HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), tidak mau menginformasikan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, khususnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan dalih takut disalahgunakan oleh oknum tak berkepentingan.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas, Henrik Simamora didampingi Kasubag Pelayanan Linda Hutasoit kepada wartawan, belun lama ini.

Linda mengatakan, sebanyak 19.200 jiwa peserta penerima BPJS jalur Penerima Bantuan Iuran yang telah dibayarkan oleh pihak Pemkab Humbahas.

Dan data itu, kata dia, sejak tahun 2014 hingga 2019 yang dibayar oleh Pemkab Humbahas dari APBD dan bagi hasil yakni cukai.

Namun, lanjut dia, data itu tidak dapat dipublikasikan, baik ke laman website pemerintah dan media. Karena khawatir akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak berkepentingan.

Lebih lanjut dikatakan Linda, untuk tahun 2020, Pemkab Humbahas akan menambah kuota sebanyak 300 jiwa. Hingga nantinya jumlah peserta PBI di Humbang Hasundutan tahun 2020 sebanyak 19.500 jiwa.

Sebagaimana diketahui, iuran PBI ini dibayar pemerintah bagi masyarakat tidak mampu. Linda menyebut, kategori yang tidak mampu itu, termasuk dibidang kesehatan.

Linda melanjutkan, iuran yang dibayarkan Pemkab Humbas ke BPJS senilai Rp23 ribu per orang. Dan itupun, naik menjadi Rp42 ribu diakhir tahun 2019. “ Tapi semula kita bayar Rp23 ribu,” ucapnya.

Menurut Linda, kenaikan iuran itu dikarenakan Peraturan Presiden. Namun, untuk berapa anggaran tahun 2019 lalu yang sudah terserap dampak dari kenaikan iuran itu, Lina tidak dapat menjelaskan.

“Sekaitan total anggaranya, itu keuangan (BPKPAD) yang tahu, tapi sebelumnya kita (Dinas Kesehatan) anggarkan mencapai Rp 4 miliar lebih,” katanya.

Sekaitan ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Linda mengaku kenaikan itu tidak terdampak kepada PBI.

“Kayaknya Pepres mengenai itu nggak berdampak ke PBI,” kata Linda.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Humbang Hasundutan, Guntur Simamora menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mau terbuka kepada masyarakat.

Menurut dia, data kepesertaan BPJS Kesehatan khususnya PBI dinilai harus dipublikasikan agar masyarakat turut serta melakukan verifikasi. Jika tidak, dinilai pembungkaman terhadap partisipasi masyarakat.

“Ini sama saja ada dugaan KKN, jika tidak mau membuka. Apalagi inikan bantuan pemerintah kepada masyarakatnya, jadi harus tahu semua pihak,” kata Guntur.

Untuk itu, Guntur berharap kepada Bupati Dosmar Banjarnahor untuk mempublikasikan data penerima BPJS ini, agar masyarakat turut memverifikasi.(des/han)

NIAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Nias tidak hadir saat pengesahan Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias periode 2019-2024. Dari 25 jumlah anggota DPRD Nias, 11 orang di antaranya tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, Jumat (15/5).

Meski demikian, rapat yang dipimpin oleh wakil ketua DPRD Nias, Ameyunus Zai tetap terlaksana serta berhasil menetapkan Tatib, sebagai pedoman bagi lembaga DPRD Kabupaten Nias, dalam melaksanakan fungsinya sampai tahun 2024 kedepan.

“Mengingat jumlah anggota dewan yang hadir telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, schors rapat paripurna saya cabut dan rapat dibuka kembali serta dinyatakan terbuka untuk umum,” ujar Ameyunus saat membuka rapat.

Sebelum pengesahan Tatib, rapat paripurna sempat diwarnai sejumlah interupsi, dikarenakan ketidakhadiran 11 anggota DPRD tersebut.

