HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Tim kesehatan Kabupaten Humbag Hasundutan yang melakukan pemeriksaan kesehatan bagi warga yang masuk dan keluar di perbatasan (Posko Covid-19), terlihat tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang lengkap.

Keberadaan posko Covid-19 di empat pintu masuk Kabupaten Humbang Hasundutan, mulai berjalan sejak, Sabtu (28/3) kemarin. Keberadaan posko dihuni oleh, petugas kesehatan dari puskesmas, TNI, kepolisian, satpol pp, BPBD dan Dinas Perhubungan.

Petugas Dinas Perhubungan bermarga Panjaitan yang juga menjabat sebagai kordinator posko siaga Covid-19 di jalur pintu masuk Hutajulu mengakui selama posko berdiri, pemeriksaan belum dilakukan secara optimal karena kurangnya sarana kelengkapan alat pelindung diri (APD).

“ Hanya masker, pencuci tangan, sarung tangan dan alat termometer, itupun sarung tangan khusus kesehatan,” beber Panjaitan.

Hal senada juga diakui diakui oleh petugas kesehatan Puskesmas Hutapaung Kecamatan Pollung. “ Ini bukan APD,” ujarnya. Selain kurangnya perlengkapan APD, kondisi posko Covid 19 ini kurang memadai. Tampak, tidak ada tempat berlindung istirahat yang hanya kursi dan tenda.

” Posko Hutajulu ginilah keadaannya, kalau malam hari kena angin, tidak ada tempat untuk istirahat, seharusnya ada,” keluh Panjaitan.

Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit mengatakan, selama posko Covid -19 di pintu masuk berjalan dengan normal. Dan pihaknya, selama menjaga diposko dilengkapi dengan alat pelindung diri. “ Sudah ada termogan, disemprot,” katanya saat dihubungi.

Setiap warga yang masuk ke Humbang Hasundutan maupun keluar, tim posko ini melakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan. Seperti terpantau di pintu masuk jalan lintas sumatera utara, Desa Hutajulu Kecamatan Pollung yang berbatasan dengan dua wilayah daerah yakni Kabupaten Samosir dan Kabupaten Dairi.

Petugas melakukan pemeriksaan penumpang dan supir mobil pribadi, petugas melakukan pemeriksaan kesehatan berupa mengukur suhu tubuh para pendatang dengan menggunakan alat termomoter.

“ Kami melakukan pendataan, mulai identitas, tujuan kemana dan pemeriksaan suhu tubuh. Puji Tuhan, semua yang diperiksa kondisi normal dengan suhu tubuh dibawah rata-rata 34 derajat celcius,” ungkap Camat Pollung, Paiman Lumbangaol.

Paiman mengatakan, posko gabungan siaga Covid-19 ini dibuat untuk mengecek warga yang melintas dan masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan rata-rata dari pemeriksaan, pihaknya tidak menemukan adanya gejala Covid 19 pagi penumpang maupun supir mobil pribadi.

Selain mengecek, pihaknya juga yang berjaga diposko itu, juga menganjurkan bagi warga Humbang Hasundutan yang hendak berpergian keluar, dilarang dan dianjurkan untuk pulang. Jikapun karena ada kepentingan, pihaknya menghimbau untuk tidak pulang ke Humbang Hasundutan selama 14 hari.

“Kalau ada warga yang hanya melintasi daerah Humbang Hasundutan, kita minta untuk tidak singgah dan langsung ke tempat asal tujuan. Misalnya, dia dari Medan mau bertujuan ke Balige, kita minta tidak berhenti langsung ke Balige,” katanya.

Ditambahkannya, selama pemeriksaan pihaknya juga sudah ada memulangkan warga luar untuk kembali kedaerah masing-masing

“Tidak diperbolehkan yang datang, semisal dari Dairi itu kita pulangkan dan kalau warga Humbang diperiksa suhu tubuhnya, itulah unsur-unsur lockdown itu di berada di lapangan,” tutupnya. (des/ram)

SIPIROK, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M.Pasaribu menyatakan sejumlah program strategis pembangunan fisik bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2020 di daerah ini terhenti terganggu.

“Hal ini terjadi setelah Menkeu, Sri Mulyani melalui suratnya omor S-247/MK.07/2020 menghentikan proses Pengadaan Barang/Jasa DAK Fisik 2020 tertanggal 27 Maret 2020,” katanya, di Sipirok, Senin (30/3).

Alasan Menteri Keuangan RI, mengingat sejumlah wilayah di Indonesia saat ini membutuhan beberapa aksi cepat dampak mewabahnya corona virus disease (COVID-19).

