DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menyiapkan dana sebesar Rp50,5 miliar pada APBD Dairi tahun 2020 untuk penanganan corona virus diase (Covid-19).

Hal itu disampaikan Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu dalam pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD Dairi di Pendopo Bupati di Sidikalang, Sabtu (11/4).

Pertemuan itu juga dihadiri Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Wakil Ketua Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang.

Kepala Dinas Komimfo Dairi, Rahmatsyah Munthe menerangkan, Bupati Eddy KA Berutu memaparkan upaya-upaya yang sudah dilakukan Pemkab Dairi melalui Gugus Tugas dalam percepatan penangan covid-19 di Kabupaten itu.

Selain upaya penanganan langsung pasien dan penyiapan sarana isolasi serta upaya memutus mata rantai penularan virus Corona.

Pemkab Dairi telah melakukan upaya yang tidak kalah penting yaitu percepatan refokusing dan relokasi anggaran APBD tahun 2020 untuk fokus melawan Covid-19.

Bupati Eddy KA Berutu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang mengatakan, refokusing dan relokasi anggaran berdasarkan instruksi menteri dalam negeri (Mendagri) nomor 1 tahun 2020. Disisi lain, sebut Eddy, penyiapan refokusing dan relokasi anggaran hanya diberikan waktu 7 hari sejak instruksi dikeluarkan.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy KA Berutu menerangkan, adapun refokusing kegiatan anggaran untuk antisipasi dan penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi ta hun Anggaran 2020 sebesar Rp14,5 miliar.

Pemkab Dairi juga menyiapkan angaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Kabupaten Dairi tahun anggaran 2020 untuk Antisipasi dan Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 sebesar Rp36 miliar sehingga total dana telah disiapkan sebesar Rp50,5 miliar.

Bupati Eddy KA Berutu berharap, eksekutif dan legislatif bisa berjalan kompak dalam penanggulangan covid-19.Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama kepada masyarakat Dairi.

Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani mengapresiasi kinerja Pemkab Dairi dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19. Menurutnya, sudah banyak langkah nyata yang dilakukan Pemkab dan Gugus Tugas yang perlu didukung semua pihak agar penanganan cepat.

Terkait penggunaan TWI sebagai tempat isolasi adalah sebagai langkah tepat, karena tidak ada alternatif lain yang layak yang bisa digunakan dengan cepat terlebih soal pembiayaan karena dibutuhkan respon cepat dan tanggap untuk mengatasi Covid-19. Sabam menambahkan, pertemuan tersebut sangat dibutuhkan agar penanganan bisa dilakukan secara bersama-sama.

Wakil Ketua DPRD dari fraksi Demokrat, Wan September Situmorang menyampaikan usul dan setuju jika anggaran dana perjalanan dinas luar kota dan dana reses anggota DPRD Dairi digunakan untuk membantu percepatan penanganan covid-19.

Sementara itu, Ketua fraksi Hanura, Togar Pasaribu menyampaikan, telah melakukan penggalangan bantuan kepada para putra/putri Dairi yang ada di kota Bandung. Togar menyebut, dalam waktu dekat sebanyak 300 alat pelindung diri (APD) akan tiba dan akan diserahkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, ungkapnya. (rud/han)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Seorang warga Kabupaten Labuhanbatu dipastikan positif terinveksi virus Corona. Hal itu dikatakan Ketua Gugus Tugas Penanganan Penyebaran Covid-19, Labuhanbatu Andi Suhaimi Dalimunthe di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Minggu (12/4).

Dalam keterangan persnya, Bupati Labuhanbatu ini memastikan bahwa seorang warganya yang positif terpapar virus Corona, tidak terjangkit dari kabupaten asalnya.

Dijelaskannya, seorang perempuan berusia sekitar 61 tahun saat ini tengah dirawat disalah satu rumah sakit swasta di Medan akibat positif terpapar Covid-19.

Namun dipastikannya, warga Desa Pondokbatu, Kecamatan Bilah Hulu tersebut saat mengantarkan suaminya berobat ke Medan pada pertengahan Maret lalu, kondisinya masih sehat.

“Memang benar positif Covid-19, tapi beliau tidak kena di Aeknabara. Sejak tanggal 15 Maret sudah tidak di rumahnya karena mendampingi suaminya yang sakit,” terang Andi Suhaimi.

Ketua Gugus Tugas itupun meyakinkan bahwa warganya yang terpapar Covid-19 tidak pernah dilakukan isolasi di kediamannya.

