MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masih muda, ulet dan kreatif. Itulah sosok Arin Fitranti (25), warga Jalan Bakti Luhur No 183, Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia. Wanita satu ini sukses keluar dari himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Semua itu berawal dari Ojek Antar Telur (Ontel).

Keberhasilan Arin ditandai dengan membuka acara Grand Opening Ontel di Jalan Bakti Luhur No 183 Kelurahan Dwikora Kecamatan Medan Helvetia, Jumat (3/7).

Grand Opening tersebut dibuka secara resmi oleh Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut, Dr M Ridha Haykal Amal. Acara tersebut juga dihadiri oleh para tokoh masyarakat, para mitra Ontel, perwakilan perbankan dan masyarakat sekitar.

Ya, meski kedua orangtuanya sudah tidak ada, namun tak membuatnya patah semangat. Arin mampu berinovasi menjadi inspirator bagi anak-anak muda di Sumatera Utara (Sumut), khususnya di Kota Medan dengan membuat gebrakan membuka usaha telur ayam negeri, yang diberi nama Ojek Antar Telur (Ontel). Ontel ini menjadi yang pertama di Sumut.

Arin yang merupakan Owner Ontel ini berhasil membuka peluang kerja bagi para Ojek Online (Ojol) yang mengaku telah sepi orderan saat pandemi Covid-19.

Didampingi Ajie, sebagai penanggung jawab Ontel, Arin menuturkan, bahwa Ontel tersebut bergerak di bidang perdagangan, yakni khusus menjual telur secara door to door (dari rumah ke rumah). Ontel ini menempatkan satu mitra untuk satu kelurahan di Kota Medan.

“Saat ini mitra masih 6 orang, dengan menyebar ke 6 kelurahan, yakni Kelurahan Dwikora, Tanjung Sari, Tanjung Gusta, Mabar, Tanjung Mulia, Kelambir 5 dan Sei Mencirim,” ujar Arin kepada Sumut Pos di sela-sela acara.

Arin mengungkapkan, untuk ekspansi ke depan, pihaknya akan secara bertahap untuk bisa melakukan penyesuaian dengan kelurahan lainnya.

“Adapun tujuan Ontel ini juga agar dapat membantu Pemerintah mengurangi pengangguran bagi karyawan-karyawan swasta yang di-PHK di masa pandemi Covid-19,” bilangnya.

Mitra Ontel ini, lanjutnya, merupakan driver Ojek Online (Ojol), yang mengaku sejak Covid-19, sudah mengalami kesulitan mendapatkan delivery dan penumpang. Sehingga, pendapatan mereka berkurang dan mempengaruhi ke kehidupan mereka.

“Dengan kita membuat inovasi jual telur online hanya dengan satu jari di Hp android sudah bisa memesan telur hingga diantar ke rumah. Nah, para Ojol ini pun tertarik bermitra dengan kita, namun tetap mematuhi protokol kesehatan,” tutur gadis manis berhijab ini.

Dikatakannya, jika para Ojol tersebut mencapai target, maka akan diberikan 3 fasilitas, yakni Tunjangan Hari Raya (THR), BPJS Kesehatan dan Pensiun. Fasilitas pensiun ini akan dikeluarkan untuk mereka, ketika sudah tidak mampu bekerja lagi.

Arin menjelaskan, untuk sistim penjualan yang diberlakukan Ontel, yakni untuk pembelian 1 papan (30 butir), dengan harga Rp45.000-47.000. Namun, bagi warga yang ingin memperoleh telur dengan harga satuan, juga bisa membeli 10 butir telur, dengan harga Rp1.350-Rp1.600 per butir. Harganya ini sesuai besar dan kecilnya telur.

Untuk pemasok telur, kata Arin, bekerja sama dengan komunitas peternak yang ada di Sumatera Utara (Sumut). “Bisnis telur sudah berjalan selama beberapa bulan belakangan ini dan sebelumnya sudah dijalankan jualan telur lokal, tetapi kurang gereget sehingga kita membuat inovasi baru untuk membuat gebrakan dengan cara menggandeng para Ojol.

