MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polisi Wanita (Polwan) Polres Pelabuban Belawan bersama Korps Wanita Angkatan Laut (Kowal) Lantamal I Belawan membagi-bagikan sembako kepada warga kurang mampu di Jalan Pancing I Medan Labuhan, Jumat (12/6).

Kegiatan tersebut dipimpin Kabag Sumda Polres Pelabuhan Belawan AKP Waskita Sembiring dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-74 Bhayangkara yang jatuh pada tanggal 1 Juni 2020n

“Kegiatan bakti sosial ini dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke 74 sebagai bentuk sinergitas TNI-Polri dalam mengurangi beban warga akibat pandemi Covid19,” kata Kabag Sumda Polres Pelabuhan Belawan.

Dalam kegiatan tersebut, lanjutnya, sebanyak 100 paket sembako dibagikan oleh Polwan Polres Pelabuhan Belawan dan Kowal Lantamal I Belawan kepada warga kurang mampu.

“Kita secara bersama-sama membagikan, ini adalah bentuk sinergitas yang kita bangun. Harapannya, kepada warga yang menerima bebannya dapat diringankan di masa pandemi Covid-19,” cetus Waskita.

Tampak beberapa warga yang mendapat bantuan mengucapkan banyak terima kasih dan merasa terharu atas perhatian yang diberikan oleh Polres Pelabuhan Belawan dan Lantamal I Belawan. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selama diberlakukan belajar di rumah bagi siswa untuk belajar di sekolah, orang tidak bertanggung jawab membuat ruang kelas Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 39 Jalan Young Panah Hijau Kelurahan Labuhandeli, Kecamatan Medan Marelan seperti tempat maksiat.

Pasalanya, setiap pagi ditemukan sejumlah kondom, alat isap sabu dan kerusakan pintu ruang kelas. Hal tersebut membuat Kepala Sekolah SMPN 39n

Ester Simanjuntak bersama guru resah. Mereka berharap, penegak hukum untuk menangkap para pelaku maksiat tersebut.

“Selama anak murid belajar di rumah, penjaga kebersihan menemukan kondom, alat sabu dan pintu ruangan kelas rusak. Kasus ini sudah kami laporkan ke Kepling dan Polmas,” kata Kasek SMP Negeri 39, Ester Simanjuntak, Jumat (12/6).

Parahnya, kata Ester, selama empat hari belakangan ini, hampir setiap hari alat isap sabu ditemukan.

Pihaknya ingin, pelaku yang merusak saran pendidikan ini segera ditangkap pelakunya, karena akan berdampak kepada peserta didik nanti masuk sekolah.

“Ini sudah berulang kali ditemukan, nanti kalau sudah dibersihkan pasti besok pagi ditemukan lagi. Kami tidak ingin ini berdampak dengan siswa, makanya kami ingin kasus ini segera diungkap polisi,” kata Ester saat melaporkan itu ke Polsek Medan Labuhan.

Dikatakannya, selama ini sekolah yang dipimpinnya ada penjaga malam. Diduga orang tidak bertanggung jawab masuk ke sekolah melalui belakang. Sehingga tidak diketahui masuk ke ruang kelas.

“Penjaga sudah mengecek setiap malam, bahkan sempat saya marahi penjaga malam. Bisa jadi, orang-orang itu masuk saat penjaga kita lengah,” ungkapnya.

Bhabinkamtibmas Kelurahan Paya Pasir, Wahyu Maulana mengaku, ia telah menerima laporan dari pihak sekolah, persoalan itu sudah dilaporkan ke pimpinan, rencananya akan dilakukan penyelidikan di lapangan.

“Sudah kita tangani itu, dalam waktu dekat kita akan menggerebek orang- orang yang masuk ke sekolah, cuma menunggu waktu yang tepat,” katanya. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BURUKNYA kondisi truk pengangkut sampak milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan menjadi perhatian masyarakat. Tokoh Masyarakat Kota Medan, M Nasir mempertanyakan anggaran perawatan armada pengangkut sampah yang dikelola Dinas Kebersihan Kota Medan tersebut.

