Camat Belawan Lukai Hati Warga

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Foto warga penerima beras bantuan dengan tulisan ‘Saya Orang Tidak Mampu Penerima Bantuan’ di Kelurahan Belawan I, Kelurahan Belawan II dan Kelurahan Bagan Deli yang seluruhnya berada di kawasan Kecamatan Medan Belawan seketika viral di Media Sosial (Medsos).

Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menilai, bantuan dengan tulisan tersebut telah melukai dan menciderai hati masyarakat serta telah merendahkan Harkat dan Martabat setiap manusia.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Lubis mengatakan, peristiwa pembagian beras yang dilakukan dengan mengambil foto penerima beras tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya di Dinsos Kota Medan.

“Itu tanpa sepengetahuan kita. Tidak ada aturannya (foto) seperti itu, tidak ada prosedur seperti itu, dan memang tidak diperbolehkan seperti itu,” tegas Endar kepada Sumut Pos, Rabu (8/4).

Dikatakan Endar, pihak yang melakukan hal itu, yakni Kecamatan Medan Belawan serta jajarannya di setiap kelurahan yang telah menerapkan hal itu sudah diberikan teguran keras.

“Yang melakukan hal itu sudah kita berikan teguran keras agar tidak membuat hal seperti itu lagi. Dan kalau masih ada ditemukan lagi, tolong laporkan kepada kami agar bisa kami tindak tegas. Karena itu hanya kebijakan mereka sendiri, tak ada aturan seperti itu dari Pemko Medan, termasuk dari Dinas Sosial,” ujarnya.

Camat Medan Belawan, Ahmad SP yang dikonfirmasi mengatakan, hal itu hanya kebijakan setempat dan tidak bermaksud untuk merendahkan warga miskin dan saat ini tindakan itu sudah tidak dilakukan lagi di Kecamatan Medan Belawan.

“Hal itu hanya kebijakan setempat, tak ada tujuan apa apa, namun tanggapan orang ya biasa lah. Setelah itu kita tanyakan tokoh organisasi dan tokoh masyarakat. Setelah didiskusikan di Belawan, sudah tidak dipakai lagi tulisan-tulisan apa pun saat Kepling menyampaikan bantuan beras,” jawabnya.

Para pimpinan DPRD Medan pun turut memprotes tindakan dan kebijakan Kecamatan Medan Belawan tersebut sebagai bentuk penghinaan kepada masyarakat miskin di Kota Medan.

Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PKS, H Rajuddin Sagala menilai, tidak pantas Camat Medan Belawan, Lurah dan Kepling melakukan hal tersebut saat menyerahkan beras bantuan kepada warga akibat dampak sosial dari Covid-19.

“Jika itu terjadi, sama artinya dengan pemerintah yang mengumbar kemiskinan warganya. Pemerintah seharusnya punya nurani, siapapun tidak mau kondisi ini terjadi pada mereka, terlebih sekarang era digital dimana mereka diekspose sebagai orang miskin, orang miskin jua pibya marwah dan harga diri,” ujar Rajuddin kepada Sumut Pos, Rabu (8/4).

Seharusnya, kata Rajuddin, pihak Kecamatan, Kelurahan dan Kepling yang menyerahkan bantuan beras datang untuk memotivasi warganya, memberi semangat, mengajak bekerja sama untuk tetap berada di rumah serta menjaga pola hidup sehat dan saling memelihara kondusifitas warga, bukan malah mempermalukan warganya.

“Sangat naif seperti itu, toh yang mereka bagikan itu adalah beras yang sumbernya juga dari uang rakyat,” katanya.

Rajuddin meminta kepada Plt Wali Kota Medan ataupun Sekretaris Daerah (Sekda) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap Camat, Lurah dan Kepling yang telah mempermalukan warganya sendiri ke publik.

“Harus ada tindakan tegas untuk oknum-oknum pejabat seperti ini dari Pemko Medan. Sebab ini akan memancing kemarahan para warga dan membuat Kota Medan menjadi tidak kondusif dan itu sangat berbahaya apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi PAN, HT Bahrumsyah. Bahrum mengatakan, yang dilakukan Kecamatan Medan Belajar adalah hal yang mencoreng wajah Pemko Medan di mata masyarakat.

“Saya sudah telepon Plt Wali Kota terkait hal ini, beliau bilang sudah menegur keras Camat Medan Belawan itu. Menurut saya Camat ini bukan hanya harus ditegur, tapi juga harus dievaluasi,” kata Bahrum kepada Sumut Pos, Rabu (8/4).

Perbuatan mengambil foto yang dilakukan pihak pemangku jabatan di lingkungan dan kelurahan di Medan Belawan, kata Bahrum, sebagai bentuk ketidakpercayaan Camat Medan Belawan kepada para anggotanya di kelurahan dan lingkungan.

