MEDAN, SUMUTPOS.CO – Larangan mudik lebaran tahun yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada seluruh masyarakat Indonesia telah berlaku sejak tanggal 24 April kemarin.

Seluruh wilayah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) harus mulai mengatur dan mengawasi sistem lalulintasnya untuk menghindari adanya perjalanan mudik. Baik menuju maupun ke luar wilayah .

“Itu memang sudah berlaku sejak hari ini,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Jumat (24/4).

Namun dikatakan Iswar, Dinas Perhubungan Kota Medan tidak memiliki wewenang dalam hal itu. Sebab, mudik merupakan perjalanan lintas kota, lintas provinsi bahkan antarpulau.

“Kalau melakukan perjalanan hanya di dalam Kota Medan saja gak bisa kita bilang mudik, sedangkan kalau sudah lintas kota itu bukan ranah Dishub Medan lagi,” ujarnya.

Apalagi kata Iswar, pengawasan pengaturan lalu lintas masuk dan menuju kawasan PSBB dan zona merah bukan merupakan kewenangan Dinas Perhubungan, baik Kota ataupun Provinsi.

“Itu ada diatur di pasal 7 Permenhub No.25 (tahun 2020). Kita di Dishub Medan siap membantu menurunkan personel kita apabila dibutuhkan,” tandasnya.

Berdasarkan Permenhub No.25/2020 tentang pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 H dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Pasal 7 ayat 1 (a) dikatakan Pengawasan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan.

Lalu, di Pasal 7 ayat 1 (b) dikatakan, pengawasan juga ada di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, untuk kapal angkutan penyeberangan dan kapal angkutan sungai dan danau. Untuk itu, pengawasan akan dibuat pos koordinasi sebagai titik pengecekan (check point) yang tertuang di Pasal 7 ayat 2.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga sangat mendukung langkah tegas yang diambil pemerintah dalam larangan adanya arus mudik Idul Fitri 1441 H terkhusus untuk wilayah PSBB dan Zona Merah Covid 19 guna memutuskan mata rantai pandemi virus Corona tersebut. “Kita dukung betul langkah itu, itu bagus sekali untuk memutuskan mata rantai covid 19 ini,” jawabnya kepada Sumut Pos, Jumat (24/4).

Namun Ihwan menegaskan, harus ada kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang diterapkan PSBB dan sudah masuk kedalam kawasan zona merah.

“Mereka tidak boleh mudik, mereka tetap harus di rumah, sedangkan banyak dari mereka yang terkena dampak sosial. Harus ada perhatian khusus dari pemerintah kepada masyarakat terkait hal ini, terkhusus soal kebutuhan hidup mereka,” tutupnya. (map/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah viral di media sosial akibat mencuri 1 karung beras ukuran 5 kg karena kelaparan di tengah pandemi Covid-19, Atek, warga Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, kembali mendapat bantuan.

Kali ini, Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto memberikan bantuan untuk Atek dan warga Sari Rejo berupa paket sembako, yang terdiri dari 100 karung beras ukuran 5 kg, minyak goreng, mie instan untuk pak Atek dan warga Sari Rejo, Rabu (22/4).

Bantuan tersebut disalurkan melalui Staf Kabaharkam Polri, Abink. “Saya ditelepon Pak Kabaharkam, beliau menyampaikan rasa prihatinnya terhadap apa yang menimpa Pak Atek ini dan memerintahkan agar diberi bantuan termasuk untuk masyarakat sekitarnya,” ujar Abink di sela-sela pembagian sembako.

Kabaharkam Polri saat dikonfirmasi wartawan, membenarkan bahwa bantuan sembako tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Kebetulan staf saya sedang di Medan, jadi bisa langsung memberikan bantuan kepada Pak Atek dan warga sekitarnya yang membutuhkan,” ujar Komjen Agus melalui pesan singkat whatsapp (WA).

Mantan Kapolda Sumut ini turut prihatin apa yang dialami Atek. “Ini salah satu dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat akibat pandemi Covid-19,” tutur Komjen Agus.

Jenderal bintang 3 ini menilai, kejadian Atek mencuri karena kelaparan mungkin akibat luput dari lingkungan sekitar dan pemerintah setempat.

“Rasa kemanusiaan kita akan diuji. Jangan biarkan tetangga, saudara-saudara kita kelaparan, semangat gotong-royong membantu sesama harus kita gelorakan, karena salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah kelaparan dan kemiskinan, harus kita antisipasi,” ujarnya.

