MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut memutuskan untuk tidak melaksanakan Reses masa sidang kedua yang seharusnya dilaksanakan pada akhir Mei 2020 ini. Keputusan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut Syahrul Siregar MEI dalam keterangan persnya yang diterima SumutPos.co, Sabtu (9/5/2020) sore.

Menurut politisi PDIP yang akrab disapa Ustad Syahrul ini, keputusan tersebut diambil setelah beberapa kali dilaksanakan rapat konsultasi antara pimpinan dewan, pimpinan fraksi, dan alat kelengkapan dewan (AKD) serta penjadwalan reses pada sidang kedua tahun 2020 melalui Badan Musyawarah (Banmus).

“Fraksi PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu 2019 di Sumatera Utara, yang merupakan garda terdepan pengawal kebijakan Presiden dan Wakil Presidan yang harus bersinergi dengan Kepala Daerah Sumatera Utara, dalam upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, maka wajib hukumnya untuk mendukung dan patuh terhadap Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,” ungkap Ustad Syahrul.

Selain itu, lanjut Ust Syahrul, dengan berbagai pertimbanagan hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19,  SKB Mentri ( Mendagri) Mentri Keuangan (Menkeu) Nomor 119/2714/DJ dan 117 / KMK.07/2020  dan Permen Kes RI No 9/2020.

“Dengan memperhatikan juga Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 yang menyatakan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona (Covid 19) serta tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak , baik di tempat umum, maupun di lingkungan sendiri,” beber Ustad Syahrul yang juga Ketua DPD Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) Provinsi Sumut.

Untuk itu, kata Syahrul, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara Mangapul Purba memutuskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak melaksanakan Reses. “Reses merupakan jemput bola dalam rangka menampung aspirasi masyarakat dan memang hak yang melekat bagi anggota dewan sesuai Undang-undang, akan tetapi dengan pertimbangan peraturan yang ada, Fraksi PDI Perjuangan tidak melaksanakan reses. Untuk itu, kami atas nama Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan permohonan maaf kepada konstituen dan masyarakat Sumatera Utara. Meskipun nantinya ada fraksi lain yang tetap melaksanakan reses akan tetapi Fraksi PDI Perjuangan tetap pada pendirian untuk tidak melakukan Reses,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Medan Jurnalis Club (MJC) mendapat amanah dari Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), untuk menyalurkan 250 paket sembako pribadinya kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Syukur Alhamdulilah bantuan pribadi Wagubsu tersebut telah kita salurkan di sejumlah wilayah di Kota Medan dan sekitarnya,” kata Presidium MJC Edison Tamba didampingi Feriansyah Nasution dan Nanda Octavian, Sabtu (9/5).

Adapun distribusi sembako antara lain ke Lingkungan 12 Kelurahan Helvetia Tengah, Lingkungan 12 Kelurahan Helvetia, tepatnya pinggiran rel, kemudian Jalan Tangguk Bongkar I Mandala, Marendal dan sekitarnya. Paket sembako berupa beras, minyak goreng, mi instan, telur dan ikan kaleng tersebut, lanjut Edison, merupakan bentuk kepedulian orang nomor dua di Provinsi Sumut terhadap masyarakat yang sama sekali belum mendapat bantuan dari pemerintah. Baik apakah itu program keluarga harapan, kartu pra kerja, dan jaring pengaman sosial (JPS) lain dampak stimulus Covid-19.

“Bantuan sembako adalah murni bantuan pribadi Wagubsu Ijeck untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan saat pandemi Covid-19,” kata dia.

Pihaknya mengapresiasi atas amanah dari Wagub Ijeck untuk mendistribusikan bantuan sembako tersebut.

“Mewakili teman-teman MJC di mana wadah tempat bernaungnya para jurnalis di Kota Medan baik media cetak dan online, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bang Ijeck yang beri amanah dan kepercayaan kepada MJC untuk ikut berbuat di tengah bencana Covid-19 ini,” kata pria yang akrab disapa Edoy itu.

Masyarakat, imbuh Edoy, juga tak luput menyampaikan rasa terimakasih atas bantuan dari Wagubsu tersebut.