Kata Arin, mitranya baru satu bulan belakangan bergabung. “Kita pun menargetkan berkembang bukan hanya di Medan semata, tetapi juga se-Sumut,” harapnya dengan penuh antusias.

Menurut Arin, hingga kini, penjualan sudah mencapai 1.000 butir per hari per mitra. “Jadi, untuk 6 kelurahan, bisa terjual mencapai 6.000 butir per hari. Untuk bahan baku tidak ada kendala hingga saat ini, karena langsung dari peternak ayam dan bebek petelur,” bebernya.

Arin mengatakan, telur ini langsung dari peternak dan bersih dari kotoran najis. Pihaknya menggratiskan ongkos kirim (ongkir). Jika telur tersebut pecah di saat pengantaran ke rumah warga, maka akan diganti dengan telur yang baru. “Bagi yang berminat silahkan klik di www.ontel.online,” ujar berpromosi.

Sementara itu, Plt Kadis Koperasi dan UKM Sumut, Dr M Ridha Haykal Amal mengatakan, Ontel menjadi salah satu pelaku UKM di era pandemi Covid-19. Ia berharap, agar usaha telur tersebut semakin dikembangkan dengan menggunakan banyak fasilitas, baik di kelurahan lingkungan, atau lebih luas jangkauannya.

“Seperti gerobak telur untuk ibu-ibu, termasuk masyarakat yang di PHK dan juga bagi pelaku UKM yang ingin memulai usahanya,” katanya.

Sebab, lanjut Haykal, telur ini merupakan hidangan makanan yang efektif. Apapun makanannya ditambah telur pasti lebih nikmat. “Hampir semua orang menyukai telur, sehingga saya berharap agar penjualannya tembus ke seluruh kelurahan dan kecamatan, hingga ke luar Medan,” harapnya.

Haykal menilai, Ontel menjadi penggagas dan inspirasi bagi masyarakat Medan lainnya yang ingin berkecimpung sebagai pelaku UKM. “Ini juga dapat membantu peternak kita. Semoga besar usahanya. Kemana pun saya pergi hingga keluar negeri, ternyata telur dadar juga yang enak bagi saya,” tutur Haykal yang disambut tepuk tangan oleh warga.

Salah seorang warga Medan Helvetia, Sutinem ikut menyambut baik Ontel ini. Ia bersama rekannya yang lain mengaku, dengan adanya usaha telur ini, pekerjaan mereka jadi lebih terbantu, karena diantar hingga ke rumah dengan harga sesuai pasar.

“Kita gak perlu capek-capek lagi harus ke pasar. Selain itu, membantu masyarakat yang di-PHK juga, dengan menjadi mitra Ontel. Sangat bagus dan menginspirasi,” ungkap Sutinem. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mencatat sepanjang bulan Januari sampai dengan Juni 2020, terdapat 112 kasus yang berkaitan dengan kekerasan. Lembaga yang konsern pada penegakan hukum dan HAM ini menilai di hari jadi ke-74 Polri belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dalam catatan pengaduan ke LBH Medan sepanjang tahun 2020 ini telah menerima pengaduan/konsultasi yang berkaitan dengan kepolisian sebanyak 18 Kasus,” ujar Direktur LBH Medan, Ismail Lubis dalam pesan siaran, Selasa (5/7).

Karena itu, dari data yang menjadi catatan LBH Medan, slogan Profesional Modern dan Terpercaya (Promoter) Polri, masih sekadar harapan yang jauh dari kenyataan.

“Kemudian adanya beberapa kasus terkait adanya anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus narkoba yang hanya dijatuhi hukuman disiplin,” tegas Ismail.

Kemudian, lanjutnya, masih adanya diskriminasi hukum terhadap masyarakat miskin di Sumatera Utara khususnya dalam perkara pidana di tingkat kepolisian.

