28 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Home Blog Page 4186

Kapolri Kembali Mutasi Pejabat Polri, Jabatan Wakapoldasu Diganti

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Negera Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol) Idham Azis kembali memberhentikan, mengangkat dan memutasi sejumlah pejabat tinggi (Pati) dan Pejabat Menengah (Pamen) di tubuh Polri pada Jumat (5/6). Hal ini sesuai surat telegram Nomor: ST/ 1603 /Vl/KEP./2020.

Sebanyak 120 Pati dan Pamen dimutasi ke seluruh wilayah Kepolisian Daerah di Indonesia, dan ada 3 orang Pati serta Pamen yang bertugas di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dimutasi ke luar Sumut, serta 1 orang ditempatkan di Poldasu.

Pemberhentian, pengangkatan dan pemutasian Pati dan pamen di lingkungan Polri ini, guna mencegah dan meminimalisir penyebaran Covid-19.

Sesuai surat telegram Kapolri atas nama Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Drs Sutrisno Yudi Hermawan yang diterima Sumut Pos, 3 orang Pati dan Pamen di lingkungan Poldasu yang diangkat, yakni Wakapoldasu Brigjen Pol Mardiaz Kusin Dwihananto SIK MHum diangkat sebagai Kasetukpa Lemdiklat Polri.

Kemudian, jabatan Wakapoldasu yang baru diemban kepada Brigjen Pol Dr Dadang Hartanto SH SIK MSi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Karorenmin Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Irwasda Poldasu Kombes Pol Eko Kristianto SIK MSi diangkat sebagai Irbidjemensarpras Itwil 1 Itwasum Polri. Dan posisi Irwasda Poldasu yang baru ditempati Kombes Pol Drs Armia Fahmi. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Analisis Kebijakan Madya Bidang Provos Divpropam Polri.

Dirlantas Poldasu, Kombes Pol Kemas Ahmad Yamin SIK diangkat sebagai Kabagfasdal Rodalops Sops Polri. Serta yang menggantikan jabatan Dirlantas Poldasu yang baru, yakni Kombes Pol Wibowo SIK, yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Banten. (Mag-1)

PGN Tandatangani Komitmen Kebijakan Penetapan Harga Gas dengan Pelanggan Industri Tertentu Permen ESDM 8/2020

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani komitmen kebijakan penetapan harga gas dengan pelanggan industri tertentu sesuai Permen ESDM 8/2020. Penandatanganan Kesepakatan Implementasi Kepmen ESDM 89.K/ 2020 dengan pelanggan, Jumat, (05/06/2020), dilaksanakan di Auditorium Graha PGAS, dihadiri secara simbolis oleh beberapa perwakilan Sales Area PGN dan pelanggan industri tertentu sesuai daftar Kepmen ESDM 89.K/2020 untuk area Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Surabaya dan Medan melalui mekanisme virtual.

Penandatanganan ini juga disaksikan secara virtual oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Dirjen Migas KESDM Ego Syahrial, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Komite BPH Migas Jugi Prajogio, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Posisi saat ini, PGN telah menyelesaikan pembahasan dengan asosiasi industri tertentu pengguna gas bumi, Kementerian ESDM dan Kementerian Industri mengenai review komersial dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan pelanggan industri, yang akan berlaku mundur sejak 13 April 2020 sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM No 89.K/2020.

Disaat yang sama PGN juga sedang melaksanakan proses penyelesaian kesepakatan teknis dan LOA lanjutan dengan produsen di hulu. Direktur Komersial PGN, Faris Aziz menyatakan bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman mencakup 188 pelanggan dari 7 sektor industri tertentu dan penandatanganan secara simbolis diwakili oleh pelanggan dari 6 sales area.

Untuk pelaksanaan Kepmen 89.K/2020, SKK Migas telah mengalokasikan volume gas bumi dari hulu sebesar 399 BBTUD untuk PT PGN Tbk grup.

Adapun dalam sisi niaga PGN menyalurkannya kepada 6 sektor industri sesuai dengan Kepmen ESDM 89.K/ 2020 yaitu :

  1. Kaca
  2. Keramik
  3. Baja
  4. Oleokimia
  5. Petrokimia
  6. Sarung Tangan Karet

Sedangkan untuk sektor pupuk berkomitmen langsung dengan produsen.

Penandatanganan secara simbolis ini, turut dihadiri oleh sejumlah asosiasi industri tertentu pengguna gas bumi, diantaranya Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Asosiasi Aneka Indusri Keramik Indonesia (ASAKI), Asosiasi Produsen Gelas/Kaca Indonesia (APGI), Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), dan Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA).

