MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, sebanyak 11.000 personel disiagakan dan ditempatkan untuk mengisi 124 pos yang terbagi atas 89 pos pengamanan Idul Fitri dan 25 Pos Cek Point antisipasi pemudik masuk ke Sumut.

“Setiap personael yang kita kerahkan berjaga di Posko Cek Point dan Pospam untuk mengecek tiap kendaraan yang masuk melalui perbatasan sebagai bentuk pelaksanaan Ops Ketupat Toba 2020 sekaligus pencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (28/5).

Selain itu, lanjutnya, Polri juga turut bekerja sama dengan instansi terkait turut melaksanakan anjuran protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker yang dilengkapi dengan rapid test untuk pengunjung dari luar daerah.

Dikatakannya, ada beberapa kiat yang dilakukan di Pospam dan Cek Point dan merupakan kesepakatan unsur Pemerintah yang bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencegah penyebaran Covid-19.

“Maka dari itu kami meminta kesadaran diri dari masyarakat Sumut untuk dapat memahami dan bekerja sama untuk memutus mata rantai penyebaran covid -19 saat melaksankaan idul fitri,” tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis memperpanjang pelaksanaan Operasi Ketupat 2020 hingga 7 Juni. Hal ini terungkap dalam telekonferensi di Jakarta.

Operasi Ketupat 2020 telah dimulai sejak 24 April hingga H+7 Idul Fitri, yakni 30 Mei 2020. Ia juga sudah memerintahkan kepada As Ops Kapolri dan Pak Kakorlantas untuk melanjutkan selama tujuh hari, sampai tanggal 7 (Juni).

Keputusan itu merupakan hasil koordinasi antara Polri dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan kondisi di lapangan. Salah satunya terhadap potensi arus balik Lebaran.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara memperpanjang masa Operasi Ketupat Toba 2020 hingga 7 Juni mendatang.

“Perpanjangan Operasi Ketupat Toba 2020 merupakan instruksi langsung Kapolri, Jenderal Pol Idham Aziz,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Kamis (28/5).

Menurutnya, perpanjangan masa Operasi Ketupat Toba 2020 untuk mengantisipasi pemudik masuk ke Sumatera Utara serta upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Dalam Operasi Ketupat Toba 2020, fokus mengantisipasi pemudik masuk ke Sumut sebagai bentuk pencegahan Covid-19,” tutur mantan Kapolres Asahan tersebut.

“Sampai saat ini pasca Perayaan Idul Fitri 1441 H kondisi Kamtibmas di Sumatera Utara berjalan aman tanpa adanya gangguan,” pungkasnya. (mag-1/ila)

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Sebagai tim terdepan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tidak seharusnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut melakukan hal yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini sehubungan dengan beredarnya berita di media sosial tentang Surat Keterangan dari RS USU terkait hasil pemeriksaan swab terhadap warga Tanjungtiram, Kabupaten Batubara, Rabu (27/5).

“Hasil pemeriksaan swab terhadap yang bersangkutan pada tanggal 22 Mei 2020, dengan hasil positif. Ternyata bertolak belakang dengan yang sebenarnya terjadi,” kata Kadis Kesehatan Kabupaten Batubara Wahid Khusyairi dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (28/5).

Menurutnya, tim surveilans GTPP Sumut belum professional, hanya menduga-duga saja soal korban positif atau negatif Covid-19. Makanya, dia meminta Ketua GTPP Sumut segera mengevaluasi tim surveilans atas keteledorannya tersebut. “Kalau perlu dicopot, karena sudah meresahkan masyarakat,” ucapnya.

Dia juga menilai, Dinkes Provsu tidak cermat dan tidak pernah konfirmasi dalam mengupdate data Covid 19 di setiap kabupaten kota. ”Ini membuktikan petugas surveilans Dinkes Provsu hanya duduk di belakang meja saja,” ucapnya.

Dia juga sangat menyayangkan Kepala Seksi Surveilans tidak melakukan konfirmasi dan tidak adanya koordinasi dengan pihak rumah sakit yang melakukan pemeriksaan swab, sehingga hasil pemeriksaan swab tersebut bisa beredar di media sosial. Ditambalah lagi, belum adanya pengaturan rujukan, VTM nya sampai kepada pelaporannya, khususnya bagi masyarakat yang memeriksakan diri secara mandiri langsung ke RS.

“Bagaimana pula RS yang mengutip bayaran sementara Viral Transport Media (VTM) nya jika berasal dari Dinkesprovsu,” ucapnya.

Terkait viralnya kabar berita di madsos, menurutnya harus diluruskan agar masyarakat tidak keliru.