“Dalam kerja kemanusiaan, sering ditemui adanya tindakan diskriminatif terhadap masyarakat dampingan LBH Medan yang kebanyakan masyarakat miskin, baik sejak membuat laporan sampai dengan menindak lanjuti laporan (dalam hal sebagai pelapor),” paparnya.

Diungkapkannya, bahwa ketika LBH Medan mendampingi kepentingan hukum tersangka/terlapor, masih sering adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia.

“Misalnya saja hak tersangka untuk didampingi dan dikunjungi penasehat hukum. LBH Medan beberapa kali menemukan perkara yang secara tertulis dalam BAP-nya didampingi penasehat hukum yang disediakan Kepolisian namun faktanya hal tersebut sama sekali tidak pernah didampingi,” tutur Maswan Tambak menimpali.

Disamping itu, Direktur LBH Medan ini menyebutkan, adanya proses penangkapan dan penahanan yang sering tidak sesuai prosedur dan bahkan masih sering terjadi pemaksaan hingga penembakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang dilakukan hanya untuk mengejar pengakuan dari seseorang dan dimanipulasi kepentingan penembakannya. “Selain kasus-kasus di atas, kasus pelemparan bom molotov kantor LBH Medan, juga merupakan satu kasus yang berlarut-larut dalam penanganannya,” urainya.

Dia berharap, ke depan Polri harus melakukan perbaikan-perbaikan dengan memberikan pendidikan khusus tentang hak asasi manusia terhadap personel mulai dari jenjang yang paling bawah khususnya bidang yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.

“Apabila tidak ada perbaikan pelayanan masyarakat, maka anggaran sebesar Rp104,7 triliun sebagai anggaran terbesar ketiga tersebut akan habis sia-sia,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit (RS) Murni Teguh membuka layanan operasi bedah jantung. Layanan operasi tersebut diperuntukkan kepada masyarakat baik pasien umum maupun peserta BPJS Kesehatan di Medan maupun Sumut, bahkan luar provinsi hingga luar negeri.

Direktur Keuangan, Perencanaan dan Teknologi Informasi RS Murni Teguh, Dr dr Mutiara MHA MKT mengatakan, layanan operasi bedah jantung terbuka ini merupakan yang pertama di Medan, Sumut dan Pulau Sumatera. Sebab, belum ada rumah sakit swasta melayani operasi tersebut.

“Di Medan, selain RSUP H Adam Malik belum ada lagi rumah sakit yang menerima operasi bedah jantungn

Bahkan, di Sumut dan Pulau Sumatera juga belum ada,” ujar Mutiara saat diwawancarai, Jumat (3/7).

Mutiara mengaku, telah mempersiapkan sejak 3 tahun belakangan mulai dari sumber daya manusia hingga sarana prasarana untuk mendukung terlaksananya operasi bedah jantung ini. Harapannya, dengan pelayanan jantung di Murni Teguh dapat memudahkan masyarakat.

Sebab, berdasarkan data April 2020, daftar tunggu pasien operasi jantung menjadi perhatian serius untuk Pemprovsu dan pihak terkait lainnya. Panjangnya antrean disebabkan lantaran pasien bedah jantung jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu.

Antrean yang panjang tersebut bukan hanya terjadi di Sumut, melainkan juga di beberapa rumah sakit lainnya di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan pasien terpaksa memilih menjalani tindakan operasi di luar negeri.

“Tujuan kita tak lain dapat menolong masyarakat di Medan maupun Sumut khususnya. Selain itu, agar masyarakat berobat di Medan, tidak perlu ke Penang, Malaysia, karena standar pelayanan berskala internasional,” katanya.

