MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut memberikan remisi khusus kepada 44 warga binaan di Hari Raya Nyepi Tahun 2020, Tahun Baru Saka 1942, Rabu (25/3). “Sebanyak 44 warga binaan dari seluruh Lapas di Sumatera Utara, menerima remisi khusus di Hari Raya Nyepi tahun 2020 ini,” kata Humas Kemenkumham Sumut, Josua Ginting.

Dijelaskannya, dari 44 warga binaan yang memperoleh remisi, terdapat 24 orang kasus kriminal umum dan 20 orang kasus narkoba atau PP 99 tahun 2012. Surat remisi akan diserahkan langsung kepala UPT lapas masing-masing warga binaan.

Seluruh warga binaan yang memperoleh remisi, lanjutnya, hanya mendapat pengurangan potongan masa tahanan. “Tidak ada yang bebas. Hanya saja pemotongan masa tahanan dari 15 hari hingga 1 bulan 15 hari,” ppaarnya.

Ia menambahkan, pihak Kemenkumham Sumut juga melakukan pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona dengan menutup sementara kunjungan wargabinaan di Rutan dan Lapas, hingga 31 Maret 2020.

“Kebijakan diambil setelah pihak Direktorat Bina Masyarakat memutuskan untuk secara masif melakukan pencegahan penyebaran covid-19,” katanya.

Menurutnya, ini merupakan langkah antisipasi virus corona menyebar di lapas maupun rutan di Sumatra Utara. Meski pelarangan kunjungan bagi warga binaan, namun untuk titipan tahanan dari pihak penyidik kepolisian atau kejaksaan tetap diterima dengan terlebih dahulu cek suhu badan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Relawan Indonesia untuk Kemanusiaan (Ralindo) Sumut, terjun langsung untuk melakukan pencegahan Virus Corona dengan penyemprotan cairan disinfektan gratis di sejumlah sekolah, masjid dan rumah warga, mulai Rabu (18/3/20) sampai Rabu (25/3/20) lalu.

Achmad Siddik Thoha selaku Ketua Relindo Sumut mengatakan, pada Rabu 18 Maret lalu mereka melakukan penyemprotan di sekolah daerah Kambir Lima. Kemudian pada 19 Maret, Relindo sumut kembali melakukan giat yang sama di Masjid Al Falah Komplek Puri Zahara 2, Medan Tuntungan.

Selanjutnya pada 20 Maret di Masjid Furqon, Tanjung Sari, Masjid Dakwah dan Masjid Mukhlisin USU, Masjid Al Jannah Tanjung Sari dan Prodi Peternakan FP USU.

Pada 21 Maret penyemprotan di Komplek Puri Zahara 1, Medan Tuntungan, sebanyak 137 rumah. Pada Minggu (22/3) Relindo Sumut tidak libur, mereka berkeliling ke beberapa rumah warga di Medan Tuntungan dan Medan Johor untuk membantu warga tercegah dari penyebaran Covid-19.

Pada Senin (23/3), giat berlanjut ke Kantor Pemerintah yaitu Balai Pengkajian Teknologo Pertanian di Medan Johor dan Masjid Muslimin Jl Setiabudi Medan. Dan Selasa (24/3), Relindo Sumut tetap membantu warga di beberapa tempat di Medan Selayang dan Medan Baru dengan menyemprot disinfektan di perumahan warga. Sementara pada Rabu (25/3), Relindo Sumut melakukan giat disinfeksi di Bank Muamalat Medan Sudirman serta kawasan pemukiman di Medan Johor dan Ayahanda.

Warga, pengelola sekolah dan pengurus masjid mengucapkan terima kasih atas kesediaan Relindo Sumut melakukan aksi pencegahan penyebaran covid-19 di lingkungan mereka. “Saat seperti ini sangat banyak permintaan warga ke Relindo Sumut untuk membantu mereka. Saya pribadi tidak tega menolaknya. Tapi dengan kondisi relawan yg belum semuanya siaga, saya berharap masih bisa dan terus berkomitmen aktif hadir berkiprah “membela” bangsa dan negara. Giat disinfeksi ini sekaligus sebagai sarana edukasi kepada warga agar senakin waspada tetapi tidak panik dengan mewabahnya covid-19,” kata Achmad Siddik.