“Ini lembaga yang terhormat, jadi mari kita jaga marwah DPRD Nias ini dengan selalu disiplin, berperilaku baik, serta memberi contoh ditengah-tengah masyarakat. Mestinya kita harus mengesampingkan kepentingan peribadi, demi kepentingan masyarakat luas, sebagaimana janji-janji kita saat kampanye pada Pileg yang lalu,” ujar Yaredi Laoli, anggota DPRD Nias dari fraksi Demokrat, yang juga mantan ketua DPRD Nias periode 2015-2019.

Setelah semua anggota dewan yang hadir menyetujui pengesahan Tatib itu, pimpinan rapat menegaskan bahwa rancangan peraturan DPRD Kabupaten Nias yang telah ditetapkan bersifat final. Selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk diundangkan dalam lembaran daerah Kabupaten Nias untuk memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta untuk diketahui setiap orang.

“Demikian seluruh rangkauan acara rapat paripurna yang telah selesai kita laksanakan secara bersama-sama, dan dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat paripurna ini saya tutup dengan resmi,” ujar pimpinan rapat seraya mengetok palu sebanyak tiga kali.

Ketua DPRD Kabupaten Nias, Alinuru Laoli, sangat menyayangkan sikap dari anggota DPRD Nias yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, padahal rapat yang digelar merupakan kepentingan lembaga Legislatif itu sendiri.

“Rapat yang dilaksanakan pada saat ini adalah kepentingan bagi lembaga ini, Tatib ini mengatur tahapan-tahapan pekerjaan DPRD Nias hingga 2024 mendatang,” terangnya.

Ketua DPRD Nias mengaku belum mendapat laporan maupun informasi terkait ketidakhadiran 11 orang anggota dewan itu. Namun alinuru Laoli menegaskan, jika anggota DPRD Nias tidak hadir mengikuti rapat sebanyak 6 kali berturut-turut, bisa dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

“Sampai saat ini, saya selaku ketua DPRD Nias belum mendapat laporan maupun informasi ketidak hadiran mereka. Seharusnya kewajiban seluruh anggota DPRD menghadiri rapat,” sebutnya.

“Kalau soal sanksi, sebenarnya itu ranahnya BK, harusnya BK mengambil peran, untuk memanggil serta menanyakan apa alasan yang bersangkutan tidak mengahadiri rapat. Namun di dalam Tatib kita, bagi anggota dewan yang tidak menghadiri rapat sampai 6 kali berturut-turut bisa dilakukan PAW,” tambahnya.

Menyikapi persoalan itu, ketua DPRD Nias tetap berupaya melakukan pendekatan untuk memberi pemahaman kepada anggotanya yang tidak disiplin. Ia pun mengimbau, agar selalu menjaga kekompakan sesama anggota dewan, sehingga dengan demikian fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik.

“Sebelumnya saya sudah beberapakali melakukan pendekatan. Kedepan saya tetap berupaya menjalin komunikasi yang baik. Saya harap kepada rekan-rekan anggota DPRD Nias, untuk lebih mengutakan kepentingan masyarakat luas,” harapnya. (adl/han)

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Deliserdang, Wahyu Danin SE meminta agar Kepala Desa (Kades) Helvetia Kecamatan Sunggal, Sugiarno tidak bersikap arogans terhadap Panitia Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait hasil musyawarah yang digelar bersama untuk memutuskan Tata Tertib (Tatib) pelaksanaan pemilihan BPD Helvetia.

Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kecamatan Sunggal, Pancurbatu dan Kutalimbaru ini menyampaikan, bahwa dinamika yang terjadi antara Kades Helvetia dengan Panitia Pemilihan BPD dapat berjalan dan diselesaikan dengan baik. Demokrasi itu harus tumbuh, semua berhak untuk membuat dan punya andil dalam membangun desa nya termasuk sebagai Anggota BPD. Kades tidak boleh menekan atau harus jadi yang ini, yang ini tidak, ga boleh.

“Saya minta agar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang dan Camat Sunggal segera melakukan supervisi agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kades itu harus bisa menjadi pelopor, pengayom sebagai pamong terhadap dinamika yang terjadi di desa nya. Jangan menunjukkan arogansi kekuasaan, sebagai pejabat publik harus berjalan sesuai ketentuan,”katanya, saat menerima rombongan Panitia Pemilihan BPD Helvetia ke Gedung DPRD Deliserdang, di Lubuk Pakam, Kamis (14/5).