Lebih lanjut Komjen Agus menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada jajaran dan masyakarat yang terus bergotong-royong membantu sesama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

“Yang ekonominya tidak terdampak mari kita bantu saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi,” imbaunya.

Kepala Lingkungan V Sumarni mewakili warga Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia yang juga ikut membantu membagikan sembako mengucapkan terima kasih kepada Kabaharkam Polri atas bantuan sembakonya.

Peristiwa pencurian yang dilakukan Atek terjadi di Jalan Cinta Karya, Medan Polonia, Sabtu (18/4) lalu. Atek awalnya sempat ditangkap karena beras 5 kilo sehingga polisi datang ke rumahnya. Namun, belakangan Atek sudah berdamai dengan korban pencurian tersebut.

Sedangkan Atek yang mengaku terpaksa melakukan tindak pencurian itu. “Saya terpaksa, karena keluarga saya kelaparan dan tempat saya bekerja saat ini menutup bengkelnya sehingga saya tidak punya penghasilan,” ujar Atek. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Personel Polsek Medan Baru dipimpin Wakapolsek Medan Baru, AKP Uli Lubis SH memberikan Bantuan Sosial (Bansos) di Sekretariat Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) dan di Panti Asuhan yang ada di wilayah hukum Polsek Medan Baru, Jumat (24/4). Bantuan ini merupakan, ‘Gerakan Bakti Sosial Polri Peduli Covid-19, Bantuan itu berupa sembako seperti beras, minyak goreng, telur, mie instan dan biskuit.

Turut hadir dalam kegiatan ini Panit 1 Binmas Polsek Medan Baru Iptu Ganepo Sembiring, personel Patroli Polsek Medan Baru, personel Bhabinkamtibmas Polsek Medan Baru, personel Babinsa dan Kepala Lingkungan.

Adapun obyek Bansos yg disalurkan sembako adalah terdiri dari 4 lokasi yaitu Panti Asuhan Ade Irma Suryani Jl Cikditiro Medan Kelurahan Madras Hulu Kecamatan Medan Polonia, Panti Asuhan Pembangunan Didikan Islam Indonesia Jalan Jamin Ginting Nomor 271 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Panti Asuhan Sendoro Jalan Antariksa Nomor 2 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, dan Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) Jalan Dr Mansyur Medan.

Dalam acara penyaluran yang langsung diterima oleh pengurus masing-masing Panti Asuhan dan Sekretariat. Panti Asuhan Ade Irma Suryani diterima Hj Iriani OKR, berupa Beras sebanyak 25 karung (@25kg), minyak goreng, telur, mie instan dan biskuit. Sedangkan, Panti Asuhan Yayasan Pembangunan Didikan Islam Indonesia (YPDII) diterima langsung oleh pengurus Yayasan Ibu Nur Atika Sibarani berupa Beras 25 karung (@5kg), minyak goreng, telur, mie instan dan biskuit.

Kemudian, Panti Asuhan Sendoro diterima langsung oleh Pengurus Panti Asuhan berupa Beras 25 karung (@5kg). Sementara, di Sekretariat Ikatan Mahasiswa Papua (IMP) diterima oleh pengurus Sekretariat kemahasiswaan Hengki, berupa Beras 70 karung (@5kg), minyak goreng, telur, mie instan dan biskuit.

Dalam kesempatan tersebut salah satu pimpinan Yayasan yang menerima Hj Iriani OKR selaku pengurus di Panti Asuhan Ade Irma Suryani menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Polsek Medan Baru atas pemberian sembako ini.

“Semoga bantuan ini berkah buat anak-anak kami yang ada di Panti Asuhan dan juga berkah terhadap seluruh personil Polsek Medan Baru dan seluruh petugas Penanggulangan Covid-19,” ujarnya.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Martuasah Tobing SIK MH menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah membantu warga yang sangat terdampak akibat dari Pandemik Covid-19. Sehingga, masyarakat merasakan kehadiran pemerintah di tengah kesulitan saat ini terlebih pandemi Covid-19 di Bulan Suci Ramadhan ini.

“Kita berharap semoga dengan bantuan sembako ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita dan anak-anak kita yang ada di Panti Asuhan dan juga dapat mempertahankan stabilitas ketahanan pangan di masyarakat agar tetap stabil,” harap Martuasah Tobing. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka syukuran kantor baru Yayasan SATU HATI, Jalan Alfalah No 888 Medan, pengurus yayasan melakukan kunjungan dan bakti sosial ke Panti Asuhan Muhammadiyah Ar-Ridho Cabang Medan Amplas, Jalan Bajak IV Medan Amplas, Kamis (23/4) sore.

