BAGIKAN: Pengurus dan kader PP Kwala Bingei bagikan masker kepada warga dan pengendara di Simpang Kantor Bupati, Stabat.
BAGIKAN: Pengurus dan kader PP Kwala Bingei bagikan masker kepada warga dan pengendara di Simpang Kantor Bupati, Stabat.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengurus Ranting Pemuda Pancasila (PP) Kelurahan Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, membagikan 300 masker kain, di Simpang Bupati Langkat, Stabat, Langkat.
Ketua Ranting PP Kwala Bingai, Zaini mengatakan, pembagian masker sebagai bentuk nyata kepedulian Pemuda Pancasila untuk ikut serta menekan penyebaran Covid-19 di Langkat, khususnya Kota Stabat.
Masker kain bercorak PP tersebut dibagikan kepada para pengendara sepeda motor, mobil serta penumpang becak dan angkot yang melintas.
“Kami sangat berharap, masker ini bisa selalu dipakai oleh masyarakat, sebagai alat pelindung mulut dan hidung, saat berinteraksi dengan orang lain. Baik saat berada di lingkungan rumah maupun kerja, agar terhindar dari virus Corona,”ujar Zaini, Rabu (1/4).
Sementara itu Herman, mengatakan, kegiatan ini tindaklanjut dari instruksi ketua MPC PP Langkat, Terbit Rencana PA, sebagai bentuk dukungan PP Langkat pada misi kemanusiaan melawan wabah Corona.
Herman juga berharap, semoga kegiatan ini dapat menjadi contoh dan memotivasi Ormas lainnya, untuk bersama bahu membahu melawan Corona.
Kegiatan ini sebagai gerakan moral organisasi dalam menyikapi situasi pandemi corona, serta sebagai komitmen dukungan kepada Pemkab Langkat di bawah Kepemimpinan Bupati Langkat Terbit Rencana dan wakilnya H. Syah Afandin, dalam mencegah virus Corona di bumi bertuah.
“Corona adalah musuh bersama, ayo semuanya kita bergotong royong untuk melawanya,” tegas Herman
Hadir dalam acara pembagian masker tersebut, Sekjen MPC PP Langkat Amir P. Sunda serta wakilnya Herman Sukendar dan pengurus MPC PP Langkat Marcos, Wakil ketua Karakter PP Toni, Safarudin Sembiring alias Tongat serta seluruh pengurus Ranting PP se Kecamatan Stabat. ( yas )
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pencopotan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Binjai, Amir Hamzah oleh Wali Kota HM Idaham, menuai beragam komentar miring.
Pun begitu, Sekretaris Daerah Kota Binjai, M Mahfullah Daulay menegaskan, pencopotan terhadap Amir Hamzah sudah sah dan mengedepankan profesionalitas dan proposional, serta mengacu pada peraturan yang berlaku.
Peraturan tersebut sudah diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai, Sumpah Janji Jabatan dan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kota Binjai Nomor : ITKO.02/LHP.K/2020/Rhs tanggal 10 Februari 2020.
Selain itu, Mahfullah menegaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara hingga Kemendagri. Dari koordinasi ini, disimpul kalau penindakan yang dilakukan terhadap Amir Hamzah tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mendagri No 273/487/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Pilkada Serentak tahun 2020.
“Dalam hal pencopotan jabatan ini punya dasar dan juga sudah dikoordinasikan dengan KASN, BKN dan Mendagri,” ujar Mahfullah, Rabu (1/4).
Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Binjai menilai, pemberhentian dari suatu jabatan adalah hal yang biasa. Dia meminta, hal ini agar tidak dijadikan polemik.
Sebagai Kepala BKD, Sekda juga menilai, tentu yang bersangkutan memahami tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan netralitas ASN. Dan, jika melanggar ketentuan maka ada hukuman yang akan diberikan.
“Kami meyakini bahwa saudara Amir mengerti prosedur itu dan dia memang sudah menjalani proses itu,” jelas Sekda.
Dia menambahkan, apabila ASN merasa keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan dapat menempuh jalur yang lain. “Nah, ditunggu untuk jalur yang mau ditempuh. Yang pasti, pemerintah kota melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya.
Diketahui Amir Hamzah sudah mengantongi dukungan dari DPP Partai Golkar untuk maju dalam pesta demokrasi 2020 ini. Amir menjadi Calon Wakil Wali Kota Binjai, yang akan berpasangan dengan H Juliadi.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai, Amir Hamzah diperiksa Inspektorat karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai bakal calon wali kota periode 2021-2024. Namun, sikap yang dilakukan Amir mendapat perhatian dari masyarakat. Karenanya, Pemerintah Kota Binjai merespon hal tersebut dengan meminta Inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (ted/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi kepada masyarakat menengah ke bawah yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19. Salah satu item stimulusnya, pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk pelanggan listrik 450 VA, dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA bersubsidi.
Kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) dan ditandatangani Presiden Joko Widodo, Rabu (31/3) ini, diharapkan dapat diikuti oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara.
“Ya, semestinya PDAM Tirtanadi Sumut menerapkan stimulus serupa untuk membantu masyarakat kita yang memang ekonominya sedang lemah akibat dampak Covid-19 ini dengan menggratiskan pembayaran air atau memberikan diskon,” kata Anggota DPRD Sumut Yahdi Khoir menjawab Sumut Pos, kemarin.
Pihaknya menyarankan beberapa hal sebelum kebijakan dimaksud dapat diterapkan di lapangan. Pertama, PDAM Tirtanadi diminta memetakan semua jumlah pelanggannya. Kedua, mesti ada payung hukum berupa peraturan gubernur (pergub) untuk pelaksanaan kebijakan itu.