Pasca mendapat kabar dari rumah sakit di Medan yang menangani warganya itu, kediaman wanita penderita virus Corona itupun telah dilakukan penyemprotan sesuai standart kesehatan. (fdh/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat siap melaksanakan arahan Mendagri dalam percepatan pencegahan penanganan Covid-19 atau virus Corona dengan mengalokasikan anggaran APBD.

Hal tersebut disampaikan Sekdakab Langkat, dr.H.Indra Salahuddin mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana PA didampingi para pejabat Pemkab Langkat yang tergabung dalam Satgas Gugus Percepatan Pencegahan Covid-19 usai mengikuti video conference (Vidcon) selama 2 hari di ruang rapat Rumah Dinas Bupati Langkat, baru-baru ini.

Sekdakab Langkat mengungkapkan, hari pertama mengikuti vidcon dengan Mendagri, Ketua KPK RI, Ketua BPK RI, Kepala BPKP RI, kepala LKPP membahas langkah – langkah antisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa di daerah, dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, seluruh Pemda untuk tidak takut menggunakan anggaran dalam percepatan penanganan Covid-19. Namun pengunaannya harus tetap mengacu pada ketentuan, posisi dan relokasi anggaran secara cermat sesuai kebutuhan, spesifikasi serta peraturan perundangan. “Mengacu pada surat edaran BPKP no SE-6/K/2020 tentang cara reviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.” kata Tito

Mendagri juga menginstruksikan, selalu melakukan koordinasi dengan Forkopimda, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan agama, untuk mensosialisasikan dan mengimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran Covid-19.

Tito menambahkan, untuk memastikan dan mengawasi kecukupan dan kelancaran distribusi sembako di daerah dipastikan tetap berjalan. Sementara dalam vidcon kedua, sambung Sekdakab Langkat, di ruang LCC kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (9/4), mendapat arahan terkait langkah – langkah antisipasi serta akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa. (yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – DPRD Binjai menyepakati rangkaian kegiatan Reses dan Bimtek pada Juni 2020 ditiadakan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra usai menggelar rapat bersama dewan membahas relokasi APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2020. “Kami Dewan (DPRD) Kota Binjai telah sepakat untuk membatalkan, meniadakan dan menghapus anggaran reses, bimtek dan kegiatan lain ke luar daerah. Anggaran kita alihkan untuk bantuan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19” kata Noor.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai ini menambahkan, bantuan sosial berasal dari kegiatan DPRD Binjai nantinya akan di tempatkan ke Dinas Sosial Pemko Binjai. Bentuk bantuan dari DPRD Binjai disalurkan melalui Dinsos Pemko Binjai.

“Anggaran tersebut digeser untuk mendukung, menyalurkan bantuan pangan ke warga miskin. Ini kita sepakati untuk mendukung program Pemko Binjai dalam pemberian bansos kepada masyarakat kota binjai,” tandasnya.

Diketahui, Pemko Binjai mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk pencegahan dan penanganan virus Corona atau Covid-19. Untuk memenuhi angka itu, sejumlah kegiatan dialihkan, salah satunya memotong anggaran perjalanan dinas, beberapa rapat koordinasi, pelatihan-pelatihan dan sejumlah kegiatan lain yang bisa ditangguhkan. (ted/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menerima bantuan berupa 800 Alat Pelindung Diri (APD) dan uang tunai Rp50 juta dari PT. Wampu Elektric Power (PT WEP) dalam penanganan virus corona (Covid-19).

Bantuan ini diserahkan Presiden Direktur PT. WEP, Choi Kyung Hwan didampingi General Manager PT. WEP Doo, kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang, Kamis lalu di kantor Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jalan Selamat Ketaren, Kabanjahe.

“Bantuan ini sebagai kepedulian dan tali asih kemanusiaan yang saat ini Pemda Karo bersama Gugus Tugas berperang melawan Covid-19. Tentu dalam berperang membutuhkan alat perlengkapan pelindung diri dalam menangani penyebaran virus Covid-19 bagi tenaga kesehatan khususnya di wilayah Kabupaten Karo,” ujar Choi.

Sementara itu GM PT WEP, Doo mengungkapkan, bantuan yang diserahkan merupakan aksi sosial, menjadi program kegiatan PT WEP dalam setiap ada bencana kemanusiaan. “Harus ikut memberikan dukungan untuk meringankan beban pemerintah daerah bagi tenaga medis dalam menangani bencana non-alam tersebut,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Doo menyatakan untuk tenaga kerja berasal dari Medan dan warga asing di PT WEP, tetap diberlakukan protokol kesehatan berupa isolasi mandiri selama 14 hari dipantau oleh pihak kesehatan. Bupati Karo Terkelin Brahmana yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19, mengapresiasi aksi peduli kemanusiaan PT WEP.