“Masih banyak sekolah, masjid yang belum disemprot sebab tenaga relawan yang terbatas, sehingga harus antre menunggu jadwal untuk didatangi oleh Tim Relawan,” sambung Achmad Siddik.

Dengan penyemprotan disinfektan, Relindo berharap dapat berdampak baik dan melindungi masyarakat dari penyebaran virus yang mematikan di seluruh dunia. “Tak lupa pula kita memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa, serta tetap menjaga kebersihan, tidak mengunjungi keramaian dan tetap di rumah. Semoga dengan masyarakat tetap di rumah dapat memutus rantai penyebaran virus corona, agar tidak ada lagi korban yang terjangkit ataupun meninggal,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Temuan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut dari Dapilnya masing-masing, diketahui bahwa pejuang terdepan atau ring 1 pemberantasan Covid-19 yaitu tenaga medis sangat rentan tertular dan menularkan virus corona. Sebab APD yang mereka butuhkan masih sangat minim tersedia di setiap kabupaten/kota.

“Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang tengah berada di Dapil masing-masing memastikan, tenaga medis di daerah-daerah sangat terancam tertular dan menularkan Covid-19. Bahkan sudah beberapa dinyatakan positif dan meninggal karena ketersediaan APD untuk mereka sangat minim.

Padahal mereka adalah pejuang atau ring 1 dalam pemberantasan Virus Corona,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, Kamis (26/3/2020).

Lebih lanjut, Mangapul yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan, bila para dokter dan tenaga medis tak terlindungi dengan baik, maka dipastikan pemberantasan Virus Corona akan gagal di Sumut.

“Pasien yang masih berstatus OPD atau PDP bisa menjadi positif bila ditangani oleh tenaga medis yang sudah tertular Covid-19, ini sangat berbahaya, para tenaga medis ini juga punya keluarga dan bersosialisasi di masyarakat, karena itu mereka harus benar-benar dilindungi oleh pemerintah,” imbuh Mangapul.

“Pemprovsu dalam hal ini Gubernur tidak bisa hanya menunggu bantuan pemerintah pusat atau bantuan dari pihak lain, Gubsu harus bergerak cepat menjemput bola untuk menyediakan APD bagi para tenaga medis di seluruh Sumut” lanjut Mangapul.

Anggota Komisi D DPRD Sumut ini juga menyampaikan pesan, Fraksi PDI Perjuangan selalu siap untuk berkoordinasi membantu Gubsu dalam penyusunan anggaran untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat darurat dan bencana menyebarnya Covid-19 di Sumut.

“Fraksi PDI Perjuangan dan partai pada prinsipnya siap berkoordinasi membantu pemerintah dalam bentuk anggaran dan lain sebagainya, beberapa anggota fraksi kita punya jaringan keluar negeri dalam pengadaan APD bila memang kita harus import, karena itu memang harus kita lakukan membeli atau bahkan kita jemput APD itu keluar negeri” tegas Mangapul.

Selain itu, Mangapul mengingatkat Pemprovsu untuk memetakan jumlah kebutuhan APD yang dibutuhkan, berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Kalau perlu kita produksi sendiri APD yang dibutuhkan, banyak daerah lain seperti Surabaya dan Jateng yang memproduksi sendiri APD nya, kita juga bisa melakukannya, bukankah di Sumut banyak pabrik tekstil atau konveksi yang bisa kita ajak bekerjasama memproduksi APD ini” imbau Mangapul.

“Ayo kita lakukan dan kita cari solusi bersama dalam pengadaan APD untuk pasukan medis kita, situasi di depan belum bisa diprediksi, kita harus bersama menghadapi ini” pungkas Mangapul. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hari Raya Nyepi yang memang sejatinya merupakan momen sakral bagi umat Hindu dengan berdiam diri di rumah seakan turut dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, tak terkecuali di Kota Medan.