Dalam kunjungan tersebut, Pembina Yayasan SATU HATI Sartjipto King dan Ibu Tuty didampingi Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI) Dodi Kurniawan SPd sekaligusn

menyerahkan bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, minyak makan, gula putih, susu kaleng, nasi kotak serta masker untuk anak-anak panti asuhan.

Pembina Yayasan SATU HATI Sartjipto King mengatakan bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Yayasan SATU HATI dan syukuran kantor baru Yayasan SATU HATI.

“Bantuan sembako ini untuk membantu meringankan beban para pengurus panti dan anak-anak yatim piatu di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini,” ujar Sartjipto King.

Sartipto King mengimbau para pengurus panti dan anak-anak agar tetap peduli akan himbauan pemerintah terkait antisipasi penyebaran Virus Covid-19, dengan selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak dan senantiasa menggunakan masker bila keluar dari lingkungan panti asuhan.

Sementara itu, pimpinan Panti Asuhan Muhammadiyah Ar-Ridho Cabang Medan Amplas, Samani Sugiarto, mengucapkan syukur atas kunjungan dan bantuan yang diberikan Yayasan SATU HATI.”Bantuan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan anak-anak di panti asuhan,” tutur Samani usai menerima kunjungan Yayasan SATU HATI.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Pembina Yayasan SATU HATI Sartijpto King mengatakan Yayasan SATU HATI bersama Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), akan menggelar kegiatan ‘Berbagi Berkah’ menyambut bulan suci Ramadhan 1441 H.

Kegiatan ‘Berbagi Berkah’ yang mengambil tema ‘Jumat Barokah Berbagi Berkah Bersama Anak-Anak Panti Asuhan’ tersebut berbentuk pembagian sembako setiap Jumat selama bulan Ramadhan di sejumlah panti asuhan yang tersebar di Kota Medan, khususnya yang menunaikan ibadah puasa bulan suci Ramadhan 1441 H.

Sartjipto King mengatakan, kegiatan ‘Berbagi Berkah’ tersebut juga merupakan arahan dan amanah dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Pancasila Indonesia, Bapak Meherban Shah, yang dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan anak yatim piatu.

“Karena anak yatim adalah insan yang harus diperhatikan. Siapa lagi yang memperhatikan mereka, kalau bukan kita,” ucap Sartjipto King menirukan kata-kata yang sering diingatkan oleh Ketua Umum DPN MPI, Bapak Meherban Shah. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengubah hari libur Idul Fitri di tahun ini dari waktu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Libur Idul Fitri hanya 2 hari saja. Hal itu disebabkan karena larangan pemerintah kepada masyarakat termasuk para ASN untuk tidak melakukan mudik Lebaran di tahun ini, guna mencegah penyebaran Covid 19.

“Libur Lebaran hanya dua hari, yaitu tanggal 24 Mei dan 25 Mei, tanggal 26 Mei sudah kembali bekerja seperti biasa,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos.

Sedangkan untuk cuti bersama Idul Fitri yang seharusnya dilakukan selama 3 hari, yakni tanggal 22 Mei, 26 Mei dan 27 Mei 2020, kata Muslim, akan diganti atau diundur pada akhir tahun 2020. “Cuti bersama digeser ke Desember 2020, untuk tanggalnya nanti akan ditetapkan oleh pemerintah pusat,” papar Muslim.

Sedangkan memasuki bulan Ramadan 1441 H yang jatuh pada 24 April 2020, lanjut Muslim, Pemko Medan melakukan perubahan jam kerja, khusus bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

“Mulai Jumat (24/4), dalam memasuki bulan suci Ramadan, kita akan melakukan penyesuaian jam kerja bagi para ASN yang masih melakukan aktivitas kerja di kantor-kantor lingkungan Pemko Medan, termasuk di Balai Kota Medan,” ungkap Muslim lagi.

Dikatakan Muslim, penyesuaian jam kerja tersebut berubah untuk jam masuk kerja maupun jam pulang kerja. “Kalau biasanya para ASN masuk pukul 08.00 WIB, mulai besok jadi pukul 08.30 WIB atau diundur 30 menit. Untuk waktu pulang kerja biasanya pukul 16.30 WIB, mulai besok dan selama bulan Ramadan berakhir, diubah atau dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB,” ujar Muslim.