Bupati juga menekankan seluruh karyawan PT WEP mengikuti imbauan protokol kesehatan dari pemerintah. “Tentu Bapak Choi sebagai Presiden Direktur menyampaikan kepada karyawan agar sering cuci tangan, gunakan masker saat bekerja, jaga jarak (physical distancing), jika ada kebijakan di rumahkan karyawan tersebut,” ujar Terkelin.

Sementara itu, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty Sebayang mengucapkan terima kasih atas sumbangan PT WEP, yang turut ambil bagian mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

“Adanya alkes APD yang disalurkan oleh PT WEP tersebut justru sangat membantu para tenaga medis. Karena APD saat ini minim dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karo,” katanya. Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo pada Kamis 9 April 2020, jumlah kasus positif corona 1 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 2 orang, orang dalam pemantauan (OPD) 7 orang, dan orang tanpa gelaja (OTG) 7 orang. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Alumni Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Binjai Tahun 1979 memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai untuk teman seangkatan yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Bakti sosial ini sebagai bentuk solidaritas alumni kepada rekan seangkatan yang terkena dampak dari Covid-19.

Penanggung jawab kegiatan bakti sosial, Sutrisno mengatakan bahwa dana bantuan ini berasal dari sumbangan para alumni SMPN 3 Binjai angkatan Tahun 1979 yang mampu. Sehingga dapat menjadi penyemangat di tengah wabah virus pendemi ini.

“Jadi, kita bersatu untuk melawan virus ini. Selain sembako, kita juga memberikan uang tunai. Kita berharap agar jangan dinilai dari berapa banyaknya tetapi rasa kepedulian kita kepada sesama,” ujarnya.

Sutrisno mengatakan adapun isi dari paket yang diberikan kepada alumni yaitu, Beras 10 Kg, Gula pasir 2 Kg, Minyak makan 2 Kg, Mie instans 20 bungkus, kecap 2 bungkus, dan uang kontan sebesar Rp100 ribu.

“Dan kita tegaskan, semua alumni tahun 1979 yang kurang mampu akan mendapatkan bantuan,” jelasnya. Sutrisno mengatakan untuk pemberian sembako ini dilakukan secara door to door atau pintu ke pintu. Hal ini sesuai dengan imbauan dari pemerintah untuk tidak mengadakan kegiatan yang membuat kehadiran orang banyak untuk mencegah penularan virus Corona.

Karena itu, panitia menyiapkan anggota yang bersedia untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada alumni. Dan saat penyerahanpun, panitia sudah menegaskan untuk menerapkan social distancing yaitu menjaga jarak saat penyerahan paket bantuan.

“Kita menerapkan imbauan pemerintah untuk mencegah. Karena siapapun tidak ada yang mau menjadi korban dari virus yang sedang mewabah ini,” jelasnya.

Sutrisno mengharapkan kegiatan ini tidak hanya terjadi pada Alumni angkatan 1979 saja, tetapi alumni lainnya juga bersedia untuk mengumpulkan dana dan membantu teman seangkatannya. Karena selain pengobatan dari tim medis, cara lain untuk melawan Corona ini adalah kepedulian kepada sesama.

Apalagi, saat ini ekonomi semakin sulit, sehingga cara satu-satunya untuk mengembalikan ekonomi menjadi lebih baik adalah bersedekah dengan suka rela.

“Tidak kita pungkiri, saat ini masyarakat kita menjadi rezeki hari ini untuk dihabiskan hari ini juga. Karena itu, kepedulian kita kepada sesama akan memberikan dampak yang lebih baik,” tutupnya. (rel/ram)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Seorang pimpinan salah satu perusahaan pembiayaan (leasing) yang berkantor cabang di Kota Binjai diduga positif terinfeksi virus Corona.

Informasi yang diperoleh, Badan Nasional Narkotika Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat rujukan terhadap pimpinan cabang perusahaan leasing dimaksud ke Rumah Sakit Colombia Medan. BNNP Sumut mengeluarkan surat rujukan yang berisikan, bahwa warga Kelurahan Mencirim, Binjai Timur tersebut, dinyatakan sebagai positif Covid-19.

