MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membuka posko pengaduan terkait pekerja/buruh yang haknya dilanggar perusahaan. Posko ini dibuka, sekaitan kebijakan pemerintah Indonesia yang telah menetapkan status penyebaran virus corona sebagai bencana nasional sejak 15 Maret 2020.

Posko ini bertujuan untuk melindungi hak-hak normatif buruh/pekerja, memastikan adanya perlindungan terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pekerja, mencegah adanya perlakuan sewenang-wenang dari perusahaan, dan menolak sikap lepas tangan pemerintah atas nasib buruh/pekerja.

“Kita buka posko untuk issu ketenagakerjaan di semua kantor LBH di seluruh indonesia, termasuk LBH Medan jika ada pekerja/buruh yang dilanggar hak-haknya oleh perusahaan karena alasan masa pandemik virus covid-19 ini, ya bisa mengadu ke kita,” ujar Direktur LBH Medan, Ismail Lubis melalui pesan siaran yang diterima Sumut Pos, Sabtu (21/3).

Posko ini akan dibuka selama 3 minggu sejak 20 Maret 2020 hingga 3 April 2020 dan dapat diperpanjang sesuai kondisi. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hak-hak ketenagakerjaan serta melakukan pengaduan, masyarakat dapat mengakses kontak LBH Medan: Telepon: 061 4515340, Email: lbh_medan@yahoo.com, IG: lbhmedan, FB: LBH Medan.

“Kita berharap agar jangan ada hak buruh yang terlanggar gara-gara pandemic virus ini. Misalnya di PHK, di isolasi tanpa di bayar upahnya dan lain-lain. Sembari kita meminta agar perusahaan-perusahaan mengambil langkah pencegahan di lingkungan perusahaannya masing-masing,” kata Ismail.

Selain LBH Medan, YLBHI bersama 15 LBH di seluruh Indonesia juga serentak membuka posko pengaduan bantuan hukum secara online. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebakaran terjadi di Kantin Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) di Jalan Alamamater, Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sabtu (21/3) malam sekitar Pukul 21.15 WIB. Dalam peristiwa ini, tidak menimbulkan korban jiwa.

“Persentase bangunan yang terbakar sekitar 20 persen,” ungkap Manager Pusdalops-PB BPBD Kota Medan, Drs. Nurly kepada wartawan, Minggu (22/3) Di bawah guyur hujan deras pada malam kebakaran tersebut, Petugas Dinas Pemadam dan Pencegahan Kebakaran (DP2K) Kota Medan melakukan pemadaman si jago merah dengan menerjunkan sejumlah armadanya. Dengan menelan waktu sekitar 30 menit api berhasil dijinakan.”Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan,” pungkas Nurly.

Sementara itu, Kepala Humas, Promosi dan Protokoler USU, Elvi Sumanti mengatakan, dugaan sementara penyebab kebakaran di Kantin Gelanggang Mahasiswa USU, karena arus pendek listrik.”Korsleting,” kata Elvi dengan singkat saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin siang.

Elvi menjelaskan, kebakaran kemarin malam itu, pertama kali dilihat oleh petugas keamanan. Kemudian, melaporkan hal tersebut kepada petugas DP2K Kota Medan untuk datang ke lokasi melakukan pemadaman.

“Indikasinya korsleting listrik. Api dilihat oleh sekuriti lalu memanggil mobil pemadam. Selanjutna, 6 mobil pemadam datang dan kerusakan terjadi pada setengah bagian kantin gelanggang,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satu tempat wisata Kebun Binatang Medan atau Medan Zoo yang berada di Simalingkar, Deliserdang, resmi ditutup mulai hari ini, Senin (22/3)n

Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan, Putrama Al Khairy mengatakan, pada hari Jumat (20/3) kemarin, sudah dilakukan pengarahan secara lisan. “Senin resmi kita tutup setelah Jumat (kemarin) mendapat arahan lisan dari Badan Pengawas Perusda (Perusahaan Daerah),” katanya.

Dijelaskannya, Kebun Binatang Medan akan ditutup mulai hari Senin (23/3) selama 1 bulan dan akan dibuka pada akhir bulan April, yakni ketika sudah memasuki bulan puasa.

Sementara itu, Kepala Urusan Kesehatan Hewan dan Konservasi Kebun Binatang Medan, drh Sucitrawan mengatakan, sejak wabah corona, jumlah pengunjung sudah mengalami penurunan secara signifikan.

