SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Bangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT), yang berlokasi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sidiangkat, Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi belum juga difungsikan. Padahal, bangunan yang berbiaya Rp4,9 miliar ini sudah selesai sejak dua tahun yang lalu.

Bangunan IPLT berbiaya Rp4,91 miliar itu bersumber dari APBN Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Dirjen Cipta Karya tahun anggaran 2018 lalu. Dimana, pengelolaanya akan diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.

Dari amatan wartawan, Jumat (12/6), sebagian bangunan sudah banyak rusak. Atap bangunan terbuat dari fiber, sebagian sudah rusak dan hilang.

Sekeliling bangunan sudah ditumbuhi rerumputan. Selain itu, bangunan kotak mirip kolam penangkaran ikan lele tanpak terisi air hujan.

Sementara, kabel listrik tanpa meteran tanpa tersambung dari tiang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dairi, Amper Nainggolan coba dikonfirmasi wartawan terkait pemamfaatan IPLT itu, Jumat (12/6) melalui sambungan telepon belum berhasil. (rud/ram)

MADINA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kembali membagikan 3.000 masker kepada warga yang ada di Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan, Sabtu (13/06).

Pembagian masker ini langsung dipimpin Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution dan di dampingi sejumlah pimpinan OPD, TNI dan Polri ini bertujuan untuk sosialisasi penerapan new normal di kabupaten tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Dahlan Hasan Nasution menghimbau kepada masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan yang ada agar mata rantai penyebaran virus Corona bisa terputus.

“Mari kita mematuhi protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, sering mencuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan menjauhi kerumunan,” ucapnya.

Kegiatan sosialisasi new normal ini akan dilakukan di 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Madina dengan sasaran tempat-tempat yang  banyak dikunjungi masyarakat.

Dahlan menyatakan, walaupun masuk dalam zona hijau, tetapi kewaspadaan dalam menghadapi virus ini wajib tetap ditingkatkan. Karena seperti diketahui, virus ini menularnya sangat cepat. (bbs/ram)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) terus bertambah. Menurut data yang diperoleh dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sergai, Minggu (14/6), ada penambahan 6 orang yang terdiri dari 3 ASN, 1 orang honorer Dinas Kesehatan Sergai, serta 2 orang warga Perbaungan dan Dolok Merawan.

Juru Bicara GTPP Covid-19 Sergai, Drs H Akmal AP MSi melalui pesan WhatsApp, mengungkapkan, ketiga ASN masing-masing berinisial JRP, pria berusia 33 tahun warga Perbaungan, DCP, wanita berusia 33 tahun warga Sei Rampah, IH, pria berusia 39 tahun warga Sei Rampah dan 1 orang Tenaga Kontrak berinisial MRP, pria berusia 21 tahun yang berdomisili di Sei Rampah.

Sedangkan warga Kecamatan Perbaungan yang menjadi korban berinisial HS, wanita berusia 55 tahun yang juga merupakan Ibu dari korban sebelumnya, inisial AS dan IS, yang saat ini dirawat di RS Colombia dan GL Tobing. Terakhir, seorang pria berinisial MG (35 thn) yang merupakan warga Dolok Merawan.

Di jelaskannya, sesuai informasi yang ia dapat dari Kepala Dinas Kesehatan, dr Bulan Simanungkalit MKes, para korban merupakan kelompok yang masuk dalam daftar tracing dan menjalani prosedur pengambilan sampel swab.

“Tiga ASN dan 1 tenaga kontrak merupakan kelompok hasil tracing dari riwayat kontak dengan korban yang sudah lebih dulu dinyatakan positif. Hasil PCR test mereka kemudian dirilis hari ini dan keempatnya dinyatakan positif bersama dengan 1 orang warga Perbaungan inisial HS yang merupakan orang tua dari 2 pasien positif Covid-19 yang sampai saat ini sedang mendapat tindakan medis. Sedangkan untuk korban inisial MG punya riwayat perjalanan ke Medan dan sebelumnya melaksanakan PCR test secara mandiri untuk keperluan pekerjaan di Kalimantan. Hasil tesnya lebih dulu keluar kemarin (Jumat, 12 Juni 2020),” ungkapnya lagi.