“Tentunya PGN akan melakukan penyesuaian produk kepada pelanggan sesuai ketentuan yang tertera dalam Kepmen untuk memastikan benefit gas hulu dapat tersalurkan kepada pelanggan di hilir. Sebagai bentuk upaya menjaga kehandalan penyaluran gas, saat ini PGN sedang terus menyelesaikan kesepakatan dengan pemasok terkait ketersediaan alokasi gas,” imbuh Faris.

Sebagai informasi, terkait dengan Kepmen ESDM 89K/2020, maka untuk semua ketentuan yang tertuang dalam PJBG lama adalah tetap dan tidak ada perubahan. Untuk perubahan yang telah disepakati dalam PJBG, hanya pada ketentuan dari harga gas menjadi sebesar USD 6 per MMBTU (plant gate) untuk mewujudkan implementasi Kepmen ESDM 89K/2020.

“Kepmen ESDM 89.K tahun 2020, akan berlaku efektif setelah pemasok dari sisi hulu menyelesaikan penandatanganan Letter of Agreement (LOA) mengenai pelaksanaan Kepmen ESDM 89K/2020. Dokumen LOA tersebut sebagai amandemen atas ketentuan dalam Gas Sales Agreement dengan pemasok,” jelas Faris.

Sampai saat ini, PGN telah menandatangani 5 (lima) dari total 14 dokumen Letter of Agreement (LOA). Dokumen tersebut adalah dasar amandemen atas ketentuan dalam Gas Sales Agreement dengan pemasok hulu untuk jumlah 125,9 BBTUD dari total sejumlah 328,6 BBTUD. Sedangkan, proses pembahasan sisa 9 LOA pemasok hulu ke PGN masih berlangsung antara SKK Migas dengan para pemasok gas.

“Beberapa waktu lalu, antara PGN dengan sejumlah produsen, salah satunya Pertamina EP, telah menandatangani amandemen PJBG untuk keperluan proyek SSWJ dan pelanggan Medan. Amandemen tersebut akan dilaksanakan secara proporsional, sementara menunggu kepastian dari produsen-produsen lainnya untuk persetujuan amandemen PJBG. Kami langsung menindaklanjutinya dalam proses komunikasi dengan pelanggan industri yang berhak mendapat insentif kebijakan tersebut dan sudah berjalan dalam beberapa hari ini,” ungkap Faris.

Terkini, PGN, Pertamina Gas dan Pertagas Niaga, menandatangani LOA dengan Pertamina Hulu Energi Group (PHE) mengenai kesepakatan penyesuaian harga gas dari Wilayah Kerja Ogan Komering, Jambi Merang, Notrh Sumatra Offshore, West Madura Offshore, Lapangan Pondok Tengah, Tambun, dan Pondok Tambun. Hasil dari kesepakatan telah disesuaikan dengan Kepmen ESDM 89K/2020, dalam rangka mewujudkan harga gas untuk industri tertentu sebesar USD 6 per MMBTU (plant gate).

“PGN termotivasi untuk mendukung industri ke arah yang semakin maju sehingga dapat memberikan benefit yang berkelanjutan bagi negara. Program perluasan layanan, baik konektivitas maupun aksebilitas gas bumi PGN, diharapkan dapat optimal untuk pengembangan layanan untuk industri dan komersial,” kata Direktur Utama PGN Suko Hartono.

“Kebijakan pemerintah ini sebagai bentuk stimulus bagi Industri untuk mendukung perekonomian nasional, sehingga harapannya industri penerima manfaat dapat menyerap secara optimal sesuai lampiran dalam Kepmen. Dengan insentif harga gas USD 6, PGN mendorong industri memakai volume gas yang lebih besar agar selaras dgn tujuan peningkatan daya saing industri dan manfaatnya untuk pertumbuhan ekonomi,” tegas Suko.

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini sangat disadari bahwa kebijakan tersebut akan berdampak cukup signifikan pada operasional dan finansial PGN. PGN berkomitmen secara paralel untuk memberikan layanan optimal, khususnya dalam hal ini adalah segera diberlakukannya kebijakan penetapan harga gas USD 6, namun disisi lain juga melaksanakan perhitungan seksama agar pelaksanaan Kepmen ESDM 89.K/2020 tersebut tidak menganggu kinerja PGN dalam membangun infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi ke depannya.