Menurut Muslim, hal itu dilakukan untuk mendukung para pegawai di lingkungan Pemko Medan, terkhusus para pegawai yang beragama Islam untuk dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1441 H.

Walaupun saat ini mayoritas ASN Pemko Medan telah bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) sejak 26 Maret 2020 akibat penyebaran Covid 19, namun Muslim mengatakan, masih cukup banyak ASN yang tetap harus datang ke kantor untuk bekerja agar tetap dapat memberikan pelayanan.

“Jam kerja ini berlaku bagi mereka yang tetap bekerja ke kantor. Lalu, jam pelayanan juga akan disesuaikan dengan jam kerja selama bulan Ramadan,” jelasnya.

Sedangkan untuk para ASN yang telah menerapkan WFH dari waktu sebelumnya, lanjut Muslim, akan tetap berjalan sebagaimana biasanya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rahman masih bungkam ketika ditanya soal dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya.

Saat di konfirmasi Sumut Pos, Jumat (24/4) kemarin, Wakil Rakyat yang baru menjabat pada September 2019 itu enggan berkomentar. Politisi Partai Gerindra itu memilih untuk tidak mengangkat sambungan telepon maupun membalas pesan singkat yang dikirimkan kepadanya via Whatsapp.

Kepada Sumut Pos, Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medan Robi Barus mengatakan, pihaknya akan segera membahas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan rekan sejawatnya itu.”Hari Senin BKD DPRD Medan akan rapat internal dulu, akan kita bahas,” ucap Robi kepada Sumut Pos, Jumat (24/4).

Senada dengan Robi, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala juga menyebutkan akan memproses laporan yang telah dilayangkan Badko HMI Sumut tersebut.

“Saat ini kita serahkan dulu ke internal partai untukk mengklarifikasinya,” jawabnya.

Berbeda dengan BKD, Rajuddin selaku pimpinan justru mengaku belum mendapatkan laporan Badko HMI atas Aulia Rahman. “Sampai tadi jam 10.30 WIB saya di kantor belum ada laporan pengaduan tentang hal tersebut. Saya tidak tahu kalau mereka langsung jumpai ketua BKD. Kalau memang pengaduan sampai ke DPRD, kita ikuti saja mekanisme di DPRD, terutama SOP di BKD,” katanya.

Sebelumnya, Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut secara resmi telah melaporkan Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman kepada Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Medam, Kamis (23/4).

Surat laporan dengan nomor 23/B/Sek/08/1441 tersebut dilayangkan langsung oleh Ketua Badko HMI Sumut M. Alwi Hasbi Silalahi didampingi pengurus Badko HMI Sumut lainnya.

Dalam surat tersebut, Badko HMI Sumut menegaskan bahwa Aulia Rachman diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan mengirimkan surat permintaan bantuan kepada PT. Sun Kado beberapa waktu yang lalu.

Ketua Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi menjelaskan, penyebutan ‘demi menjaga tidak terjadinya chaos’ oleh Aulia Rachman melalui surat tersebut telah mengangkangi kewenangan aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian. Selain itu, sikap Aulia juga dinilai dapat memprovokasi masyarakat.

Oleh karena itu, Badko HMI Sumut mendesak agar BKD DPRD Medan dapat segera memproses laporan tersebut dan menindak tegas politisi Partai Gerindra yang sempat didengung-dengungkan akan dipasangkan dengan Bobby Nasution di Pilkada Medan 2020 itu.

Tak sampai di situ, Badko HMI Sumut juga meminta kepada Partai Gerindra untuk mengusut kasus ini dan memberi tindakan tegas kepada kadernya tersebut.

Ketua BKD DPRD Medan, Robi Barus pun membenarkan laporan tersebut.”Iya, tadi sudah kita terima laporan Badko HMI Sumut terkait saudara Aulia Rahman. Saat ini sudah kita teruskan ke bagian umum,” kata Robi kepada Sumut Pos, Kamis (23/4).

Robi juga membenarkan, laporan yang dimaksud adalah terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aulia Rachman. Untuk itu, Politisi PDIP itu berjanji, pihaknya di BKD DPRD Medan akan segera memanggil Aulia Rachman guna dimintai klarifikasi terkait hal itu.

Seperti diketahui, Aulia Rachman telah mengeluarkan surat dengan kop Komisi II DPRD Medan, dengan nomor surat 16/4 Komisi II DPRD Medan/2020. Anehnya, di surat yang ditandatanganinya itu, Aulia Rachman justru membubuhinya dengan stempel partai Gerindra. (map/ila)