Akmal menyebut, seluruh korban dalam keadaan sehat, tidak mengalami batuk, pilek demam atau gejala penyerta Covid-19 lainnya. Keseluruhan korban pun akan segera dirujuk ke RS GL Tobing, Tanjungmorawa, untuk mendapat perawatan intensif. (bbs/int)

KARO, SUMUTPOS.CO – Menindaklanjuti laporan warga atas maraknya penebangan liar hutan lindung di Siosar, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Dinas Kehutanan Provinsi Sumut UPT KPH 15 Kabanjahe Kabupaten Karo bersama Pihak Polres Karo meninjau lokasi untuk memastikan benar adanya penebangan hutan lindung tersebut, Kamis, (11/6) lalu.

Nirwan Ginting, Polisi Kehutanan Ka UPT Kabupaten Karo setelah meninjau lokasi, membenarkan adanya penembangan kayu secara liar. Menurut Nirwan, ada berkisar lima puluhan kayu sudah ditebangi secara liar. Jenis kayu yang ditebangi di hutan produktif tersebut adalah kayu jenis ulasan, kecing, mayang, martelu dan tusam.

Diperkirakan, penebangan sudah berlangsung lebih kurang 1 bulan. Sebagian kayu sudah dijadikan papan dan diangkut. “Itu bisa kita lihat dari bekas-bekas yang tinggal. Namun masih banyak juga berserakan di hutan yang belum sempat diangkut. Sayang sekali kita tidak menemukan pelaku saat bersama Kanit Tipiter meninjau ke lokasi,” ujarnya.

Meski demikian, Nirwan menegaskan, pihaknya dan polisi akan terus menelusuri mencari pelaku. Karena atas perbuatan itu, pelaku akan ditindak dengan UU No.18 Tahun 2013 Pasal 82 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Di tempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Karo AKP Sastrawan Tarigan SH mengatakan, sesuai dari informasi yang diterima, dia langsung memerintahkan Kanit Tipiter Sat Reskrim Polres Tanah Karo Aiptu Antoni Ginting beserta anggota berdampingan dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut UPT KPH 15 Kabanjahe melakukan pengecekan ke TKP, di Desa Siosar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

Lanjutnya, tindakan yang dilakukan untuk melakukan pengecekan lokasi penebangan kayu untuk mengambil foto dokumentasi di TKP, mengambil titik kordinat di TKP, dan melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumut UPT KPH 15 Kabanjahe.

Kanit Tipiter Aiptu Antoni Ginting saat dikonfirmasi menambahkan, saat ke lokasi penebangan, terlihat ada pohon kayu tumbang karena ditebang berkisar 50 pohon dengan luas area hutan berkisar 1 hektar. Penebangan dilakukan dengan cara tebang pilih. Monang Pulungan Salah Satu angota Motor Trail XTRIM Tanah Karo yang sebelumnya merupakan salah satu pemberi informasi mengapresiasi tindak lanjut dari pihak Kehutanan di Karo dan Polres Karo. “Dengan turunnya aparat, sudah harus ada tindakan, penebangan harus dihentikan, dan selidiki pelaku. Karena masalah penebangan kayu ini cukup serius Ini bukan masalah main main karena kita semua tahu fungsi Hutan kenapa dilindungi,” katanya.

Soni Husni Ginting (44), selaku masyarakat Peduli Hutan menilai, pihak Ka UPT Kehutanan yang ada di Karo lalai dan lambat dalam bertindak. Setelah berita penebangan kayu viral di media barulah pihaknya meninjau lokasi seolah-olah peduli dan terkejut. “Saya bingung apa mereka tidak tau atau jangan-jangan ikut andil dalam pembalakan hutan tersebut secara ilegal selama ini. Saya berpikir seperti ini karena banyak hutan lindung produktif yang sudah habis ditebang. Saya kaitkan dengan pemberitaan kegiatan pengambilan getah pinus secara ilegal yang diduga ada oknum pegawai KUPT Dinas Kehutanan ikut terlibat di kawasan hutan Desa Pernatin, Kecamatan Juhar,”kata Husni. (deo)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir Soekirman bersama istri Hj Marliah bersilaturahim ke sanak saudara, jiran tetangga, dan sahabat yang ada di sekitar Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Sabtu (13/6). Selain bersilaturahim, Soekirman bersama istri juga menyempatkan diri mengunjungi orang-orang jompo yang ada di Kelurahan Tualang.