“Acuannya sangat bisa diambil dari apa yang telah presiden sampaikan saat pidato kemarin. Untuk yang stimulus dispensasi pembayaran pelanggan air PDAM, juga dapat dibagi sesuai pemetaan yang mereka lakukan. Tentu ada pelanggan dalam kategori ekonomi menengah ke atas, ada yang ekonomi menengah ke bawah.
Nah, untuk yang menengah ke bawah tersebut bisa saja mereka gratiskan selama tiga bulan ke depan umpamanya. Ya itu pun sesuai kemampuan finansial PDAM juga. Tapi paling penting mesti ada pergub-nya, supaya ada landasan untuk implementasinya. Sama seperti Perppu yang telah diterbitkan presiden,” terang dia.
Namun lebih penting lagi ketimbang ada kajian teknis semacam itu, menurut penasehat Fraksi PAN DPRD Sumut, PDAM Tirtanadi mesti menunjukkan kontribusi kepada masyarakat ditengah bencana kemanusiaan yang tengah dihadapi warga dunia saat ini, melalui dispensasi pembayaran tagihan air terhadap para pelanggannya.
“Setidaknya ada diskonlah yang mereka berikan. Seperti membayar setengahnya saja dari total tagihan pelanggan. Kembali ke pergub tadi, sebagai BUMD milik Pemprov Sumut, PDAM Tirtanadi mesti melakukannya supaya tidak ada kendala dalam penerapannya,” katanya.
Sayangnya, hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, pihak PDAM Tirtanadi Sumut belum bersedia memberikan jawaban. Semula, Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, Trisno Sumantri, berkenan mengangkat sambungan telepon Sumut Pos, setelah menyapa lalu mematikannya. “Saya lagi rapat secara online ini, Bang. Nanti saja ya,” ujarnya.
Melalui layanan WhatsApp juga telah disampaikan pertanyaan dimaksud, namun hanya ia baca saja. Kemudian dihubungi berulang-ulang setelah itu, Trisno juga enggan menjawab. Begitupun dengan Sekretaris Perusahaan PDAM Tirtanadi, Humarka Ritonga, ogah menjawab konfirmasi mengenai hal ini.
Hal yang sama dikatakan anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH. Rani menilai sudah selayaknya masyarakat Kota Medan yang merupakan pelanggan PDAM Tirtanadi diberi kompensasi dari imbas terjadinya pandemi Covid-19 di Sumatera Utara.
“PDAM Tirtanadi itu dikelola oleh Provinsi. Kita hanya meminta, agar PDAM berkenan untuk meringankan beban masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan dari berbagai sektor akibat Covid-19 ini, utamanya sektor perekonomian,” ucap Rani kepada Sumut Pos, Rabu (1/4).
Dikatakan Rani, imbauan pemerintah daerah termasuk Pemerintah Provinsi agar masyarakat tetap berada dirumah seharusnya memang dibarengi oleh kebijakan-kebijakan yang meringankan beban masyarakat selama tetap berada di rumah. Sebab berkurangnya intensitas kerja sudah pasti memberikan penurunan penghasilan secara drastis, tetapi tidak menurunkan biaya kebutuhan secara signifikan.
“Artinya beban hidup masyarakat dengan adanya Physical Distancing yang mengharuskannya tetap berada dirumah semakin meninggi. Sangat wajar apabila pemerintah memberikan keringanan kepada masyarakat dari imbauan pemerintah itu sendiri,” ujarnya.
Selain itu, terang Rani, pemerintah daerah juga wajib mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam meringankan dampak sosial yang dialami oleh masyarakat dari imbas penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. Termasuk, Provinsi Sumatera Utara yang menaungi PDAM Tirtanadi, sudah seharusnya turut mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan membuat kebijakan daerah yang ikut meringankan beban masyarakat saat ini.
“Memang PDAM itu kan BUMD, pengelolaanya tentu terpisah. Tetapi tetap saja, bahwa Kepala Daerah sebagai pemilik modal berhak mengambil kebijakan, apalagi bila menyangkut kepentingan masyarakat. Saya yakin, PDAM Tirtanadi berkenan untuk turut meringankan beban masyarakat saat ini,” pungkasnya. (prn/map/ila)
SEPROT: Mobil polisi melakukan penyemprotan disinfektan di Medan,baru- baru ini. Sedangkan Kepling 1 Kota Matsum 4, Medan Area menyemprot ke rumah-warga dan kos-kosan di wilayahnya, Rabu (1/4)
SEPROT: Mobil polisi melakukan penyemprotan disinfektan di Medan,baru- baru ini. Sedangkan Kepling 1 Kota Matsum 4, Medan Area menyemprot ke rumah-warga dan kos-kosan di wilayahnya, Rabu (1/4)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Lingkungan (Kepling) 1 Kota Matsum 4, Medan Area melakukan penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga dan rumah kos-kosan di wilayah tersebut, Rabu (1/4). Hal ini dilakukan sebagai pemutusan mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19).
Apalagi di wilayah tersebut, telah dinyatakan satu orang warga masuk kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP).
Penyemprotan disinfektan langsung ditangani Kepling 1 Kelurahan Kota Matsum 4, Kecamatan Medan Area, Roni Rahmadi. Ia mengatakan, hal ini dilakukan sebagai pencegahan awal dari virus corona. Penyemprotan ini merupakan inisiatif dari setiap lingkungan dan kelurahan di Kecamatan Medan Area.
Penyemprotan disinfektan tersebut, kata dia, dilakukan secara bergilir ke rumah-rumah warga setempat dan rumah kos-kosan, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Selain itu, ada juga penyemprotan yang diturunkan dari Pemerintah Kota (Pemko) Medan baru-baru ini.
“Di kelurahan sini ada 17 lingkungan, dan akan kita tinjau lebih lanjut. Kita sedang mendata warga yang keluar masuk ke lingkungan di sini, agar dapat dipastikan berapa kali akan dilakukan penyemprotan. Selain itu, kita juga menerapkan wajib lapor bagi orang luar yang masuk ke lingkungan yang saya pimpin ini, setiap 1×24 jam,” ujar Roni kepada Sumut Pos, usai melakukan penyemprotan di Jalan Puri, Lingkungan 1, Kota Matsum 4, Medan Area.