Hal itu diperkuat dengan hasil Rapid Test, dan surat rujukan yang ditandatangani oleh dr Suku Ginting.

Saat ini, pimpinan cabang leasing tersebut sudah menjalani isolasi di RS Colombia Medan. Karenanya, seluruh karyawan leasing inipun harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari.

Disebut-sebut, pimpinan cabang leasing ini tak jujur alias berbohong bahwasanya pernah diperiksa. Kejadian tak jujur inipun mengingatkan kembali kepada PDP asal Langkat yang menggegerkan petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham.

Pun demikian, 12 petugas medis RSUD Djoelham yang sempat menjalani isolasi mandiri, kini sudah kembali bekerja. Dan, PDP asal Langkat itu sudah tutup usia.

“Ya (benar, ada yang positif),” jelas Kepala Dinas Kesehatan Binjai, dr Sugianto saat dikonfirmasi, Minggu (12/4).

Namun, Sugianto bilang, pimpinan cabang leasing ini berstatus sebagai penduduk Kota Medan. Sementara dalam surat rujukan, yang bersangkutan tertulis sebagai warga Kota Binjai.

“Pasien penduduk Medan, dan sudah dilakukan rapid test,” tulis mantan Direktur RSUD Djoelham Binjai ini melalui layanan pesan singkat WhatsApp.

Kantor perusahaan leasing yang berada di seputaran Lapangan Merdeka Kota Binjai ini juga sudah dilakukan penyemprotan sebanyak 2 kali. Pada Jumat (10/4) dan Sabtu (11/4). Meski demikian, soal positif atau tidak memang harus dilakukan pemeriksaan lainnya, yakni swab test. Direncanakan yang bersangkutan akan melewati pemeriksaan swab tes pada Senin (13/4).

Sugianto menambahkan, yang bersangkutan juga sudah tidak masuk pada beberapa hari belakangan. “Pegawainya kita isolasi mandiri selama 14 hari ke depan sesuai SOP. Dan ada yang gejala kita periksa rapid. Pegawai yang kontak langsung itu sampai saat ini ada 10 orang,” tukas Sugianto. (ted/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – JURU Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara, Aris Yudhariansyah yang menyampaikan kabar baik itu dalam dalam video conference pada Minggu (12/4) sore. “Alhamdulillah, hari ini satu pasien kita terkonfirmasi sembuh,” kata Aris Yudhariansyah.

Ia menyebutkan, satu lagi pasien positif Covid-19 di Sumut sembuh. Pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan usia sekitar 63 tahun. “Pasien positif yang sembuh ini dirawat di RSU Murni Teguh Medan,” sebut Aris.

Dengan bertambahnya satu pasien sembuh ini, sambung dia, maka hingga Minggu sore jumlah pasien positif Covid-19 di Sumut menjadi 9 orang. “Adanya satu lagi pasien yang terkonfirmasi positif telah sembuh ini membuktikan.

penyakit ini dapat disembuhkan dan kita mampu dengan segala upaya-upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan angka kesembuhan ini. Meski demikian, tentunya dengan bantuan masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 145 orang. Jumlah ini mengalami penurunan 4 orang dibandingkan data hari Sabtu (11/4) yaitu 149 orang. Penurunan juga diikuti jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang kini berjumlah 2.603 orang. Sebelumnya, jumlah ODP mencapai 2.626 orang.

Sedangkan orang yang positif Covid-19 masih tetap 90 orang, dimana 8 orang diantaranya telah meninggal dunia. “Dari 90 pasien positif ini, 65 orang positif berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR (Polymerase Chain Reaction) dan 25 orang hasil rapid test,” terangnya.

Aris mengatakan, tingkat kesembuhan pasien corona di Sumut sebesar 10 persen. Tingkat kesembuhan ini berada di atas angka nasional yang saat ini 8,46 persen. “Pasien yang dinyatakan sembuh adalah yang terkonfirmasi positif. Setelah diterima (rumah sakit rujukan COVID-19), dilakukan isolasi terhadap pasien dan dilakukan perawatan medis,” imbuhnya.

Diutarakan Aris, dengan data-data tersebut menggambarkan bahwa penyebaran Covid-19 terus terjadi di Sumut karena masih adanya kasus positif yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masih ada kelompok masyarakat yang rentan belum disiplin untuk menjaga jarak, belum disiplin untuk menggunakan masker.