Namun masyarakat umum melakukannya bukan karena ikut merayakan hari raya Nyepi, melainkan karena imbauan pemerintah kepada masyarakat agar tetap berdiam diri di rumah guna memutus rantai pandemi Corona.

Termasuk, saat ibadah malam saat menjelang Nyepi. Di Kota Medan, masyarakat umat Hindu biasanya melakukan ibadah di malam hari menjelang Hari Nyepi i di beberapa Pura, termasuk di Pura Agung Raksa Buana Polonia Medan.

Namun kali ini, tidak ada ibadah yang dilakukan di Pura Agung Raksa Buana. Hal itu dilakukan karena bentuk kepatuhann

masyarakat Hindu terhadap imbauan pemerintah agar tidak berkumpul dalam jumlah massa yang banyak.

“Saudara-saudara kita umat Hindu kemarin malam tidak ada ibadah di Pura seperti biasanya, semua beribadah di rumah masing-masing,” ucap Kabag Agama Kota Medan, Adlan kepada Sumut Pos, Rabu (25/3).

Dikatakan Adlan, sebelumnya pihak Pemko Medan telah melakukan pertemuan dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Medan, termasuk dengan pengurus umat Hindu di Kota Medan.

“Sebelumnya kita memang sudah membicarakan hal itu kepada saudara-saudara kita di FKUB, termasuk umat Hindu dan umat beragama lainnya. Alhamdulillah, saudara-saudara kita umat Hindu di Kota Medan kooperatif dan mau melaksanakan imbauan tersebut,” katanya.

Untuk umat beragama lainnya, lanjut Adlan, juga telah diimbau untuk tidak melakukan pertemuan dalam jumlah yang besar termasuk ibadah di rumah-rumah ibadah.

Namun, ada juga beberapa di antaranya melakukan perayaan Nyepi dengan berjalan kaki dari Jalan Ringroad Medan. Selain berjalan kaki, mereka juga melaksanakan ritual lainnya sejak sebelum hingga sesudah Hari Raya Nyepi. Umat Hindu yang tinggal di Medan tersebut, merayakannya dengan suasana khidmat.

“Hendaknya hari sebelum hari besar itu, umat Hindu di Medan melaksanakan ritual Mecaru untuk membersihkan diri dari dosa yang pernah dilakukan,” kata Jaya, salah seorang anggota Umat Hindu yang hadir dalam acara tersebut, Minggu (22/3) Sore.

Jaya menambahkan, setelah itu, umat Hindu melaksanakan ritual Melasti. Ritual ini untuk pensucian alam supaya kembali ke hakikatnya. Setelah kedua ritual itu, kemudian dilakukan ritual Catur Brata Penyepian.

Ada empat hal yang wajib dilaksanakan yakni, Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelungan dan Amati Lelanguan, memohon terhindar dan dapat teratasi segala virus berbahaya termasuk virus Corona-19. “Semoga Yang Maha Kuasa melindungi kita dari penyakit apapun,” harapnya.

Jaya menjelaskan, selain Amati Geni, yakni merupakan ritual untuk berpuasa selama 24 jam saat perayaan Nyepi, tidak boleh memasak apalagi menghidupkan api, kemudian Amati Karya, yakni dimaknai dengan larangan beraktivitas termasuk bekerja.

“Sedangkan ritual Amati Lelungan dimaknai dengan berdiam diri di dalam rumah dan Amati Lelaungan dimaknai dengan tidak memperbolehkan menikmati hiburan,” pungkasnya. (map/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah anggota DPRD Medan keberatannya terhadap Sekretariat DPRD Medan yang dinilai tidak terbuka dalam proses pelaksanaan perekrutan para pekerja harian lepas (PHL) di lingkungan DPRD Medan.

Kali ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, Muhammad Afri Rizki Lubis angkat bicara. Rizki yang juga merupakan Ketua Komisi III DPRD Medan tersebut juga mengungkapkan keberatannya yang menilai Sekretariat DPRD Medan tidak koorperatif serta tidak terbuka kepada para anggota DPRD Medan dalam proses perekrutan para tenaga PHL.