Roni juga mengimbau kepada masyarakat agar disiplin waktu dan selalu menjaga kebersihan. Sebab, sudah ada satu ODP yang tinggal di Jalan Puri, Gang Pandu, Kota Matsum 4, Medan Area. ODP tersebut baru pulang dari Bogor, Jawa Barat.
Namun, kata Roni, untuk ODP ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Puskesmas setempat. Selama ini, dilakukan pemantauan jarak jauh melalui video call whatsApp (WA) dari telepon seluler android.
“Kita hanya bisa memantau menggunakan telepon, kondisinya tidak memungkinkan untuk didatangi langsung ke rumahnya. Setiap harinya kita pantau. Sewaktu kita mengetahui ia (ODP, red) terpapar, kita langsung memintanya untuk mengisolasikan diri secara mandiri di rumahnya, agar wabah Covid-19 tidak menyebar kemana-mana,” ujarnya.
Tetapi, lanjut Roni, setelah ia melewati 14 hari mengisolasikan diri secara mandiri, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda peningkatan ke Pasien Dalam Pengawasan (PDP), bahkan ia berangsur-angsur pulih. “Tetapi kita masih memintanya agar tetap menjalani isolasi diri dulu, jangan keluar rumah, hingga dipastikan benar-benar pulih,” imbaunya.
Menurut Roni, hingga kini, di Lingkungan 1, Kota Matsum 4, Medan Area, belum ada lagi laporan bertambahnya ODP. “Sepanjang ini masih 1 orang,” pungkasnya.
Sementara itu, Tuti, pemilik kos-kosan putri di Jalan Puri, Lingkungan 1, Kota Matsum 4, Medan Area berharap, dengan penyemprotan disinfektan ini agar seluruh warga di lingkungan tersebut terbebas dari virus corona.
“Apalagi, ini mau menjelang Bulan Ramadan. Harapan saya, agar warga tidak was-was ke masjid, serta dapat melaksanakan Sholat Tarawih berjamaah. Segeralah berlalu Covid-19, kita ingin di bumi ini, khususnya di Medan terbebas dari virus mematikan tersebut,” ujar Tuti. (mag-1/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran wabah virus corona membuat Badan Pusat Statistik (BPS) memutuskan memperpanjang masa pengisian Sensus Penduduk Online (SPO) secara mandiri hingga 29 Mei 2020 mendatang.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi mengungkapkan, SP Online sesuai dengan jadwal seharusnya berakhir, Selasa (31/3) kemarin. “Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan di luar rumah dan tatap muka,” ungkap Syech.
Berdasarkan data yang diambil pada 31 Maret 2020, tercatat yang mengisi tercatat sebanyak 434.050 Kepala Keluarga (KK) atau mencakup dengan total 1,823,294 jiwa.
Kabupaten Langkat masih menjadi wilayah yang paling banyak mengisi SPO,yakni sebanyak 50.939 KK yang mencakup 187.720 jiwa, disusul Kota Medan yang tercatat diisi 39.586 KK yang mencakup 161.560 jiwa.
Dengan kondisi pandemi Covid-19, Syech menjelaskan perpanjangan pengisian SP Online tidak membuat pihak menaikan target. Di mana, di Sumut target mengisi SP Online 20 persen dari total jumlah penduduknya.
“Karena target 20 persen itu sebenarnya udah cukup tinggi untuk kita, makanya tidak kita rubah lagi. Karena berdasarkan hasil kajian kita terakhir itu sebenarnya 11 persen,” paparnya.
Dikatakannya, yang menjadi target semula dari pelaksanaan target SPO adalah penduduk dari kalangan menengah atas yang tinggal di perumahan elit dan apartemen.”Yang semangat mengisi itu justru yang bermukim di daerah pedesaan,” pungkas Syech.(gus/ila)
PENUMPANG KA: Penumpang kereta api terlihat sepi sejak virus corona mewabah.
PENUMPANG KA: Penumpang kereta api terlihat sepi sejak virus corona mewabah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran wabah virus corona ini, berdampak dengan penurunan aktivitas penumpang kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Devisi Regional (Divre) I Sumut mencatat penurunan penumpang mencapai 60 persen.
Vice Presiden PT KAI Divre I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat mengatakan, penurun penumpang tersebut akibat PT KAI melakukan pembatalan puluhan perjalanan kereta api di Sumut.
“Dampak yang kita alami akibat virus Corona ini, adalah menurunnya jumlah penumpang kereta api yang sangat siginifikan. Volume kapasitas (penumpang) KA hanya sekitar 40 persen saja,” ungkap Daniel.
Guna mengurangi mobilitas massa dengan jumlah besar, PT KAI Divre I Sumut harus memangkas semantara perjalanan kereta api. Tercatat, ada 58 Perjalanan kereta api di Sumut dibatalkan atau dikurangi. Keputusan tersebut, berlaku sejak 29 Maret 2020 hingga 3 April 2020, mendatang.
Daniel menjelaskan pengurangan frekuensi perjalanan terhadap kereta api dengan jarak jauh, lokal hingga KA Bandara Kualanamu.”Akibat penurunan ini, beberapa perjalanan kereta api terpaksa kita batalkan,” tutur Daniel.
Meski ada penurunan jumlah penumpang dan pembatalan perjalanan kereta api, pihaknya tetap melayani masyarakat dengan baik dan profesional, selaku pengguna transportasi massal tersebut.
“KAI Divre I Sumut secara bertahap mengurangi perjalanan kereta api jarak jauh dan lokal sebanyak 20 perjalanan KA dari 52 perjalanan per hari. Jadinya, 36 perjalanan per hari,” tutur Daniel.
