Home Blog Page 4356

Uang Sitaan dari Koruptor Kembali ke Kas Negara, KPK Setor Rp10 M Lebih

BARANG BUKTI: KPK telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan koruptor Bowo Sidik Pangarso ke kas negara.
BARANG BUKTI: KPK telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan koruptor Bowo Sidik Pangarso ke kas negara.
BARANG BUKTI: KPK telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan koruptor Bowo Sidik Pangarso ke kas negara.
BARANG BUKTI: KPK telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan koruptor Bowo Sidik Pangarso ke kas negara.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyetorkan uang hasil penanganan perkara suap yang melibatkan koruptor Bowo Sidik Pangarso ke kas negara. Setoran ini merupakan upaya pengembalian kerugian negara atau Asset Recovery, akibat perbuatan pidana korupsi yang dilakukan pelaku.

“Total keseluruhannya sebesar Rp10.424.031.000,00 dan 1.060 Dollar Singapura serta 50 Dollar AS,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (3/5).

KPK melalui Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono pada Jumat, 24 April 2020, telah melakukan penyetoran ke kas negara. Menurut Ali, pengembalian ke kas negara itu terdiri dari sejumlah uang yang telah disita KPK dalam penanganan perkara suap.

Adapun proses setoran dilakukan secara bertahap yakni, pada 22 Januari 2020, jumlah yang disetorkan senilai Rp1,850 miliar. Selanjutnya pasa 24 April 2020, jumlah yang disetorkan senilai Rp8.574.031.000, 1.060 Dollar Singapura, dan 50 Dollar AS. Sehingga total keseluruhannya sebesar Rp10.424.031.000 dan 1.060 Dollar Singapura, serta 50 Dollar AS.

Adapun setoran ini merupakan hasil tindaklanjut dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tertanggal 04 Desember 2019 atas nama Terdakwa Bowo Sidik Pangarso yang antara lain menetapkan seluruh barang bukti uang tersebut di rampas untuk negara.

“KPK berkomitmen dalam setiap penyelesaian perkara akan terus memaksimalkan upaya pemulihan asset untuk negara dari hasil korupsi, baik melalui tuntutan uang pengganti maupun perampasan asset hasil Tipikor melalui penyelesaian perkara TPPU,” tegas Ali.

Untuk diketahui, Majelis Hakim Tipikor Jakarta pada 4 Desember 2019 telah menjatuhkan hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp250 juta. Hakim meyakini, Bowo dinyatakan terbukti bersalah dalam menerima suap dan gratifikasi yang berlawanan dengan jabatannya sebagai anggota DPR.

MA Dinilai Mundur

Kemunduran Mahkamah Agung (MA) dalam memutus perkara korupsi disesali masyarakat. Pasalnya, sejumlah putusan lembaga peradilan kini malah meringankan pelaku korupsi. Salah satunya putusan yang dijatuhkan kepada Romahurmuziy alias Rommy yang hukumannya dikurangi menjadi 1 tahun pidana oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, kini di Mahkamah Agung (MA) belum lahir lagi sosok Artidjo Alkostar yang secara tegas berani menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku korupsi. Menurutnya, perlu ada komitmen yang tinggi sehingga tidak ada ampun bagi koruptor.

“Ini ada efek jeranya, dimana telah menciutkan nyali atau keberanian para koruptor untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK,” kata Fickar kepada JawaPos.com, Minggu (3/5).

Fickar menilai, dalam memutus perkara tidak hanya cukup pada kebebasan kekuasaan kehakiman. Tapi juga fungsi hakim yang seringkali dinamakan ‘Wakil Tuhan’ dapat berpengaruh pada setiap putusan perkara.

Fickar menuturkan, sosok Artidjo saat itu tidak hanya berpengaruh pada ciutnya nyali koruptor, tapi juga bagi hakim lain di lingkungan MA yang tidak berani menghukum rendah koruptor. Sehingga sosok Artidjo saat itu menjaga moral MA dalam setiap perkara korupsi.

“Sayangnya ini tidak sistemik, bukan sisten yang formal, sehingga tidak tetap. Begitu Artidjo pensiun, pengurangan masa hukuman koruptor melalui putusan banding, kasasi dan PK marak lagi, bahkan membebaskan atau melepaskan seperti halnya kasus BLBI yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT),” sesal Fickar.