Danin juga menjelaskan bahwa salah satu fungsi BPD sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD adalah Fungsi Pegawasan Kinerja Kepala Desa. Namun fungsi dan peran ini jangan disalahgunakan, artinya BPD melakukan pengawasan terhadap perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan Pemerintah Desa (Pemdes). BPD harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan Pemdes dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia berharap nantinya siapapun orangnya yang terpilih sebagai anggota BPD Helvetia mereka adalah putra putri terbaik yang harus benar-benar menjadi mitra Pemdes dalam membangun desa dan BPD juga dituntut untuk bisa menjembatani koordinasi antara Pemdes dengan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa.

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia Pemilihan BPD Helvetia H. Syahrun didampingi anggota B Siahaan, Darmansyah dan Toni menyampaikan kondisi sebenarnya saat ini Panitia Pemilihan BPD Helvetia bingung dengan sikap arogansi Kepala Desa Helvetia yang tidak terima atas hasil musyawarah yang telah digelar bersama dalam hal penyusunan Tatib. Panitia juga sudah melakukan kordinasi ke pihak Kecamatan Sunggal dan Sekretaris Camat Sunggal menyarankan untuk konsultasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Deli Serdang. “Kades menyatakan akan membuat ulang Tatib sendiri dan menyerahkan langsung ke Camat,” ungkapnya.

Kemudian saat menemui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Drs Citra Efendi Capah MSP mengatakan bukan hanya di Desa Helvetia saja dinamika pemilihan BPD seperti ini. Namun semua akhirnya selesai dengan aman tertib dan terkendali. Sudah saya kontak Camat Sunggal dan dijawabnya akan segera diselesaikan,” katanya. (azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ratusan warga Kecamatan Babalan dan Sei Lepan yang terdampak pandemi Covid-19 memadati Kantor Pos Pangkalan Brandan untuk mencairkan Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp600 ribu dari pemerintah pusat, Minggu (17/5).

Fauzi, Mukmin dan Jon yang merupakan bagian dari penerima BST saat ditemui Sumut Pos mengatakan, bahwa mereka merupakan warga yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan BLT dari Pemerintah.

“Sedang ketentuannya bansos senilai Rp 600 ribu rupiah ini hanya untuk masa covid-19 ini, terhitung selama 3 bulan dimulai dari bulan Mei, Juni sampai Juli saja “ kata Fauzi.

Dikatakannya, dengan dikucurkannya bansos dari pemerintah pusat ini, warga yang tidak mampu sangat terbantu, apalagi sudah mendekati hari raya Idul Fitri 1441 Hijriah.”Semoga bansos dari pemerintah pusat ini terus berlanjut, agar kami yang sudah kehilangan mata pencaharian sedikit terbantu “ tambah Mukmin diamini warga lainnya.

Sementara itu, Syahbudin (74) warga Kelurahan Berandan merasa sangat kecewa dengan aparatur pemerintah yang paling bawah, yakni Kepala Lingkungan tempat mereka tinggal.

Soalnya, di usianya sudah 74 tahun, tak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. “Makanya besok kami warga Berandan Barat akan melaporkan ihwal kejadian ini kepada Polsek P.Brandan,”katanya.

Disebutkannya, di lingkungan mereka tinggal seorang pekerja anak buah kapal mendapat bansos. “Sedangkan saya tukang becak, nggak dapat. Diduga kuat ada permainan di tingkat Kepala Lingkungan” kata Syahbudin menduga.

Menyikapi keluhan warga, Kadis Sosial Hj.Rina Wahyuni Marpaung menjelaskan pendataan dan penetapan warga yang terdampak Covid-19 melalui mekanisme yang berlaku. “Semua unsur di tingkat Kelurahan dan desa telah dilibatkan, tak ada lagi yang tidak sesuai datanya,” tegas Kadis Sosial (yas/han)

PANTAI LABU,SUMUTPOS.CO – Nelayan warga Dusun III, Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, membakar Kapal pencari kerang yang berlayar sekira 200 dari daratan, Sabtu (16/5) sekira pukul 08.00 WIB. Aksi pembakaran itu, dikarenakan kapal menggunakan mesin dompeng untuk mencari kerang.