Ia juga mengaku, sudah ada satu pasien yang dioperasi yaitu JH Sinuhaji (46), warga Delitua. Pasien dengan status peserta BPJS Kesehatan ini dioperasi pada 27 Juni 2020 dan akan segera berobat jalan atau dibolehkan pulang. “Ada satu pasien lagi yang akan dioperasi, sedangkan yang daftar sudah sekitar 70 pasien. Dari 70 pasien, 20 telah dilakukan skrining dan 3 diantaranya sudah lulus,” ungkap Mutiara didampingi dr Jong Khai MARS (Direktur Operasional), dr Bangbang Buhari (Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik) serta tim dokter operasi bedah jantung, dr Marshal SpB SpBTKV (K), dr Syahroni SpBTKV, dr Brema Suranta Prakarsa Utama Pasaribu SpBTKV, dr Yutu Solihat SpAn KAKV, dr Akhyar Hamonangan Nasution SpAn KAKV, dr Qodri Fauzi Tanjung SpAn KAKV, dr Ade Winata SpAn KIC, dan dr Earnest (Perfusionist).

Diutarakan dia, dalam tindakan operasi ini pihaknya sangat selektif. Pasien dilakukan skrining terlebih dahulu. “Kita tidak mau terburu-buru, benar-benar disiapkan dengan matang, selektif, dan hati-hati dalam melakukan tindakan operasi. Oleh karenanya, ini masih tahap awal yang dibuka setiap hari kerja (Senin-Jumat) dan seminggu satu sekali dilakukan operasi. Namun, ke depan akan ditingkatkan lagi,” ucapnya.

Lebih lanjut Mutiara mengatakan, menurut data World Health Organization (WHO), penyakit jantung merupakan salah satu masalah kesehatan utama dan penyebab nomor satu kematian di dunia. Sekitar 31% dari seluruh kematian di dunia, sebagian besar atau sekitar 8,7 juta disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Lebih dari 75% kematian akibat penyakit jantung dan pembuluh darah terjadi di negara berkembang yang berpenghasilan rendah sampai sedang.

Di Indonesia sendiri, angka kejadian penyakit jantung dan pembuluh darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan Kementerian Kesehatan dalam rilis yang diterbitkan 10 November 2018 menyebutkan, setidaknya 15 dari 1.000 orang atau sekitar 2.784.064 individu di Indonesia menderita penyakit jantung.

“Pada tahun 2020 ini, diperkirakan di seluruh dunia penyakit jantung koroner menjadi pembunuh pertama yakni sebesar 36% dari seluruh kematian. Angka ini dua kali lebih tinggi dari angka kematian akibat kanker. Di Indonesia dilaporkan penyakit jantung koroner (yang dikelompokkan menjadi penyakit sistem sirkulasi) merupakan penyebab utama dan pertama dari seluruh kematian, yakni sebesar 26,4%.

Angka ini empat kali lebih tinggi dari angka kematian yang disebabkan oleh kanker (6%). Dengan kata lain, lebih kurang satu diantara empat orang yang meninggal di Indonesia adalah akibat penyakit jantung koroner,” papar Mutiara.

Dijelaskannya, jantung koroner adalah suatu keadaan tersumbatnya pembuluh darah koroner yang memperdarahi jantung. Tata laksana penyakit ini dapat dilakukan dengan obat-obatan, balloning dan pasang ring, serta pembedahan (bypass).

Pembedahan pintas pembuluh darah jantung atau yang biasa dikenal dengan Coronary Artery Bypass Surgery (CABG) merupakan suatu operasi yang ditujukan kepada pasien, dengan sumbatan tiga pembuluh darah jantung yang tidak dapat dilakukan ballooning ataupun pemasangan ring.

“Jumlah operasi jantung di Indonesia kini hanya berkisar 4.000 kasus per tahunnya. Jumlah ini masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan potensi kasus bedah jantung yang berjumlah sekitar 20.000 pasien per tahun. Keadaan ini sangat memprihatinkan karena tidak semua provinsi di Indonesia memiliki pelayanan pusat bedah jantung. Selain tenaga medis yang terbatas, faktor fasilitas yang belum menunjang juga sangat berperan,” terang Mutiara.

Tim dokter operasi bedah jantung RS Murni Teguh, dr Marshal SpB SpBTKV (K) mengatakan, pasien yang dioperasi paling tidak fungsi jantungnya 40 persen. Kasusnya, lebih ringan atau tidak terlalu berat.