Karena itu, Fickar menegaskan perubahan sistem pengawasan bagi kebebasan kekuasaan kehakiman menjadi kebutuhan yang sangat urgent, tetapi hal ini bergantung pada setiap hakim yang memutus setiap perkara di lembaga peradilan

“Sebaik baiknya sistem akan kembali pada the man behind the gun, ya kembali lagi tergantung orangnya,” tukas Fickar.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, terkait kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemag). Rommy, oleh PT DKI dijatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp100 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” demikian bunyi amar putusan PT DKI Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis, 23 April lalu.

Alhasil, hukuman Rommy berkurang dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. (jpc/saz)

Kapolres Dairi Bagikan Sembako ke Pengurus Masjid dan Gereja

BERFOTO: Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang SIK (3 kanan) didampingi Kasubbag Humas Iptu Donny Saleh danpjajaran pejabat utama Polres berfoto bersama pengurus mesjid usai membagikan sembako. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BERFOTO: Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang SIK (3 kanan) didampingi Kasubbag Humas Iptu Donny Saleh danpjajaran pejabat utama Polres berfoto bersama pengurus mesjid usai membagikan sembako. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BERFOTO: Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang SIK (3 kanan) didampingi Kasubbag Humas Iptu Donny Saleh danpjajaran pejabat utama Polres berfoto bersama pengurus mesjid usai membagikan sembako. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
BERFOTO: Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang SIK (3 kanan) didampingi Kasubbag Humas Iptu Donny Saleh danpjajaran pejabat utama Polres berfoto bersama pengurus mesjid usai membagikan sembako. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Dairi serta Polsek jajaran membagikan 120 paket sembako kepada pengurus Masjid dan Gereja, Kamis (29/4). Diharapkan dengan pemberian sembako ini dapat membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa serta dampak wabah corona virus disiase 2019 (Covid-19).

Kapolres Dairi AKBP Leonardo Simatupang didampingi Kasubbag Humas Polres Iptu Donny Saleh mengatakan pemberian bantuan sembako ini sebagai wujud kepedulian Polres Dairi terhadap musibah yang dihadapi masyarakat penyebaran wabah covid-19.

“Disaat bersamaan, saat ini juga saudara kitabumat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa. Sehingga bantuan tersebut kita harapkan dapat membantu mereka,” ujar Leonardo.

AKBP Leonardo menerangkan untuk pemberian sembako ini disediakan sebanyak 120 paket. Adapun isi paket tersebut yaitu, beras, minyak goreng, telur, dan mie instan. Sebelumnya, Polres Dairi telah membagikan sembako ke masyarakat dan insan pers.

Polres Dairi juga saat ini menyiapkan 10 ton beras dan sembako untuk menyisir masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah pusat, provinsi,kabupaten dan desa untuk meringankan beban warga yang terdampak akibat pandemi corona ini.

“Bakti sosial ini diharapkan dapat membantu meringankan beban warga akibat dampak covid-19. Disamping itu lanjut Kapolres AKBP Leonardo, terjalinnya hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan Polres Dairi demi terwujudnya Sitkamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polres Dairi,” tutupnya. (rud/ram)

BPN Nias Diduga Ukur Tanah Secara Liar

KANTOR: Edison Zebua alis Ama Faris dengan beberapa kerabatnya saat mendatangi kantor BPN Nias, di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, pada Selasa (28/4).
KANTOR: Edison Zebua alis Ama Faris dengan beberapa kerabatnya saat mendatangi kantor BPN Nias, di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, pada Selasa (28/4).
KANTOR:  Edison Zebua alis Ama Faris dengan beberapa kerabatnya saat mendatangi kantor BPN Nias, di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, pada Selasa  (28/4).
KANTOR: Edison Zebua alis Ama Faris dengan beberapa kerabatnya saat mendatangi kantor BPN Nias, di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, pada Selasa (28/4).

NIAS, SUMUTPOS.CO – Oknum petugas pengukur tanah di Badan Pertanahan Nasonal (BPN) Kabupaten Nias, diduga melakukan pengkuran tanah, tanpa sepengetahuan pemilik/ahli waris di Desa Ononamolo I Lot, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ahli waris bernama Edison Zebua alis Ama Faris mendatangi kantor BPN Nias, di Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, pada Selasa (28/4).

