MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, meminta Pemprovsu memberi perhatian kesejahteraan dan keselamatan para dokter/tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

“Perlu ada perhatian khusus dari pemda kepada para dokter dan perawat agar semangat mereka tidak kendor melaksanakan tugasnya,” ujarnya, Rabu (25/3).

Diakuinya, melayani kesehatan dan memberi pertolongan bagi masyarakat baik yang positif Covid-19, sudah merupakan tugas para dokter dan paramedis. Tapi tugas mereka saat ini sangat berat dan beresiko tinggi, sehingga perlu ada perhatian khusus dari pemda.

“Kalau perlu para dokter dan perawat yang menangani pasien virus corona diasuransikan atau diberi insentif, sebab merekalah ujung tombak dalam menghadapi virus berbahaya ini,” tegasnya.

Pihaknya juga mengingatkan agar Pemprovsu menyediakan APD. “Kalau paramedis tidak dilindungi dengan peralatan lengkap, bagaimana dokter bisa menangani pasien secara maksimal? Dokter dan perawat juga manusia yang tidak kebal dari serangan virus. Silahkan cek di setiap rumah sakit, apakah sudah lengkap alat-alat pelindung. Jika belum ada, segera lengkapi. Jangan terhenti hanya terkendala keterbatasan anggaran,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Pemprovsu menurut dia, bisa menggunakan anggaran pendahuluan yang nantinya akan dialokasikan di P-APBD 2020. “Kalau untuk menyelamatkan rakyat, tidak masalah diambil anggaran pendahuluan. Karena situasi sudah gawat darurat dan dewan siap mendukung anggaran tersebut pada pembahasan P-APBD 2020,” katanya.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kadisperindag Sumut, Zonny Waldi, diminta segera turun ke lapangan untuk mengecek harga masker, pencuci tangan antiseptik, alkohol, dan bahan-bahan sembako. Sebab semua kebutuhan akan alat kesehatan dan pangan tersebut, selain langka harganya juga sangat tinggi.

“Masker sulit didapat di pasaran. Kalaupun ada, harganya sekarang paling murah Rp7.000 per lembar. Bahkan ada yang jual dengan harga di atas Rp10.000 per pcs. Dan langkanya hand sanitizer menyebabkan harga alkohol 70 persen melambung tinggi, dikarenakan banyak masyarakat yang membuat sendiri hand sanitizernya,” kata Sekretaris Komisi B DPRDSU, Ahmad Hadian.

Informasi ini diperolehnya usai melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan yaitu Asahan, Batubara, dan Tanjungbalai terkait kesiapan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Selain harga dua komoditas dan APD lainnya yang meroket, beberapa bahan campuran untuk membuat cairan disinfektan juga naik harga dan sulit ditemukan. Menyebabkan gejolak harga yang tidak sehat dipasaran.

“Larutan pemutih pakaian merk Bayclin pun di pasaran ikut-ikutan langka dan harganya naik. Ditengarai karena bahan tersebut banyak digunakan untuk cairan disinfektan yang dipakai membasmi virus,” katanya.

Menyikapi kondisi di lapangan, Hadian mengaku, sudah berkomunikasi dengan Kadis Perindag Sumut. Ia meminta kadis segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salahsatunya dengan merazia oknum-oknum yang mengambil kesempatan di tengah situasi sulit.

“Saya minta kadis segera koordinasi dengan Kadis Perindag kota/kabupaten untuk merazia dan menertibkan penjual-penjual bahan tersebut. Tindak tegas jika mereka mencoba mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat,” tegas dia.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum (RSU) Murni Teguh, Medan dikabarkan menyediakan alat tes cepat (rapid test) virus corona (Covid-19). Namun tes dikenakan biaya. Kabar itu beredar lewat pesan berantai atau broadcast brosur di media sosial whatsapp.

Dalam pesan itu disebutkan, RSU Murni Teguh menyediakan rapid test covid Rp700.000 dan foto thorax portable Rp344.000.

Adapun alur cek Covid-19 rapid test igM/igG, yaitu whatsapp foto KTP dan bukti transfer ke nomor Silvia (08191990 dan seterusnya). Kemudian, sesuai appointment, pengecekan dilakukan di ruangan ambulatory IGD (masuk melalui samping salon/pintu kaca).

“Kami tidak akan melayani tanpa appointment. Rekening BCA A/C 8005060 dan seterusnya, rekening Mandiri 1050012 dan seterusnya, atas nama PT Murni Sadar,” bunyi brosur yang telah beredar.