“Operasi ini dilakukan untuk membuat pasien kembali hidup seperti orang normal. Sebab, banyak kasus mati mendadak seringkali diakibatkan karena penyakit jantung koroner. Misalnya, ketika berolahraga dan sebagainya,” kata Marshal sembari menambahkan, dalam tindakan operasi ini kemungkinan terburuk persentasenya di bawah 5 persen. “Operasi bedah jantung tidak banyak yang melakukan di rumah sakit karena dengan biaya yang sangat besar,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Komunikasi Warga Jawa (FKWJ) Nusantara sebagai organisasi suku Jawa yang memiliki dewan pimpinan pusat (DPP) di Yogyakarta di bawah binaan Sri Sultan Hamengkubuwono X, mendukung Rusdi Sinuraya untuk maju sebagai bakal calon (Balon) Wakil Walikota Medan di Pilkada Medan 2020.

Sosok Rusdi Sinuraya yang ‘Jowo Pikirnya’ menguatkan tekad Ketua Umum FKWJ, Mbah Jamin Sumitro dan seluruh pengurus Sumatera Utara untuk memenangkan Rusdi Sinuraya sebagai Wakil Walikota Medan.

“Pribadi Rusdi Sinuraya itu ‘Jowo pikirannya’. Artinya ia mengerti seluruh suku dan etnis, tahu siapa yang susah dan yang tidak,” ujar Ketua Umum FKWJ, Jamin Sumitro didampingi Ketua DPD Kota Medan Dharmawan, Ketua Relawan FKWJ Sumut, Irianto dan sejumlah pengurus FKWJ lainnya, di Medan, Jumat (3/7).

Menurutnya, Rusdi Sinuraya merupakan Dewan Pembina FKWJ Nusantara Sumut memiliki prestasi yang mumpuni. Hal itu dapat dibuktikannya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan karena mampu menata dan mengelola 53 pasar yang ada di Kota Medan secara baik dan teratur.

“Kami mendukung Rusdi Sinuraya sebagai Bakal Calon (Balon) Wakil Wali Kota Medan. Anggota FKWJ harus mencalonkan diri sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota. Tapi kami berharap FKWJ harus menang sebagai calon Wakil Walikota Medan,” terangnya.

Diharapkannya, Balon Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution mau memilih dan menggandeng Rusdi Sinuraya sebagai pendampingnya untuk maju di Pilkada Medan karena telah menunjukkan kemampuannya saat mengelola PD Pasar.

“Harapan kita, Bobby memilih Rusdi Sinuraya sebagai wakilnya,” harapnya yang diamini seluruh pengurus dan anggota FKWJ Sumut dan Medan.

Menanggapi hal itu, Rusdi Sinuraya mengucapkan rasa terima kasihnya kepada segenap pengurus FKWJ Medan, Sumut hingga pusat yang telah memberikan dukungan kepadanya untuk maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Medan dan bersanding dengan Bobby Nasution sebagai Calon Wali Kota Medan di Pilkada Medan.

“Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia. Bahkan di Kota Medan, jumlah warga suku Jawa lebih dari 30 persen dari total jumlah penduduk. Artinya, di Kota Medan pun warga suku jawa masih dengan tingkat populasi terbesar. Mendapatkan dukungan seperti ini, tentu merupakan spirit baru bagi saya secara pribadi. Dukungan dan amanah ini tentu akan saya jaga untuk bersatu membangun Kota Medan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Istri Ir H Akhyar Nasution MSi, Hj Nurul Khairani Akhyar bersama Relawan Jadikan Akhyar Medan Satu (JAMU) serta Arrahman Peduli Umat belanja kebutuhan dapur rumahnya di Pasar ‘Pajak’ UKA Martubung dan Pasar Marelan. Selain belanja, beliau juga Kampanyekan Protokol Kesehatan menghadapi Virus Covid 19n

Tiba di Pajak UKA Martubung pada Jumat 3 Juli 2020, Nurul Khairani Akhyar yang mengenakan kaos putih bertuliskan Relawan JAMU mengenakan Face Sheild dan masker serta mamaku sepatu boat plastik. Didampingi para Relawan JAMU, Nurul Akhyar belanja sayur mayur, bawang putih, cabai, kerupuk mentah, buah-buahan dan sejumlah ikan.