“Saya kemari untuk meminta pertanggunga jawaban pihak BPN Nias, atas pengukuran tanah milik keluarga saya, yang dilakukan oknum pegawai BPN Nias, tanpa kami ketahui,” kata Ama Faris kepada Sumut Pos (Selasa, 28/4).

Edison mengatakan, tak mudah untuk menemui kepala BPN Nias. Bahkan, sempat terjadi adu mulut antara beberapa pegawai BPN Nias dirinya di depan pagar. Hal ini dikarenakan wabah virus corona (Covid-19) layanan di kantor BPN Nias, hanya dilayani melalui online.

Karena Ama Faris dan beberapa temannya tetap ngotot, lalu mereka berteriak-teriak di depan pagar meminta kepala BPN Nias keluar. Kejadian ini sempat menarik perhatian warga yang lewat, akibatnya hanya dalam hitungan menit kantor BPN Nias yang jaraknya hanya puluhan meter dari kantor Wali Kota Gunungsitoli itu sudah dikerumuni puluhan warga. Tak lama kemudian, pegawai BPN Nias, mempersilahkan perwakilan keluarga Ama Faris menemui kepala BPN Nias di dalam kantor.

“Keluhan ini sudah saya sampaikan via nomor whatsapp resmi BPN Nias, namun tak juga ditanggapi, jadi supaya tak berlarut-larut makanya saya ngotot ketemu dengan kepala BPN Nias. Sebab kalau tidak, kejadian ini bisa menjadi pemicu pertengkaran keluarga, karena objek yang telah dilakukan pengukuran itu merupakan tanah warisan,” ungkapnya.

Dibeberkan Ama Faris, pada pertemuan dengan Kepala BPN Nias di ruang kerjanya, telah mengambil kesimpulan memerintahkan anak buahnya menghentikan kegiatan pengukuran serta menghentikan proses administrasi terhadap objek dimaksud.

“Tadi pada pertemuan dengan bapak kepala BPN Nias, ia memerintahkan anak buahnya menghentikan kegiatan pengukuran serta menghentikan proses administrasi terhadap objek dimaksud. Saya minta kepala bapak BPN Nias untuk menindak oknum yang diduga menerima sejumlah uang saat melakukan kegiatan pengukuran di lapangan,” tambahnya.

Ama Farispun menceritakan tentang kejadian ini, kejadian ini bermula pada Jumat (17/4) lalu, oknum pegawai BPN bersama salah seorang warga dengan didampingi Kepala Desa Ononamolo I Lot mendatangi objek dimaksud langsung melakukan pengukuran.

Mengetahui tanah warisan milik keluarganya dilakukan pengukuran, beberapa hari kemudian, Ama Faris mendatangi Kades Ononamolo I Lot, dan mendapat jawaban jika ada dua orang yang mengaku ahli waris, sehingga Kades mau mendampingi saat itu.

Merasa belum puas dengan jawaban Kades Ononamolo I Lot, lalu pada tanggal 25 April 2020 Ama Faris mendatangi kantor BPN Nias. Ternyata setelah ia telusuri, oknum pegawai BPN Nias yang melakukan pengukuran tersebut telah menerima sejumlah uang dari orang yang mengaku ahli waris

“Setelah kita kroscek di kantor BPN Nias, ternyata pengukuran itu tanpa surat permohonan dan tanpa alas hak, makanya saya katakan pengukuran yang dilakukan itu liar. Apalagi pengakuan oknum pagawai BPN Nias itu dia menerima uang tiga ratus ribu rupiah, sehingga dia mau saja mengukur ,” ungkapnya. (adl/ram)

Kapolrestabes Medan Diganti, Kasus Begal Masih Tinggi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai Telegram Kapolri Nomor: ST/ 1377/ V/ Kep/ 2020/ Tertanggal 1-5-2020, pemutasian kembali terjadi di Lembaga Kepolisan Republik Indonesia. Satu pejabat yang dimutasi adalah Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jhonny Eddizon Isir SIK MTCP menjadi Kapolrestabes Surabaya.

