BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I (Danlantamal I) Belawan, Laksma TNI Abdul Rasyid menerima bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR) berupa mobil ambulans dan sembako dari PT. BRI (Persero).

Penyerahan itu langsung diserahkan oleh Wakil Pimpinan Wilayah BRI Medan, Guntoro didampingi Pimpinan Cabang Bank BRI Iskandar Muda Bapak Syafri Rakhmad kepada Danlantamal I didampingi pejabat utama dan prajurit di Mako Lantamal I Belawan, Sumatera Utara, Rabu (20/5) Acara berlangsung lancar dilaksanakan tanpa mengesampingkan protokol kegiatan pada masa Pandemi Covid-19 dan social distancing sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

Danlantamal I, Laksma TNI Abdul Rasyid mengapresiasi bantuan yang telah diberikan oleh PT BRI (Persero) kepada Lantamal I. “Kita ucapkan terima kasih, atas bantuan berupa ambulans yang nantinya akan dioperasikan oleh Rumkital Dr Komang Makes yang merupakan bagian dari Lantamal I Belawan,” katanya.

Dengan tambahan bantuan satu unit ambulans, Rumkital Komang Makes dapat mempergunakan sebaik-baiknya guna mendukung operasional kegiatan Lantamal I dalam bidang kesehatan, serta dapat menunjang layanan kesehatan Prajurit Lantamal I dan Masyarakat umum yang memerlukan.

“Bantuan ini sangat mendukung sarana operasional untuk kebutuhan si Rumkital kita. Harapannya, bantuan ini akan segera kita operasikan guna mendukung fasilitas kesehatan khususnya di tengah pandemi Covid-19,” sebut Danlantamal I.

Sementara, pimpinan BRI wilayah Medan diwakili oleh wakil wilayah Medan, Guntoro mengatakan, kegiatan Coorporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu konsep dan tindakan yang dilakukan oleh BRI cabang Iskandar Muda Medan sebagai wujud rasa peduli atau tanggung jawab BRI terhadap lingkungan sekitar dimana BRI tersebut berada.

“Bantuan ini merupakan bagian dari upaya BRI atas terjalinnya kerja sama antara kedua belah pihak yakni Lantamal I dan BRI Cabang Iskandar Muda, khususnya dalam hal penempatan dana dan pengelolaan transaksi keuangan. Selain itu, kita juga turut membangun kepedulian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan,” kata Guntoro. Selesai acara penyerahan mobil ambulans, dilanjutkan dengan bazar murah yang diperuntukan untuk Prajurit Lantamal I. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah (Kanwil) Sumatera Utara (Sumut) melakukan stabilisasi harga gula pasir (Gusir) dengan menggelar operasi pasar (OP) di Pasar Tradisional di Sumut.

“Operasi Pasar Gula Pasir secara serentak di pasar-pasar wilayah Sumatera Utara pada tanggal 22 dan 23 Mei 2020,” ujar Pemimpin Perum Bulog Wilayah Sumut, Arwakhudin Widiarso, Rabu (27/5).

Pria kerap disapa dengan Wiwid ini menjelaskan, harga OP gula pasir kemasan 50 kg Rp11.900 per kilogram dan khusus H-1 Hari Raya Idul fitri 1441 Hijriah ada spesial prize harga yaitu Rp11.000 per kilogram, dengan patokan harga sesuai HET ditingkat konsumen Rp12.500 per kilogram.

“Pelaksanaan OP Gula Pasir dilaksanakan oleh jajaran Perum BULOG se-Sumut, mulai dari Kantor Cabang sampai dengan Kantor Cabang Pembantu. Kegiatan OP Gula Pasir saat ini untuk menyiapkan ketersediaan kebutuhan gula pasir untuk masyarakat Sumut dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah,” tutur Wiwid.

Wiwid mengungkapkan, pelaksanaan OP gula bukan hanya di Sumut, akan tetapi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebagai instruksi dari Pemerintah Pusat untuk menjaga kestabilan harga pangan saat hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri saat ini.

“Dalam pelaksanaan nya Perum BILOG Kanwil Sumut bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan RI dan Pemerintah Daerah,” papar Wiwid.

Dengan pelaksanaan OP gula ini, Wiwid berharap Perum Bulog tetap dapat menstabilkan harga gula pasir, sehingga masyarakat tetap mendapatkan gula pasir dengan harga yang terjangkau. (gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi sangat rindu untuk berkantor lagi. Sebab, setelah Sumut menetapkan status tanggap darurat Covid-19 hingga 29 Mei ini, seluruh aparatur sipil negara dianjurkan bekerja dari rumah atau WFH.

“Iya pasti rindulah, makanya ikut doakan ya segera corona ini lenyap,” kata Edy.