Perjalanan dikurangi itu, yakni 4 perjalanan KA tujuan Medan-Rantau Prapat (Pulang pergi). Kemudian, 2 perjalanan KA tujuan Medan-Tanjung Balai (PP), 2 perjalanan KA tujuan Medan-Siantar (PP) dan 12 perjalanan KA Medan-Binjai (PP) dengan total 20 perjalanan. “Selanjutnya, KA Bandara tujuan Medan-Kualanamu dikurangi 38 perjalanan dari 50 perjalanan menjadi 12 perjalanan saja,” ungkap Daniel.
Dengan kondisi banyak terdapat perjalanan kereta dibatal, kata Daniel, pihaknya menerapkan kebijakan memindahkan penumpang ke KA berikutnya atau pengembalian penuh pembatalan tiket penumpang.
“Penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket akan kita alihkan ke KA lain, atau akan dilakukan pengembalian tiket secara penuh. Kita berharap, penumpang memahami kondisi saat ini. Tindakan ini sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran corona,” jelas Daniel.
Menurut Daniel, penurunan sudah terlihat pada pekan dua bulan Maret 2020. Di mana, untuk KRD Medan-Binjai, penurunan jumlah penumpang sangat besar. Biasanya di hari normal tingkat keterisian mencapai 150 persen. Saat ini hanya 20-30 persen. “Untuk KA Lokal yang biasanya berdaya kapasitas 150 persen, okupansi kami batasi hanya 75 persen dari kapasitas yang ada,” ucap Daniel.
Daniel menambahkan PT KAI juga melakukan pembatasan penumpang atau mobilitas massa di Stasiun Medan, Stasiun Binjai, Stasiun Tebing Tinggi, Stasiun Kisaran, Stasiun Tanjung Balai, Stasiun Rantauparapat dan Stasiun Pematang Siantar. Bahkan khusus untuk KRD lokal Medan-Binjai
“Adanya penerapan social distancing dan imbauan stay di rumah berpengaruh langsung kepada penumpang. Untuk social distancing, kami juga menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan – pembatasan di stasiun utama kami,” pungkas Daniel.(gus/ila)
hand sanitizer: Seorang karyawan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, mencuci tangannya dengan hand sanitizer yang disedikan di setiap pintu di Kantor PLN Unit Induk Wilayah Sumut.
Hand sanitizer: Seorang karyawan PLN Unit Induk Wilayah Sumut, mencuci tangannya dengan hand sanitizer yang disedikan di setiap pintu di Kantor PLN Unit Induk Wilayah Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagaimana arahan pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran Virus Corona (Covid-19), PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara telah menyiapkan prosedur khusus sehingga pelayanan terhadap pelanggan tetap terjaga.
General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, M Irwansyah Putra menyampaikan, pada sisi pengamanan asset dan gedung, PLN UIW Sumut telah menerapkan kawasan terbatas dengan pemusatan akses keluar masuk dan dilengkapi dengan alat pengukur suhu tubuh dan hand sanitizer di setiap pintu.
“Setiap orang yang akan masuk ke kantor akan disemprot disinfektan di ruang khusus yang sudah kami sediakan dan diukur suhu tubuhnya,” ungkap Irwansyah.
Seluruh kantor dan kendaraan dinas, kata Irwansyah, juga telah dilakukan penyemprotan disinfektan pada sabtu, 21 Maret lalu.
“Untuk mendukung program social distancing, PLN UIW Sumut mengurangi frekuensi rapat dan memanfaatkan teknologi komunikasi Video Conference, serta aplikasi whatsapp dan zoom,” papar Irwansyah.
Sesuai arahan PLN Pusat, lanjutnya, saat ini pegawai PLN UIW Sumut sudah melaksanakan metode Work From Home untuk bidang tertentu dengan pengaturan khusus. Sehingga, tidak mengganggu proses pelayanan pelanggan.
Menurut Irwansyah, sistem work from home di PLN UIW Sumut pada awalnya hanya diperuntukan untuk pegawai berusia di atas 52 tahun, ibu hamil, menyusui, sakit tertentu serta riwayat berpergian ke luar negeri dalam 14 hari terakhir.
“Tapi, dengan perkembangan penyebaran virus corona, sesuai arahan PLN Pusat, saat ini komposisi work from home diharapkan sebesar 90% dari jumlah pegawai per unit,” ujarnya.
PLN UIW Sumut saat ini juga telah difasilitasi dengan aplikasi kehadiran melalui handphone pegawai yang dapat diakses dimanapun.
Layanan Pelanggan
Selama masa darurat Covid-19 ini, PLN UIW Sumut tetap melakukan proses pelayanan pelanggan seperti biasa.
Irwansyah mengungkapkan bahwa pelanggan yang akan melakukan proses Penyambungan Baru, Perubahan Daya, Penyambungan Sementara serta layanan lain dapat dilakukan melalui website PLN (www.pln.co.id), aplikasi PLN Mobile serta Contact Center PLN 123.
Begitu juga untuk pembayaran tagihan rekening dan pembelian token dapat dilakukan melaui e-commerce seperti tokopedia, lazada, bukalapak, traveloka dll serta aplikasi e-wallet seperti OVO, gopay, dana, link aja dan lainnya.
“Kami terus berusaha memberikan layanan terbaik di tengan kondisi darurat ini, terutama untuk pasokan listrik ke fasilitas kesehatan dan ke seluruh pelanggan. Sehingga, program pemerintah mengenai social distancing dapat berjalan lancar dan masyarakat nyaman untuk tinggal di rumah,” pungkas Irwansyah. (ila)
Wujud Komitmen Kolaborasi dan Gotong Royong Telkomsel OptimalkanUpaya Bersama AtasiCOVID-19 di Indonesia
Telkomsel berkomitmen untuk mendorong kolaborasi bersama seluruh pihak yang memiliki kepedulian yang sama untuk bergotongroyong memaksimalkan upaya pengendalian COVID-19 di Tanah Air.