“Dalam rangka mengurangi dampak penurunan pendapatan akibat penurunan harga gas tersebut, internal PGN akan melakukan efisiensi besar-besaran, upaya optimalisasi jaringan infrastruktur sub holding gas dan upaya efisiensi penurunan biaya operasi, serta optimalisasi peluang-peluang komersial lainnya yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” imbuh Suko.

Komitmen PGN dalam melayani pelanggan dapat dilihat melalui peran nyata subholding gas selama 55 tahun ini yang mengelola hampir 96% infrastruktur hilir gas bumi dengan panjang pipa lebih dari 10.100 km, PGN senantiasa optimis mengembangkan infrastruktur pemanfaatan gas bumi secara massif untuk membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi defisit neraca migas. Mengingat kebutuhan gas semakin meningkat, khususnya kebutuhan gas pada industri, kelistrikan dan rumah tangga.

“Dengan kebijakan pemerintah ini, industri pengguna gas bumi mengamini masih ada peluang besar ke depan bagi industri dan PGN untuk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dengan potensi dan portofolio yang dimiliki. Dalam 5 tahun kedepan, PGN fokus untuk peningkatan volume pengelolaan gas bumi bisa mencapai 1.800 BBTUD untuk domestik,” tegas Suko.

Kepada pemerintah, Suko juga mengungkapkan, PGN mengharapkan kebijakan kemudahan dalam mendapatkan supply gas, baik gas pipa maupun LNG, dengan memfungsikan diri sebagai agregator pemanfaatan gas nasional. Dengan peran sebagai agregator, PGN akan lebih komprehensif dalam menjalankan mandat untuk mengelola tata kelola niaga gas nasional dalam mempertahankan kehandalan dan pengembangan infrastruktur guna perluasan dan pemerataan akses gas bumi nasional.

“PGN juga masih yakin bahwa pemerintah memiliki opsi dalam mengembangkan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi nasional, dengan tetap menggandeng PGN sebagai mitra utama, yang selama ini menjadi 96% pengelola utama infrastruktur gas nasional. PGN akan terus berusaha secara maksimal untuk mengoptimalkan portofolio tersebut untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Suko. (rel/ram)

Pemerintah Diminta Klarifikasi Pembatalan Keberangkatan Haji 2020

Anggota DPD RI asal Sumut Muhammad Nuh
Anggota DPD RI asal Sumut Muhammad Nuh
Anggota DPD RI asal Sumut Muhammad Nuh
Anggota DPD RI asal Sumut Muhammad Nuh

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Agama telah membatalkan keberangkatan jamaah haji 2020. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Utara H Muhammad Nuh menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu segera diklarifikasi pemerintah terkait pembatalan haji tahun ini.

Adapun yang pertama, apakah memang Pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah, menutup kehadiran kaum Muslimin untuk berhaji di Tanah Suci, sebagaimana tidak diizinkannya ibadah umrah belakangan ini?

“Kalau Saudi membuka, paling tidak untuk sebagian jamaah, bukan semua kuota. Sayang sekali peluang ibadah Umat Muslim Indonesia yang sudah sangat rindu Baitullah jadi terhalang,” kata Muhammad Nuh dalam keterangan tertulisnya yang diterima SumutPos.co, Jumat (5/6/2020).

Padahal, jika berangkat sebagian saja, maka akan terkurangi antrean panjang jamaah haji asal Indonesia. Namun yang tidak diinginkan adalah, alasan ditiadakannya pemberangkatan jamaah haji tahun ini karena alasan persiapan yang terbatas. “Kita percaya tenaga tim haji kita profesional dan dapat kerja cepat, insya Allah,” ucap mantan anggota DPRD Sumut dari PKS ini.

Selain itu, kalau dikhawatirkan masih mewabahnya Covid-19, tentu Pemerintah Arab Saudi sudah mengantisipasinya. Apalagi jamaah yang berangkat bukan kalangan yang tidak rentan tertular Covid 19. “Ada kekhawatiran, masyarakat yang semakin cerdas akan mempertanyakan alasan yang sesungguhnya dari kebijakan ini,” tegasnya.

Lalu pertanyaan yang paling banyak terlintas di benak publik, yakni masalah dana haji. Sudah jamak diketahui bahwa dana jamaah haji itu mengendap bertahun-tahun. Nuh berharap, dana itu tidak digunakan untuk keperluan lainnya. (adz)

Petani Tewas Dikeroyok Lima Pria di Lapo Tuak

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Markus Flantanius Surbakti (40) warga Dusun IV Mbacang Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru biru Kabupaten Deliserdang tewas dikeroyok sejumlah pria di lapo tuak Pariban Dusun I Gang Wakap Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/6) sekira pukul 02.00 WIB.