Terkait informasi itu, Direktur Pelayanan Medis RSU Murni Teguh, dr Jong Khai mengatakan, rapid test covid hanya untuk internal rumah sakit. Bukan dijual bebas ke masyarakat. “Brosur itu bukan kita yang buat. Kita lagi lacak siapa yang buat. Jadi hoaks (brosur) itu. Enggak betul brosur itu. Diabaikan saja,” kata dr Jong Khai kepada wartawan via whatsapp, Rabu (25/3).

Mengenai biaya yang ditetapkan di brosur tersebut, Jong Khai berkilah, manajemen tak mungkin minta biaya kepada dokter dan perawat. “Alat tersebut diperoleh dari donasi perusahaan yang peduli dengan tenaga kesehatan RS Murni Teguh, mengingat tingkat kecemasan yang tinggi akibat virus yang sangat infeksius. Namun saat ini alat tesnya sudah habis, karena hanya 50 alat saja diberikan,” ujarnya.

Sekali lagi, tegasnya, tes hanya digunakan untuk internal tenaga kesehatan RS Murni Teguh saja. “Skrining ini harus dilanjutkan dengan swab dan pemeriksaan PCR di Laboratorium Balitbangkes, Jakarta. Jadi hasil skriningnya digunakan internal kita untuk tenaga kesehatan yang berisiko, agar lebih cepat mengetahui kondisi kesehatannya, sembari menunggu swab dari pemerintah,” tambahnya.

Senada, Kepala CS dan Pusat Informasi dan Pengaduan Pelanggan (PIPP) RSU Murni Teguh, Winda Aqmalia Lingga menyatakan, brosur itu hoaks. Saat ini, pihaknya sedang melacak siapa yang membuat dan menyebarkan.

“Dari kemarin (Selasa, 24/3) sudah heboh dibahas kenapa bisa sampai info ini beredar. Bahkan di beberapa grup dokter spesialis, juga sudah banyak menanyakan ke kita dari tadi (Selasa) malam. Ini kita sedang diselidiki juga darimana asalnya. Tapi pada intinya kita tidak ada melakukan pemeriksaan seperti yang terlampir di brosur,” kata Winda.

Ia menambahkan, rapid test yang ada hanya 50 alat, tetapi sudah habis. “Rapid test itu donasi dari perusahaaan yang peduli kesehatan tenaga kesehatan kita, hanya penggunaan internal,” tandasnya.

Wakil Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Sumut dr Aris Yudhariansyah mengaku brosur tersebut sudah dicek. “Itu hoaks, tidak benar dari RSU Murni Teguh,” ungkapnya.

Aris mengatakan, hingga sekarang rapid test Covid-19 yang dipesan pemerintah belum sampai. “Kita baru terima Virus Transport Media (VTM) untuk swab spesimen covid, yang kemarin kita jemput ke Jakarta,” katanya singkat. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai jadwal, Pemko juga Medan telah mengumumkan hasil SKD CPNS di jajaran Pemko Medan, pada Senin (23/3).

“Sudah kita umumkan hasil SKD nya di website, yaitu di http://bkd.pemkomedan.go.id,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (25/3).

Kata Muslim, setiap peserta dapat melihat nama, nomor ujian serta nilai masing-masing peserta. “Di situ juga sudah ada peringkat dan nama-nama yang berhak mengikuti SKB,” ujarnya.

Namun hingga saat ini pihaknya belum dapat menentukan kapan dan di mana pelaksanaan SKB CPNS 2019 Pemko Medan. “Masih dalam situasi pandemi Covid-19. Situasi belum memungkinkan untuk melaksanakan SKB,” terangnya.

Dilanjut Muslim, nanti setelah situasi kembali normal atau membaik, BKN akan segera menentukan jadwal SKB, termasuk untuk Pemko Medan. “Itu BKN yang menentukan, sama seperti pelaksanaan SKD yang lalu,” jawabnya.

Sebelumnya, Pemko Medan telah membuka pendaftaran untuk 193 formasi, dan telah melaksanakan proses SKD pada 15 hingga 17 Februari yang lalu. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhirnya, Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota (Pemko) Medan disuruh bekerja dari rumah, berlaku sejak Kamis (26/3) hari ini. Penyesuaian sistem kerja itu diambil Plt Wali ota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi, menyikapi pandemi Covid-19 yang perkembangannya semakin masif di Kota Medan.