Dengan mendorong gerakan #dirumahterusmaju, Telkomsel akan optimalkan semua aset untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan selama beraktivitas di rumah.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel berkomitmenterus proaktifmengambil peran dalam upaya gotong royong untuk terus bergerak maju bersama Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan seluruh elemen masyarakat dalammenghadapi situasi darurat nasional Corona Virus Disease (COVID-19) di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk gerakan solidaritas bersama dan sesuai dengan imbauan Pemerintah RI untuk mengutamakan aktivitas di rumah, Telkomselmendedikasikanpotensi perusahaanuntuk membantu masyarakat Indonesia melewati tantangan melalui gerakan #DiRumahTerusMaju.
Inisiatif#DiRumahTerusMaju merupakan gerakan solidaritas untuk bersama-sama menjaga Indonesia dengan mensinergikan seluruh asetdi ekosistem digital Telkomsel dalambidange-learning, e-health, e-commerce, e-donation, entertainment, serta mengoptimalkannya dengan menggandeng para pelaku industriterkaitsehingga dapat memberikan memberikan manfaat dan dampak yang lebih terasa di semua sektor kehidupan masyarakat.
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Saat ini kita tengah diuji dan di saat kita semua perlu saling menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, Telkomsel sebagai leading telco digital company berkomitmen mengambil peran sebagai connectivity enabler untuk menjaga masyarakat dapat terus terhubung dan bermanfaat bagi satu sama lain. Namun Telkomsel juga menyadari kami tidak dapat berjalan sendiri, sehingga melalui #DiRumahTerusMaju, Telkomsel memaknai semangat gotong royong yang didorong pemerintah RI dengan mensinergikan ekosistem digital yang selama ini telah kami bangun sekaligus mengoptimalkannya denganbergandengan tangan dan berkolaborasi dengan para mitra dan pemangku kepentingan di berbagai bidang yang memiliki tekad yang sama untuk membantu masyarakat Indonesia. Telkomsel meyakini bahwa kita dapat melewati ujian ini jika semua pihak turut berkontribusi untuk bersama-sama menjaga Indonesia.”
Di sektor pendidikan, Telkomsel menggandeng sejumlah platform e-learning, Perguruan Tinggi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemdikbud RI) untuk memastikan akivitas belajar di rumah secara mandiri dapat tetap dilakukan dengan efektif melalui #DiRumahTerusBelajar.Pada program ini, Telkomsel menghadirkan Paket Bebas Akses Ilmupedia dan Paket Bebas Akses Ruang Guru yang masing-masing berisi kuota data 30GB senilai Rp0. Keduanya dihadirkan bagi pelajar Indonesia agar mereka dapat dengan leluasa mengakses platform e-learning dari Ruangguru, Quipper, Zenius, Cakap, Bahaso, Sekolahmu, Rumah Belajar, serta situs e-learning 137 Perguruan Tinggi di Indonesia dan situs Spada Indonesia milik Kemdikbud RI yang berisi mata kuliah dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.
Sedangkan untuk menjaga efektivitas dan produktivitas aktivitas bekerja dari rumah (working from home), Telkomsel menghadirkan #DiRumahTerusProduktif. Pada program e-productivity ini,Telkomselmenghadirkan paket harga khusus serta bebas kuota untuk fitur layanan solusi bisnis korporasi CloudXTelkomsel, yakni layanan komunikasi terintegrasi berbasis cloud yang dapat diakses secara fleksibel dari berbagai macam perangkat sehingga produktivitas tetap terjaga walau harus bekerja dari rumah.Dalam mendukung sistem kerja WFH ini, Telkomsel memberikan bebas biaya berlangganan dan kuota internet selama satu bulan untuk mengakses layanan CloudX Meetingsebesar 60GB khusus untuk pelanggan corporate yang menjadi host meeting, serta 30GB bagi semua pelanggan yang menjadi peserta meeting dengan hanya Rp 10.
Untuk menjaga agar masyarakat #DiRumahTerusTerhibur, pelanggan dapat menyaksikan berbagai macam film/video berkualitas melalui aplikasi MAXstream yang bekerjasama dengan beberapa partnerinternasional seperti HBO, beIN SPORTS, Warner, VIU, iflix, dan lainnya. Pada program ini, pelanggan Telkomsel dapat mengakses konten berkualitas dan mendapatkan kuota MAXstream sebesar 30GB hanya dengan Rp 62.000 melalui Paket MAXstream Gala Plus. Sedangkan untuk para penggemar mobile gaming, Telkomsel memberikan paket khusus melalui GamesMAX Unlimited Play berupa kuota hingga 34GB dan kuota YouTube hingga 2 GB dengan harga mulai dari Rp 25.000, yang dapat diakes melalui aplikasi MyTelkomsel dan UMB *363*123#. Para gamers akan mendapatkan keuntungan berupa bonus voucher game hingga Rp. 70.000. Hal ini sebagai upaya Telkomsel dalam menjaga dan meningkatkan kemampuan mereka untuk terus berprestasi di bidang e-sport.
Telkomsel juga meluncurkan paket khusus untuk pengguna layanan pascabayar, yakni HaloPlay yang memberikan akses premium ke berbagai aplikasi video streaming sekaligus kuota entertainment yang besar hingga 55GB dengan harga mulai Rp 110.000. Di setiap pembelian paket data tersebut, pelanggan juga akan mendapatkan paket telpon, SMS dan akses premium ke HBO GO, Viu, dan Vidio. Informasi lengkap mengenai HaloPlay dapat diakses di telkomsel.com/haloplay. Ditambah lagi Telkomsel telah memaksimalkan fungsi Telkomsel POIN yang dapat ditukarkan dengan berlangganan 30 hari LangitMusik dan 7 hari Vidio Premier.