“Akhirnya berimplikasi terhadap program perencanaan pembangunan (DAK) yang sudah tersusun sebelumnya,” katanya. Apalagi untuk Tapanuli Selatan nilainya mencapai Rp50 milyar.

Oleh karenanya, Bupati menekankan OPD nya untuk agar selektif dan berhati-hati merealisasikan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), artinya mengutamakan yang urgen atau yang dirasakan masyarakat,” sarannya.

“Untuk perjalanan dinas luar daerah tolong itu dikurangi, sebab, ini juga berhubungan dengan anstispasi penyebaran COVID-19, apalagi bersifat serimonial tiadakan,” tegas Bupati.

Pemkab Tapanuli Selatan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sangat tidak stabil, dan disisi lain konsentrasi Pemerintah penanganan COVID-19 yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Pertumbuhan ekonomi nasional saat ini sedang tidak bagus, Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7 sampai dengan 5,0 persen bahkan akhir – akhir ini diprediksi pertumbuhan dikisaran 4% dan juga berpotensi pertumbuhannya hanya 2%,” singgungnya.

Akibatnya, berdampak Pendapatan Daerah yang dirancang dalam APBD TA 2020, “makanya, penghematan anggaran untuk semua OPD harus dilakukan,” tandas Bupati. (ant/ram)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu menaikkan tarif retribusi sewa rumah toko (ruko) terhitung sejak tahun 2020 mendapat kritikan warga. Terlebih lagi, di tengah hiruk-pikuk merebaknya wabah Covid-19.

Pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu nomor 2 tahun 2019 menentukan tarif sewa tahunan bangunan di Jalan Jenderal Sudirman Rantauprapat itu, menjadi Rp15 juta minimal dan maksimal Rp18.375.000.

Padahal sebelumnya, jika merujuk Perda no 41 tahun 2011, tarif sewa sebanyak 29 ruko tahunan tersebut masih dikisaran angka minimal Rp12 juta dan maksimal Rp14.700.000.

Rencana kenaikan pembayaran dengan jatuh tempo Agustus 2020 mendatang, itupun diketahui sesuai surat sosialisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian bertanggal 12 Maret 2020 lalu, yang kini telahditerima masing-masing penyewa.

Kebijakan pemerintah dalam menaikkan tarif sewa ruko ternyata semakin membuat para penyewa kewalahan. Bagaimana tidak, keputusan meniadakan gerakan keramaian, diakui pedagang sangatlah berpengaruh.

“Bagaimana kita tidak bingung, dimana kita diminta berdiam di rumah, disitulah pula naik sewanya,” aku penyewa yang minta namanya tidak dipublikasikan, Minggu (29/3).

Keresahan sama diakui penyewa lainnya, bencana nasional Covid-19 diyakini berdampak terhadap perekonomian pedagang. Jikapun ingin meningkatkan pendapatan, pemerintah diharapkan melihat situasi dan kondisi.

“Bayangi, di mana-mana saat ini resah akan penularan virus Corona dan berupaya membatasi gerak. Anehnya, di saat bersamaan pula pemerintah malah membuat keputusan yang semakin menimbulkan keresahan,” ujar penyewa lainnya.

Sejumlah pedagang selaku penyewa ruko milik Pemkab Labuhanbatu berharap kebijakan menaikkan tarif retribusi dipertimbangkan kembali, demi kenyamanan, khususnya saat kondisi pencegahan Covid-19.

Apalagi, sambung penyewa, lokasi keberadaan ruko saat ini merupakan wilayah kawasan tertib lalulintas yang berdampak semakin berkurangnya pembeli belanja kepada mereka.

“Kalau di lokasi lain mungkin banyak pembeli, karena tidak kawasan tertib lalulintas, ini sangat berpengaruh. Maka kami berharap pemerintah lebih bijak dalam hal mengambil keputusan,” harap mereka.

Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Labuhanbatu, Chairuddin Nasution, Senin (30/3) menjelaskan, kenaikan itu sesuai perubahan Perda yang diefektifkan tahun 2020.

Surat yang dikirim mereka pun, tidak serta merta memaksa harus dilakukan pelunasan, melainkan hitungan pemakaian satu tahun berjalan dan kenaikan itupun menurutnya harus disosialisasikan sesuai regulasi.

Jika dikaitkan dengan bencana Covid-19, sambungnya, dia merasa hal itu tidak tepat. Sebab, surat telah dilayangkan mereka sebelum merebaknya wabah mematikan tersebut.

“Pembayarannya bukan sekarang. Kalau dikaitkan dengan Corona, saya rasa tidak tepat, mungkin-mungkin sebulan ini selesai Coronanya. Intinya itu tanggungjawab kita,” papar Chairuddin lagi. (fdh/azw)