Korban yang kesehariannya bertani ini tewas dengan luka bacok disekujur tubuhnya. Sekira pukul 04.00 WIB, tim inafis polresta Deliserdang dihubungi oleh Bripka Edi Anggara personel Polsek Biru-biru menginformasikan bahwa telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

Kemudian pada pukul 05.30 WIB Tim Identifikasi Polresta Deliserdang tiba di lokasi tepatnya di Dusun I Gang Wakap Desa Sidodadi Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deliserdang. Pada saat itu di lokasi kejadian kondisi dan cucaca masih dalam kondisi gelap. Tim Inafis menemukan mayat seorang pria dengan kondisi berlumuran darah.

Selanjutnya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemotretan serta pengidentifikasian. Pada saat melakukan olah TKP ditemukan luka pada, dagu 6 cm, dibawah dagu 5 cm, dibawah mata kiri 6 cm, samping mata kiri 8 cm, bibir atas 5 cm, lengan tangan kanan patah, dada memar, pergelangan kaki kanan 10 cm, pergelangan kaki kanan 9 cm, rahang kanan memar dan kepala sebelah kiri 6 cm. Selain itu, sejumlah barang bukti berupa satu unit sepedamotor korban tanpa plat dan tanpa bodi, satu pucuk parang, broti dan papan yang diduga digunakan pelaku, satu pasang sandal milik korban, satu buah topi, satu buah keranjang/along-along turut diamankan dari lokasi kejadian.

Kejadian itu, Semar Walpiu (33) warga Dusun IV Mbacang Desa Ajibaho Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deliserdang yang merupakan adik kandung korban membuat laporan pengaduan ke Polsek Sibiru-biru. Sampai sejauh ini dua pria berinisial berinisial AB (28) warga Desa Batu Gemuk Kecamatan Namorambe Kabupaten Deliserdang dan SP (34) warga Desa Batu Gemuk Kecamatan Namorambe Kabupaten Deliserdang diamankan diduga terlibat pembunuhan korban.

Kapolsek Sibiru-biru AKP Erlonggena Sembiring ketika dikonfirmasi, Jumat (5/6) siang membenarkan korban tewas diduga dikeroyok sejumlah pria di warung tuak. “Kasus ini sudah ditangani Sat Reskrim Polresta Deliserdang,” sebutnya. (btr)

Penumpang Pesawat dan Kapal Laut Turun Drastis

BERSANDAR: KM Kelud saat bersandar di Pelabuhan Belawan. Ribuan penumpang dari Batam tiba di Terminal Penumpang Bandar Deli Pelabuhan Belawan, Minggu (22/12) pukul 13.30 WIB. fachril/sumut pos
KM Kelud

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, imbas pandemi virus corona berdampak kepada penurunan drastis jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara (Sumut), melalui Kualanamu Internasional Airport (KNIA) di Kabupaten Deliserdang.

“Selama April 2020 mencapai 29.386 orang, atau turun 82,95 persen dibanding Maret, yang mencapai 172.348 orang,” ungkap Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, dalam keterangan persnya, Kamis (4/6).

Secara kumulatif, jumlah penumpang yang berangkat Januari-April 2020 dari KNIA mencapai 718.155 orang, atau berkurang 18,15 persen, dibanding periode yang sama 2019 lalu, yang sebesar 877.403 orang.

“Di sisi lain, penumpang domestik yang datang ke Sumut April mencapai 49.534, atau turun 77,40 persen, dibanding bulan sebelumnya sebanyak 219.187 orang,” imbuh Syech.

Dengan itu, selama Januari-April 2020 penumpang domestik yang datang mengalami penurunan sebesar 15,44 persen, dibanding periode yang sama 2019 lalu, yakni dari 912.317 orang, menjadi 771.418 orang.

Sementara itu, penumpang angkutan udara tujuan luar negeri, baik yang menggunakan penerbangan nasional maupun asing, pada April 2020 turun sebesar 97,57 persen, dibanding Maret, yakni dari 25.325 orang menjadi 616 orang.

“Secara kumulatif jumlah penumpang tujuan luar negeri selama Januari-April mencapai 186.089 orang, atau turun 48,89 persen, dibanding periode yang sama 2019 lalu, sebesar 364.130 orang,” beber Syech lagi.