Guna memudahkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengakses informasi medis dan layanan kesehatan berbasis aplikasi, Telkomsel berkolaborasi dengan platform aplikasi e-healthHalodoc dan Alodokter menghadirkan #DiRumahTerusSehat. Aplikasi ini memudahkan pelanggan dalam menikmati layanan kesehatan dengan tenaga medis profesional, dan pelanggan bebas akses di aplikasi tersebut hingga 500MB. Sehingga diharapkan dapat digunakan oleh pelanggan untuk mengakses layanan yang ada di Halodoc dan Alodokter seperti COVID-19 chatbot,chat dengan dokter, pembelian obat dan alat kesehatan,dan menjadwalkan janji dengan dokter. Selain bebas akses Pelanggan juga bisa mendapatkan diskon pembelian obat di Halodoc.
Sedangkan pada program #DiRumahTerusBerbagi, Telkomsel berkolaborasi dengan platform crowdfundingkitabisa.com dan Benih Baik berupaya untuk mendorong kontribusi masyarakat Indonesia dengan memberikan donasi untuk mereka yang terdampak pandemic Covid-19, termasuk para tenaga medis yang berjuang di garis terdepan. Melalui program ini, pelanggan Telkomsel dapat berdonasi dengan mudah dengan menukar 50 Telkomsel POIN yang mereka miliki melalui aplikasi MyTelkomsel.Setiap 50 Telkomsel POIN setara dengan donasi sebesar Rp5.000.
Tak hanya itu, Telkomsel juga menggandeng sejumlah mitra e-commerceserta cashless payment yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, Buka Lapak, JD.id danLinkAjauntuk menghadirkan program #DiRumahTerusTerpenuhi.Pada program ini, selain mendapatkan manfaat tambahan berupa diskon dan cashback, pelanggan juga dapat menikmati fasilitas bebas akses ke aplikasi merchant yang bekerja sama tersebut. Pelanggan cukup mengakses aplikasi MyTelkomsel untuk dapat menikmati berbagai keuntungan ini.
Menguatkan komitmen Telkomsel sebagai connectivity enabler untuk memastikan pelanggan #DiRumahTerusTerhubung di saat masyarakat perlu menjaga jarak satu sama lain, Telkomsel menghadirkan berbagai paket kuotadata pilihan dengan harga terjangkauyaitu Kuota Keluarga dan Combo Sakti yang memiliki kuota besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan. Selain itu, Telkomsel juga memberikan penawaran khusus untuk pelanggan pascabayar kartuHalo yaitu Halo Ekstra Kuota yang menawarkan paket tambahan dalam memenuhi kebutuhan komunikasi pelanggan pascabayar Telkomsel, dimana pelanggan bisa tetap mengakses internet, social media, dan combo (internet dan telpon) mulai dari Rp 15.000 dengan kuota internet hingga 20GB. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui aplikasi MyTelkomsel atau UMB *363#.
Guna mendukung aktivitas pelanggan dimedia sosial agar #DiRumahTerusUpdate, Paket Kuota KetenganTelkomsel jugaakan memberikanpengalaman berbeda dalam mengakses media sosial favorit tanpa mengkonsumsi kuota utama, sehingga pelanggan dapat terus update terhadap informasi terkini sekaligus berbagi kabar bermanfaat kepada kerabat.
Untuk mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi masyarakat Indonesia sejak diberlakukannya himbauan dari Pemerintah RI untuk melakukan aktivitas dari rumah sebagai upaya memutus rantai penularan virus COVID-19, Telkomsel sendiri telah melakukan upaya pengamanan akses jaringan dengan memaksimalkan fungsi seluruh spektrum besar yang dimiliki Telkomsel, yakni frekuensi 900, 1800, 2100, dan 2300 Mhz.Telkomsel juga telah melakukan pengamanan jaringan di wilayah residensial dan titik posko penanggulangan COVID-19, seperti kantor pemerintahan terkait dan rumah sakit, termasuk tiga Rumah Sakit Darurat khusus penanganan pasien pandemi COVID-19 yaitu Hotel Patra Comfort Jakarta, Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta, dan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Komitmen menghadirkan cakupan dan kualitas jaringan terdepan ini juga diwujudkan Telkomsel melalui sinergi dengan Pemerintah RI seperti melalui Kementerian BUMN, Kementerian PUPR dan Kementerian Kominfo RI.
Setyanto kemudian menutup dengan berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dengan Telkomsel pada gerakan #DiRumahTerusMaju sekaligusmengundang semua pihak yang memiliki visi yang sama untuk turut serta dalam upaya gotong royong bersama Telkomsel. “Telkomsel berterima kasih dan menyampaikan penghargaan sebesar-besarnyakepada semua pemangku kepentingan yang ikut berkontribusi dalam gerakan #DiRumahTerusMaju. Namun perjalanan ini masih panjang, sehingga pada kesempatan ini kami juga sekaligus mengundangpemangku kepentingan lainnya yang memiliki visi sama untuk bersama-sama menjaga Indonesia bersama kami untuk bergandengan tangan. Kami optimis, kita sebagai satu kesatuan masyarakat Indonesia bisa melewati masa sulit ini dengan baik,” tutup Setyanto.
Informasi lengkap mengenai program #DiRumahTerusMaju serta jaminan layanan dan jaringan Telkomsel terkait COVID-19 dapat diakses melalui websitewww.telkomsel.com/dirumahterusmaju
SERAHKAN BANTUAN: Panitia menyerahkan alat kesehatan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut/(BPBD) Sumut , Selasa, (31/3/).