“Kemana anggaran perawatan truk sampah yang sudah dianggarkan melalui APBD setiap tahun. Seharusnya, dinas kebersihan tidak membiarkan bak sampah tidak layak itu dioperasionalkan,” tegas Nasir, Kamis (11/6).

Ketua Partai Gelora Indonesia Kota Medan ini mengaku, dari pengalamannya ketika menjabat sebagai anggota DPRD Kota Medan, anggaran perawatan truk sampah Kota Medan tiap tahun disediakan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Medan dengan jumlah lumayan banyak.

Nasir berpendapat, selama ini masyarakat mematuhi untuk membayar restribusi sampah, namun kenyataan fasilitas di lapangan tidak dapat dinikmati masyarakat. Sebab, anggaran yang bersumber dari retribusi sumbangan masyarakat tidak jelas.

“Restribusi sampah di Kota Medan sekitar 10 ribu hingga 15 ribu per rumah. Bahkan ada yang lebih dan kepatuhan warga untuk membayarnya sangat besar. Jadi, ke mana anggaran yang ada,” tanya Nasir.

Terpisah, Kepala Seksi TPS dan TPA Dinas Kebersihan Kota Medan, Pahala Rajagukguk membenarkan adanya beberapa unit truk yang kondisinya baknya tidak layak. Tetapi, selama ini sudah ada perbaikan, hanya saja kerusakan terus terjadi akibat beban angkut terlalu banyak.

“Masalah ini memang menjadi perhatian, artinya anggaran memang ada. Kemungkinan, karena situasi Covid-19 ini, bisa jadi anggaran yang ada untuk itu masih dipending,” kata Pahala.

Selama ini, katanya, armada yang ada mengangkut 2 hingga 3 trip, sehingga beban yang diangkut membuat bak menjadi rusak. Selama ini, biasanya setiap tahun ada penambahan armada 20 truk setiap tahun.

“Jadi beban angkut dengan jumlah sampah tidak sesuai. Tapi, tahun ini kita belum tahu apakah penambahan armada ada dianggarkan. Saat ini kita fokuskan dulu perawatan karena ada maintenance kita di Pinang Baris,” ujarnya.

Berita sebelumnya, mobil truk pengangkut sampah milik Pemko Medan, saat ini banyak yang memperihatinkan kondisinya. Bahkan, jika ditilik dari peraturan, mobil sampah tereabut bisa dibilang sudah tidak layak jalan.

Namun, truk tersebut tetap beroperasi atau masih digunakan untuk mengakut ribuan kubik sampah dari inti Kota Medan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan. (fac/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – ALIANSI Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Kota Medan meminta Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution untuk taat hukum dan memulihkan kembali kedudukan tiga direksi PD Pasar Kota Medan. Hal ini sesuai hasil Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PTUN) Medan dalam amar putusan tertanggal 12 Mei 2020 dengan Nomorn

11/G/2020/PTUN-MDN yang menolak eksepsi tergugat (Plt Wali Kota Medan) dan menyatakan batalnya keputusan pencopotan tiga direksi PD Pasar Medan.

Seperti diketahui, tiga direksi PD Pasar Kota Medan diberhentikan oleh Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution pada Januari 2020 lalu. Tidak terima diberhentikan, ketiga direksi tersebut menggugat ke PTUN Medan. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya PTUN Medan pun mengabulkan gugatan ketiga direksi tersebut dan memerintahkan Pemko Medan untuk memulihkan jabatan tiga direksi yang sempat diberhentikan.

“Ini perintah hakim yang dalam poin tertulis mewajibkan kepada Plt Wali Kota Medan untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan ketiga direksi PD Pasar ini kepada jabatannya semula,” ucap Ketua Appsinddo Medan, Adi Warman Lubis, kepada wartawan, Jumat (12/6).

Menurutnya, jangan ada lagi pemimpin yang tidak taat hukum di negeri ini. Apalagi Plt Wali Kota Medan saat ini berniat untuk maju menjadi Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Medan di Pilkada Medan 2020.