“Jumlah PHL di DPRD Medan ada 127, itu bukan jumlah yang sedikit, itu jumlah yang banyakn

Lalu apa fungsi utama dari PHL di DPRD? Kita cukup kecewa kalau tidak ada keterbukaan dari Sekretariat dalam hal ini,” tegas Rizki.

Rizki juga mengatakan bahwa tugas para PHL di DPRD Medan salah satunya adalah untuk mendukung serta membantu pekerjaan dari para wakil rakyat.

“Kalau gunanya untuk melayani kinerja para dewan, kenapa Sekretariat tidak melibatkan para dewan dalam merekrut para PHL agar kinerja dewan bisa maksimal,” tegas Rizki.

Rizki meminta agar Sekretariat DPRD Medan, terkhusus Sekretaris Dewan (Sekwan) untuk mau menjelaskan proses perekrutan yang telah dilakukan yang diduga terdapat kecurangan dalam pelaksanaannya.

“Kami meminta Sekretariat agar transparan dalam proses perekrutan PHL di lingkungan DPRD Medan, kita minta agar ini bisa dijelaskan langsung oleh Sekwan DPRD Medan. Ini zamannya keterbukaan, semua harus jelas dan terbuka,” tegasnya.

Sepert diketahui, Sekwan DPRD Medan dinilai telah bertindak sewenang-wenang terhadap pegawai honorer di gedung dewan. Pasalnya, pada awal tahun 2020, Sekwan Abdul Aziz telah merumahkan seluruh tenaga honor (127 orang) dengan alasan melakukan assessment atau penilaian untuk mengetahui kinerja.

Namun kenyataannya, sebanyak 25 orang diberhentikan kemudian Sekwan memasukkan 25 orang tenaga honorer yang baru. Mereka yang diberhentikan merasa heran dan keberatan dengan sikap Sekwan, karena tidak mengerti assessment seperti apa yang dilakukan Sekwan.

Padahal sebelumnya, Sekda Kota Medan Wiriya Al Rahman lewat surat edarannya tertanggal 9 Desember 2019 menyebutkan, agar tidak lagi melaksanakan seleksi penerimaan, penambahan dan/atau pergantian tenaga kontrak/pegawai harian lepas (PHL) atau sejenisnya pada masing-masing perangkat daerah.

Namun meski ada surat edaran Sekda, penerimaan pegawai honorer baru di Seketetariat DPRD Medan tetap ada. Bulan Februari lalu, Sekwan Abdul Aziz kepada wartawan mengatakan, pihaknya melakukan assessment kepada pegawai honorer. Sekwan Abdul Azis juga mengatakan bahwa tidak ada penambahan, melainkan pergantian sejumlah PHL yang dinilai malas dalam bekerja.

Sebekumnya, saat Komisi I DPRD Medan memanggil Sekwan Abdul Azis pada Senin (16/3) yang lalu, Abdul Azis tidak hadir dengan alasan sakit dan digantikan dengan Kabag Umum DPRD Medan Andi Syukur Harahap.

Sementara sampai berita ini diturunkan, baik Sekwan DPRD Medan Abdul Azis dan Kabag Umum DPRD Medan Andi Syukur Harahap tetap tak mau angkat bicara saat dikonfirmasi oleh Sumut Pos melalui sambungan telepon maupun pembicaraan via chat jejaring Whatsapp. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menyemprot kantornya dengan cairan disinfektan, Selasa (24/3). Petugas melakukan penyemprotan di seluruh ruangan kerja kejaksaan, ruang tahanan, kamar mandi, ruangan piket, kantin, musala.

Sebagaimana dikatakan Kajari Medan melalui Kasi Intel Kejari Medan, Yusuf, kegiatan sebagai tindakan antisipasi terhadap penyebaran virus Corona. “Penyemprotan ini, katanya, sudah dikoordinasikan dengan Pemko dan BPBD Kota Medan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini dilakukan untuk memberikan rasa nyaman dalam memberikan pelayanan publik,” ujar Yusuf.