Informasi dihimpun, sekira pukul 08.00 WIB, korban Bakri (40), warga Dusun 15 Desa Bagan, Percut Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, mencari kerang di areal nelayan tradisional bersama 5 unit kapal lainnya.

Melihat itu, nelayan warga Rugemuk dengan menggunakan kapal menghampiri Bakri dengan alasan meminta hasil tangkapan mereka. Saat Bakri yang merupakan nahkoda sekaligus pemilik kapal memberikan kerang kepada warga Rugemuk, tiba-tiba saja kapal mereka terbalik.

Selanjutnya, Kapal Bakri ditarik ke tepi laut kemudian dibakar oleh warga. Sekira pukul 09.30 WIB, personel Polairud di Pimpin oleh Kapos Iptu R. Lubis SH tiba di lokasi, dan mengamankan pemilik kapal beserta ABK.

Informasi yang dihimpun, kapal nelayan yang dibakar warga menggunakan mesin Dong Peng, 30 GT dengan panjang 12 meter x 2,5 meter dengan kapasitas 3-4 ton.

Hasil koordinasi dengan Kapos Polairud Pantai Labu, Iptu R Lubis SH sedang melakukan pemeriksaan terhadap korban dan para saksi. Kemudian melakukan koordinasi dengan Kades,Toga, Tomas dari kedua belah pihak untuk antisipasi aksi balas dendam, atau hal-hal yang tidak di inginkan.

Sedangkan Syahrul (38), warga Dusun 15 Desa Bagan Percut Kecamatan Percut Sei Tuan menjelaskan, permasalahan sudah terlanjur terjadi, dan telah diserahkan kepada pihak berwajib. (btr)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bersama unsur TNI-Polri melakukan razia pemakaian masker sekaligus rapid test missal selama dua hari, Sabtu (16/5) dan Minggu (17/5). Wali Kota Binjai, HM Idaham memimpin langsung rapid test massal, Minggu (17/5).

“Hari ini kita melakukan rapid test massal dalam rangka hari jadi Kota Binjai ke 148 tahun. Kegiatan ini mulai dilakukan sejak tadi (Sabtu) malam bersama unsur Forkopimda, TNI-Polri dan semua kekuatan yang ada,” kata Idaham. Petugas rapid test ini terbagi ke dalam 5 tim. Pada Sabtu (16/5) malam tim menyisir ke sejumlah kafe dan warung tuak. Sementara pada Minggu (17/5) pagi, tim melakukan rapid test dengan menyisir pembeli dan pedagang di sejumlah pusat pasar atau pajak.

“Ada sekitar 1.000 orang sampel yang kita ambil dari semua segmen. Mulai dari pedagang, sopir ojol dan paramedis. Kita melakukan ini untuk dapat melakukan seminimal mungkin penularan kepada yang tidak memiliki gejala, sehingga apabila ditemukan mereka reaktif atau positif dalam rapid tes kita, akan dilakukan isolasi dan karantina dan melakukan swab tes untuk memastikan itu,” beber Wali Kota Binjai dua periode ini.

“Ini bagian dari menjaga kota ini agar tidak terpapar dari Covid-19,” tambah dia.

Awalnya, diperoleh informasi ada dua orang yang dinyatakan reaktif. Menurut Idaham, orang yang berstatus reaktif terus mengalami penambahan. “Sudah 15 orang yang reaktif dan malam ini akan dilakukan swab oleh rumah sakit USU. Mereka juga sudah dikarantinakan di tempat kita (Gedung MTQ). Kami berharap, kota ini negatif semua,” pungkasnya.