Selepas libur Idulfitri 1441 Hijriah kemarin Gubsu dan Wagubsu Musa Rajekshah kembali aktif bekerja. Gubernur Edy meninjau bagaimana situasi terkini di Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan. Sedangkan Wagubsu Musa Rajekshah menghadiri rapat Pansus Covid-19 di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan.

Tak terjadwal sebelumnya, Edy tiba-tiba saja meninjau Kantor Gubsu seusai dari Masjid Agung Medan. Tergambar dari raut wajahnya yang rindu kepada para ASN. Maklum, selama ini para ASN bekerja dari rumah, hanya 10% saja dari mereka yang ngantor atau piket.

Karenanya dalam kesempatan itu, Gubsu tidak lakukan inspeksi mendadak melainkan lebih fokus menyapa dan menyemangati para ASN yang masuk kerja. Ia mengunjungi beberapa ruangan organisasi perangkat daerah di Kantor Gubsu.

Selain menyapa para ASN, ia ingin memastikan tetap berjalan protokol pencegahan Covid-19 di Kantor Gubsu, seperti memastikan ASN tetap memakai masker, ketersediaan hand sanitizer dan penerapan physical distancing.

Hal yang tak dilewatkannya adalah meninjau ruang kerjanya di lantai 10. Apalagi sudah sebulan lebih Edy tak menempati ruang kerjanya itu.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis, mengatakan Gubernur Edy pada peninjauan itu tidak dalam tugas melaksanakan sidak layaknya sidak usai libur hari besar keagamaan.

“Pak Gubernur bukan sidak, tapi lebih pada meninjau situasi kantor. Alhamdulillah beliau bertemu dengan para ASN yang masuk hari itu, yang piket, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Pak Gubernur semakin menyemangati para ASN yang tetap kerja meski tak semuanya masuk kantor karena pandemi Covid-19,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution diminta segera mencabut kebijakan tentang pemberhentian 3 direksi di jajaran PD Pasar Kota Medan. Ini sebagaimana hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Medan pada Selasa, 19 Mei 2020 lalu yang diketuai majelis Hakim Jimmy Claus Pardede dan Selvie Ruthyarodh serta Effriandy sebagai hakim anggotan

“Kita mengimbau agar Pemko Medan, dalam hal ini Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution mematuhi amar keputusan PTUN Medan dan mengembalikan kedudukan dan jabatan Rusdi Sinuraya sebagai Dirut PD Pasar dan dua direksi lainnya,” kata Kuasa Hukum PD Pasar Kota Medan, H Refman Basri SH MHum di kantor pengacara H Refman Basri SH dan rekan di Jalan Kejaksaan Medan.

Berdasarkan putusan tersebut, kata Refman, PTUN Medan telah membatalkan SK pemberhentian Rusdi Sinuraya selaku Direktur Utama PD Pasar Kota Medan dan Direktur Operasional Yohny Anwar serta Direktur Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Arifin Rambe di perusahaan daerah milik Pemko Medan tersebut.

Diterangkannya, dalam putusan itu, Ketua Majelis Hakim PTUN Medan mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya dengan membatalkan keputusan Plt Walikota Medan No.821.2/43.K/2020 tentang pemberhentian Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Pengembangan dan SDM Perusahan Daerah Pasar Kota Medan tertanggal 16 Januari 2020 atas nama Rusdi Sinuraya, Yohni Anwar dan Arifin Rambe.

Untuk itu, kata Refman Basri yang didampingi rekannya Arselan Mora SH meminta agar Plt Walikota Medan mau menaati hukum dengan melaksanakan kewajibanya untuk mencabut keputusan pemberhentian tersebut.

“Agar mengembalikan jabatan dan kedudukan 3 Direksi PD Pasar Kota Medan tersebut,” tuturnya.

Menurut Refman, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan majelis hakim, bahwa para penggugat tidak terbukti melanggar ketentuan yang diatur pada pasal 21 huruf e Perda Kota Medan No.10 Tahun 2014 Tentang Perusahan Daerah Pasar Kota Medan.

Dijelaskan Refman, dengan adanya putusan PTUN ini Plt Dirut Pasar Kota Medan saat ini, Nasib S.Sos MSi sudah tidak memiliki kewenangan dalam hal pengembangan serta tindakan lainnya menyangkut PD Pasar Kota Medan.

“Dengan keputusan PTUN tersebut, berarti sekarang tidak sah melakukan operasional perusahaan, tidak sah melakukan percobaan kutipan dana lain, tidak sah mengambil uang,” tegas Refman.

Kata dia, berkenaan dengan keluarnya putusan dari PTUN yang mengabulkan semua gugatan, penggugat juga telah memohon perlindungan hukum ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan Poldasu.