Selain itu, lanjutnya, sebagai antisipasi seluruh jaksa dan pegawai diwajibkan melakukan cek suhu badan dan mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Rudiawan Sitorus Semprot Rumah Ibadah

Sementara itu, anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi PKS, Rudiawan Sitorus melakukan penyemprotan disinfektan di rumah-rumah ibadah di kawasan Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Medan. Selain itu, ia juga melakukan sosialisasi pencegahan dengan membagikan hand sanitizer dan masker berikut brosur tata cara pencegahan penyebaran Covid-19.

“Sudah dari tiga hari yang lalu kami melakukan penyemprotan di masjid-masjid kawasan Dapil 1. Setiap harinya ada 3 masjid yang disemprot sebagai bentuk kepedulian PKS terhadap keamanan dan kenyamanan sarana serta fasilitas kepentingan umat untuk melaksanakan ibadah shalat lima waktu,” ucapnya kepada wartawan di sela-sela penyemprotan Masjid Miftahul Jannah di Jalan Kelambir V Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia, Selasa (24/3).

Didampingi pengurus BKM Miftahul Jannah dan Kepala Lingkungan I Kelurahan Tanjung Gusta Ridho Hartati Naibaho, Rudiawan juga ikut melakukan penyemprotan disinfektan di setiap sudut ruangan di dalam masjid mulai dari ruang imam/khotib, lantai dalam dan luar, kaca serta dinding masjid. “Dengan adanya penyemprotan disinfektan itu diharapkan dapat memutus rantai penyebaran virus corona di tempat ibadah,” harapnya.

Dikatakan Anggota Komisi III DPRD Medan ini, kegiatan peduli terhadap Covid-19 ini merupakan program berkesinambungan dari DPW PKS Sumut dengan menyediakan hand sanitizer (penyanitasi tangan), penyemprotan disinfektan dan kemudian memberi bantuan santunan kepada keluarga yang terpapar atau positif virus corona.

“Harapannya, agar masyarakat jangan menganggap sepele virus covid-19 ini dan tahu cara penanganannya serta apa yang harus dilakukan jika gejala-gejala virus tersebut terjadi,” jelasnya.

Walaupun pemerintah berkewajiban dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat termasuk terhadap virus covid 19, tetapi setiap masyarakat dari berbagai kalangan wajib mendapatkan edukasi tentang pencegahan virus tersebut.

“Pemko sudah ada anggaran Rp100 miliar dan sampai sekarang belum terasa apa saja yang dilakukan Pemko Medan. Padahal PKS siap membantu, khususnya memberi perlindungan pada seluruh masyarakat di daerah pinggiran Kota Medan yang belum dapat sentuhan dari pemerintah. Mereka butuh informasi dan edukasi yang benar dari pemerintah agar tahu dan tidak sepele dengan penyebaran virus ini,” pungkasnya. (man/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dibantu Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Kota Medan, melakukan penyemprotan di-sinfektan di 21 pasar dari 53 pasar yang ada di Kota Medan pada Rabu (25/3) kemarin. Hal ini dilakukan untuk menste-rilkan pasar dari penyebaran Covid-19 (Corona).

Plt Dirut PD Pasar Kota Medan, Nasib S.Sos Msi mengatakan, adapun pasar-pasar yang dilakukan penyemprotan disinfektan yaitu; Tim 1 melakukan penyemprotan di Pasar Bakti (Jalan AR Hakim), Pasar Halat (Jalan Halat), Pasar Sukaramai (Jalan AR Hakim), Pusat Pasar, Pasar Sambu (Jalan Riau) Pasar Sambas (Jalan Sisingamangaraja/Sambas) dan Pasar Kemiri (Jalan Sisingamangaraja/Kemiri).

Kemudian, Tim 2 melakukan penyemprotan di Pasar Kampung Baru, Pasar Kwala Bekala, Pasar Simalingkar, Pasar Induk, Pasar Bulan, Pasar Muara Takus dan Pasar Sei Sikambing.

Sedangkan tim 3 melakukan penyemprotan di Pasar Petisah Tahap II, Pasar Petisah Tahap I dan Kantor PD Pasar, Pasar Kampunglalang, Pasar Sunggal, Pasar Helvetia, Pasar Glugur dan Pasar Sentosa Baru. “Penyemprotan kita bagi menjadi tiga tim,” papar Nasib.