Diketahui, Kombes Pol Jhonny baru 4 bulan lebih menjabat sebagai Kapolrestabes Medan. Sebelumnya dia pernah menjabat sebagai ajudan Presiden RI, Joko Widodo.

Kapolrestabes Medan selanjutnya, dijabat Kombes Pol Riko Sunarko SIK SH MSi, yang sebelumnya menjabat sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Paminal Divpropam Polri.

Adapun saat ini, situasi dan kondisi di Kota Medan masih rawan dengan kasus begal. Tingkat kejahatan masih terbilang tinggi, hal ini sangat meresahkan masyarakat.

Pada Jumat (1/5) lalu, baru saja terjadi kasus geng motor membuat onar di Jalan Amaliun, Medan Area. Geng motor berjumlah belasan sepeda motor tersebut, melempari satu cafe yang terletak di kawasan Jalan Amaliun Medan Area.

Kasus lain, yakni begal sadis yang beraksi di Jalan AR Hakim, Kecamatan Medan Area, yang juga terjadi pada Jumat (1/5) pagi. Korban begal merupakan seorang wanita bernama Erdina Boru Sihombing (54), yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Murni Teguh, karena mengalami luka serius di tangan kirinya. Karena 2 pelaku begal merampas tas yang disandangnya. (mag-1/saz)

Warga Al Washliyah Diminta Patuhi Protap Kesehatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Daerah Al Jam’iyatul Washliyah Kota Medan meminta agar umat Muslim, khususnya warga Al Washliyah, untuk menahan diri dan mematuhi protap kesehatan di tengah mewabahnya pandemik virus corona. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus tersebut.

Ketua PD Al Washliyah Kota Medan, H A’zam Nasution mengatakan, Al Washliyah sebagai organisasi amal sosial dan dakwah, menyampaikan kepada masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain.

“Kita mengingatkan supaya tidak ada kesannya beragama tanpa ilmu. Dari Al Washliyah Medan hanya mengimbau, kalau salat berjamaah di masjid itu sunnah bagi laki-laki. Tapi menghindari wabah juga sunnah. Jadi sunnah dilawan sunnah,” ungkap A’zam.

A’zam tak memungkiri juga masih banyak warga Al Washliyah tetap salat berjamaah ke masjid, terutama selama Ramadan. Hal itu karena merasa yakin di daerah itu tingkat penyebarannya tidak berbahaya.

“Ya kalau memang mau tetap berjamaah ke masjid, harus perhatikan kondisi daerahnya. Dan protokolnya seperti apa. Aktivitas kebersihan di masjid tersebut. Termasuk menyediakan tempat cuci tangan dan membawa sajadah serta sebisa mungkin tidak melakukan kontak fisik. Kalau sakit, seperti imbauan MUI, di rumah saja,” kata pria yang juga Sekretaris Dispora Kota Medan itu.

Al Washliyah Medan saat ini mendistribusikan bantuan ke masjid-masjid.

“Kami distribusikan bantuan dari pengurus wilayah untuk 21 kecamatan. Berupa masker dan sebagainya,” pungkas A’zam. (dek/saz)

Berbagi di Bulan Ramadan, Yasora Salurkan Paket ke 9 Panti Asuhan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keluarga Besar Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) Kota Medan masih menunjukkan komitmennya untuk terus menjalankan kepedulian sosial, meski wabah virus corona masih menghantui masyarakat Indonesia, terutama Sumatera Utara.

Kepedulian sosial yang rutin setiap tahunnya dilaksanakan Yasora adalah kembali menyalurkan Paket Ramadan untuk 9 panti asuhan di Kota Medan. Paket yang disalurkan pada Sabtu (2/5) lalu itu, masing-masing berisi 100 kilogram beras (sebelumnya 60 kilogram), 50 kilogram kacang hijau, dan 50 kilogram gula pasir.

Adapun 9 panti asuhan yang mendapatkan bantuan itu, yakni Al Jamiyatul Wasliyah Jalan Ismailiyah, Al Wasliyah (Gedung Johor), Al Wasliyah (KL Yos Sudarso), Darul Aitam Aceh Sepakat Jalan Medan Area, Mamiyai Al Ittihadiyah Jalan Bromo, Muhammadiyah Putra, Muhammadiyah Putri, Zending Islam Indonesia, dan Pembangunan Didikan Islam.