“Persoalannya itu sudah merembet ke mana-mana. Perlu diketahui, terkait nama yang disebutkan dalam surat keterangan itu tidak ada masuk di dalam data Penyelidikan Evidemologi (PE) Dinas Kesehatan Batubara. Baik itu sebagai status ODP, PDP, OTG maupun pelaku perjalanan,” tegasnya. (mag-14)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Hasil pemeriksaan Polymerase Chain Reaction (PCR) di laboratorium Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (USU) terhadap sampel swab dua orang warga Kabupaten Nias dinyatakan negatif Corona Virus Disease (Covid-19). Sebelumnya, kedua warga Desa Tagaule Kecamatan Bawolato itu berinisial KL (19) dan FL (27), masuk dalam zona Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan langsung diisolasi di RSUD Gunungsitoli, dikarenakan setelah menjalani rapid tes keduanya menunjukan reaktif Covid-19.

Bupati Nias sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nias, Drs Sokhiatulo Laoli MM pada konferensi persnya menjelaskan sampel swab kedua warganya itu yang di kirim minggu lalu ke Medan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, hasilnya sudah diterima pada 21 Mei lalu.

“Hasilnya sudah kita terima. Berdasarkan tes PCR dilaboratorium Rumah Sakit USU Medan keduanya dinyatakan negatif Covid-19,” ujar Sokhiatulo di RSUD Gunungsitoli Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Gunungsitoli, Jumat (22/5).

Dengan keluarnya hasil sampel swab tersebut, maka kedua warga Desa Tagaule yang di isolasi sejak tanggal 10 Mei 2020 lalu di RSUD Gunungsitoli, pada hari itu juga sudah diperbolehkan pulang. Begitu juga dengan para tenaga medis yang merawat kedua pasien itu sudah bisa pulang ke rumah masing-masing. “Kita mesti bersyukur, bahwa warga di Kabupaten Nias sampai saat ini, baik yang PDP maupun yang positif covid-19 nihil. Kita terus doakan semoga kedepan kita di kepulauan Nias terbebas dari penyakit mematikan itu,” sebutnya.

“Kepada kedua pasien kami ucapkan selamat. Hari ini juga kalian diperbolehkan pulang,” tambahnya.

Sebelumnya hasil diagnosa dokter RSUD Gunungsitoli kedua warga desa Tagaule itu juga mengidap penyakit demam berdarah (DBD). Namun setelah menjalani perawatan selama 11 hari di RSUD Gunungsitoli, kondisi keduanya dinyatakan sembuh, dan dapat kembali beraktifitas seperti biasa. “Dari sakit malaria keduanya sudah sembuh. Kita bersyukur keduanya dalam keadaan sehat. Namun demikian kami ingatkan untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan,” harapnya.

Pada kesempatan ini, Sokhiatulo menghimbau seluruh masyarakat untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan dalam mencegah penyebaran virus Corona, yakni dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. “Kita semua sepakat memutus mata rantai penyebaran covid-19 ini, untuk itu semua harus mengikuti himbauan pemerintah, jaga jarak, jaga kebersihan, hindari kerumunan, jika berpergian selalu menggunakan masker, dan juga jaga kesehatan tubuh,” pesannya. (adl)

BALIGE, SUMUTPOS.CO – Pemkab Toba memfasilitasi pertikaian para pedagang ikan laut yang ada di Pasar Tumpah di Pelabuhan Balige. Sekdakab Toba, Audy Murphy Sitorus didampingi Kadis Perindag, asisten bupati, Satpol PP, Kadis Perhubungan, dan Kabid Pasar, melakukan dialog dengan para pedagang dari Balige dan pedagang dari luar Kabupaten Toba.

Dalam dialog itu, para pedagang menyampaikan keluhan dan persoalan yang mereka alami. Beberapa pedagang juga memberikan masukan kepada para pedagang yang bertikai, sehingga diperoleh beberapa keputusan.

Pertama, seluruh pedangang ikan laut yang berjualan di sekitar Jalan DI Panjaitan sampai ke pelabuhan di tampung di Pasar Inpres yaitu balirung 4, balairung 5, dan balairung 6. Kedua, pedagang dilarang berjualan secara berpindah-pindah, atau pakai arco dan alat lainnya.

Ketiga, para pedagang juga dilarang berjualan di luar tempat yang telah ditentukan Dinas Pasar. Keempat, pedagang ikan laut ditampung di satu tempat dan berjualan di lapak masing-masing.