Belasan Warga Disanksi Push Up dan Squat Jump

Sementara, Pemko Medan kembali menggelar pemantauan dan pencegahan di Jalan Ring Road Gagak Hitam Medan, Minggu (17/5) usai Salat Subuh. Ada belasan warga baik pesepeda, pengendara sepeda motor, dan pengemudi mobil serta truk terjaring tidak mengenakan masker. Sebagai hukuman untuk memberikan efek jera, warga yang terjaring itu pun dijatuhkan sanksi fisik yakni push-up dan squat jump.

Kegiatan pematauan dan pencegahan berjalan dengan lancar. Usai apel, tim gabungan yang terdiri dari unsur unsur Satpol PP Kota Medan, Dinas Perhubungan, Kodim 0201/BS, Denpom 1/5, Polrestabes Medan, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Humasy serta jajaran Kecamatan Medan Sunggal langsung membagi dua Jalan Ring Road baik sisi kiri maupun kanan dengan menggunakan traffic cone (kerucut lalu-lintas) guna mempermudah pemeriksaan.

Satu per satu kendaraan yang melintas pun dihentikan, mulai sepeda, sepeda motor, becak bermotor, mobil, pick-up, truck hingga mobil tangki. Jika mengenakan masker, tim langsung mempersilahkan kembali melanjutkan perjalan. Sebaliknya jika kedapatan tak mengenakan masker, tim tidak lagi melakukan sosialisasi seperti yang dilakukan dalam kegiatan pemantauan dan pencegahan sebelumnya.

Si pengemudi langsung diminta turun dari kenderaannya, kemudian diminta melakukan push-up. Sadar telah melakukan kesalahan, pengemudi pun melakukan push-up dihadapan tim gabungan. Usai push-up, si pengemudi kemudian diberi masker. “Mulai saat ini selalu gunakan masker setiap melakukan aktifitas di luar rumah. Jaga kesehatan dirimu dan orang lain agar tidak tertular virus corona,” kata salah seorang petugas.

Selain push-up, tim gabungan juga menjatuhkan hukuman squat jump bagi pengemudi yang tidak masker, termasuk terhadap seorang wanita pengendara sepeda motor. Wanita bertubuh sedikit kurus itu tampak pasrah ketika sepeda motor yang dikendarainya dihentikam tim gabungan karena tidak memakai masker. Tim kemudian memerintahkannya untuk melakukan squat jump di samping sepeda motornya.

Sementara itu ulah supir mobil tangki sempat membuat sejumlah petugas emosi. Saat diminta untuk menghentikan mobil tangkinya, sang sopir yang tidak mengenakan masker tetap menjalankan kenderaannya meski dalam laju lambat. Beberapa petugas telah berteriak untuk memintanya berhenti namun tidak diindahkan. Melihat itu salah seorang petugas polisi militer (PM) langsung menghadangnya di tengah jalan.

Barulah supir mobil tangki itu menghentikan kenderaannya. Setelah itu sang sopir pun diminta untuk turun. Sambil cengar-cengir , sang supir pun langsung minta maaf. Petugas langsung memeriksa mobil tangka, terutama bagian depan. Lantaran tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan, petugas kemudian memerintahkan sang supir untuk push di pinggir jalan. Setelah diberi masker dan dinasehati untuk selalu mengenakan masker, barulah mobil tangka dipersilahkan berjalan kembali.

Kabag Tata Pemerintahan Setdako Medan Ridho Nasution mengatakan, selama bulan suci Ramadhan 1441 H, Pemko Medan menurunkan Tim Pemantauan dan Asmara Subuh. Biasanya tim ini bertugas untuk menertibkan para remaja yang melakukan asmara subuh dengan berkumpul di pinggir jalan, konvoi serta balap liar. Namun di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019), fokus penertiban kali ini lebih difokuskan terhadap warga yang tidak mengenakan masker.

“Hal ini kita lakukan untuk mendukung Perwal No.11/2020 tentang Karantina Kesehatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di kota Medan. Salah satu isi perwal tersebut, warga wajib mengenakan masker ketika beraktifitas di luar rumah. Kita harapkan warga dapat melaksanakannya guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di tengah-tengah masyarakat,” jelas Ridho. (ted/map)