Selain itu, kata Bahrum, bantuan beras tersebut bukan hanya diberikan kepada warga miskin saja, tetapi kepada semua warga Kota Medan yang mengalami dampak sosial dari wabah tersebut.

Langgar HAM

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan pun mengecam pelabelan tersebut, sebagai bentuk pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dan melanggar UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik.

“Hal ini tentu sangat mengagetkan kita, di mana di saat masa sulit seperti ini, pemko Medan masih sanggup membuat hal semacam itu dan LBH Medan menilai perbutan demikan telah melanggar Hak Asasi Manusia,” ujar Wakil Direktur LBH Medan, Irvan Saputra melalui pesan siaran, Rabu (8/4).

Menurutnya, sebagaimana dalam amanat UUD 1945 mengharuskan negara melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar dan sebagaimana dalam asas-asas Salus Populi Suprema Lex Esto yaitu Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi bahkan lebih tinggi dari Konstitusi.

“LBH Medan menilai bantuan dengan tulisan tersebut telah melukai dan menciderai hati masyarakat serta telah merendahkan Harkat dan Martabat setiap manusia,” katanya.

“Dalam hal ini masyarakat yang tidak mampu, dengan memberikan bantuan namun harus di foto sambil memegang tulisan yang menurut LBH Medan tidak layak harus dilakukan,” sambung Irvan.

LBH Medan menyayangkan sikap Pemko Medan tersebut, yang dinilai telah memberikan lebel negatif terhadap masyarakat penerima bantuan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak Pemko dan jajaranya.”Untuk itu LBH Medan minta Pemko Medan meminta maaf kepada masyarakat dan tidak mengulanginya lagi,” tegasnya.

Namun, sepanjang penyaluran bantuan kepada masyarakat tidak disertai embel-embel apapun, LBH Medan mengaku mendukung langkah tersebut. Bahwa dampak Covid-19, mengancam perekonomian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Seperti diketahui, bantuan beras sebanyak 5 kg per Kepala Keluarga (KK) itu diberikan oleh Pemko Medan untuk disalurkan melalui 21 kecamatan yang ada di Kota Medan yang kemudian diteruskan kepada 151 kelurahan dan masing-masing lingkungan di Kota Medan dengan total beras sebanyak 980 ton, atas dampak sosial dari wabah Covid-19 di Kota Medan.(map/man/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Meski sudah disurati Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, pembangunan kios untuk dijadikan tempat pusat jajanan di Jalan Marelan Raya, Kelurahan Tanah Enam Ratus Kecamatan Medan Marelan, masih berlanjut.

Pantauan di lapangan, Selasa (7/4), sehari sebelumnya dinas terkait telah turun ke lokasi untuk mengecek pembangunan tersebut. Pascaturunya petugas dari PKP2R, aktivitas pengerjaan di lokasi tidak berjalan seperti biasa.

Kali ini, pintu pagar seng utama telah ditutup tanpa adanya mobil alat berat truk molen di lokasi. Hanya saja, para pekerja hanya mengerjakan sisa bangunan yang belum rampung dengan meneruskan pemagaran setinggi 2 meter.

“Semalam petugas dari dinas ada turun, diminta pekerjaan untuk dihentikan. Tapi, aktivitas pekerjaan tetap berlanjut karena ada pekerjaan yang masih tanggung,” kata Bahri warga sekitar.

Menanggapi hal itu, Lurah Tanah Enam Ratus, Ramli Lubis mengaku pihaknya sudah menegur pihak proyek untuk menghentikan pembangunan sebelum ada izin. Namun, secera kewenangan yang dapat menindak pembangunan itu adalah dinas terkait.

“Itu tidak kewenangan kami, yang jelas sudah kami tegur. Izinnya itu dari Dinas karena status tanah itu SHM, makanya izinnya langsung ke dinas tanpa meminta rekomendasi dari kamk. Untuk lebih jelas, tanyakan ke dinas soal masalah izinnya,” ungkap Ramli Lubis.

Terpisah, Kepala Dinas PKP2R Kota Medan, Beny Iskandar mengaku, petugasnya sudah turun ke lapangan dan telah melayangkan surat peringatan satu kepada pemilik proyek. Dalam surat itu, diminta pemilik proyek untuk menghentikan pembangunan dan membongkar sendiri bangunan tersebut.

“Dalam surat itu, kita kasih tempo 7X24 jam agar mereka membongkar bangunannya sejak surat dilayangkan,” katanya.

Disinggung proyek pembangunan itu masih berlanjut, Beny Iskandar dengan tegas mengatakan, pihaknya akan menunggu sesuai tempo waktu yang telah diberitahu, apabila tidak diindahkan maka pihaknya akan melakukan tindakan administrasi tegas.