SERAHKAN BANTUAN: Panitia menyerahkan alat kesehatan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut/(BPBD) Sumut , Selasa, (31/3/).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (MITSU) Fajar Suhendra, didampingi Ketua Harian Juswan Tjoe, Presidium Robert Go, Tansri Chandra, dan Para Pengurus MITSU serta Para Pimpinan Perkumpulan/Yayasan Sosial Masyarakat Tionghoa mendukung Program Pemerintah Provinsi Sumut yang saat ini sedang bekerja keras berupaya mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.
Dukungan itu dengan memberikan bantuan yang disalurkan Panitia Kerja Masyarakat Tionghoa Sumatera Utara Peduli Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 di Sumut yang dikoordinir oleh Juswan Tjoe, Ketua Harian MITSU, Peter Suhendra, Kabid Kepemudaan MITSU, dkk, mengalokasikan kebutuhan logistik seperti Masker, handsanitazer, Sarung Tangan, Alat Pelindung Diri (APD), Mesin Fogging, Alat Kesehatan (Alkes) dan lain.
Pada Senin, 30 Maret 2020 sebanyak 5.000 lembar Masker Sensi diserahkan langsung ke Kantor Poldasu Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 dan diterima oleh Kompol dr. Eli Safrin mewakili Kapoldasu. Kemudian, 7.000 lembar masker Sensi, 3.600 buah sabun cuci tangan, 50 Kotak handschoen Sensi, 20 Kota Handschoen Panjang, 3 Botol Handsscrub 500 ml dan 20 Kotak Alkohol Swab, diserahkan ke RS Bhayangkara Jalan KH Wahid Hasyim .
Selanjutnya, Selasa, 31 Maret 2020 seban-yak 50.000 lembar Masker Sensi, 400 Liter Etanol 96%, 7.200 Buah Sabun Cuci Tangan, 50 Kotak Handschoen Sensi, 20 Kotak Handschoen Panjang dan 6 Botol Handscrub 500 ml melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut yang diserahkan ke Gedung MITSU Kampus Hijau STBA PIA Jalan KL Yos Sudarso Lorong 12.
Selanjutnya, Rabu, 1 April 2020, sebanyak 30 Unit Mesin Fogging, 3.000 Lembar Masker Sensi dan 3.600 Buah Sabun Cuci Tangan melalui Kodam-I/BB diserahkan langsung ke Kodam-I/Bukit Barisan Jalan Binjai Km 7.5.
Lalu pada Kamis, 2 April 2020 akan disalurkan melalui 20 (dua puluh) Rumah Sakit yang ada di Sumut yakni; RSUP Adam Malik sebanyak 1.000 lembar Masker Sensi, 12 Lembar Masker N95, 300 Lembar Handschoen Dispoable, 100 Lembar Handschoen Panjang, 2 Botol Handscrub Cairan Diisfektan 500 ml dan Sabun Cuci Tangan 72 Buah,
Lalu, RS St. Elisabeth, RS Siloam, RS Bina Kasih, RS Murni Teguh, RS Colombia Asia, RS Martha Friska, RS Imelda, RS Islam Malahayati, RS Sembiring Deli Tua dan RS Sari Mutiara. Jumlah dan jenis bantuan yang diberikan sama dengan RSUP Adam Malik. Selanjutnya, RSU Royal Prima menerima 250 lembar Masker Sensi, 12 Lembar Masker N95, 200 Lembar Handschoen Dispoable, 100 Handschoen Panjang, 2 Botol Handscrub Cairan Diisfektan 500 ml dan Sabun Cuci Tangan 72 Buah. Lalu, RS Bandung, RS Bunda Thamrin, RS Bhayangkara, Tebingtinggi, RS Kumpulan Pane, Tebingtinggi, RS Pamela, Tebingtinggi, RS Chevani, Tebingtinggi, RSU Deliserdang, dan RSU Rantau Prapat mendapat bantuan sama jenis dan jumlah yang diterima Rumah Sakit Umum Royal Prima. (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski belum diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, namun Pilkada Serentak 2020 kemungkinan besar bakal ditunda ke tahun depan. Peluang itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) KPU RI bersama Mendagri, Bawaslu RI, DKPP, dengan Komisi II DPR RI, 30 Maret lalu. Komisi II menyatakan setuju Pilkada Serentak ditunda hingga 2021, dari jadwal seharusnya 23 September 2020.
“Memang kalau kita baca hasil RDP itu, arahnya ke sana (ditunda). Tapi kami di (KPU) Medan belum bisa memastikan apakah jadi ditunda atau tidak,” ucap Ketua KPU Medan, Agussyah Ramadani Damanik, kemarin.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari KPU RIn
Saat ini, KPU Medan belum melanjutkan tahapan-tahapan Pilkada Medan 2020, karena imbauan social distancing terkait pandemi Covid-19.
“Tahapan kita yang tertunda ada 3, mulai dari pelantikan PPS, perekrutan PPDP, sampai pemutakhiran data pemilih. Karena ketiga kegiatan itu berseberangan dengan imbauan social distancing dan physical distancing. Apalagi kami saat ini juga menerapkan WFH (work from home). Tapi apa yang dapat kami kerjakan dari rumah, tetap kami kerjakan,” kata Agus.
Senada dengan Agussyah, Komisioner KPU Medan, Nana Miranti, mengatakan kesimpulan RDP dengan komisi II DPR RI semakin memperkuat opsi penundaan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020. “Untuk penundaan tahapan pilkada, KPU Medan masih menunggu keputusan resmi dan payung hukum berupa Perppu dan lain-lain,” kata Nana.
Karena masih menunggu keputusan KPU RI, pihaknya belum bisa menyosialisasikan atau menginformasikan penundaan kepada pihak-pihak terkait, termasuk partai-partai politik tingkat Kota Medan.
Senada, KPU Sumut mengatakan masih menunggu keputusan atau regulasi resmi dari pemerintah terkait penundaan Pilkada Serentak 2020. “Tanggal dan hari pencoblosan sudah termaktub dalam Undang-undang, yakni 23 September 2020. Yang setara untuk mengeliminir penundaan tersebut adalah Perppu Pengganti UU,” kata Komisioner KPU Sumut, Benget Silitonga.