“Belum lagi ancaman-ancaman masalah kesehatan yang lain, diantaranya pada musim pancaroba ini kasus demam berdarah mengancam kita semua. Oleh karena itu, mari tetap berada di rumah, putus penularan dan pastikan untuk menjaga kesehatan. Kita tidak perlu seluruhnya menjadi tenaga relawan, tapi kita memiliki peran dengan mengikuti imbauan yang telah disampaikan pemerintah,” paparnya.

Kendati begitu, lanjut Aris, Pemprov Sumut maupun Pemkab dan Pemko di Sumut belum memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani pandemi wabah Covid-19. Sebab, sejauh ini belum ada yang mengajukan PSBB baik Pemprovsu dan Pemkab/Pemko di Sumut. “Hingga hari ini (kemarin, red), kabupaten/kota dan Provinsi Sumut belum ada mengajukan usulan PSBB ke Kementerian Kesehatan,” ungkap Aris.

Menurutnya, terkait pemberlakuan PSBB ini berpedoman terhadap Permenkes Nomor 9/2020. PSBB itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, yang diputuskan berdasarkan permohonan kepala daerah baik gubernur, bupati ataupun walikota. Artinya, mengenai pemberlakukan PSBB harus disampaikan ke Pemerintah Pusat.

Dijelaskan dia, ada beberapa kriteria untuk penetapan PSBB ini. Pertama, jumlah kasus dan kematian yang meningkat. Kedua, terdapat kaitan epidemiologi kejadian di wilayah atau serupa dengan negara lain. Ketiga, pengajuan PSBB ini harus dilampirkan beberapa data-data sesuai dengan Permenkes Nomor 9/2020. “Jadi, tidak ada kaitan perbedaan data kasus antara provinsi (Sumut) dengan kabupaten/kota, sehingga belum menetapkan PSBB,” ucap sekretaris Dinas Kesehatan Sumut ini.

Aris berharap, walaupun tidak diajukan PSBB akan tetapi sosialisasi sesuai dengan protokol kesehatan yaitu social dan physical distancing bisa terus dilakukan. Dengan begitu, berharap PSBB ini tidak perlu dilakukan.

Kepala CS dan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan (PIPP) RSU Murni Teguh, Winda Aqmalia Lingga membenarkan ada satu pasien positif Covid-19 yang sembuh, bernama Setia Darma Sebayang. Pasien ini dinyatakan sembuh setelah keluar dua kali hasil pemeriksaan swab PCR dari Balitbangkes Kemenkes RI Jakarta. “Pasien itu mengalami gejala penyakit seperti demam, batuk hingga sesak napas. Namun, pasien tidak ada riwayat perjalanan keluar kota. Kuat dugaan, pasien ini tertular setelah kontak dengan orang diduga positif Covid-19,” jelas Winda.

Disebutkan Winda, pasien positif yang sembuh ini dipulangkan pada Minggu siang. Pasien asal Medan tersebut dirawat sejak 29 Maret lalu. “Walau dibolehkan pulang, pasien tetap harus karantina rumah selama 14 hari. Selain itu, tetap dipantau kondisi kesehatannya,” tandas Winda.

Olah Spesimen Swab PCR Secara Mandiri

Pemprovsu berencana mengolah spesimen pemeriksaan swab PCR secara mandiri, terkait pasien Covid-19 yang terkonfirmasi positif. Sebab, sampai sekarang masih harus terus bergantung kepada Balitbangkes Kemenkes RI dan memakan waktu cukup lama.

Koordinator Medis dan Paramedis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Restuti Hidayani Saragih SpPd K-PTI Finasim MHKes mengatakan, saat ini Sumut sedang berupaya mengolah spesimen untuk swab PCR tersebut secara mandiri. Rencananya, akan dibuat di salah satu rumah sakit atau sentra laboratorium yang ada di Sumut.

“Pak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi telah menandatangani MoU dengan Universitas Andalas, yang sudah terlebih dahulu mandiri. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita dapat memangkas waktu dalam mendapatkan hasil PCR yang merupakan final diagnosis laboratorium. Dengan begitu, apakah PDP yang kita rawat itu merupakan hasil konfirmasi positif Covid-19 atau bukan,” ungkapnya.

Restuti menerangkan, hasil rapid test yang dilakukan hanyalah sebagai screening atau deteksi awal, sehingga hasil pemeriksaan tes cepat yang dilakukan bila positif maka belum dianggap sebagai diagnosis final. Untuk itu, hasil rapid test harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. “Kendala kita memang agak lamanya proses datangnya hasil swab PCR, karena masih terpusat di Balitbangkes Kemenkes RI,” ujarnya.