“Ini akan menjadi preseden yang sangat buruk apabila petahana tidak mentaati hukum. Sementara Akhyar yang mengeluarkan perwal no 11 tahun 2020 tentang covid 19, meminta masyarakat mentaati nya,” ujar Adi.

Ketua LSM PENJARA ini juga mengatakan, bahwa kondisi pascadicopotnya 3 direksi PD Pasar Kota Medan terlepas dari musibah Covid-19 ini, membuat pasar-pasar semakin tidak bergairah atau monoton.

“Apalagi Plt Dirut PD Pasar yang ditunjuk oleh Plt Wali Kota Medan tak mampu mengelola pasar, sehingga pendapatan perusahaan semakin menurun, dan parahnya THR karyawan pun terpaksa ditunda karena ketiadaan anggaran di kas PD Pasar Kota Medan,” ungkapnya.

Masih menurut Adi, Plt Dirut PD Pasar yang ditunjuk oleh Pemko Medan bukanlah ahli dalam membidangi pasar. Sehingga konsep-konsep untuk menjadikan pasar di Kota Medan menjadi lebih baik malah terkesan monoton dan pasar pun kurang bergairah.

“Plt Dirut PD Pasar itu bukan dari hasil pengujian fit and profertest, namun hanya hasil dari penunjukkan, sehingga dia tidak punya konsep dalam membangun pasar di Kota Medan agar menjadi lebih baik,” katanya.

Ia juga menegaskan, agar Pemko Medan segera menuntaskan dan mentaati hukum dengan mengindahkan perintah hakim PTUN Medan. Sebab saat ini, masyarakat dan pedagang menjadi bingung dan resah akibat kondisi yang ada. Selain itu Pemko Medan juga diminta agar tidak menjadikan hawa-hawa politik sebagai sample untuk membungkam sebuah keadilan dan sekadar melepas syahwat politik.

“Ada agenda apa dalam pencopotan ketiga direksi tersebut. Toh semua eksepsi dan kebijakan Plt Wali Kota Medan dimentahkan majelis hakim PTUN Medan. Ini kan penzoliman terhadap tiga direksi PD Pasar Kota Medan. Jadi hentikan permainan-permainan politik di dalam perusahaan daerah milik Pemko Medan ini. Karena pedagang butuh sosok Rusdi Sinuraya, Yohny Anwar, dan Arifin Rambe yang dianggap sukses dalam menjalankan perusahaan PD Pasar Kota Medan,” tutupnya.

Seperti diketahui, PTUN Medan mengabulkan gugatan tiga direksi PD Pasar Kota Medan sekaligus mewajibkan kepada Plt Wali Kota Medan untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan ketiga direksi PD Pasar tersebut pada jabatannya selaku Direksi. Adapun ketiga direksi PD Pasar Kota Medan tersebut yakni Rusdi Sinuraya selaku Direktur Utama, Yohny Anwar selaku Direktur Operasional, dan Arifin Rambe selaku Direktur Pengembangan SDM.(map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menerima audiensi Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Wilayah (UIW) Sumut terkait permasalahan tagihan listrik bulanan yang saat ini tengah ramai menjadi pembicaraan di masyarakat luas. Atas hal itu, akan disampaikan kebijakan keringanan sebagai solusi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini.

“Masyarakat bertanya kenapa ada pembengkakan tagihan listrik. Apakah dari awal tidak disampaikan kalau ada penghitungann

rata-rata akibat kebijakan pemerintah. Karena kita tahu soal listrik ini sensitif di masyarakat,” ujar Wagub Musa Rajekshah kepada Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW Sumut Chairuddin bersama pejabat lainnya, di Rumah Dinas Wagub Jalan Teuku Daud Medan, Jumat (12/6).

Menurut Wagubsu, yang terpenting adalah bagaimana pemahaman atas masalah ini bisa disampaikan dan diterima masyarakat, sehingga secara berangsur kondisi tersebut dapat dimaklumi. Karena itu baginya, penting untuk setiap lembaga seperti PLN maupun pemerintahan melakukan sosialisasi.