“Kita berharap Plt Wali Kota taat hukum. Tidak ada salahnya kalau kita mundur selangkah untuk kemajuan PD Pasar dengan menjalankan keputusan PTUN Medan,” pungkasnya. (map-1/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Belum maksimalnya pelayanan wajib pandu di perairan Selat Malaka akan mengancam keselamatan Maritim bagi pelayaran di Selat Malaka. Hal itu dibuktikan dengan kandasnya dua kapal, yakni Kapal MV Shahraz berbendera Iran dan Kapal MV Samudera Sakti 1 berbendera Indonesian

Presiden Indonesian Maritime Pilots’ Association (INAMPA), Pasoroan Herman Harianja, mengungkapkan,

kandasnya Kapal MV Shahraz dengan IMO (International Maritime Organisation) No 9349576 mengalami kandas di atas karang berakit dekat jalur TSS East Bound pada posisi 0111283’N-10352876’E.

Kemudian Kkapal MV Samudera Sakti 1 IMO No 9238258 juga kandas di atas karang batu berakit pada posisi sekitar 300 yards sebelah Selatan MV Shahraz, dekat jalur TSS East Bound Selat Singapore pada posisi 0111116’N- 10352950’N.

“Peristiwa itu terjadi pasa tangfgal 10 dan 11 Mei lalu. Kejadian ini sangat disayangkan, karena lokasi tersebut padat traffic dan tersedia layanan pandu dari Pelindo yang menyelenggarakan pemandu di Selat Malaka, dan BUP lainnya yang telah mendapat pelimpahan dari pemerintah,” ungkapnya didampingi Vice President Bidang Hubungan Antar Lembaga/Hubungan Internasional Capt Syamsul Bahri Kautjil, M dan Pandu Selat Malaka Capt Apri Hutagalung dan Biro Hukum Sihar HP Sihite.

Peristiwa itu, lanjut Herman, bukan pertama kali terjadi, karena peristiwa serupa pada tahun-tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Sehingga mengancam keselamatan pelayaran bagi kapal – kapal yang berlayar di Selat Malaka.

“Kami mendesak pemerintah menjadikan jalur tersebut dijadikan perairan wajib Pandu guna meningkatkan keselamatan berlayar bagi kapal-kapal yang sedang bernavigasi,” tegas Herman.

Dengan adanya perhatian serius dari pemerintah dan regulasi yang mempunyai kompeten terhadap keselamaran pelayaran, kata Herman, akan memberikan kenyamanan bagi kapal yang melintas di perairan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sebab, di perairan tersebut menjadi akses pelayaran mencapai 200 kapal setiap hari dari berbagai ukuran dan jenis. Apabila hal itu tidak ditanggapi serius akan membawa efek negatif terhadap lingkungan, orang, perdagangan dan kapal itu sendiri.

“Perlu diketahui, pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapore terus didorong penerapannya, termasuk di ALKI (Alur Lintas Kapal di Indonesia) I, II, dan III untuk meningkatkan keselamatan bernavigasi di perairan Juridiksi Indonesia, karena 40% perdagangan maritime dunia melalui perairan Indonesia. Makanya Maritime Pilot menjadi sangat vital untuk meningkatkan aspek keselamatan, security, sosial, politik, ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.

Razia Kapal Resahkan Pelayaran

Herman mengaku, razia terhadap kapal – kapal yang masuk ke pelabuhan mendapat pemeriksaan atau razia oleh aparat hukum telah meresahkan pelayaran. Sebab, ada lima kapal dilakukan pemeriksaan dan penangkapan kapal nasional di laut oleh aparat tanpa melalui prosedur dan alasan yang mengada-ada.

Hal yang sama juga terjadi awal bulan April 2020, kapal yang sedang melakukan kegiatan STS (Ship to Ship) di daerah resmi di perairan Karimun, Kepri ditangkap padahal semua legalitas formal telah dipenuhi dan sesuai melakukan kegiatan, karena sudah mendapat persetujuan dari KSOP (Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhab) setempat.

Di saat ekonomi bangsa karena Covid-19 sangat lesu, maka pihak swasta khususnya sektor maritim pelayaran, jasa STS dan turunannya, berusaha untuk meningkatkan devisa bagi negara dan pekerjaan bagi warga, tapi ulah oknum yang tidak prosedural dan mengada-ngada membawa dampak sangat fatal terhadap kerugian ekonomi, politik, sosial, terutama image kepada pihak luar tentang kepastian hukum berbisnis di Indonesia. Inampa bersama INSA dan asosiasi maritim lainnya berharap agar Presiden Jokowi segera menuntaskan hal tersebut.

“Kita terlalu banyak instansi yang mengurusi dan campur tangan di laut, seyogyanya Coast Guard Indosenesia sebagaimana diamanatkan UU No17 Tahun 2008 harusnya tampil sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk hal ini,” ujar Herman.