Seperti pada Minggu (22/3), suasana di salah satu ikon Kota Medan itu sudah sepi, hanya suara binatang yang terdengar. “Iya sekarang sudah kayak di hutan Amazon. Hanya terdengar suara-suara binatang saja,” katanya.

Dijelaskannya, biasanya pada hari-hari biasa, pada saat normal, jumlah pengunjung sebanyak 200 sampai 300 orang. Sedangkan pada hari Minggu, bisa mencapai 3.000 orang. Hari Minggu lalu (15/3), kata dia, hanya 800 orang saja.

“Sudah mengalami penurunan. Pada hari Jumat kemarin, bisa dibilang sudah tidak ada lagi pengunjung, dan hari ini (minggu, kemarin), yang biasaya sudah padat dari pagi, ini masih kosong, tak ada pengunjung sama sekali,” katanya. (kps/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 menerapkan social distancing atau menjaga jarak bagi bagi publik atau pekerja di seluruh area Pelabuhan Belawan untuk mengantisipasi penyebaran Semakin meningkatnya penyebaran virus corona (Covid-19).

Penerapan itu diberkakukan di area dermaga persandaran kapal penumpang maupun kapal niaga. Tujuannya untuk mempersempit penyebaran virus mematikan yang menjadi kekhawatiran masyarakat di segala penjuru dunia.

“Sesuai dengan kebijakan pemerintah, Pelindo 1 menerapkan social distancing di seluruh fasilitas publik yang berada di seluruh terminal penumpang. Pemberitahuan itu kita lakukan dengan menempelkan garis panduan jarak satu meter pada saat pemeriksaan masuk ke area check in, antrean menuju gate check in, antrean di garbarata, dan menempelkan tanda silang pada tempat duduk yang berada di ruang tunggu untuk menjaga jarak duduk antar penumpang,” terang VP Public Relations Pelindo 1, Fiona Sari Utami, Minggu (22/3).

Selain itu, Social distancing juga diterapkan di area kedatangan dan keberangkatan kapal niaga di Pelabuhan Belawan. Kemudian, penerapan itu juga dilakukan di kantor dengan memasang garis batas berdiri bagi masing-masing individu yang kemudian diimbau untuk tidak saling bertatap muka langsung atau menghadap ke dinding dan pintu lift serta membatasi jumlah individu dalam lift tersebut.

Pelindo 1 juga terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah potensi penyebaran virus corona yang dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap terminal penumpang dan area kantor Pelindo 1.

Pelindo 1 juga menyediakan fasilitas untuk cuci tangan yang bisa digunakan oleh masyarakat agar selalu menjaga kebersihan tangan, menempatkan sejumlah hand sanitizer di area publik, melakukan penyemprotan disenfektan di seluruh area, memasang poster informasi mengenai virus Corona dan langkah-langkah pencegahannya.

“Kita terus memastikan keamanan dan kesehatan seluruh petugas terutama yang berada di barisan depan dalam pelayanan operasional dengan mewajibkan seluruh petugas untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), masker, dan sarung tangan dalam melakukan tugasnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepentingan masyarakat,” ungkap Fiona.

Untuk mendukung social distancing, Pelindo 1 juga menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi pegawai yang memiliki riwayat jantung, Tuberculosis (TBC) atau paru, diabetes akut, serta pegawai yang sedang hamil.

Pihaknya juga mengimbau pegawai untuk mengambil cuti apabila sakit, menangguhkan perjalanan ke luar negeri terutama ke negara yang terdampak COVID-19, selektif dalam melakukan perjalanan dinas dalam negeri, dan membatasi pertemuan-pertemuan yang bersifat melibatkan banyak orang, seperti rapat, pelatihan, sharing session dan menggantikannya dengan penggunaan video conference atau web seminar.

“Berbagai upaya terus dilakukan untuk meminimalisir potensi penularan virus corona di area publik. Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk disiplin mengikuti himbauan ini agar dapat meminimalisir potensi penyebaran Corona serta menjaga kenyamanan publik di tengah kondisi pandemi seperti ini,” tutur Fiona.

Sementara, Kepala Cabang PT Pelni Medan Lutfi Israr, mengaku, jumlah penumpang jasa KM Kelud masih mengalami penurunan mencapai 50 persen. Bahkan, untuk keberangkatan hanya 1.000 penumpang yang menuju Batam, Tanjungbalai Karimun dan Tanjungpriok.

“Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak awal merebaknya isu corona, sehingga jumlah penumpang tidak padat seperti biasanya,” ujar Lutfi.

Meski demikian, pelayanan terhadap calon penumpang tetap prioritas termasuk mengantisipasi virus corona dengan berbagai tindakan yang diberikan, mulai dari pemesanan dan pembelian tiket di kantor cabang Pelni hingga saat akan memasuki Terminal Bandar Deli dan naik ke atas kapal.

“Penecagahan antisipasi dan deteksi dini sudah dilakukan oleh tim terpadu gabungan dari bebarapa instansi di Pelabuhan Belawan. Antisipasi sudah dilakukan dengan penyemprotan depan loket penjualan tiket hingga di atas kapal pun tetap ada imbauan-imbauan,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera membayarkan biaya ganti rugi atas lahan yang akan digunakan dalam pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan. Proses pembayaran tersebut dapat dilakukan di bulan April mendatang, dengan catatan apabila para pemilik lahan telah sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh Pemko Medan.

“Bulan depan Insya Allah sudah selesai pembayaran kalau masyarakat sepakat dengan harga yang diberikan (Pemko Medan),” ucap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Minggu (22/3).

Untuk itu, kata Benny, saat ini pihaknya di Dinas PKPPR Kota Medan sedang mempersiapkan appraisal (taksiran nilai property) terhadap lahan yang akan dibangun jembatan tersebut.

“Appraisal sedang berjalan, tapi persetujuan dari pemilik-pemilik tanah sudah kita dapatkan. Tinggal menyelesaikan proses appraisalnya saja, begitu selesai dan harga yang diberikan telah disepakati oleh masyarakat, maka akan segera dilakukan proses pembayaran di bulan depan,” kata Benny.

Senada dengan Benny, Plt Kadis PU Kota Medan, Zulfansyah mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses appraisal dari Dinas PKPPR Kota Medan. “Masih menunggu final appraisal-nya dari Dinas PKPPR, mereka masih hitung,” jawab Zulfansyah kepada Sumut Pos, Minggu (22/3).

Dijelaskan Zulfansyah, lahan yang akan digunakan dalam pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang yang baru berada tepat di samping jembatan alternatif yang saat ini digunakan oleh masyarakat Sicanang.

Zulfansyah juga mengaku telah menemui masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan jembatan itu, masyarakat pun kooperatif dan saat ini hanya tinggal menunggu appraisalnya. “Begitu selesai appraisalnya, langsung kita tenderkan. Proses tender sendiri memakan waktu sekitar 40 hari,” katanya

Bila sudah ditenderkan, kata Zulfansyah, maka proses pengerjaan jembatan pun sudah bisa dilaksanakan.

“Kalau tendernya selesai di pertengahan bulan Mei, maka paling lama akhir bulan Mei sudah bisa mulai dikerjakan.Waktu pengerjaannya kita targetkan 6 bulan, jadi target kita November 2020 atau Desember tahun ini juga sudah selesai dan sudah dipergunakan,” jelasnya.

Sebelumnya, Zulfansyah juga menerangkan, Pemko Medan sudah menganggarkan dana sebesar R15 miliar dari APBD Kota Medan untuk membangun jembatan yang telah dua kali ambruk tersebut. Jumlah anggaran tersebut pun dinilai masih belum cukup untuk membangun jembatan tersebut hingga tuntas seratus persen, namun dapat membangun jembatan secara konstruksi hingga layak digunakan.

Seperti diketahui, jembatan Titi Dua Sicanang telah dianggarkan pada APBD Kota Medan Tahun 2017 dan dikerjakan oleh PT Jaya Star Utama dengan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun sebelum selesai, sekitar tanggal 6 November 2017 jembatan tersebut amblas.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hampir dua pekan terakhir Kecamatan Medan Perjuangan diterpa kabar miring, bahkan dua kali aksi massa mendemo Camat Medan Perjuangan, Afrizal.

Kedua aksi itu menyoal dugaan pungutan liar (pungli) pengangkatan kepala lingkungan (Kepling) dan tak terserapnya dana kelurahan di Kelurahan Sei Kera Hilir I hingga tudingan penyalahgunaan jabatan yang mengakibatkan pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Lurah Sei Kera Hilir I.

Namun sayangnya, dua pekan sorotan itu terjadi tak sekalipun sang camat bersuara, menepis langsung tuduhan-tuduhan tersebut.