“Karena suasana Covid-19 ini kan semuanya jadi sensitif, ekonomi terganggu, terus banyak yang tadinya beraktivitas jadi terhenti, ada juga yang dirumahkan. Makanya yang seperti ini gampang ramai kalau ada berita-berita,” jelas Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Tanpa sosialisasi maksimal ke masyarakat lanjut Ijeck, tentu bisa memunculkan spekulasi atau pendapat-pendapat berbeda dan berpotensi menimbulkan keresahan hingga protes di berbagai tempat. Sebab bisa saja ada pandangan, pelanggan itu seperti dibohongi, padahal mungkin keadaannya tidak seperti yang dituduhkan.

“Jadi tagihan itu tidak dinilai mengada-ada. Memang soal kebijakan apapun, harus cepat sosialisasi ke masyarakat, di awal harus gencar. Sebab nanti jika sudah terjadi, sudah banyak berbagai pendapat yang muncul. Mungkin ini ke depan, jadi pelajaran. Agar jika di awal sudah kita sampaikan, kalaupun ada masalah tidak terlalu sulit untuk diatasi,” jelas Ijeck.

Sementara itu Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN UIW Sumut, Chairuddin menyampaikan bahwa dalam hal ini ada dua komponen utama soal tagihan, yakni pertama tarif dasar listrik (TDL) dan kedua adalah volume pemakaian (KwH). Namun dirinya memastikan tidak ada kebijakan menaikkan TDL dari pemerintah pusat.

“Dampak dari Covid-19 mulai Maret, kita harus menjalankan protokol kesehatan yakni menjaga jarak dan bekerja dari rumah, anak-anak juga diliburkan dari sekolah. Tentu aktivitas di rumah lebih banyak dan konsumsi listrik lebih banyak. Terjadilah pemakaian di atas normal,” jelas Chairuddin.

Namun yang membuat tagihan bertambah, lanjutnya, petugas pencatat meteran (cater) tidak turun ke lapangan selama pemberlakuan kebijakan protokol kesehatan atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna menghindari penularan. Sehingga PLN melakukan perhitungan rata-rata sebelum petugas kembali mencatat angka stand meter data pelanggan Mei 2020.

“Pada saat dilakukan pembacaan meteran, terjadi selisih yang dari pemakaian rata-rata yang selama ini masyarakat alami. Memang seolah dia merasa memakai seperti biasa dan tidak ada penambahan. Tetapi waktu pemakaian lebih lama. Ditambah lagi Mei kita masuk Ramadan, konsumsinya secara normal itu lebih banyak. Jadi ini yang menjadi lonjakan pemakaian KwH meter,” katanya lagi.

Sedangkan sebagai langkah untuk menyikapi banyaknya keberatan masyarakat lanjutnya, PLN memberikan kebijakan menerapkan skema perlindungan terhadap lonjakan rekening listrik, yaitu yang akan dibayar di Juni ini sebesar 40% dari selisih pemakaian, ditambah pemakaian Mei. Kemudian untuk 60% sisa selisihnya, bisa dicicil selama tiga bulan.

“Bagi masyarakat kami imbau memeriksa rekeningnya jika merasa keberatan, silakan mendatangi kantor-kantor PLN terdekat atau posko. Kami akan jelaskan secara transparan, menyampaikan hitungan-hitungannya,” pungkasnya. (prn/azw)

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan menyatakan keberatannya untuk beroperasinya moda transportasi masal berupa bus dengan skema beli jasa layanan atau buy the service (BTS) secara gratis di Kota Medan.

Alasannya, penggratisan Bus BTS yang rencananya akan dimulai pada bulan Agustus justru akan menjadi ‘predator’ bagi jasa angkutan umum lainnya yang telah terlebih dahulu ada di Kota Medan. Khususnya, bagi moda transportasi seperti angkot.

Hal itu disampaikan pihak Organda Kota Medan dalam surat terbukanya pada 12 Juni 2020 yang ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan, dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.