Selesai musyawarah, Dinas Pasar dan para pedagang langsung menuju Pasar Inpres untuk melihat kondisi dan tempat yang disediakan untuk seterusnya dilakukan pembagian lapak kepada para pedagang dari Tobasa maupaun pedagang ikan laut dari luar daerah. (mag-7)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan kepala keluarga (KK), warga Dusun 4, Jalan Track, Desa Parbuluan VI, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, menolak kehadiran PT Gruti. Menurut warga, kehadiran perusahaan itu meresahkan karena lahan yang mereka kuasai puluhan tahun akan dikelola perusahaan tersebut.

Ketua Kelopok Petani Marhaen, Redemtus Malau menerangkan, sebanyak 120 KK saat ini tinggal dan menguasai lahan pertanian di Dusun 4 Jalan Track, Desa Parbuluan VI, merasa terusik serta resah atas kehadiran PT Gruti, karena pihak perusahaan mengingkari kesepakatan pada sosialisasi di Kantor Kepala Desa Parbuluan VI pada, 23 Mei 2020 lalu.

Di mana saat sosialisasi antara warga dengan pihak perusahaan yang dihadiri dari perwakilan PT Gruti, Muzakir telah disepakati, pihak perusahaan tidak akan mengambil lahan atau areal pertanian yang saat ini mereka kuasai. “Tetapi faktanya, pasca sosialisasi dan pihak perusahaan melakukan pengukuran, ada lahan warga ikut diukur,” ucap Redemtus diamini warga lainya, Paskaria Tarigan (37), Jahoras Matanari (66), Rejeki H Sipayung (40), Nurmawan boru Sinurat (60), Saut Silalahi (50), Rijal Situngkir (35), Eslon Sagala (40) serta Derlon Manihuruk (36), kepada wartawan, Kamis (28/5).

Padahal, kesepakatan warga dengan PT Gruti areal pertanian tidak akan diganggu dan batas yang disepakati dari jalan PLTA Renun 3-3,5 kilometer (km). Sementara pas perusahaan melakukan pengukuran, batas patok penguasaan tidak sampai 3,5 dari batas jalan PLTA Renun. Artinya, lahan mereka sudah masuk dalam penguasaan PT Gruti.

Dengan demikian, lanjut Redemtus, perusahaan telah ingkar janji. Dan jika hal itu terjadi, warga akan kehilangan mata pencaharian karena areal pertanian mereka akan diambil PT Gruti. Redemtus mengatakan, informasi kami peroleh PT Gruti akan menanam kayu disana. Jika mereka menanam tanaman keras, kami tidak bisa lagi membudidaya tanaman muda.

Di sisi lain, warga juga mengakui, lahan yang mereka kelola selama ini memang areal hutan negara. Tetapi menurut, Redemtus lahan tersebut sudah dikelola warga untuk areal pertanian sekitar 40 tahun. Redemtus maupun Rejeki menyebut, informasi kami dengar areal hutan yang akan dikuasai PT Gruti seluas 8.850 hektare (ha) yang masuk dalam kawasan 5 Desa yakni mulai dari Desa Barisan Nauli, Perjuangan, Pargambiran, Sileuleu Parsaoran Kecamatan Sumbul serta Desa Parbuluan VI Kecamatan Parbuluan, sebut keduanya.

Redemtus mengatakan, selain warga Dusun 4 Desa Parbuluan VI, warga Desa Sileuleu Parsaoran sebelum hari raya sudah melakukan aksi dan menghentikan alat berat perusahaan. Redemtus dan ratusan warga lainya, meminta PT Gruti melepaskan lahan yang sudah mereka kelola selama ini.

Kepala Bagian Pembinaan dan Lingkungan Hidup PT Gruti, Mawardi dikonfirmasi wartawan lewat telepon, Kamis (28/5) mengatakan, PT Gruti mengantongi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) di daerah tersebut. Perusahaan tidak untuk melakukan penebangan kayu, tetapi menanami pohon dan tanaman seperti kopi di daerah kawasan hutan yang sudah gundul.

Mawardi menjelaskan, di samping melestarikan hutan, perusahaan diberikan kewenangan menanam tanaman yang menghasilkan. Sesuai hasil penelitian daerah itu cocok ditanami kopi, jelasnya. Mawardi menegaskan, tidak ada kesepakatan dengan warga bahwa PT Gruti mengelola lahan mulai dari 3,5 kilo meter dari Jalan PLTA. Sesuai izin, kawasan hutan yang sudah rusak akan ditanami pohon dan tanaman lainnya.

Memang bagi kawasan yang sudah ada permukiman dan fasilitas umum, akan ada pertimbangan. Tetapi hal itu tidak dari perusahaan. Kita akan melaporkan hal itu kepada pemberi izin, terangnya.(rud)