SUMUTPOS.CO – KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI harus segera bersikap terkait penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah wabah virus corona yang terus menyebar. Salah satunya dengan melakukan penundaan seluruh gelaran Pilkada.

“Pilkada 23 September harus diundur terkait Covid-19, KPU juga harus mengeluarkan surat edaran untuk melarang bakal calon kepala daerah dan tim suksesnya yang saat ini masih saja melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (29/3).

Dan masyarakat yang daerahnya ada penyelenggaraan Pilkada 2020 sebaiknya jangan mau hadir atau berpartisipasi dalam acara sosialisasi yang dilakukan bakal calon kepala daerah dan tim suksesnya karena berisiko terjangkit virus corona nantinya.”

Arief Poyuono
Wakil Ketua Umum Gerindra

Langkah tegas tersebut harus dikeluarkan KPU sebagai penyelenggara negara mengingat pengumpulan massa sangat membahayakan masyarakat. Jika nekat digelar, bukan tidak mungkin Covid-19 makin meluas.

“Dan masyarakat yang daerahnya ada penyelenggaraan Pilkada 2020 sebaiknya jangan mau hadir atau berpartisipasi dalam acara sosialisasi yang dilakukan bakal calon kepala daerah dan tim suksesnya karena berisiko terjangkit virus corona nantinya,” tegasnya.

Tak hanya itu, Arief Poyuono juga mengaku akan mengusulkan Ketua Umum (Ketum) Gerindra, Prabowo Subianto menghentikan kegiatan penjaringan bakal calon kepala daerah hingga situasi kondusif.

“Serta mengimbau para kader Gerindra di seluruh Indonesia mematuhi ajakan pemerintah dalam mengatasi Covid-19 serta membantu pemerintah menyosialisasikan pencegahan Covid-19 dengan mengunakan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp,” pungkasnya. (bbs/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terjadinya penyebaran Virus Corona di tanah air termasuk di Kota Medan turut mempengaruhi berbagai kegiatan atau jadwal pelaksanaan sejumlah lembaga, tak terkecuali pelaksanaan berbagai tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.

Karena melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut, KPU Medan pun menunda setidaknya 3 tahapan Pilkada di Kota Medan. Hal itu sesuai dengan surat keputusan KPU RI no 179 dan surat edaran KPU RI pertanggal 21 Maret 2020, untuk mengantisipasi perkembangaan virus corona/covit-19. Maka seluruh KPU provinsi, kabupaten, kota yang melaksanakan pemilihan diminta utk menunda 4 tahapan yg sedang dan akan berjalan.

“Jadi berdasarkan keputusan KPU RI dan surat edaran tersebut, maka ke-4 tahapan itu di antaranya pelantikan PPS, verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, dan perekrutan PPDP dan tahapan pemutakhiran data pemilih harus ditunda,” papar Komisioner Divisi Program, Data dan Informasi KPU Medan, Nana Miranti kepada Sumut Pos Minggu (29/3).

Namun kata Nana, untuk Kota Medan KPU hanya menunda 3 tahapan, yakni tahapan pelantikan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan proses pemutakhiran data pemilih.

“KPU Medan tidak ada tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan, karena di Medan gak ada calon perseorangan,” ujarnya.

Diterangkan Nana, sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) no 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua pkpu no 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan, untuk pelantikan PPS seharusnya dilaksanakan tanggal 22 Maret 2020 lalu, masa kerja PPS itu sendiri seharusnya sejak tanggal 23 Maret-23 November 2020. Untuk pembentukan PPDP, dijadwalkan pada tanggal 26 Maret hingga 15 april 2020.

Sedangkan untuk pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang ditunda sesuai dengan keputusan KPU RI yaitu ; a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaiannya kepada PPS pada tanggal 23 Maret-17 april 2020. b. Pencocokan dan penelitian tgl 18 april – 17 mei 2020. “Ketiga tahapan itu sudah melewati jadwal yang seharusnya, saat ini sebagai pencegahan Covid-19 KPU RI memutuskan untuk menundanya,” terangnya.

Dijelaskan Nana, hal penundaan tahapan Pilkada tersebut telah dilakukan rapat koordinasi dengan pihak Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan, Pemko Medan dan pihak Kepolisian.

“Untuk penundaan tahapan ini, pada tanggal 22 maret 2020 lalu KPU Medan juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak Bawaslu, Pemko Medan dan Kepolisian,” jelasnya.

Namun, KPU Medan belum bisa memastikan apakah tertundanya 3 tahapan Pilkada tersebut akan secara otomatis turut menunda pelaksanaan Pilkada Medan yang merupakan bagian dari pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia pada September mendatang. “Kita masih menunggu keputusan dari KPU RI,” tutupnya.(map/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Beredar kabar Amien Rais tetap akan mendirikan partai baru meski dua anaknya sudah masuk kepengurusan Partai Amanat Nasional (PAN) 2020-2025 ditanggapi Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi.

Yoga mengatakan, itu bagian dari demokrasi.

“Hak politik setiap warga negara untuk berkumpul dan berpendapat karena itu bagian dari demokrasi. Jika Pak Amien Rais merencanakan akan membikin partai politik baru, itu adalah menjadi hak politik Pak Amien sebagai warga negara. Hak politik warga negara tidak dapat dipasung,” kata Yoga dalam siaran persnya, Sabtu (28/3).

Yoga mengatakan, jika partai politik baru yang dibidani Amien Rais itu nantinya benar-benar ada terbentuk, dapat dikatakan Amien telah meninggalkan PAN.

“Karena Pak Amien adalah pendiri PAN, di samping Gunawan Mohammad, Faisal Basri, AM Fatwa, Toety Herawati, Sindhunata, Albert Hasibuan, Amien Azis, dan lainnya,” ujarnya.

Menurut Yoga, kader dan pengurus PAN di tingkat provinsi (DPW), kabupaten/ kota (DPD), tentu telah memahami Undang-Undang tentang Partai Politik dan AD/ART partai.

“Mereka tahu bahwa persyaratan mendirikan partai politik dan syarat partai politik untuk dapat berkontestasi di pemilu tidaklah mudah. Apalagi akan semakin berat persyaratan partai politik dapat lolos parliamentary threshold untuk melaju di Senayan, dalam Pemilu 2024 akan dinaikkan persentase, dari 4 persen dalam pemilu 2020 menjadi lebih tinggi lagi,” urainya.

Mengingat hal tersebut, Yoga mengatakan para kader dan pengurus PAN akan lebih rasional. “Kalau diistilahkan bakal bedol desa, menurut saya itu over estimate. Kalaupun ada yang loncat pagar, itu pun hanya sedikit dan beberapa saja.” pungkasnya. (bbs/azw)

Menurut Yoga, eksistensi partai politik di era demokrasi modern dan milenial membutuhkan prasyarat khusus agar dapat hidup bertahan dan membesar.”Pendekatan konvensional dengan menggunakan nilai-nilai lama tentu tidak akan berdampak signifikan terhadap kehidupannya partai politik.”

Diketahui, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) secara resmi mengumumkan kepengurusan yang baru. Dari puluhan pengurus yang baru, tidak masuk nama Amien Rais dan rival Zulhas, Mulfachri Harahap. Namun begitu, Zulhas tetap memasukkan dua putra Amien yakni Hanafi Rais dan Mumtaz Rais dalam kepengurusan baru. (bbs/azw)