“Surat edarannya sudah saya tandatangani sejak kemarin, da mulai diedarkan ke seluruh OPD. Penyesuaian kerja itu berlaku mulai besok (hari ini, Red), berlaku hingga tanggal 31 Maret 2020. Tapi nanti akan dievaluasi lagi sesuai kebutuhan. Kalau memang harus diperpanjang, akan kita lakukan,” ucap Akhyar kepada Sumut Pos, Rabu (25/3) via selulernya.

Meski PNS bekerja dari rumah, menurut Akhyar, bukan berarti seluruh kegiatan di Pemko Medan —termasuk di masing-masing OPD— menjadi lumpuh. Sebab para pimpinan OPD tetap masuk dan bekerja seperti biasa, untuk memberi pelayanan bagi masyarakat Kota Medan.

“Pelayanan tetap berjalan. Kepala OPD tetap bekerja ke kantor, dibantu beberapa ASN lainnya yang ditentukan oleh Kepala OPD sendiri. Nantinya, Kepala OPD yang akan mengatur sistem kerja pegawai untuk menjalankan tugas pelayanan. Sisanya bekerja dari rumah,” jelas Akhyar.

Informasi diperoleh Sumut Pos, surat edaran tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 16 Maret 2020, serta memperhatikan pernyataan resmi WHO yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global.

Juga sesuai dengan arahan Presiden, yang memungkinkan sebagian ASN bekerja dari rumah sebagai upaya meminimalisasi penyebaran Covid-19.

Beberapa poin yang disampaikan dalam surat edaran wali kota antara lain; Kepala OPD agar mengatur sistem kerja pegawai di bawah pimpinannya, agar menjalani tugasnya dari rumah dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai, peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah, domisili pegawai, kondisi kesehatan pegawai, kondisi kesehatan keluarga pegawai, riwayat perjalanan luar negeri dan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.

Kedua, Kepala OPD harus memastikan terdapat minimal 2 level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugas di kantor, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan optimal, dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, kepala perangkat daerah mengatur sistem kerja pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan atau berhubungan dengan penanggulangan Covid-19 antara lain pada Dinas Kesehatan (RSUD Pirngadi dan Puskesmas), Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Sosial, BPBD, Disdukcapil, DPMPTSP, BPPRD, Sekretariat Daerah serta Kecamatan dan Kelurahan.

Keempat, diaturnya ketentuan terhadap pegawai yang sedang melakukan kedinasan di rumah, agar tetap berada di rumahnya masing-masing. Kehadiran jam kerja pegawai berdasarkan pada surat perintah tugas dari kepala OPD masing-masing. Wajib membuat laporan harian yang akan dikumpulkan setiap bulannya dan tetap diberikan tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Kelima, kepala OPD menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah setiap hari kepada BKDPSDM.

Keenam, pelaksanaan tugas kedinasan ditempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Dan terakhir, setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja tersebut, kepala daerah melakukan evaluasi dan efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Wali Kota Medan melalui BKDPSDM Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menanggapi langkah tersebut, Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong menyatakan mendukungan penuh. “Menurut kami ini adalah langkah antisipatif yang cerdas untuk melindungi semua warga Kota Medan dari penyebaran virus covid-19, yang hari ini sudah menjadi pandemi di Kota Medan. Ini langkah yang sangat bagus,” ujarnya kepada Sumut Pos, Rabu (25/3).

Di sisi lain, anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus mengatakan bahwa langkah yang diambil Pemko Medan memang sudah tepat, namun butuh pengawasan yang baik agar para PNS tetap bekerja optimal sekalipun berdinas dari rumah.

“Jangan nantinya para PNS malah menganggap kebijakan ini sebagai liburan di rumah. Para PNS tetap harus bekerja walau dengan segala keterbatasannya dari rumah,” katanya.

Hal itu dingkapnnya melihat lemahnya pengawasan pemerintah terhadap siswa sekolah yang sudah diliburkan sejak sepekan lalu. Di mana, masih banyak anak usia sekolah yang berada di luar rumah untuk hal-hal yang tidak penting.

“Anak sekolah banyak main di luar rumah, padahal mereka bukan sedang liburan tetapi dirumahkan karena adanya pandemi ini. Kita harapkan, hal ini tidak terjadi pada ASN yang bekerja dari rumah,” tutupnya.