MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut menyalurkan berbagai program jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19. Antara lain, bantuan sembako atau nontunai, bantuan sosial tunain
program keluarga harapan, bantuan pangan nontunai, kartu prakerja hingga gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi.
Bantuan sosial tersebut bersumber dari refocusing anggaran APBD Pemprov Sumut sebesar Rp300 miliar, dan akan disalurkan kepada 1.321.426 kepala keluarga (KK) yang tersebar di 33 kabupaten/kota.
“Saya ingin bantuan ini cepat disalurkan pada rakyat yang sangat membutuhkan. Saya minta bupati dan wali kota untuk melibatkan TNI dan Polri dalam penyaluran bantuan ini,” ucap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat memimpin rapat jarak jauh menggunakan video conference bersama para bupati dan wali kota se Sumut, di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, beberapa hari lalu.
Bantuan sembako berupa beras, gula, minyak makan, dan mie instan tersebut didistribusikan melalui 9 kluster/kawasan, yaitu Mebidang dan sekitarnya (Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat), Kawasan Danau Toba (Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir), Dataran Tinggi 1 (Pematangsiantar, Simalungun, Serdang Bedagai), Dataran Tinggi 2 (Karo, Pakpak Bharat, Dairi), Pantai Timur (Asahan, Batubara, Tanjungbalai, Tebing Tinggi), Pantai Timur Selatan (Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan), Tabagsel (Mandailing Natal, Padangsidimpuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara), Pantai Barat (Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan), Kepulauan Nias (Gunungsitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat).
Selain itu ada juga bantuan PKH diberikan kepada 408.321 KK selama tiga bulan (April-Juni 2020), BPNT diberikan kepada 737.625 KK, Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada 662.769 KK selama 3 bulan (April-Juni 2020), Kartu Prakerja diberikan kepada 183.904 orang selama 4 bulan, dan gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi untuk seluruh pelanggan kategori Rumah Tangga 1 (RT1) selama 3 bulan (Mei-Juli 2020). Selanjutnya ada juga pogram peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM serta lembaga mikro lainnya dalam bentuk insentif dan modal usaha serta bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada lebih dari 671.533 KK penerima manfaat.
Sekdaprovsu R Sabrina berharap, berbagai macam bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Karenanya para bupati/wali kota diminta segera menginstruksikan OPD-nya ikut membantu pendataan yang dilakukan petugas di lapangan, agar data yang diterima benar-benar valid. “Hasil pendataan selanjutnya agar digunakan untuk perbaikan DTKS dan dilaporkan kepada Pemprov Sumut dan pemerintah pusat,” ujarnya memimpin rapat virtual bersama para sekda kabupaten/kota se Sumut, kemarin (5/5).
Bupati/wali kota juga diharapkan menginstruksikan jajarannya untuk ikut berperan aktif dalam penyaluran bantuan pangan/sembako dan berkoordinasi dengan Kapolres dan Dandim di wilayahnya masing-masing. “Realisasi penyaluran agar segera disampaikan kepada gubernur Sumut dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (prn)