Ketua Umum Yasora Tony Harsono, diwakili Ketua Bidang Sosial Haryanto alias Aho, dalam siaran persnya, Minggu (3/5), melaporkan, penyaluran Paket Ramadan ini bersumber dari masyarakat, dan dikembalikan kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini merupakan agenda tahunan Yasora setiap Bulan Suci Ramadan.

“Paket Ramadan sekaligus menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ini, bentuk kepedulian sosial Keluarga Besar Yasora. Untuk ikut meringankan beban pengurus panti dan anak asuhnya dalam memenuhi kebutuhan untuk sahur dan berbuka puasa, selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Terlebih lagi saat ini, masyarakat Indonesia khususnya Sumut, masih diselimuti duka karena mewabahnya virus corona,” ungkap Aho.

Aho juga mengatakan, Paket Ramadan ini diserahkan untuk anak-anak yatim piatu melalui pengurus panti asuhan masing-masing.

“Semoga bantuan yang diberikan Yasora Medan dapat meringankan beban pengurus panti asuhan, dalam memenuhi kebutuhan anak asuh selama pelaksanaan Bulan Suci Ramadan. Kami juga berharap agar seluruh pengurus dan anak asuh di masing-masing panti asuhan dapat mendoakan agar Yasora tetap eksis. Sehingga penyaluran bantuan tersebut tetap akan dilakukan secara rutin pada Bulan Suci Ramadan,” imbuhnya.

Terpisah, Pengurus Panti Asuhan Darul Aitam Aceh Sepakat Jalan Medan Area, M Ibrahim menyampaikan ucapan terima kasihnya, atas bantuan yang sangat dibutuhkan tersebut.

“Apalagi hingga saat ini virus corona belum juga habis dari bumi, sehingga sekecil apapun bantuan yang diberikan, akan sangat berharga,” jelasnya. (ila/saz)

Tirtanadi Diminta Revisi Kebijakan, Tagihan Air Pelanggan RT2 dan RT3 Layak Digratiskan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Robi Barus mengapresiasi langkah yang diambil PDAM Tirtanadi, dalam memberikan pembebasan pembayaran rekening air kepada pelanggan kategori Rumah Tangga 1 (RT1). Namun menurutnya, pelanggan kategori RT2 dan RT3, masih layak untuk diberikan penggratisan tersebut.

Seperti diketahui, Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Trisno Sumantri memaparkan, pembebasan pembayaran rekening air ini diberlakukan mulai Mei, Juni, hingga Juli 2020. Kategori pelanggan yang masuk dalam program penggratisan rekening air adalah pelanggan RT1. Berdasarkan situs resmi PDAM Tirtanadi, klasifikasi pelanggan RT1 yakni rumah dengan tipe atau luas bangunan <36 meter persegi.

Selain itu, program penggratisan ini diberikan kepada kategori pelanggan sosial, yang terdiri dari rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, dan yayasan yatim piatu, termasuk Puskesmas. “Ini merupakan bentuk perhatian dan pelayanan yang kami lakukan kepada masyarakat,” ungkap Trisno, belum lama ini.

Menyikapi hal tersebut, Robi mengatakan, penggratisan pembayaran rekening air ini akan sangat membantu meringankan beban perekonomian masyarakat saat ini, yang mayoritas terkena dampak sosial dari penyebaran virus corona.

Namun, dia juga sangat menyayangkan keputusan PDAM Tirtanadi, yang hanya memberikan keringanan tersebut kepada para pelanggannya yang merupakan pelanggan dengan kategori RT1. Menurut Robi, menilai hanya masyarakat dengan kategori RT1 yang terkena dampak sosial, hingga keberatan dalam membayar rekening air adalah hal yang keliru.

“Saat ini hampir seluruh masyarakat terkena dampak sosial dari virus corona. Saya rasa untuk kategori RT2 dan RT3, pun masih sangat layak untuk diberikan penggratisan itu. Sangat layak,” ungkap Robi kepada Sumut Pos, Minggu (3/5).

Lebih lanjut Robi mengatakan, ukuran rumah dengan luas di bawah 100 meter persegi tidak dapat dijadikan ukuran, yang menegaskan masyarakat tersebut merupakan orang mampu hingga tidak begitu terimbas oleh adanya virus corona.