“Masyarakat sangat senang atas bantuan tersebut. Kami juga berharap kiranya bantuan sembako itu dapat bermanfaat bagi masyarakat. Warga yang menerima bantuan mendoakan Bang Ijeck sekeluarga sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya,” pungkasnya. (prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan akan menyalurkan kembali bantuan tahap kedua terhadap warga yang terdampak Covid-19 pada pekan depan. Kali ini bantuan lebih banyak lagi dalam satu paketnya. Jika sebelumnya hanya beras 5 Kg, kali ini berisikan beras 2 kg, gula 2 kg dan 2 kaleng ikan sarden (ikan kaleng).

“Jika tidak ada kendala, insya Allah, bantuan tahap kedua kepada warga yang terdampak Covid-19 akan kita salurkan. Saat ini Pemko Medan melalui Dinas Sosial sedang mempersiapkan data warga yang akan mendapatkan bantuan tahap kedua tersebut,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wali kota Medan Ir H Akhyar nasution MSi saat meninjau Dinas Sosial Kota Medan di Jalan Pinang Baris Medan, Jumat (8/5).

Dikatakan Akhyar, jumlah bantuan yang diberikan dalam tahap kedua ini lebih banyak lagi. Di tahap pertama, warga hanya mendapatkan bantuan 5 kg beras saja, tapi di tahap kedua bantuan beras yang diperoleh sebanyak 20 kg. Kemudian ditambah lagi dengan gula pasir sebanyak 2 kg dan 2 kaleng sardines.

Mengenai mekanisme pendistribusian bantuan tahap kedua, Akhyar menjelaskan, tetap melalui aparat kelurahan dan kepala lingkungan yang dikoordinasi langsung camat.

Akhyar pun berharap penyaluran bantuan tahap kedua nanti berjalan dengan lancar, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19 tersebut.

Akhyar yang dalam peninjauan itu turut didampingi Kadis Sosial Endar Sutan Lubis, Kabag Tata Pemerintahan Setdako Medan Ridho Nasution serta Kabag Humas Arrahman Pane, melihat puluhan warga tengah antri untuk bermohon bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), BPJS serta Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Di tengah pandemi Covid-19, Akhyar tak ingin warga sampai antre untuk bermohon bantuan sosial. Sebab, antrean yang terjadi sudah tidak mengabaikan physical distancing (jaga jarak) yang diisyaratkan dalam protokol kesehatan guna mencegah terjadi penularan Covid-19. Oleh karenanya Akhyar pun minta agar manajemen pelayanan dilakukan perubahan.

Terkait itu, melalui Bagian Tata pemerintahan, Akhyar minta agar masyarakat tidak perlu lagi antre di Kantor Dinas Sosial, cukup dilayani di kantor lurah masing-masing. “Pihak kelurahan nantinya yang berurusan dengan Dinas Sosial, sehingga masyarakat tidak harus terbebani dengan datang dan antri di Kantor Dinas Sosial seperti ini,” harapnya.

Sementara itu Kadis Sosial Kota Medan Endar Sutan Lubis usai peninjauan, membenarkan apa yang disampaikan Akhyar. Endar mengimbau masyarakat yang ingin bermohon bantuan sosial tidak perlu lagi antri mendaftar di Kantor Dinas Sosial, mereka cukup mendatangi kepling maupun kantor lurah saja.

Endar menambahkan, pendaftaran terus berlangsung hingga 29 Mei mendatang. “Bagi warga yang belum mendapatkan bantuan, segera lapor kepada kepling atau lurah. Apabila ada kepling dan lurah tidak melayani warga yang terdampak Covid-19 untuk mendapatkan, catat namanya dan laporkan kepada kami. Dipastikan, segera ditindak!” tegasnya.

Terkait dengan bantuan tahap kedua yang akan dilakukan, Endar mengatakan, tidak ada masalah dan direncanakan segera disalurkan pekan depan. Apalagi berdasarkan koordinasi dengan pihak Bulog, stok beras maupun gula tidak ada masalah dan sudah tersedia. “Tinggal stok sarden aja, sebab kita harus mencarinya lagi. “Yang pasti, bantuan tahap kedua segera disalurkan pekan depan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wabah Covid-19 yang melanda saat ini turut membuat nasib para nelayan di Kota Medan dan sekitarnya kian terpuruk. Setelah sekian lama hidup di bawah garis kemiskinan, kini beban hidup para nelayan kian berat karena semakin sulitnya mencari nafkah di tengah pandemi yang kini telah melemahkan perekonomian masyarakat.