Sebagaimana diketahui, Kelurahan Tualang adalah tanah kelahiran Soekirman. Bupati yang dua periode mendampingi Tengku Erry Nuradi memimpin Kabupaten Serdangbedagai ini memang merupakan putra asli Serdangbedagai.

Dalam kesempatan itu, Soekirman bersama istri memberikan paket sembako secara pribadi dan menyisihkan rezekinya bagi orang-orang jompo tersebut. “Semoga bantuan sembako yang diberikan ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena orang-orang seperti mereka inilah yang semestinya harus diperhatikan,” kata Soekirman.

Selanjutnya, Soekirman dan istri juga menyempatkan diri bersilaturahmi dengan para petani di Keluarahan Tualang. Soekirman mengatakan, kunjungan silaturahim ini bukan agenda formal. Dia hanya ingin melihat sanak saudara, jiran tetanga, dan sahabatnya di kampung kelahirannya itu.

Dalam silaturahim ini, Soekirman juga menerima masukan terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah masalah komunikasi saja yang kurang terjalin antara masyarakat dengan pemerintah setempat. “Bersilaturahim langsung dengan masyarakat, saya bisa melihat dan mendengar langsung semua apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat,” pungkas Soekirman. (sur)

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Efendi Nasution digugat warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Kamis (11/6). Pasalnya, hasil tes swab salah satu PDP yang meninggal belum diumumkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Padangsidimpuan.

Kuasa Hukum warga yang menggugat, Abdur Rozzak Harahap mengatakan, gugatan itu sudah didaftarkan di PTUN Medan dengan Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.MDN pada Kamis (11/6) lalu, isinya tentang permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu Wali Kota Padangsidimpuan yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Irsan Efendi Nasution yang disebut sebagai termohon.

Rozzak mengatakan, ada pun yang menjadi pemohon yaitu empat warga Kota Padangsidimpuan, yakni Mardan Eriansyah Siregar (29), Ari Azi Saputra Pratama (23), Ruly Paisal (24), Sarif Muliadi Musannif (24).

Lalu yang menjadi objek permohonan adalah surat para pemohon kepada termohon tentang keputusan hasil tes swab pasien PDP 01 yang meninggal dunia atas nama Erni Kusmiati alias Erni Aqila, dan tak kunjung diumumkan atau disampaikan Wali Kota Padangsidimpuan. Objek permohonan itu sudah disampaikan pada 11 Mei 2020 dan diterima pihak Pemko Padangsidimpuan.

“Termohon (Wali Kota) sama sekali tidak pernah memberikan balasan, dan memberikan jawaban kepada para pemohon terkait dengan objek permohonan. Makanya, kita tempuh jalur hukum ke PTUN Medan,” kata Rozzak saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Minggu (14/6).

Rozzak menjelaskan, hasil tes swab PDP yang meninggal sangat perlu diketahui masyarakat untuk mendapat kepastian apakah almarhum positif atau negatif covid-19. Sebab, tanpa diumumkan ke publik, masyarakat akan menjadi resah dan bertanya-tanya. “Apalagi termohon menetapkan status darurat Covid-19 di Kota Padang Sidempuan berdasarkan PDP yang meninggal. Namun tidak ada disampaikan kepada publik hasil tes swab almarhumah positif atau negatif,” kata Rozzak.

Rozzak menjelaskan, persoalan ini sangat sederhana jika termohon menyampaikan kepada pemohon, keluarga PDP yang meninggal hasil tes swab tersebut. Menanggapi adanya gugatan itu, Kabag Hukum Setda Pemko Padangsidimpuan Irfan Ridho mengatakan, belum melihat isi dari gugatan para pemohon tersebut. “Kalau informasi soal gugatan itu memang ada saya ketahui. Namun soal apa gugatan yang dimaksud saya belum melihatnya. Jadi saya belum bisa memberikan keterangan,” ujar Irfan saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon.