Selama Perppu belum terbit, menurutnya, KPU kabupaten/kota tetap menjalankan kegiatan rutin dari beberapa tahapan yang belum ditunda.
Sekretaris Gerindra Sumut, Robert Lumbantobing, mengakui besar kemungkinan akan ada penundaan pengumuman bakal calon pasangan kepala daerah yang diusung pihaknya. “Secara internal memang belum ada surat edaran soal penundaan. Namun dari cerita yang kita dapatkan, besar kemungkinan akan ditunda sebab negara saat ini lagi fokus penanganan Covid-19,” katanya.
Tugas Bawaslu Juga Tertunda
Ketua Bawaslu Kota Medan, Payung Harahap, mengatakan tertundanya tahapan-tahapan Pilkada 2020, otomatis membuat kegiatan Bawaslu Medan menjadi tertunda.
“Tugas utama dari Bawaslu adalah mengawasi tahapan demi tahapan yang dilakukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu. Dengan tertundanya tugas-tugas KPU, otomatis menunda tugas-tugas Bawaslu,” ucap Payung kepada Sumut Pos, Selasa (31/3)
Disebutkan Payung, pihaknya juga masih menunggu keputusan Bawaslu RI terkait penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. “Kita masih menunggu seluruh informasinya. Bila ditunda, sampai kapan, dan seterusnya,” sebutnya.
Dengan tertundanya tahapan Pilkada Medan, Bawaslu Kota Medan akan menonaktifkan sementara para panitia pengawas kecamatan (Panwascam) di Kota Medan, terhitung sejak Rabu hari ini. “Mulai 1 April, Panwas Kecamatan akan dinonaktifkan sementara. Mereka akan aktif kembali saat pelaksanaan tahapan Pilkada kembali dilanjutkan,” tutupnya.
Untuk diketahui, RDP KPU RI bersama Mendagri, Bawaslu RI, DKPP RI dengan Komisi II DPR RI, Senin lalu, menyetujui penundaan tahapan Pilkada Serentak 2020. Nantinya, Pilkada akan dilanjutkan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah dan DPR.
Komisi II DPR RI meminta pemerintah menyiapkan payung hukum baru berupa Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Selain itu, Komisi II DPR RI juga meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2020 agar merelokasi dana Pilkada serentak 2020 yang belum terpakai untuk penanganan pandemi Covid-19.
KPU Labuhanbatu Tunggu Instruksi
Senada, KPUD Labuhanbatu juga mengatakan menunggu instruksi KPU RI, terkait usulan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“KPU Labuhanbatu masih menunggu instruksi dari KPU RI. Juga payung hukum dan petunjuk lanjutan,” kata Ketua KPU Labuhanbatu, Wahyudi di Rantauprapat.
Sementara ini, masa tugas Panwaslu Kecamatan, jajaran Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Kelurahan/Desa se Labuhanbatu, ditunda sejak tanggal 31 Maret 2020. “Masa tugas pengawas ad hoc Pilkada Labuhanbatu ditunda,” ungkap Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Makmur Munthe.
Penundaan masa tugas berdasarkan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
Menindaklanjuti surat Bawaslu RI, Bawaslu Labuhanbatu juga mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se- Labuhanbatu, dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Juga memberhentikan sementara Panwaslu Kelurahan / Desa Se- Labuhanbatu.
Koordinator Sekretariat Bawaslu Bawaslu Labuhanbatu, Hadi Wijaya, mengatakan, dengan penundaan masa tugas pengawas ad hoc ini, Keuangan Bawaslu Labuhanbatu juga akan menutup kas keuangan untuk kas kecamatan.
Tak Perlu Usulkan Pj Kada
Jika Pilkada Serentak 2020 ditunda setahun karena wabah Covid-19, implikasinya ada 270 daerah yang bakal dipimpin penjabat (Pj) kepala daerah. Pasalnya, masa jabatan kepala/wakil kepala daerah telah berakhir sebelum Pilkada diselenggarakan.
Data Kemendagri, ada 208 daerah yang masa jabatan kepala/wakil daerahnya berakhir pada Februari 2021. Sisanya, 60 daerah berakhir pada Maret-Juli 2021. Dan dua daerah berakhir September 2021.
Apakah daerah-daerah itu nantinya akan dipimpin Pj?
Pemprov Sumut menegaskan, tidak perlu menyiapkan 22 Pj kepala daerah (kada) hingga akhir tahun ini. Sebab 23 kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada Serentak 2020, sebanyak 22 jabatan kepala daerahnya berakhir awal 2021.
“Ada 9 daerah yang masa tugas kepala daerahnya berakhir per 17 Februari 2021. Yang lainnya habis di atas pertengahan 2021. Jadi belum perlu menyiapkan Pj tahun ini,” kata Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu, Basarin Yunus Tanjung, Rabu (1/4).
Adapun kriteria pejabat yang dapat diajukan sebagai Pj Kada, yakni eselon II dengan pangkat lebih tinggi atau minimal sama dengan sekda yang ada di kabupaten/kota tersebut. “Sesuai PP 6/2005, minimal berpangkat IVB. Tidak boleh lebih rendah dari sekda kabupaten/kota tersebut,” katanya.
Adapun pengusulan Pj Kada ke Mendagri, kata dia, merupakan hak prerogatif gubernur.
“Namun penundaan Pilkada Serentak ini kan masih bersifat wacana. Belum ada surat terkait hal itu dari Mendagri. Penundaan Pilkada harus menggunakan Perppu. Sebab Pilkada Serentak 2020 pada September ditetapkan dengan UU. Kalau mau ditunda, minimal harus pakai Perppu,” katanya. (map/prn/fdh)