Setiap membeli barang kebutuhan dapur, Nurul Akhyar mengingatkan kepada para pedagang untuk tetap mengenakan masker dan selalu membawa hand sanitizer atau sering-sering cuci tangan.

“Ibu kenapa tidak pakai masker, ayo dipakai bu. Kalau tidak ada masker, ini saya kasih tolong dipakai ya. Kemudian, ada hand sanitizer, ini saya kasih juga ya. Dipakai ya bu, kalau ibu sudah melakukannya, berarti sudah membantu kita semua menghindari penyebaran virus Covid 19,” ucapnya ke pedagang bawang di Pajak UKA Martubung.

Setelah menyampaikan hal tersebut, Nurul Akhyar juga mengingatkan pembeli yang berkunjung ke Pajak UKA untuk mengenakan masker. Jika ada kedapatan yang tidak mengenakkan masker, maka Nurul mengajak pengunjung pasar berdialog.

Usai diberikan informasi mengenai pentingnya masker, Nurul menyerahkan masker dan kantongan belanja dari kain.”Tadi saya ke Pajak UKA Martubung dan Pasar Marelan, saya belanja kebutuhan dapur di pajak ini. Semuanya lengkap. Saya ke sini juga karena banyak kebutuhan dapur kami yang sudah habis. Biasanya saya belanja sendiri di Pajak Cemara, karena ini diajak kawan-kawan dan sekalian bagi-bagi masker, maka kami pilih di dua pajak ini,” kata Nurul Khairani br Lubis.

Nurul menyebutkan, di dua pasar ini sudah mulai banyak yang mematuhi Protokol Kesehatan menghadapi Pandemi Virus Covid 19. “Kami terus mengkampanyekan protokol kesehatan agar semua warga memahami pentingnya memakai masker. Saya juga ingatkan ke warga yang berkunjung ke pasar untuk tetap mamakai masker dan membawa kantongan kain dari rumah,” sebutnya didampingi Ketua Relawan Ustad Ade Darmawan.

Ustad Ade Darmawan mengatakan, pihaknya sengaja membawa istri Bang Akhyar Nasution ke Pasar Marelan dan Pasar UKA untuk Kampanyekan Protokol kasehatan menghadapi Virus Covid 19. Karena mereka meyakini, pengunjung pasar mayoritas ibu-ibu, jadi pendekatan untuk saling mengingatkan ini lebih tepat membawa istri dari Pak Akhyar Nasution.

“Alhamdulillah, respon warga yang berkunjung ke pasar dan para pedagang baik. Kebanyakan berkomitmen memakai masker dan membawa kantongan kain belanja dari rumah masing-masing,” kata dia sambil membagikan kantongan kain, masker dan hand sanitizer dari Arrahmad Peduli Umat kepada sejumlah pengunjung pasar.

Selain kedua pasar tersebut, mereka akan berkunjung ke sejumlah pasar lainnya agar Kota Medan ini terbebas dari Pandemi Virus Covid 19. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah ormas yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menggelar apel siaga di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (5/7). Sejumlah tuntutan dalam aksi tersebut kemudian diserahkan ke Kapolrestabes Medan.

Dalam aksinya, massa yang berjumlah kurang lebih 300 orang membawa berbagai spanduk berisikan tuntunan. Di antaranya ganyang PKI, dan tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Massa juga membakar sejumlah bendera bersimbol tertentu. Antara lain simbol PKI dan sebuah bendera bergambar seekor babi yang moncongnya berwarna putih dengan gambar bersimbol palu arit. Selain itu juga membakar simbol RUU HIP.