Diketahui, tanpa alasan yang jelas, hingga kini Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Padangsidimpuan belum mengumumkan hasil swab PDP 01 yang meninggal. Sebelumnya, satu PDP Covid-19 yang sedang hamil asal Kota Padangsidimpuan meninggal saat dirujuk ke RSUP Adam Malik, Medan, Sabtu (4/4/2020). Ia meninggal di daerah Tebing Tinggi,(ori/kps/int)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selalu punya peran dalam pergerakan ekonomi masyarakat. Namun di tengah pandemi Covid-19, banyak UMKM yang tidak berdaya, satu per satu gulung tikar. Untuk itu, Pemerintah Pusat menyediaan dan memberikan akses permodalan bagi UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam Webinar yang diikuti Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dari Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman No 41 Medan, Jumat (12/6).

Luhut menyampaikan beberapa program yang bisa diterapkan di beberapa daerah untuk pemulihan UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif. “Pertama dengan meningkatkan porsi penerimaan negara dari wisatawan domestik, yang semula 55 persen menjdi 70 persen, serta mendorong wisatawan asing kelas A dan B. Kemudian meluncurkan empat program untuk wisatawan domestik, yaitu In City Activation, Staycation, Roadtrip dan Epicsale. Selanjutnya pemerintah memberikan program kartu Pra-Kerja dan pelatihan gratis bagi pelaku UMKM,” ujar Luhut.

Tidak hanya itu, kata Luhut, juga ada Program Pemulihan UMKM. Mempercepat program Desa Wisata dengan konsep One Village One Product (OVOP). Terakhir dengan menyiapkan bantuan dana PKBL/CSR perusahaan, terutama BUMN.

Luhut berharap, Pemprov Sumut turut serta membantu program ini. Karena menurutnya, ada 10 desa di sekitar Danau Toba yang akan menjalani program percontohan OVOP. “Jadi dibantu jalannya ke depan,” katanya.

Pada kesempatan itu, Luhut juga mendorong agar para pelaku UMKM sudah harus melek digital. Banyak pelaku UMKM yang belum melek digital, padahal penjualan online ini bisa jadi solusi. “Kita lihat satu bulan terakhir ini peningkatannya sangat luar biasa,” tambahnya.

Luhut juga mengatakan, kontribusi UMKM kepada gerak perekonomian di Indonesia cukup signifikan. Dia memaparkan, saat ini UMKM menyerap lebih dari 115 juta tenaga kerja. “80 persen ekonomi kita ditopang oleh konsumsi dalam negeri. Anda bisa lihat datanya UMKM itu serap 95 persen dari total tenaga kerja, lebih dari 115 juta tenaga kerja,” ungkapnya.

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf Fadjar Utomo mengatakan, Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan memberikan Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) untuk permodalan Start-up dan UKM Parekraf. “BIP ini sudah ada sejak tahun 2017, menjangkau 34 penerima subsektor, namun tahun 2020 ini akan difokuskan untuk 6 subsektor Ekonomi Kreatif dan sektor pariwisata dengan rencana penyaluran dana kurang lebih sekitar Rp 24 Miliar,” terangnya. (rel/prn)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Polres Langkat menyalurkan bantuan berupa beras sebanyak 12 ton kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemic Covid-19, di Lapangan Bharadaksa, Kamis ( 11/6). Bantuan tersebut disalurkan melalui masing-masing Polsek di jajaran Polres Langkat.

Kapolres Langkat, AKBP Edi Suranta Sinulingga SIK yang memimpin pembagian beras tersebut, kepada Sumut Pos mengatakan, beras sebanyak 12 ton itu terdiri dari 2.400 karung, di mana masing-masing karung berisi 5 kg beras yang bersumber dari Mabes Polri sebanyak 10 ton, dan Polres Langkat sebanyak 2 ton. Sementara, di jajaran Polres Langkat ada sebanyak 12 Polsek. Dengan begitu, satu polsek akan membagikan 200 karung beras kepada masyarakat.

“Adapun tujuan pembagian sembako ini untuk masyarakat yang tergolong tidak mampu dan warga yang terdampak ekonomi dan sosial akibat pandemi Covid-19,” kata Kapolres Langkat AKBP Edi Sinulingga SIK didampingi Waka Polres Langkat H Delami Saleh SH MM, PJU Polres Langkat, Kapolsek sejajaran Polres Langkat dan para perwira Polres Langkat.