Nasib tak menampik kalau aktivitas jual beli atau perdagangan di 53 pasar di Kota Medan mengalami penurunan akibat wabah corona. “Secara keseluruhan ya jelas, proses jual beli di pasar-pasar memang menurun cukup signifikan,” ungkapnya.

Dikatakan Gelora, hal itu terjadi sebab banyaknya para pedagang yang memilih untuk tidak berjualan dan memilih berdiam diri di rumah masing-masing. Di sisi lain, para pembeli juga lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari saja di warung-warung terdekat dari rumahnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 sangat berdampak dengan aktivitas masyarakat. Hal itu juga dirasakan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumut yang harus membatalkan 8 perjalanan kereta api, yakni rute Medan-Binjai dan sebaliknya.

Vice President PT KAI Divre I Sumut, Daniel Johannes Hutabarat mengatakan, pembatalan tersebut mulai dilakukan sejak 25 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020. “Ada 8 perjalaan kereta api rute Medan-Binjai dan sebaliknya yang kita batalkan,” ujar Daniel kepada wartawan di Medan, Rabu (25/3).

Adapun 8 perjalanan KA Medan-Binjai (sebaliknya) yang dibatalkan, yakni; KA U72 Sri Lelawangsa (Medan – Binjai) keberangkatan pukul 04.55 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020; KA U71 Sri Lelawangsa (Binjai – Medan) keberangkatan pukul 05.40 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020; KA U80 Sri Lelawangsa (Medan – Binjai) keberangkatan pukul 11.00 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020; KA U79 Sri Lelawangsa (Binjai – Medan) keberangkatan pukul 11.45 WIB, batal tanggal 25-30 Maret 2020.

Selanjutnya, KA U92 Sri Lelawangsa (Medan – Binjai) keberangkatan pukul 20.15 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020; KA U91 Sri Lelawangsa (Binjai – Medan) keberangkatan pukul 21.00 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020; KA U94 Sri Lelawangsa (Medan – Binjai) keberangkatan pukul 21.45 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020; KA U93 Sri Lelawangsa (Binjai – Medan) keberangkatan pukul 22.30 WIB, batal tanggal 25-31 Maret 2020.

“Bagi penumpang sudah membeli tiket kereta api dari hari pembatalan, kata Daniel, pihak PT KAI akan mengembalikan biaya tiket sebesar 100 persen,” kata Daniel.

Daniel mengungkapkan, alasan pembatalan tersebut, lanjutnya, sebagai langkah pencegahan dan antisipasi penyebaran virus corona (Covid-19). Kemudian, mengurangi mobilitas massa dengan jumlah besar.

“Tapi kami tetap menyesuaikan perjalanan kereta api dengan jarak jauh di Sumut. Dengan itu, dilakukan pengaturan agar para pengguna tetap memiliki jarak tertentu dalam upaya pembatasan sosial (social distancing),” paparnya.

Daniel mengungkapkan volume penumpang pada KA Sri Lelawangsa saat ini juga tidak sepadat waktu normal. “Dan jadwal KA yang dibatalkan merupakan jadwal dengan okupansi volume penumpang yang tidak padat untuk saat ini,” kata Danil.

Kebijakan pengurangan jadwal perjalanan ini akan terus dievaluasi sesuai dengan perkembangan dan situasi di lapangan, seiring upaya pencegahan penyebaran virus corona yang terus dilakukan oleh PT KAI Divre I Sumut.

“Meskipun terdapat pengurangan jadwal kereta api, KAI tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada penumpang yang membutuhkan transportasi kereta api dengan segala protokol pencegahan virus corona yang telah diterapkan,” jelas Daniel.

agi masyarakat uang ingin informasi perjalanan KA dapat diketahui melalui saluran resmi milik PT KAI (Persero) diantaranya aplikasi KAI Access, website resmi kai.id, Contact Center 121 line (021)121, Layanan pelanggan cs@kai.id dan Sosial media @keretaapikita @kai121. (gus/ila)