Bagaimana tidak, saat ini hasil tangkapan ikan para nelayan terbilang normal, namun permintaan akan komoditi ikan di pasaran sangat rendah yang membuat banyaknya ikan yang tidak laku di pasar hingga membuat para nelayan enggan untuk melaut.

“Bagaimana mau melaut, cost-nya jadi lebih besar dari hasil yang didapatkan. Faktanya saat ini, permintaan akan ikan di pasar anjlok, bukan karena masyarakat tak lagi berminat makan ikan tapi karena daya beli masyarakat yang memang sedang terpuruk,” ucap Pimpinan DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah SH MH kepada Sumut Pos, Kamis (7/5).

Dikatakan Bahrum, saat ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperhatikan nasib nelayann

dan harus bisa mengambil kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakatnya yang sekarang sangat merasakan dampak sosial yang begitu memukul perekonomian, tak terkecuali para nelayan yang semakin terpuruk perekonomiannya.

“Jauh sebelum Wabah Covid-19 ini ada, para nelayan di Belawan dan beberapa daerah lainnya di kawasan Medan Utara memang sudah merasakan hidup dalam garis kemiskinan. Saat ini mereka semakin terpuruk, semakin sulit untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka pemerintah harus bisa hadir dan memberikan kebijakan yang berpihak kepada mereka,” ujar wakil rakyat dari Medan Utara tersebut.

Dijelaskan Bahrum, adapun kebijakan yang dimaksud adalah dengan mencabut kebijakan bahwa masyarakat yang berhak menerima bantuan dampak sosial dari Pemko Medan adalah mereka yang merupakan masyarakat bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan).

Sebab, kata Bahrum, PKH adalah salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan untuk membuat keluarga miskin punya sedikit kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Sedangkan bantuan dampak sosial Covid-19 adalah bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk meringankan beban hidup masyarakat yang terkena dampak sosial.

“Jadi ini jelas dua bantuan yang berbeda, yang satu untuk orang miskin dan yang satu lagi untuk orang yang terkena dampak sosial Covid-19. Lantas bagaimana bila orang miskin itu terkena dampak sosial? Maka seharusnya dia berhak mendapatkan keduanya. Nelayan masih melaut dan diberi bantuan PKH saja dia masih miskin, apalagi kalau tidak melaut karena dampak Covid-19 ini, maka dia berhak mendapatkan bantuan untuk kemiskinannya dan bantuan untuk dampak sosialnya,” terang Bahrum.

Dijelaskan Bahrum, saat ini sangat banyak masyarakat Medan Utara terkhusus para nelayan yang belum mendapatkan bantuan dampak sosial Covid 19 gelombang I dari Pemko Medan berupa beras 5 Kg. Tak hanya mereka yang bukan penerima PKH, bahkan masyarakat bukan penerima PKH pun masih ada yang belum mendapatkannya.

“Kita harapkan di gelombang kedua nanti yang belum kebagian bisa mendapatkannya. Lalu kita juga meminta agar Pemko Medan dalam hal ini Dinas Sosial mau mendata dengan benar masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu, termasuk mereka penerima PKH,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kota Medan, Ikhsan Risyad Marbun mengatakan saat ini para nelayan mengeluhkan sepinya pembeli yang membeli ikan hasil tangkapan mereka. Alhasil ikan-ikan yang ditangkap tak laku dijual di pasar. Padahal stok tangkapan ikan sendiri cukup baik seperti biasanya.

Selain itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kota Medan, Emilia Lubis juga membenarkan bila pembeli ikan di Kota Medan turun cukup signifikan.

“Pasokan ikan normal, tapi pembelinya yang sepi. Saya sendiri sudah cek ke beberapa pasar dan tempat pelelangan ikan di sekitar Kota Medan baru-baru ini, tapi nyatanya memang semua mengaku sepi pembeli, akibatnya stok ikan justru berlebih,” terangnya.