Alhasil, Lurah Sei Kera Hilir I, M Ilfan angkat bicara sekaitan tudingan yang mengarah ke atasannya itu. Menurutnya, apa yang disuarakan elemen masyarakat kemarin, LSM KAMPAK MAS RI sebanyak dua kali beraksi di Kantor Camat Medan Perjuangan bahkan ke Kantor Wali Kota Medan benar adanya.”Itu semua benar adanya,” ucap Ilfan kepada wartawan, Minggu (22/3).

Dikatakan Ilfan, selama kurang lebih tujuh tahun ia menjabat sebagai Lurah Sei Kera Hilir I, baru di kepemimpinan Afrizal sebagai Medan Perjuangan dirinya merasa dizalimi. Sebab, sejak bulan Desember 2019 tunjangan Ulfa sebagai lurah dipotong dengan alasan yang subjektif.

“Saya mengira dia (Afrizal) sentimen dengan saya. Pemotongan tunjangan saya itu karena saya selaku PNS tidak bisa mengisi form SKP (sasaran kerja pegawai) secara online dengan catatan perlu pembaharuan data. Ternyata sejak saya lihat dicatatat supervisi tertulis hal itu karena saya tidak patuh terhadap pimpinan, ini kan zalim. Patuh yang bagaimana maksudnya?” kata Ilfan.

Ia mengutarakan, 40 persen TPP -nya dipotong dengan nilai kurang lebih Rp3 juta setiap bulannya.

“Boleh dicek absensi saya. Ada terdata, rata-rata tercatat saya absen di jam 7.50 WIB, itu fingerprint loh. Jadi tidak adil kalau TPP saya dipotong karena tidak loyal. Harus loyal yang bagaimana?,” tegasnya lagi.

Sekaitan dengan Dana Kelurahan Sei Kera Hilir I tahun 2019 yang tidak terserap, Ilfan pun mengungkapkan fakta-fakta yang ia miliki. Ilfan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merasa tidak cocok dengan atasannya, Afrizal sekaitan pengelolaan dana kelurahan.

“Saya KPA, Camat PA (pengguna anggaran). Artinya, bila ada yang menyalah dari pengelolaan Dana Kelurahan Sei Kera Hilir I, saya sebagai Lurah yang bertanggungjawab. Saya buka ya, faktanya kenapa dana Kelurahan itu tidak dicairkan oleh Camat malah dikembalikan. Itu semua karena dia yang hendak mengelola dana itu sendiri, bukan saya sebagai Lurah,” tegas Ilfan.

Secara administratif, menurut Ilfan, semua tahapan pengajuan Dana Kelurahan di Sei Kera Hilir I sudah ia lakukan secara benar. Bahkan, bundle dokumen RAB Dana Kelurahan Sei Kera Hilir I sudah ia serahkan ke kecamatan oleh bawahannya.

“Dan ditolaknya tidak secara administratif. Harusnya surat masuk soal RAB dana kelurahan bila ditolak buat juga surat keluar tanda penolakannya, kemudian tulisan apa alasanya. Dalam hal ini saya melihat Camat Medan Perjuangan tidak profesional. Silakan kalau tidak percaya, saya ada bukti-buktinya semua” kata Ilfan.

Padahal menurut Ilfan, dana kelurahan sangat penting demi kemajuan kelurahan itu. Menurutnya, dari dana itulah kelurahan bisa berkembang dengan sejumlah pembangunan-pembangunan demi kepentingan warga.

“Jadi kalau dibilang saya tidak berkoordinasi dengan Camat soal dana kelurahan, koordinasi seperti apa yang dimaksud? Tolong Pak Camat untuk diterangkan biar kita sama-sama jelas,” tanya Ilfan.

Kemudian sekaitan dengan dugaan pungli yang juga tuduhkan kepada Camat Medan Perjuangan, Ilfan mengungkapkan hal itu benar.

Menurutnya, pungli itu dikumpulkan ke oknum Sekcam untuk kemudian diserahkan kepada Camat.

“Di sini kita buka-bukaan saja, sudah sakit hati saya dengan pemotongan TPP yang harusnya bisa saya beri ke anak istri. Jadi untuk menjadi kepling, harus setor Rp5 juta. Dana itu dibagi dua, ke saya dan ke camat. Tapi karena saya tidak tega, saya bilang ke calon-calon kepling itu sudah sama saya tidak usah. Kasih lah ke Camat saja. Kemudian dikutiplah uang itu, dikumpulkan dan diserahkan ke Sekcam,” jelasnya.