Sedangkan, Jumlah penumpang angkutan laut antar pulau (dalam negeri) yang berangkat pada April 2020 tercatat sebanyak 227 orang, atau turun 96,37 persen, dibanding bulan sebelumnya sebanyak 6.261 orang. “Selama Januari-April 2020 jumlah penumpang mencapai 37.618 orang, atau turun 51,76 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 77.978 orang,” kata Syech.

Sementara, jumlah penumpang yang datang pada April 2020 tercatat sebanyak 820 orang, atau turun 86,99 persen, dibanding bulan sebelumnya sebanyak 6.305 orang.

“Pada Januari-April 2020 jumlah penumpang yang datang mencapai 28.829 orang, mengalami penurunan 41,24 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 49.059 orang,” imbuhnya.

Syech menjelaskan, jika dilihat dari transportasi barang melalui laut, selama April 2020, angkutan barang antar pulau untuk kegiatan muat barang, sebesar 4.554 ton, atau mengalami penurunan 36,66 persen dibanding Maret sebesar 7.190 ton.

“Di Januari-April 2020 kegiatan muat barang mencapai 29.273 ton, atau turun 90,36 persen dibanding periode yang sama 2019 lalu, sebesar 303.784 ton,” tuturnya.

Untuk kegiatan bongkar barang pada April 2020, mengalami kenaikan 4,97 persen, dari 114.157 ton pada Maret, menjadi 119.834 ton. “Pada Januari-April 2020 barang yang dibongkar mencapai 573.298 ton, mengalami penurunan 88,67 persen, dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencapai 5.059.961 ton,” pungkas Syech. (gus/saz)

Truk Sampah Tak Layak Banyak Beroperasi

TRUK SAMPAH: Kondisi truk sampah yang tidak layak beroperasi saat melintas di ruas jalan kota di Medan Marelan. fachril/sumutpos
TRUK SAMPAH: Kondisi truk sampah yang tidak layak beroperasi saat melintas di ruas jalan kota di Medan Marelan. fachril/sumut pos.
TRUK SAMPAH: Kondisi truk sampah yang tidak layak beroperasi saat melintas di ruas jalan kota di Medan Marelan. fachril/sumutpos
TRUK SAMPAH: Kondisi truk sampah yang tidak layak beroperasi saat melintas di ruas jalan kota di Medan Marelan. fachril/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Truk angkutan sampah tidak layak banyak beroperasi melintas di Kota Medan. Akibatnya, sejumlah sampah yang diangkut di jalan saat didistribusikan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Terjun, Kecamatan Medan Marelan.

Pantauan di lapangan, Kamis (4/6), truk sampah yang mendistribusikan kotoran rumah tangga dari berbagai kawasan di Kora Medan setiap hari menuju ke TPA Terju. Parah, bak sampah yang dioperasikan terlihat tak layak pakai, sehingga banyak sampah nyaris tumpah berhamburan di jalanan.

Kondisi bak sampah yang tidak layak pakai ini masih digunakan Dinas Kebersihan Kota Medan. Selain itu, sampah yang diangkut terkadàng tidak ditutup terpal, sehingga menimbulkan bau tidak sedap saat melintas di masyarakat.

“Setiap hari, banyak kali bak sampah yang sudah rusak masih dipakai. Jadi, setiap melintas di Marelan banyak sampah yang berjatuhan,” kata Fendi, warga Rengas Pulau, Marelan.

Dikatakan pria bersia 49 tahun ini, selama ini sudah banyak warga Marelan mengeluh akibat sampah yang berhamburan. Seharusnya, Pemko Medan tidak lagi mengoperasikan truk sampah yang tidak layak.

“Padahal ada anggaran perawatan. Kenapa bak sampah yang tidak layak masih digunakan, harusnya ini menjadi perhatian serius. Jangan masyarakat yang kena imbas dari sampah yang diangkut ke Marelan,” keluh Fendi.

Terpisah, Kepala Seksi TPS dan TPA Dinas Kebersihan Kota Medan, Pahala Rajagukguk membenarkan adanya beberapa unit truk yang kondisinya baknya tidak layak. Tetapi, selama ini sudah ada perbaikan, hanya saja kerusakan terus terjadi akibat beban angkut terlalu banyak.

“Masalah ini memang menjadi perhatian, artinya anggaran memang ada. Kemungkinan, karena situasi Covid-19 ini, bisa jadi anggaran yang ada untuk itu masih dipending,” katanya.