“Tidak sedikit masyarakat yang ukuran rumahnya di bawah 100 meter persegi, tapi rumahnya peninggalan orangtua, dan dia sendiri bukan warga mampu,” bebernya.

Apalagi sambungnya, untuk pelanggan yang masuk kategori RT2 yang ukuran rumahnya masih di bawah 54 meter persegi.

“Apalagi yang ukuran rumahnya hanya 54 meter persegi atau di bawahnya. Itu masih masuk ke dalam kategori rumah berukuran kecil, walaupun di atas rumah tipe 36. RT2 ini masih sangat layak diberikan penggratisan, menurut saya RT3 pun masih boleh. Kalau RT4 ke atas mungkin lain cerita. Tapi itupun kalau Tirtanadi berkenan menggratiskan, kenapa tidak,” harap Robi.

Untuk itu, sebagai wakil rakyat di Kota Medan, mewakili masyarakat yang merupakan pelanggan PDAM Tirtanadi dengan jumlah terbesar, Robi berharap, agar BUMD milik Pemprov Sumut tersebut, mau merevisi kebijakannya, dan menambahkan pelanggan RT2 dan RT3 sebagai pelanggan yang masuk dalam program penggratisan rekening air.

“Kami berharap agar Tirtanadi mau merevisi kebijakannya. Bila ditelusuri lebih jauh, saya yakin, sangat banyak pelanggan kategori RT3 dan terutama RT2 di Medan ini, merupakan masyarakat yang merasakan dampak sosial dari virus corona ini. Bahkan tidak sedikit di antaranya yang mengalami lost income, karena usahanya yang tidak berjalan atau mengalami PHK bagi pekerja penerima upah,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pelanggan kategori RT2 memiliki rumah dengan tipe/luas bangunan antara 36 meter persegi sampai 54 meter persegi. Sementara RT3 merupakan pelanggan dengan rumah tipe/luas bangunan antara 54 meter persegi hingga 100 meter persegi. (map/saz)

Facebookers dan Pakar Sumut Lawan Virus Corona, Gelar Aksi Simpatik di Hari Buruh

AKSI: Ketua Umum Facebookers Sumut Sabar Sihite (kanan), saat aksi simpatik melawan virus corona dan Peringatan Hari Buruh.
AKSI: Ketua Umum Facebookers Sumut Sabar Sihite (kanan), saat aksi simpatik melawan virus corona dan Peringatan Hari Buruh.
AKSI: Ketua Umum Facebookers Sumut Sabar Sihite (kanan), saat aksi simpatik melawan virus corona dan Peringatan Hari Buruh.
AKSI: Ketua Umum Facebookers Sumut Sabar Sihite (kanan), saat aksi simpatik melawan virus corona dan Peringatan Hari Buruh.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi Facebookers Sumut didampingi Organisasi Paguyuban Karyawan (Pakar) Sumut, menggelar aksi simpatik melawan virus corona pada Peringatan Hari Buruh di Bundaran Pintu II Kawasan Industri Medan (KIM), Medan Deli, Jumat (1/5) lalu.

Ketua Umum Facebookers Sumut Sabar Sihite, dan Ketua Pakar Sumut Roni Sahputra Siregar, mengatakan, aksi ini sebagai wujud kepedulian dan dukungan konkret mereka kepada pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona di Sumut, khususnya Kota Medan.

“Aksi simpatik ini digelar dengan tidak mengerahkan massa, hanya dihadiri pengurus organisasi saja,” ungkap Sabar, Minggu (3/5).

Ssabar juga mengatakan, sebelumnya Facebookers Sumut dan Pakar Sumut sudah melakukan aksi serupa di Kecamatan Medan Belawan, bersama organisasi lainnya, seperti Walantara Sumut dan Formabes. Dan mereka akan terus menyampaikan pesan kepada masyarakat agar mematuhi 3 anjuran pemerintah, yakni keluar rumah selalu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan.

Tak hanya itu, Sabar juga mengaku, turut mendukung dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tidak dulu mudik, serta senantiasa melaksanakan ibadah bersama keluarga di rumah saja.