Dijelaskannya, hal itu terjadi karena menurunnya daya beli masyarakat termasuk masyarakat Kota Medan sebagai pangsa pasar terbesar komoditi ikan di Sumatera Utara. Daya beli itu sendiri menurun tidak terlepas dari merebaknya wabah Covid 19 di Kota Medan yang membuat lemahnya perekonomian di berbagai lini.

“Akibatnya, daya beli dipasar anjlok. Dan tak hanya komoditi ikan, pasar berbagai komoditi bahan pangan lainnya juga ikut turun. Padahal biasanya di bulan Ramadhan apalagi menjelang lebaran, permintaan kebutuhan pangan di pasar itu meningkat. Tapi kali ini berbeda, permintaan justru menurun. Itu ya jelas, semua karena faktor daya beli masyarakat yang sedang turun,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (FSPMI Sumut) selain membuka posko pengaduan, juga memberikan bantuan kepada para buruh di Sumut yang terkena dampak virus Corona (Covid-19), terutama buruh yang terkena PHK dan dirumahkan tanpa pesangon, gaji dan THR.

Hal itu dikatakan Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo kepada Sumut Pos, saat ditemui di kantornya Jalan Raya Medan-Tanjung Morawa KM 13,1, Gg Dwi Warna No 1, Tanjung Morawa, Deliserdang, Jumat (8/5).

“Sebenarnya paket sembako itu sudah dibagikan kepada buruh pada Mayday, 1 Mei lalu,” ujarnya.

Donasi ini, sebutnya, atas kerja sama kawan-kawan buruh yang tidak terkena PHK dan dirumahkan. “Sehingga kita berjibaku berdonasi secara swadaya atau sukarela mengumpulkan dananya untuk membantu kawan-kawan buruh yang sedang tidak beruntung tersebut,” ungkapnya.

Selain dana dari swadaya para buruh, lanjut Willy, pihaknya juga memperoleh donasi dari Disnaker Sumut dan Disnaker Deliserdang, BPJS Ketenagakerjaan, pihak Kepolisian dan dari instansi serta pihak lainnya.

Bantuan ini, lanjutnya, dalam wujud sembako sebanyak 500 paket, per paket terdiri dari beras 5kg, minyak makan 2kg, gula 2kg dan mie instan 5 bungkus.

“Bantuan ini telah kita salurkan kepada 500 buruh yang terpapar Covid-19. Dan ini yang kita berikan masih terdata atau yang sudah mengadu kepada FSPMI Sumut. Saya yakin masih banyak buruh diluar sana yang terpapar Covid-19, serta belum terbantu. Bisa jadi jumlahnya ribuan orang,” bebernya.

Karena itu, kata Willy, hingga saat ini donasi masih dubuka bagi siapapun yang ingin membantu. “Bantuan ini kita buka tanpa mengikat, atau secara se ikhlas hati,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BKM Nurul Huda Jalan Datuk Kabu, Kelurahan Denai, membagikan sembako kepada 65 KK Prasejahtera di sekitar Masjid Nurul Huda, Rabu (6/5).

Ketua BKM Nurul Huda, H.Maskuri Siregar,SH mengatakan, bantuan tersebut merupakan bantuan tahap kedua.Sebab, sebelumnya, menyambut Ramadan 1441 H juga telah membagikan bantuan sembako pada 12 April 2020 untuk 20 KK. “Sumber bantuan berasal dari para Jamaah Masjid yang dihimpun oleh BKM setiap malam sebelum Salat Tarawih,” ujar Maskurim, didampingi Sekretaris BKM Nurul Huda, Drs H Iyi Halim dan Bendahara, H.Mugiono Bejo.

Dikatakannya, sembako yang dibagikan berupa beras 5 kg, minyak makan 2 liter, gula 1 kg, teh 1 kotak, mie instan 1 kardus dan telur 1 papan.

Program selanjutnya, kata dia, BKM kembali akan menghimpun dana dari jamaah Masjid Nurul Huda untuk memberikan bantuan/santunan kepada anak yatim yang rencananya akan diberikan sebelum 1 Syawal 1441 H, “Mudahan-mudahan rencana ini dapat terlaksana,” harapnya. (rel)