Selama ini, katanya, armada yang ada mengangkut 2 hingga 3 trip, sehingga beban yang diangkut membuat bak menjadi rusak. Selama ini, biasanya setiap tahun ada penambahan armada 20 truk setiap tahun.

“Jadi beban angkut dengan jumlah sampah tidak sesuai. Tapi, tahun ini kita belum tahu apakah penambahan armada ada dianggarkan. Saat ini kita fokuskan dulu perawatan, karena ada maintenance kita di Pinang Baris,” pungkasnya. (fac/ila)

Kopdar Virtual Bersama Wagub Musa Rajekshah, Ojol Perlu Siapkan Protokol Kesehatan saat New Normal

KOPDAR: Wagub Sumut Musa Rajekshah mengikuti kopdar virtual Gojek Medan dengan Pemprov Sumut di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan. , Rabu (3/6).
KOPDAR: Wagub Sumut Musa Rajekshah mengikuti kopdar virtual Gojek Medan dengan Pemprov Sumut di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan. , Rabu (3/6).
KOPDAR: Wagub Sumut Musa Rajekshah mengikuti kopdar virtual Gojek Medan dengan Pemprov Sumut di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan. , Rabu (3/6).
KOPDAR: Wagub Sumut Musa Rajekshah mengikuti kopdar virtual Gojek Medan dengan Pemprov Sumut di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan. , Rabu (3/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan kemungkinan penerapan new normal (kelaziman baru) di masa pandemi Covid-19. Setiap lini kehidupan perlu dipersiapkan dalam penerapan kebiasaan baru, termasuk ojek online (ojol).

Karenanya, ojol juga harus mempersiapkan protokol kesehatan dalam membawa penumpang.

“Saya harap kawan-kawan Gojek di Sumut, ke depan dalam kehidupan suasana baru, harus dipikirkan bagaimana protokol kesehatannya, agar kesehatan penumpangnya juga terjamin. Hal ini juga perlu kreatifitas dari kita untuk menjaga kesehatan,” ujar Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah saat mengikuti kopi darat virtual Gojek Medan dengan Pemprov Sumut di Rumah Dinas Wagub, Jalan Teuku Daud Medan, Rabu (3/6).

Selain penumpang, perusahaan ojol diharapkan menjaga kesehatan pengendaranya. Hal tersebut dilakukan agar kepercayaan pelanggan kepada ojek daring tetap terjaga mesti di tengah pandemi Covid-19. Selain itu Wagubsu juga mengajak seluruh pihak termasuk ojek daring ikut bersama-sama pemerintah memulihkan kembali ekonomi Sumut pasca pandemi. Karena hingga saat ini ekonomi negara, bahkan dunia sedang menurun lantaran pandemi.

“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bersama membangun ekonomi bangsa dan negara untuk bangkit. Kalau kita semua tidak bersama, kita tidak bangkit, maka dunia usaha akan rugi,” harapnya.

Head of Government Relations Regional Sumatera, Muhammad Ruslan mengatakan, selama pandemi Gojek telah memberikan beberapa pelindung kesehatan kepada mitranya. Antara lain masker, hand sanitizer hingga disinfektan.

“Saat bertugas, mereka (mitra Gojek) selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu dijamin tidak perlu khawatir. Di mobil misalnya disemprot disinfektan, kalau mau naik disemprot hand sanitizer,” katanya.

Kadis Perhubungan Sumut, Abdul Haris Lubis mengatakan, saat ini pihaknya sedang mempersiapkan penerapan kebiasaan baru di Sumut. Yakni sedang dalam tahapan penyusunan dan masih menerima masukan dari setiap pihak. “Terkait new normal di Sumut, semua sektor kehidupan di Sumut diatur mulai dari sosial hingga transportasi, masih dalam tahapan penyusunan,” katanya.

Kopdar virtual tersebut disiarkan langsung dari akun Instagram @kopdar_gojekmedan diikuti oleh mitra gojek baik goride maupun gocar di Sumut. Turut mendampingi Wagubsy, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis dan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah. (prn/ila)

12 ‘Manusia Silver’ Terjaring Razia

istimewa/sumut pos MANUSIA SILVER: Belasan ‘manusia silver’ yang terjaring razia Satpol PP dan Dinsos Medan.
istimewa/sumut pos MANUSIA SILVER: Belasan ‘manusia silver’ yang terjaring razia Satpol PP dan Dinsos Medan.
istimewa/sumut pos MANUSIA SILVER: Belasan ‘manusia silver’ yang terjaring razia Satpol PP dan Dinsos Medan.
istimewa/sumut pos MANUSIA SILVER: Belasan ‘manusia silver’ yang terjaring razia Satpol PP dan Dinsos Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan kembali menggelar razia terhadap para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKMS) pada Rabu (3/6) sore.