Sosialisasi ini, lanjutnya, akan dilakukan secara berkelanjutan di 21 kecamatan Kota Medan, dengan harapan akan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya masyarakat Kota Medan yang semakin memahami betapa pentingnya berperan aktif melawan dan memutus rantai sebaran wabah virus corona di Kota Medan dan sekitarnya.

“Mari kita bangkitkan bersama untuk saling berempati, saling jaga dan gotong royong. Kemudian, kita tentunya juga berharap aksi serupa dapat digelar teman-teman di kabupaten dan kota lainnya di Sumut,” harap Sabar.

Aksi simpatik kedua organisasi ini juga didukung Gerakan Daulat Desa (GDD), yakni sebuah pergerakan yang digagas dan diinisiasi oleh Buya Syafii Maarif, almarhum Gus Solah (KH Salahuddin Wahid), Almarhum HS Dilon, Sabar Mangadoe, Abdon Nababan, Sihar Sitorus, Saiful Mashum, dan tokoh nasional lainnya.

Sementara, Ketua Pakar Sumut Roni Sahputra Siregar, juga mengajak para buruh untuk mendukung pemerintah dalam memerangi dan memutus rantai sebaran virus corona, khususnya di Sumut.

“Melalui paguyuban ini, kami juga mengajak para buruh untuk semakin bersatu, serta selalu berjuang bersama. Juga mengajak dan mendorong gerakan buruh untuk mendukung program-program pemerintah yang dinilai baik, serta cocok dalam upaya peningkatan kesejahteraan buruh itu sendiri,” pungkasnya. (adz/saz)

Reses Door to Door Rudiyanto Simangunsong, Warga Tanyakan Bantuan Beras dan Honor Bilal Mayit

BANTU: Anggota Dewan Fraksi PKS Rudiyanto Simangunsong, saat menggelar reses di 2 titik, yakni di Jalan AR Hakim, dan Jalan Rawa Cangkuk.
BANTU: Anggota Dewan Fraksi PKS Rudiyanto Simangunsong, saat menggelar reses di 2 titik, yakni di Jalan AR Hakim, dan Jalan Rawa Cangkuk.
BANTU: Anggota Dewan Fraksi PKS Rudiyanto Simangunsong, saat menggelar reses di 2 titik, yakni di Jalan AR Hakim, dan Jalan Rawa Cangkuk.
BANTU: Anggota Dewan Fraksi PKS Rudiyanto Simangunsong, saat menggelar reses di 2 titik, yakni di Jalan AR Hakim, dan Jalan Rawa Cangkuk.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Rudiyanto Simangunsong, meminta Pemko Medan untuk fokus dalam memperhatikan kondisi masyarakat yang terganggu perekonomiannya akibat wabah virus corona.

Hal itu disampaikan Rudiyanto saat menggelar reses yang digelar di 2 titik, yakni di Jalan AR Hakim Gang Selop, dan Jalan Rawa Cangkuk Gang Siti Khadijah, pada Selasa (28/4), dan Rabu (29/4) lalun

Dari reses yang dilakukan secara door to door tersebut, Rudiyanto menemukan sejumlah persoalan di tengah masyarakat. Di antaranya masalah beras bantuan Pemko Medan dan program bantuan yang diterima oleh bilal mayit.

“Program beras bantuan Pemko untuk para warga harus benar-benar merata. Kita mendapatkan masukan dari warga terkait permasalahan ini. Saat ini begitu banyak warga terhimpit secara ekonomi karena wabah virus corona. Karena itu, seharusnya program ini juga diterima penerima manfaat PKH dan PNBT,” ungkap Rudiyanto.

Begitu juga dengan bantuan program sosial, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini meminta Pemko Medan segera merealisasikannya, agar membantu warga yang sedang kesusahan saat ini.

Seorang warga Jalan Rawa Cangkuk, Kamaluddin sangat berharap agar Pemko Medan bisa segera merealisasikan bantuan program sosial, khususnya untuk bilal mayit.

“Kami sangat berharap dana tersebut dapat direalisasikan secepatnya, karena dapat membantu berputarnya perekonomian masyarakat berekonomi lemah,” harapnya.

Dalam reses door to door tersebut, Rudiyanto juga turut mengedukasi warga agar senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan untuk memutus wabah virus corona.