Kegiatan pembagian sembako tersebut dimulai Pada 14.00 WIB dan dilepas langsung oleh Kapolres Langkat dan berakhir pukul 14.15 WIB dalam keadaan aman dan konsusif. ( yas )

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai kini masuk dalam zona merah untuk sebaran Covid-19 di Sumatera Utara. Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Binjai meningkat tajam, hingga mencapai 15 pasien positif. Bahkan, seorang pejabat di Pemko Binjai juga dikabarkan terkonfirmasi positif Covid-19.

Kondisi ini tentunya mendapat perhatian cukup serius dari Wali Kota Binjai, M Idaham dan jajarannya. Peraturan Wali Kota (Perwal) Binjai Nomor 16 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan Percepatan Penanganan Covid-19 pun sudah diterbitkan. Dan selama tiga hari belakangan ini, Pemko Binjai gencar melakukan sosialisasi Perwal tersebut dan membagi-bagikan masker secara gratis kepada masyarakat di beberapa titik, guna pencegahan Covid-19 di Kota Binjai.

Penanganan dan percepatan Pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemko Binjai, mendapat apresiasi dari Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut. “Kita patut bangga dan apresiasi terhadap kenerja yang sudah dilakukan Wali Kota Binjai dan jajarannya. Kami dibentuk untuk mendukung dan membantu penanganan Covid-19 di Sumut,” kata Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut saat berkunjung ke Kota Binjai, akhir pekan lalu.

“Kami juga berharap kepada wali kota, apabila ada pasien yang sudah diswab PCR dan memang terkonfirmasi, usahakan segera dibawa ke rumah sakit rujukan yang ada di Medan. Seperti RSUP H Adam Malik dan RS USU, yang saat ini menjadi RS utama yang ditunjuk Pemerintah Provinsi sebagai RS yang menangani Covid 19 di Sumut,” lanjut dia.

Sementara, Idaham menjelaskan, pascalebaran 1441 Hijriah, adalah salah satu penyebab meningkatnya kasus yang terkonfirmasi Covid-19 di Kota Binjai. Karenanya, Kota Rambutan masuk ke dalam zona merah penyebaran Covid-19. “Namun, kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pencegahan. Di antaranya, dengan merutinkan penyemprotan disinfektan serta selalu melakukan imbauan ke masyarakat,” kata Idaham.

Terkait masalah bantuan Jaminan Pengaman Sosial (JPS), tambah Idaham, pihaknya sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Untuk bantuan sendiri sudah di alurkan ke masyarakat dalam 2 tahap. “Ada 2 tahap bantuan yang sudah kami salurkan ke masyarakat, dengan rincian, tahap I ada 45 ribu paket, yang tersalurkan sekitar 42.949 paket sisanya ada 2.051 paket lagi. Sedangkan, untuk tahap II juga sama, ada 45.000 paket bantuan yang masuk, sudah tersalurkan sebanyak 43.000 paket, dan tersisa 2000 paket lagi,” urai Idaham.

Soal penerapan normal baru atau new normalyang akan segera diberlakukan di Sumatera Utara dan Kota Binjai khususnya, Pemko Binjai juga sudah mempersiapkannya dengan menerbitkan Perwal No 16/2020 tentang Karantina Kesehatan, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Kota Binjai. “Saat ini (Perwal No 16/2020) sudah mulai tahap sosialisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

Sosialisasikan Perwal

Terpisah, Plt Kadis Sosial Binjai, Rudi Iskandar Baros turun ke jalan melakukan sosialisasi Perwal Binjai Nomor 16 Tahun 2020. Perwal yang mewajibkan masyarakat bermasker saat beraktivitas di luar rumah tersebut diyakini dapat melindungi warga Binjai dari penularan serta memutus mata rantai Covid-19.

Mantan Kabag Humas Kota Binjai ini mengatakan, dalam sosialisasi Perwal itu, mereka membagikan 600 masker secara gratis kepada masyarakat. Proses pendistribusian bantuan masker itu melibatkan beberapa elemen seperti LPM, Pemuda Lira, Tagana, BPBD dan Dishub. (ted)