Karena hal itu, kata Ilfan, dua mantan keplingnya yakni Jamin dan Ridwan berani membuat pernyataan tertulis di atas materai. Namun setelah dipanggil Sekcam, kedua kopling pun membantahnya. “Saya duga karena sudah ditakut-takuti,” tutur Ilfan.

Menurutnya, kepemimpinan oknum Camat Medan Perjuangan Afrizal sangat tidak layak. Ia mengatakan, selama 7 tahun ia jadi lurah, Ilfan telah bertugas bersama tiga camat dan baru kali ini merasakan camat yang arogan.

“Yang paling saya kesalkan itu soal TPP yang harusnya bisa saya bawa pulang untuk anak istri, itu nafkah mereka. Seenaknya dia berbuat zalim begitu,” pungkas Ilfan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kantor Camat Medan Perjuangan di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan didemo DPD LSM KAMPAK MAS RI, Senin (9/3) lalu. Aksi ini terjadi menyoal sejumlah sikap Camat Medan Perjuangan, Afrizal MAP soal pemotongan TPP Lurah Sei Kera Hilir I yang tak menggelontorkan dana Kelurahan dan dugaan pungli pengangkatan Kepling.

Saat itu, Sekcam Medan Perjuangan Zul memberikan jawaban dan membantah semua tudingan yang disuarakan LSM KAMPAK MAS RI.

Selanjutnya, Selasa (17/3), aksi serupa juga dilakukan LSM KAMPAK MAS RI ke Kantor Walikota Medan.

Dalam aksinya massa meminta Pemko Medan mencopot Camat Medan Perjuangan berinisial A.

Aksi itu diterima oleh Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, Ridho Nasution. Ia menyebut sudah ada pemanggilan antara Camat Medan Perjuangan dan Lurah Sei Kera Hilir I.

Namun untuk sanksi apa yang bakal diberikan, Ridho mengatakan ada mekanisme yang berlaku. Pihaknya masih akan melihat duduk masalah dan mengkroscek kebenaran soal tudingan yang diarahkan kepada Camat Medan Perjuangan.

Sementara, saat Sumut Pos ingin mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut, Minggu (22/3), Camat Medan Perjuangan, Afrizal tak bisa dikonfirmasi Sumut Pos via sambungan telepon. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BKS PP GKPI Tingkat Sinode bekerja sama dengan BKS PP GKPI Wilayah 1 dan 2, mengadakan gerakan Bagi-bagi Antiseptik ( Handsanitizer) 1 Liter tiap GKPI maupun di ruang publik secara gratis.

Program yang diinisiasi Ketua Umum PP GKPI Renny Manurung, SE, Sekum Pera Silalahi SPd dan Bendum Sanri Kevin Naibaho MSi ini, tentunya mendapat respon positif dari Pimpinan Sinode GKPI serta pendeta GKPI lainnya dan warga jemaat.

Penyebaran hand sanitizer yang akhirnya mampu disebarkan ke lebih dari 41 gereja GKPI juga ke panti asuhan dalam kurun waktu 1 hari, mulai Sabtu 21 Maret 2020 di wilayah 1 dan 2 sekitarnya.

“Dana Gerakan ini bersumber dari penggalangan dana gotong-royong antar pengurus PP GKPI Sinode serta dari seluruh aras PP GKPI yang tercakup dari wilayah 1-11 juga simpatisan. Aksi nyata ini bukanlah aksi gagah-gagahan Pemuda GKPI Namun untuk tanggap dan membantu terkait semakin menipisnya persediaan antiseptik/handsanitizer,” ujar Ketua Umum PP GKPI Renny Manurung.

Sejumlah pihak yang bergabung, seperti BKS PP GKPI wilayah 1 dan BKS PP GKPI wilayah 2 telah menyatakan dukungannya untuk membantu penyebaran antiseptik/Handsanitizer. Mereka dengan itikad baik bahu membahu mewujudkan antisipasi penyebaran Virus Corona.

“Kita harus hadapi bersama, kita tidak boleh lengah. Sembari kita (yang ikut aksi nyata) juga harus safety terus meningkatkan imunitas diri, dengan makan minuman sehat, pakai masker dan menggunakan antiseptik/handsanitizer, kita juga bisa membantu orang lain. Sebab kita kembali semangat GKPI yang punya motto melayani bukan untuk dilayani,” pungkas Renny. (rel)