JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2020 untuk calon anggota jamaah haji reguler dan khusus tahap I akan berakhir Kamis (30/4) besok. Sampai hari ini, sebanyak 177.785 calon anggota jeamaah haji reguler dan 12.720 calon anggota jemaah haji khusus telah melakukan pelunasan.

“Sampai sehari menjelang ditutupnya masa pelunasan Bipih reguler tahap pertama, sudah ada 177.785 atau 87,44 persen calon jemaah haji yang melakukan pelunasan. Angka ini diharapkan akan terus bertambah sampai dengan tahap akhir pelunasan tahap pertama Kamis,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis melalui keterangan tertulis, Rabu (29/4).

Kuota haji reguler Indonesia tahun ini 203.320. Kuota haji reguler terbagi menjadi empat: 199.518 untuk jemaah haji reguler, 2.040 kuota prioritas lanjut usia, 1.512 Petugas Haji Daerah (PHD), serta 250 Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah KBIHU.

Muhajirin mengatakan, masih ada 25.535 kuota jamaah haji reguler yang belum terlunasi. Untuk PHD dan Pembimbing KBIHU bahkan belum ada yang melakukan pelunasan.”Sampai hari ini, belum ada PHD dan Pembimbing KBIHU yang melakukan pelunasan,” ujar Muhajirin.

Muhajirin menambahkan, akan ada pelunasan tahap II untuk jamaah haji reguler pada 12-20 Mei 2020. Pelunasan tahap II dibuka untuk jemaah berhak lunas yang mengalami gagal pembayaran karena sistem saat tahap I. Selain itu, pendamping lansia, penggabungan mahram, serta jemaah disabilitas dan pendampingnya bisa ikut pada pelunasan tahap II.

Sementara itu, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Arfi Hatim mengatakan sudah ada 12.720 calon jamaah haji khusus yang melunasi pembayaran.

“Artinya, sudah 78,01% calon jemaah haji khusus yang sudah melunasi dari total kuota berhak lunas sebesar 16.305,” kata Arfi. (dtc/ila)

Pelunasan tahap II juga dibuka bagi calon jemaah haji khusus pada 12-20 Mei 2020. Sebagaimana tahun sebelumnya, Kemenag juga membuka pelunasan untuk jemaah haji khusus dengan status cadangan dengan total kuota cadangan 4.785 jamaah.”Sampai hari ini, 2.135 jemaah haji khusus sudah melunasi dengan status cadangan,” jelasnya. (dtc/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tak kurang dari 81.374 warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri kembali ke Tanah Air selama masa pandemi Covid-19. Mayoritas WNI yang kembali berasal dari Malaysia.

“Per 28 April, sebanyak 68.129 WNI yang telah kembali ke Indonesia (dari Malaysia) melalui repatriasi mandiri,” kata Menlu Retno LP Marsudi saat menyampaikan keterangan, Rabu (29/4).

Para WNI itu kembali ke Indonesia melalui tiga jalur yakni laut (46.915 orang), darat (12.390 orang), dan udara (8.824 orang). Selain dari Malaysia, setidaknya terdapat 1.381 WNI yang juga telah kembali dari sejumlah negara, baik yang kembali secara mandiri maupun difasilitasi oleh perwakilan RI di luar negeri. Adapun 11.505 WNI lainnya yang telah kembali merupakan anak buah kapal (ABK) dari sejumlah kapal pesiar yang saat ini tidak beroperasi akibat pandemi Covid-19.

“Ke depan diperkirakan 18 kapal pesiar akan melakukan pemulangan 2.339 WNI ABK. Selain itu, pada pagi hari ini, kapal pesiar Explorer Dreamer tiba di Pelabuhan Tanjung Priok yang membawa 359 WNI ABK,” ujar dia.

Setibanya di Tanah Air, kata Retno, para WNI itu menjalani pemeriksaan kesehatan ketat sesuai dengan protokol yang berlaku. “Masalah protokol kesehatan bagi ketibaan WNI, secara khusus dibahas dalam rakor (rapat koordinasi) tadi pagi yang dipimpin oleh Menko PMK. Protokol Kesehatan ini tentunya menjadi kewenangan dari Kementerian Kesehatan,” ujar dia. (kps/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Firli Bahuri menyatakan, mustahil personel KPK bisa mengawasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 hingga ke desa-desa.

Karena itu, Firli meminta masyarakat proaktif melapor apabila menemukan dugaan penyalahgunaan dana penanganan Covid-19 di desa masing-masing. Laporan dapat disampaikan melalui program “JAGA KPK” yang dapat diakses melalui situs jaga.id atau aplikasi yang bisa diunduh di ponsel.