Sebagai organisasi pilot kelas dunia, katanya, Inampa telah menerapkan standar pelayanan sesuai protokol kesehatan Covid-19 di berbagai pelabuhan seperti di Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar dan pelabuhan lainnya, agar tetap bisa melayani kapal-kapal yang keluar masuk pelabuhan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi E DPRD Sumatera Utara mendorong pemerintah provinsi menerapkan kebijakan serupa yang dilakukan Pemko Medan, yakni menggratiskan biaya pendaftaran dan pembangunan bagi murid baru, guna meringankan ekonomi para orangtua murid di masa pandemi Covid-19 ini.

“Ya, kami minta kepada Pemprovsu membuat hal yang sama untuk seluruh SMA/SMK sederajat se-Sumut. Gubsu harus menerapkan kebijakan itu agar para orangtua murid terbantu perekonomiannya di masa-masa sulit seperti ini,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta menjawab Sumut Pos, Rabu (27/5).

Menurut pihaknya, wacana kebijakan dimaksud mesti diberlakukan untuk semua sekolah baik negeri ataupun swasta. Tak terkecuali, juga sekolah-sekolah yang dikelola etnis Tionghoa.

“Jadi mesti rata pemberlakuannya. Tidak boleh tebang pilih, karena kebijakan ini dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian masyarakat yang tengah sulit saat ini,” katanya.

Ketua Fraksi PAN DPRDSU menambahkan, kebijakan yang telah diambil Pemko Medan tersebut patut ditiru pemprov mengingat Medan adalah barometer Sumut.

“Namun kita ketahui bersama, kalau Medan membawahi tingkat SMP dan SD. Kalaulah kebijakan serupa diterapkan untuk tingkat SMA/SMK sederajat yang notabene ada dibawah naungan provinsi, maka akan semakin klop untuk membantu masyarakat terkhusus orangtua para murid baru tersebut. Ini masa-masa sulit jadi pemerintah harus hadir bagi rakyatnya. Sekecil apapun kebijakan itu, tentunya akan sangat membantu masyarakat Sumut,” tegasnya.

Senada, Ketua Komisi E DPRDSU, Dimas Tri Adji mengatakan, sebelum pemprov berlakukan kebijakan dimaksud seluruh stakeholder mesti diundang terlebih dahulu. Sehingga, punya pemahaman bersama dan tidak ada keterpaksaan dalam menjalankannya nanti.

“Betul, tetapi sebaiknya sebelum instruksi, yayasan-yayasan swasta tersebut diundang dulu oleh dinas atau pemko/pemprov agar keputusannya benar-benar memberikan solusi kepada semua pihak. Dan supaya kebijakan itu nantinya tidak sepihak saja, jadi menjalankannya juga betul-betul atas keinginan bersama meringankan beban sesama,” katanya.

Seperti diketahui, semua perguruan swasta dan negeri mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), SD dan SMP sederajat di lingungan Dinas Pendidikan Medan, dilarang membebankan biaya pendaftaran maupun biaya pembangunan pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Tahun Ajaran 2020/2021.

Larangan ini disampaikan Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution melalui Surat Edaran No.420/3481 tanggal 14 Mei 2020 tentang Keringanan Biaya Pendidikan Pada Perguruan Swasta. Dikatakan Akhyar, pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang menerpa Kota Medan berdampak hampir di semua lini, baik bagi masyarakat ekonomi lemah, menengah maupun kuat.

“Pemko Medan turut bertanggungjawab membuat kebijakan dalam meringankan beban masyarakat terkait pandemi Covid-19, salah satunya meringankan beban masyarakat di bidang pendidikan,” katanya.

Larangan ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No.4/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam masa Darurat penyebaran Covid-19, Surat Edaran Wali Kota Medan No.440/2582 tentang Antisipasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Kota Medan serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

Selain larangan biaya pendaftaran dan pembangunan, tegas Akhyar, perguruan swasta (PAUD, TK, SD dan SMP) juga tidak membebani murid dengan pembelian buku pelajaran baru.

Tidak hanya perguruan swasta, larangan juga disampaikan kepada UPT-TK, SD dan SMP negeri se Kota Medan melalui Surat Edarah No.420/3482 tanggal 14 Mei 2020. Dalam surat edaran tersebut, semua UPTK-TK, SD dan SMP di Kota Medan dilarang melakukan pungutan atau mengutip uang sumbangan dalam bentuk apapun terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020/2021.

UPT-TK, SD dan SMP negeri pun dilarang melakukan pungutan untuk membeli seragam, baju batik, baju pramuka, pakaian olahraga maupun buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB. Termasuk, tidak membebani seluruh murid dengan pembelian buku pelajaran baru. (prn/ila)