Koordiantor Anak NKRI Sumut, H Tumpal Panggabean mengungkapkan, RUU HIP telah mencederai perundang-undangan yang ada di Indonesia.

“Kita tidak habis pikir apa yang ada dipikiran para inisiator RUU HIP ini. Ini tentunya menjadi catatan bahwa DPR RI abai dengan kondisi bangsa ini,” katanya.

Tumpal menambahkan, secara tidak langsung mereka membiarkan ideologi PKI muncul dan mereka akan menjadikan sebuah UU. “Ini berarti penguatan ideologi PKI tersebut dilakukan secara terencana. Terbukti dengan adanya RUU HIP,” tegas Tumpal.

Dikatakan Tumpal, unjuk rasa damai ini dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu PKI muncul kepermukaan. “Ini seruan nasional dan kita sambut dengan apel siaga. Kita nyatakan siap melawan PKI dan menolak RUU HIP,” tegasnya lagi.

Pihaknya juga akan melaporkan dan menuntut inisiator RUU HIP tersebut. “Hari ini (kemarin,Red) juga kita akan laporkan secara resmi inisiator RUU HIP kepada pihak kepolisian dan dalam hal ini kita laporkan ke Polrestabes Medan,” pungkasnya.

Tuntutan tertulis massa aksi ANAK NKRI yang kemudian diserahkan kepada Kepala Polrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko. Riko hadir di lokasi acara menjelang aksi bubar. “Terima kasih sudah menggelar aksi dengan tertib, saya harap setelah ini saudara-saudara kembali ke rumah masing-masing dengan tertib pula,” kata Riko.

Adapun tuntutan ANAK NKRI, di antaranya meminta RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dibatalkan. Menolak munculnya kembali PKI. Massa juga melaporkan dua politikus PDIP yang dinilai mengusung RUU HIP, yakni Rieke Diah Pitaloka dan Hasto Kristiyanto.

Sementara itu, Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengerahkan 1 SSK personel guna mengamankan aksi damai tersebut. Pengerahan personel kepolisian ini dipimpinan langsung oleh Kabag Ops Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Heriono.

Kompol Heriono mengatakan, elemen umat Islam melakukan unjuk rasa terkait penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Kita personel Brimob kehadirannya jelas sebagai pengamanan guna mengantisipasi gangguan Kamtibas selama berlangsungnya aksi dan orasi yang dilakukan oleh Anak NKRI,” ujarnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara telah menyurati kabupaten dan kota ihwal data orang miskin baru dampak pandemi Covid-19. Data ini penting agar dapat diakomodasi dalam jaring pengaman sosial (JPS) hasil realokasi anggaran dari APBD Sumut 2020.

“Kita sudah surati kabupaten kota Minta seminggu data ini dikumpulkan. By name by address. Ini pun sudah surat ke berapa kita layangkan, artinya kita imbau kabupaten dan kota agar Provinsi Sumut dibantu dengan data itu,” kata Koordinator Bidang Administrasi dan Keuangan GTPP Covid-19 Sumut, Agus Tripriyono, Jumat (3/7).

Diungkapkannya, sudah ada sejumlah daerah yang menyerahkan data orang miskin baru tersebut. Berdasarkan laporan di BPKP Sumut, sebut dia, ada enam daerah yang telah memberikan data dimaksud. “Aku tak ingat pasti, cuma satu Samosir. Selasa besok kami rapat lagi dengan BPKP,” katanya.

Gubsu Edy Rahmayadi diminta mengalokasikan lebih besar anggaran di bidang kesehatan ketimbang JPS pada refocusing tahap II, mengingat Sumut tidak pernah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menjelang pelaksanaan normal baru. Disinggung mengenai gagasan dan pandangan dari Fraksi PKS DPRD Sumut itu, Agus mengatakan, Sumut punya empat kluster penyebaran virus Corona sehingga nanti bisa saja diintensifkan pada zona kuning dan oranye, bidang kesehatan lebih didorong ke arah sana.