“Kabarnya bulan Agustus ini sudah mulai beroperasi bus BTS itu, saat ini infonya armada sudah di karoseri. Penggratisan Bus BTS itu tentu merugikan kami, baik pengusaha maupun para sopir angkot. Kalau Bus BTS gratis, tentu itu akan jadi predator bagi angkot,” ucap Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Jumat (12/6).

Dikatakan Gomery, gratisnya tarif angkutan umum masal BTS merupakan hal yang ditetapkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Padahal, pengoperasian Bus BT berdampingan dengan angkot yang berbayar. Hal ini pun dinilai Organda sebagai sikap ketidakberpihakan Pemerintah Kota Medan terhadap nasib para sopir angkot. Sekaligus menjadi kebijakan yang mengabaikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tentu hal ini akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan bisa menimbulkan gejolak dan konflik. Sangat kita sayangkan, persaingan yang tidak sehat itu justru diciptakan oleh Pemko Medan sendiri, disaat ribuan sopir sedang membutuhkan bantuan sosial Covid-19 berupa sembako dan pengusaha angkot sedang berjuang menunda pembayaran kredit,” ujarnya.

Didalam surat terbuka itu juga disebutkan, bahwa kesepakatan bersama dengan Kementerian Perhubungan untuk penataan Angkutan Kota Existing yang telah diputuskan dalam rapat di Jakarta beberpa waktu yang lalu tidak terealisasi.

Oleh karena itu, guna mencegah bertambahnya kesulitan susulan yang dialami para sopir hingga pengusaha angkot di Kota Medan, Organda Medan pun mendesak pemerintah untuk bersikap adil dan mau mematuhi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, salah satunya terkait dengan keadilan sosial. “Kami akan menuntut keadilan, kami akan meminta Pemko Medan untuk

menyelenggarakan Forum untuk menentukan BTS yang rencananya akan dioperasikan Agustus nanti. Lalu, kami minta agar Pemko juga melaksanakan hasil rapat di Kementerian Perhubungan dengan mengundang semua Pimpinan Badan Usaha Angkutan Kota Existing,” sebutnya.

Bila hal ini diabaikan, maka Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Kota Medan beserta segenap anggotanya akan melakukan protes secara terus menerus.

“Kami siap mengerahkan seribuan angkot dengan mengajak pengemudi beserta keluarganya ke kantor kota hingga muncul keadilan bagi kami,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis SSiT MT mengatakan bahwa terjadinya gesekan merupakan hal yang biasa.

Namun ia memastikan, tujuan utama dari diadakannya Bus BTS di Kota Medan bukan sebagai ‘predator’ bagi angkot melainkan untuk merubah kebiasaan masyarakat Kota Medan dari menggunakan kendaraan pribadi khususnya roda 4 kepada kendaraan transportasi massal.

“Info dari kementerian Bus BTS akan beroperasi pada bulan Agustus ini. Pemerintah tentu akan memikirkan dan berbuat yang terbaik buat seluruh rakyatnya, baik pengemudi maupun penumpang,” ucap Iswar kepada Sumut Pos, Jumat (12/6).

Terkait penggratisan tarif Bus BTS, Iswar menjelaskan bahwa hal tersebut memang menjadi strategi sekaligus stimulus bagi masyarakat agar mau beralih kepada transportasi massal.

“Jadi sekali lagi, Bus BTS bukan predator bagi angkot. Tak hanya itu, angkot juga akan menjadi feeder (pengumpan) bagi Bus BTS. Semua pasti akan diatur, apa yang terbaik untuk semua pihak,” jelasnya.

Terkait protes yang dilayangkan pihak Organda Medan hingga berencana untuk menurunkan massa ke Balai Kota bila Bus BTS nantinya tetap beroperasi secara gratis, Iswar menegaskan pihaknya tetap akan berusaha untuk mengambil kebijakan yang terbaik bagi semua pihak.

“Semua pihak berhak menyampaikan pendapat atau pandangannya, tetapi pemerintah juga harus bijak dalam memilih kebijakan agar baik secara menyeluruh,” pungkasnya. (map/azw)