“Beginilah kadang, sudah kita peringati keras tetap saja membangun. Apalagi yang tidak dibongkar, kita akan tindak lagi nanti sesuai tempo yang telah kita beritahu,” ucapnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Sumatera Utara mengungkapkan sejauh ini belum ada kebijakan konkret baik dari pusat maupun Pemprov Sumut untuk membantu para sopir angkutan umum di Kota Medan yang sosial ekonominya terdampak akibat wabah virus corona.

“Belum, belum ada. Mungkin sedang dibahas dilevel pimpinan,” tutur Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Dishub Sumut, Agustinus Panjaitan menjawab Sumut Pos, Selasa (7/4).

Pihaknya mengamini keluhan para sopir angkutan yang telah banyak menganggur dan mengalami krisis ekonomi akibat bencana corona ini. Sebab, pergerakan transportasi publik memang sudah jauh berkurang sejak Covid-19 menjangkit Kota Medan dan Sumut pada umumnya.

“Nanti kalau sudah ada kebijakan terkait itu akan kami sampaikan. Kami juga kurang tahu mekanismenya, apakah nanti masuk di program JPS (Jaring Pengaman Sosial) atau bagaimana. Tapi memang angkutan umum ini terdampak. Karena masyarakat kan diminta supaya berdiam diri di rumah untuk memutus rantai penularan corona,” katanya.

Meski demikian, ia menambahkan, baru-baru ini pihaknya ada mendapat koordinasi dari instansi terkait Pemprov Sumut, guna diminta data berapa jumlah sopir angkutan umum berikut perusahaannya yang masih aktif beroperasi di Sumut, terkhusus Kota Medan.

“Kemarin kita ada dimintai data memang oleh Bappeda terkait jumlah angkutan. Tapi kami gak tahu penggunaannya. Sebab itu adalah kebijakan. Ada atau tidak, bagusnya nanti pak kadis saja yang menginformasikan,” katanya.

Informasi yang Sumut Pos peroleh sebelumnya, Bappeda dan Dinas Sosial Sumut sedang mengkaji dan menyusun skema program JPS ini. Regulasi dan ketentuan sebagai pedoman penyusunan anggaran untuk itu juga sudah ada.

Hanya saja, dalam penetapan sasaran masyarakat yang akan dibantu dan bentuk bantuan yang diberikan seperti apa, masih dikaji secara komprehensif.

Acuan yang nantinya diterbitkan Pemprov Sumut terkait program ini, diharapkan jadi pedoman pemda se-Sumut dalam membantu perekonomian masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Kepala Bappeda Sumut, Hasmirizal Lubis baru-baru ini mengatakan, pihaknya menyadari akibat pandemi Covid-19 ini, perekonomian masyarakat Sumut menjadi terganggu. Sebab, sesuai anjuran pemerintah dan kesadaran masyarakat, hampir semua sektor sekarang ini diminta untuk berdiam diri di rumah melakukan karantina mandiri sebagai langkah memutus rantai penularan virus.

“Tentu sangat berdampak pada perekonomian masyarakat di lapisan menengah ke bawah (akibat Covid-19) ini. Juga punya pengaruh sosial terhadap pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan bulanan seperti pegawai atau karyawan swasta. Masyarakat kami imbau tidak perlu panik, karena hal ini tetap kita pikirkan karena sedang kita formulasikan sebelum nantinya akan diterapkan,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Organda Medan menyatakan pihaknya mengalami kerugian besar dari dampak Covid-19. Adanya Covid-19 yang membuat Pemko Medan harus merumahkan siswa, langsung memberikan dampak yang sangat besar bagi jumlah penumpang angkot di Kota Medan.

Tak hanya itu, dengan adanya kebijakan sejumlah mal dan hotel yang juga terpaksa harus ditutup sementara sejak 1 April, kondisi angkot di Kota Medan kian terpuruk karena tak ada lagi penumpang yang menggunakan jasa angkutan umum tersebut.

“Sudah pastilah kami rugi besar, baik itu para pengusaha angkutan sampai kepada sopir-sopirnya. Penurunan jumlah penumpang kami turun sangat drastis, lebih dari 90 persen bahkan sampai 95 persen. Tak ada lagi penumpang, apalagi sejak sekolah-sekolah diliburkan dan mal-mal ditutup,” ucap Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Senin (6/4).

Dijelaskannya, aktifnya anak sekolah sangat berpengaruh besar terhadap jumlah penumpang mereka. Begitu juga dengan para pekerja mal berikut para pengunjung di sejumlah mal-mal di Medan. “Siswa sekolah itu lebih dari 50 persen memberikan pengaruh kepada jumlah penumpang, para pekerja mal, pengunjung mal, pekerja swasta, bahkan PNS pun masih ada yang naik angkot. Tapi sekarang semua dirumah, tak ada lagi segmen penumpang yang menggunakan jasa angkot ini,” ujarnya. (prn/ila)