“Saat ini kita berharap warga untuk patuh dengan anjuran pemerintah agar senantiasa memakai masker dan membatasi aktivitas di luar rumah, serta menerapkan sosial distancing. Kita juga harus bersabar dan terus berdoa mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala agar musibah ini cepat diangkat dari negeri kita,” pungkasnya. (map/saz)

Terjun Langsung ke Masyarakat, Abdul Rahman Tampung Aspirasi di Tengah Pandemi

RESES: Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution saat menggelar reses di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat.
RESES: Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution saat menggelar reses di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat.
RESES: Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution saat menggelar reses di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat.
RESES: Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution saat menggelar reses di Jalan Karya, Kecamatan Medan Barat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merebaknya wabah corona virus disease 2019 (covid-19) tak menyurutkan langkah sejumlah wakil rakyat di DPRD Medan untuk terjun langsung ke masyarakat. Hal ini guna menampung aspirasi di tengah pandemi yang sudah memberikan dampak sosial sangat besar, terutama bagi perekonomian masyarakat saat inin

Anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution melakukan hal itu saat menggelar reses masa sidang II 2020, di Jalan Karya, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat. Reses yang berjalan 2 hari (29-30/4) ini, dilakukan pada 2 titik, yakni di Lingkungan 6 pada hari pertama, dan Lingkungan 12 di hari kedua.

“Reses ini dilakukan untuk menjemput aspirasi masyarakat. Justru di tengah pandemi saat ini, mereka semakin membutuhkan kehadiran kami, dan terbukti sangat banyak aspirasi yang diterima selama 2 hari ini,” ungkap Rahman, Kamis (30/4) lalu.

Berbeda dengan reses-reses sebelumnya, kali ini digelar secara door to door guna menghindari berkumpulnya massa, sebagai bentuk dukungan terhadap imbauan social distancing.

Didampingi Lurah Karang Berombak Suhardi, dan Kepala Lingkungan 6, serta Kepala Lingkungan 12, Rahman sekaligus hadir untuk membagikan masker kepada masyarakat.

Seorang warga Lingkungan 6, Nurani yang dijumpai, menyatakan harapannya agar pembagian sembako dari pemerintah tidak hanya berupa beras, tapi kebutuhan pokok lainnya, seperti gula dan minyak goreng.

“Pembagiannya pun harus merata, karena semua orang terkena dampak virus corona. Selain beras, pemerintah juga harus memberi keringanan biaya pendidikan anak sekolah, karena di antara kami banyak yang tidak bekerja lagi akibat dirumahkan,” kata ibu 2 orang anak ini.

Sedangkan Zul, warga Lingkungan 12 berharap, agar Pemko Medan dapat memperhatikan lingkungan mereka yang kerap dilanda banjir saat hujan turun.

“Apalagi akhir-akhir ini musim hujan, banjir terus di sini. Tolong sampaikan aspirasi kami ke Pemko Medan, tolong diperbaiki semua saluran airnya,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Rahman pun berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang telah diterima pada reses tersebut, baik secara lisan maupun lembar aspirasi yang dikumpulkan. Dia mengatakan, akan meminta Pemko Medan untuk bisa membagikan bantuan lebih dari sekadar beras, dan dibagikan secara merata.

“Kami juga akan perjuangkan agar pemerintah bisa kembali membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Untuk kawasan banjir ini, kepada Pak Lurah tolong dicatat dan diperhatikan, saya akan tampung dan bahas masalah ini di dewan, agar segera ada solusi,” tegasnya.

Pantauan Sumut Pos, sembari menerima dan membaca satu per satu lembar aspirasi dari masyarakat, Wakil Ketua Komisi III itu, juga turut membagikan nasi dan kue kotak sebagai bekal berbuka puasa.

“Semoga ini dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu yang menerima dan menjadi berkah bagi kami. Tetap semangat dan terus berdoa, supaya virus corona ini cepat berlalu,” kata Rahman.

Rahman juga mengajak masyarakat untuk mengikuti imbauan pemerintah memininalisir penyebaran virus corona, yakni dengan selalu menjaga kebersihan, kesehatan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Tetap gunakan masker bila harus keluar rumah. Terus jaga pola hidup bersih dan yang paling penting selalu mencuci tangan dan jaga jarak antara satu dengan yang lain,” pungkasnya. (map/saz)