Dari razia PMKS tersebut, Satpol PP mengamankan 12 “manusia silver” yang mengecat hampir seluruh tubuhnya dengan cat berwarna perak dari sejumlah titik di seputaran kota Medan.

Tak hanya itu, petugas juga turut mengamankan puluhan gelandangan dan pengemis (gepeng) yang beberapa di antaranya masih anak-anak. Mereka didapati tengah beraksi meminta sumbangan di sejumlah persimpangan lampu merah di seputaran Kota Medan.

Pantauan, usai diamankan, para manusia silver dan gepeng tersebut langsung digelandang ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan untuk didata.

“Total ada sekitar 37 yang diamankan. 12 diantaranya manusia silver, 25 gelandangan dan pengemis yang empat di antaranya anak-anak,” kata Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Pemko Medan, Endar Sutan Lubis.

Endar menjelaskan, para manusia silver tersebut merupakan anak-anak muda yang rela mengecat tubuhnya dan kemudian malah meminta sumbangan.

Melihat kondisi itu, kemudian satpol PP yang berkoordinasi dengan Dinsos Medan melakukan razia.

Endar mengatakan, meski dalam masa tanggap darurat covid-19 saat ini, pihaknya tetap melaksanakan penertiban terhadap PMKS terutama yang mencoba mencari penghasilan di jalanan sehingga menggangu ketertiban.

“Belakangan ini memang kami agak mengurangi intensitas penertiban ini karena salah satu yang kami khawatirkan bahwa kita tidak tahu yang di jalanan ini apakah dia juga terpapar covid atau tidak.

Sehingga kalau kita sembrono tidak ikuti protokol penanganan covid ini, kami khawatirkan malah petugas yang jadi terpapar dan tidak sadar malah jadi carier (pembawa virus) dah bisa satu kantor terpapar,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Endar, ke depan pihaknya bersama Satpol PP akan kembali menggencarkan penertiban terhadap para gepeng dan manusia silver jika ditemukan tetap melakukan aksinya.

Ke depan saat melakukan penertiban, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait agar bisa didampingi oleh tenaga kesehatan.

“Ke depan kami harus didampingi tenaga medis. Jadi nanti setelah ditertibkan tentunya harus diperiksa dulu oleh tenaga medis,” pungkas Endar. (bbs/ila)

MPC PP Medan Silaturahmi ke Kapolrestabes Medan

SILATURAHMI: Ketua MPC PP Medan M Rahmadian Shah bersama rombongan saat silaturahmi ke Kapolrestabes Medan, Kamis (4/6). M IDRIS/sumut pos
SILATURAHMI: Ketua MPC PP Medan M Rahmadian Shah bersama rombongan saat silaturahmi ke Kapolrestabes Medan, Kamis (4/6). M IDRIS/sumut pos
SILATURAHMI:  Ketua MPC PP Medan M Rahmadian Shah bersama rombongan saat silaturahmi ke Kapolrestabes Medan, Kamis (4/6).   M IDRIS/sumut pos
SILATURAHMI: Ketua MPC PP Medan M Rahmadian Shah bersama rombongan saat silaturahmi ke Kapolrestabes Medan, Kamis (4/6). M IDRIS/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Medan M Rahmadian Shah bersama para pengurus bersilaturahmi ke Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, Kamis (4/6). Dalam kesempatan ini, Kapolrestabes mengajak Pemuda Pancasila bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Medan.

Rombongan pengurus MPC Pemuda Pancasila Medan ini diterima Riko di ruang kerjanya, dan pertemuan berlangsung hangat. “Sebenarnya kami ingin main ke Kantor MPC, tapi kebetulan saya sibuk terus. Seperti ini, saya baru selesai video conference,” kata Riko disela-sela pertemuan.

Riko menyebutkan, dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Polri tidak bisa sendirian. Seluruh elemen, punya peran penting. Oleh karenanya, sebagai organisasi masyarakat (ormas) terbesar, Pemuda Pancasila punya peran penting di dalam menjaga kondusivitas.

“Ada 2.386 anggota Polrestabes dan jumlah itu tidak akan ada artinya bila tidak mendapat dukungan masyarakat menciptakan kamtibmas,” ujarnya.