“Beruntung kami punya program yang kita kenal dalam rangka pengawasan anggaran dana desa, akan kami optimalkan pemanfaatannya dengan program JAGA,” ujar Firli dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di kom pleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4). “Jadi masyarakat boleh lapor apabila ada penyimpangan,” lanjut dia.

Ia menjelaskan, KPK akan melayangkan teguran apabila penyimpangan yang dilakukan merupakan pelanggaran administratif. Kemudian, dugaan pelanggaran hukum akan ditindak KPK dengan bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

“Kalau penyimpangan administratif atau dalam tahap pengawasan, aparat pengawas internal pemerintah kami sampaikan hingga kabupaten atau kota. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, maka kami akan kerja sama dengan Polri dan Kejaksaan Agung,” ujar dia.

Dalam rapat, Firli menyatakan, KPK telah memetakan empat titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi terkait penanganan Covid-19.

Keempat titik rawan itu adalah pengadaan barang dan jasa, pengalokasian APBN dan APBD, pemberian sumbangan dari pihak ketiga, dan pendistribusian bantuan sosial. Menurut dia, realokasi APBN senilai Rp405,1 triliun dan APBD senilai Rp56,7 triliun menjadi perhatian KPK dalam pengawasan terhadap penggunaan dan pelaksanaan bantuan untuk penanganan Covid-19.

Firli pun menjelaskan KPK mengklasifikasikan tiga kategori penyimpangan bantuan yang kemungkinan bisa terjadi.”Pertama, bantuan atau sumbangan fiktif. Kedua, exclusion error atau inclusion error. Ketiga, juga ada kualitas atau kuantitas berubah,” kata Firli.

Atas pemetaan tersebut, Firli mengatakan, KPK membentuk satuan tugas (satgas) yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap penggunaan dan penyaluran anggaran penanganan Covid-19.

“KPK telah membentuk satgas penyelidikan yang bertugas memonitor terkait penggunaan dan penyaluran anggaran Covid-19,” kata dia. (kps/ila)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Romahurmuziy alias Rommy dibebaskan dari rumah tahanan (Rutan) KPK malam ini (kemarin,Red). Ia mengatakan pembebasan Rommy menindaklanjuti penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

“Karena telah ada penetapan perintah lepas tahanan dari MA maka KPK segera menindaklanjutinya,” kata Nawawi, Rabu (29/4).

Nawawi mengatakan pemberitahuan pembebasan Rommy itu diproses KPK sejak pukul 19.00 WIB. Kini KPK sedang melaksanakan penetapan MA yang memerintahkan membebaskan Rommy.

Nawawi mengatakan, pemberitahuan pembebasan Rommy itu diproses KPK sejak pukul 19.00 WIB. Kini KPK sedang melaksanakan penetapan MA yang memerintahkan membebaskan Rommy.

“Pukul 19.00 WIB tadi dilaporkan, sedang dalam proses pelaksanaan penetapan tersebut yaitu mengeluarkan trdakwa dari tahanan,” paparnya.

Keterangan yang disampaikan Nawawi ini berbeda dengan keterangan Jubir MA Andi Samsan Ngaro. Sebelumnya MA melalui Andi Samsan mengatakan tetap menahan mantan Ketum PPP Romahurmuziy. Rommy dihukum 1 tahun penjara dalam kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

“Laporan adanya pengajuan kasasi dari PN Jakarta Pusat dalam perkara Terdakwa Romahurmuziy diterima MA pada hari ini Rabu, 29 April 2020. Kemudian MA merespons dengan alasan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi dalam perkara tersebut, MA mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa, yang berlaku sejak tanggal hari pernyataan kasasi Terdakwa yaitu tanggal 27 April 2020,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, Rabu (29/4).

Dari laporan kasasi tersebut, ternyata penahanan yang dijalani terdakwa telah sama (sesuai) dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh PT DKI Jakarta, yaitu 1 tahun penjara. Menurut KUHAP dan Buku II MA, Ketua PN dapat memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum.“Kendati demikian, dalam penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh MA tetap dicantumkan klausul bahwa penahanan terdakwa sudah sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh PT DKI sehingga Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi hukum,” ujar Andi.

KPK juga telah mengajukan kasasi ke MA terkait putusan PT DKI Jakarta menyunat vonis Romahurmuziy dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun tersebut pada 27 April 2020. Setidaknya ada tiga alasan pokok yang mendasari KPK mengajukan kasasi. (dtc/ila)