“Karena kan sekarang ada daerah yang enggan dikatakan kasusnya meningkat. Padahal sebenarnya, meningkatnya dilihat apa dulu? Kalau meningkat PCR, banyak swab kan bagus. Seperti Amerika, kenapa banyak jumlah kasusnya, karena jumlah orang yang dites dengan penduduknya terwakili. Kalau kita kan masih jauh,” katanya.

Alasan paling krusial lainnya yaitu, diakui dia adalah sulitnya mendapatkan alat-alat kesehatan sebagai pendukung penanganan Covid-19 saat ini. Sebab, seluruh dunia saat ini berebut ingin mendapatkannya. “Sementara produksi kita terbatas. Uang ada tapi kita mau beli ke siapa? Rapid test sendiri sementara tidak menjamin, kualitasnya beda-beda. Paling disarankan adalah swab dan PCR,” kata pria yang juga Staf Ahli Gubsu Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA tersebut.

Konsep Normal Baru Sedang Dipelajari Pusat

Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, konsep normal baru di Sumatera Utara sejauh ini masih ditelaah pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten dan kota juga sudah diminta memelajari konsep tersebut, sebelum nantinya akan diterapkan.

“Kita kan sudah susun kegiatan transisi ini. Selain menunggu pusat, hasilnya telah kita kirim ke bupati dan wali kota untuk dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi di daerahnya,” kata Gubsu Edy Rahmayadi menjawab wartawan, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Sudirman Medan, Jumat (3/7).

Konsep yang sedang dalam pembelajaran pemerintah pusat tersebut, ujar Edy, akan disusun aturan seperti pergub, perbub atau perwal sehingga memungkinkan pemberian sanksi bagi yang melanggar. “Ini aturan nanti ada Pergub sehingga yang melakukan pelanggaran ada sanksi,” katanya.

Tak hanya itu, selaku Ketua GTPP Covid-19 Sumut, Edy mengungkapkan bahwa mengenai jaring pengaman sosial (JPS) tahap II, ia masih memelajarinya lebih seksama. Namun ada kemungkinan untuk memperbarui data orang miskin baru yang terdampak Covid-19. Sedangkan untuk stimulus ekonomi, Pemprov Sumut akan memfokuskan ke arah pertanian, sehingga benar-benar bermanfaat kepada masyarakat di sektor tersebut.

“Dari yang dirumahkan, nelayan, petani yang terdampak Covid-19, sehingga semua bisa dapat bantuan pusat yang berupa BLT dan PKH dan kami bisa tindaklanjuti dari hasil refocusing APBD masing masing,” ujarnya.

Pandemi Covid-19 memang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, namun juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Karenanya, aspek sosial dan ekonomi tetap menjadi perhatian Pemprov Sumut dalam refocusing anggaran tahap II.

“Setelah menerapkan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kapasitas pelayanan kesehatan dan menahan penurunan daya beli masyarakat melalui program jaring pengaman sosial, pada tahapan berikutnya kebijakan Pemprov Sumut akan berfokus pada upaya penanganan dampak ekonomi atau lebih dikenal dengan program stimulus ekonomi,” kata Juru Bicara GTPP Covid-19 Sumut, Whiko Irwan.

Berdasarkan berbagai analisis dan kajian yang telah dilakukan, katanya, strategi perbaikan ekonomi di Sumut berfokus pada tiga akselerasi ekonomi; alokasi anggaran untuk usaha dan industri padat karya, penguatan sektor riil dan UMKM serta penguatan ketahanan pangan. “Tujuannya adalah untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan menekan angka inflasi,” terangnya.

Untuk itu, dibutuhkan upaya penanganan yang dapat memutar kembali roda perekonomian yang sempat terhenti. Kebijakan pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penanganan kesehatan, namun juga pada dampak sosial ekonomi yang terjadi di masa pandemi ini. “Oleh karena itu Pemprov Sumut saat ini sedang memasuki refocusing tahap II dengan alokasi yang tidak terlalu berbeda dengan tahap pertama, yakni sekitar Rp500 miliar,” ujarnya. (prn)