdul Johan (Dinas Pendidikan Kota Medan), Aidil Maulana Siregar (Inspektorat Kota Medan) dan Halim (Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan) yang mendaftar sebagai Staf ahli Wali Kota Medan bidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan.

Selain itu, ada nama Zulfansyah Ali Saputra (Bagian Pembangunan Setda Kota Medan sekaligus Plt Kadis PU Kota Medan), Rawaluddin Siregar, James Sihombing (Satpol PP Kota Medan) dan Budi Satria Nasution (Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan) yang mendaftar sebagai Kepala Dinas PU Kota Medan.

Lalu, ada nama Adlan (Bagian Keagamaan Setidak Kota Medan), Syahrial (Dinas Pendidikan), Abdul Johan, Muhammad Andi Syahputra (Bagian Umum Setidak Kota Medan), Zakaria (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan), Sariguna Tanjung (Bagian Umum Setidak Kota Medan), James Sihombing dan Rifai Bakri (Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan) yang mendaftar sebagai Kepala Disdik Kota Medan.

Dan terakhir, ada nama Parlindungan Nasution (Dinas Perindustrian Kota Medan), Mansyursyah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan), Muhammad Andi Syahputra, Zakaria, Tofa Aryan (Satpol PP Kota Medan) Regen (Bappeda Kota Medan) dan Adil Maulana Siregar yang mendaftar sebagai Kepala Dinas Perindustrian Kota Medan. (map/ila)