Diutarakan Riko, dalam waktu dekat ini ada beberapa agenda nasional. Selain itu, ada Pemilihan Walikota Medan. “Diharapkan nantinya Pemuda Pancasila bisa bergandengan dengan ormas lain untuk menjaga keamanan,” pinta Riko sambil berseloroh meminta foto Dian bisa dipajang bersama ketua ormas lain dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

“Kalau gambar pimpinan TNI/Polri bergandengan sudah sering kita lihat. Bagaimana kalau foto sesama ketua ormas lain bergandengan bisa dipasang di jalan-jalan,” celotehnya.

Riko menambahkan, dia meminta saran dan masukan kepada MPC Pemuda Pancasila Medan terkait kinerja Polrestabes Medan selama ini. “Saran dan masukan terhadap kinerja kami sangat dibutuhkan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua MPC PP Medan Rahmadian Shah mengatakan, kinerja Polrestabes Medan sudah baik. Ia menyatakan, pihaknya siap bersama-sama menjaga kondusivitas yang telah terbangun selama ini. “Di Medan ada 27 ribu anggota Pemuda Pancasila yang siap satu komando menjaga keamanan.

Artinya, kami juga siap bersama Polrestabes Medan dan seluruh elemen menjaga kondusivitas Kota Medan yang kita cintai ini,” ujar Dian didampingi Sekretaris MPC PP Medan Kamaluddin Tanjung, Ketua Bidang Organisasi Elbarino Shah, Wakil Ketua Johan, Ketua BPPH Irwansyah dan Humas MPC PP Medan Amrizal SH MH.

Dian mengakui riak-riak kecil di tingkat bawah antar anggota ormas memang masih terjadi. “Jika ada bentrok di lapangan, kita berharap (kepolisian) netral. Apabila ada yang salah, ya salah. Kalau ada anggota kita yang terlibat narkoba, kita minta itu ditindak,” tegasnya.

Disampaikan Dian, mereka secara konsisten serius dalam membantu polisi memerangi narkoba. Salah satu bentuknya adalah setiap calon ketua mulai dari tingkat anak ranting disyaratkan lulus tes narkoba.

Setelah lebih dari satu jam, silaturahmi ini berakhir. Di akhir, Dian mengajak Polrestabes Medan untuk merancang sebuah kegiatan bersama dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Kota Medan mau pun kegiatan sosial lain. Mereka kemudian berfoto bersama untuk kemudian mohon pamit kepada Kapolrestabes Medan. (ris/ila)

Banjir Rob Semakin Meluas di Belawan, Ribuan Rumah Terendam Banjir

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Banjir pasang atau rob semakin meluas di Kacamata Medan Belawan. Ribuan rumah terendam akibat banjir musiman tersebut.

Pantauan di lapangan, (4/6), genangan air pasang laut mulai melanda di 6 Kelurahan meluas sejak tengah hari telah menggenangi sejumlah kawasan pemukiman wargan

Genangan air dengan ketinggian telah mencapai di atas 50 cm lebih tinggi dari sebelumnya. Selain itu, air pasang mulai meluas ke badan jalan akses Medan – Belawan.

Dampak dari meluasnya banjir rob diduga banyaknya kawasan resapan air ditimbun oleh pelaku usaha. Bahkan, kurangnya perhatian pemerintah dalam mengatasi dampak banjir alam yang terus meningkat di kawasan pesisir tersebut.

Seorang warga, Nursidin (53) mengaku, genangan air pasang laut mulai terjadi tengah hari meluas ke seluruh lingkungan masyarakat. Selama ini masalah banjir rob sudah dikeluahkan masyarakat, namun tidak ada perhatian serius dari pemerintah.

“Banjir rob setiap bulan sekali, tapi kali ini banjirnya cukup parah. Ini namanya pasang perdani, sehingga banjirnya meluas ke seluruh kawasan Belawan,” ungkapnya.

Warga lainnya, Yusuf mengungkapkan, tingginya pasang air laut yang melanda rumah warga diduga banyaknya penimbunan kawasan resapan air serta pemanfaatan mangrove tidak ada lagi, sehingga air meluap ke daratan.

“Lihatlah kondisi sekarang ini, air masuk membanjiri rumah dan pemukiman warga, bahkan jalan utama di Belawan juga terendam banjir,” beber pria berusia 50 tahun ini.

Warga pesisir utara Kota Medan Utara ini mengharapkan kepada pemerintah, agar dapat memperhatikan warga di daerah pesisir, agar setiap datangnya pasang air laut rumah-rumah warga tidak lagi terendam bajir. (fac/ila)