MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terhitung mulai hari ini, Rabu (28/3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tidak akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar Kota Medan dan tidak akan melayani seluruh kegiatan kunjungan anggota DPRD dari daerah manapun.

“Mulai besok (hari ini,Red), kami stop kunjungan dewan, baik yang mau keluar atau yang akan berkunjung ke gedung kita ini,” kata Ketua DPRD Kota Medan Hasyim didampingi Wakil Ketua DPRD Medan HT Bahrumsyah, Selasa (17/3) sore usai memimpin rapat bersama seluruh pimpinan fraksi DPRD Kota Medan, menyikapi wabah covid-19 (virus korona).

Sedangkan untuk kegiatan anggota DPRD Kota Medan seperti sosialisasi peraturan daerah (sosper) dalam waktu dekat, hal tersebut tetap dilakukan seperti biasanya.

“Bagi yang melaksanakan sosper itu silahkan, cuma sifatnya jadi pertemuan terbatas,” ujar Hasyim.

Namun yang terpenting dari pertemuan tersebut, kata Hasyim, anggota DPRD Kota Medan diingatkan agar memanfaatkan pertemuan itu untuk mensosialisasikan mengenai bagaimana penanganan virus korona atau covid-19 tersebut.

Hasyim juga menegaskan kepada Sekretaris DPRD Kota Medan, Abdul Azis agar menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan antisipasi wabah korona ini.

“Sama Sekwan juga kita ingatkan untuk sediakan hand sentinizer dan alat pengukur suhu tubuh disetiap lantai dan ruangan gedung ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, pada kesempatan itu, Bahrumsyah meminta pemerintah agar menunjuk rumah sakit umum (RSUD) dr Pirngadi Medan agar dijadikan rumah sakit rujukan, agar tidak hanya kepada RSUP H Adam Malik.

“Sebagai rumah sakit miliknya Pemerintah Kota (Pemko) Medan, RSU dr Pirngadi Medan juga bisa ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk korona ini, jangan cuma Adam Malik saja,” ungkapnya.

Dikatakan Bahrum, untuk meminimalisir terus berkembangnya wabah covid-19 ini, maka seluruh pintu masuk, dalam hal ini dari Medan Utara juga harus dijaga secara ketat.

“Pintu masuk dari Pelabuhan Belawan perlu diperketat, di sana kapal kargo dan kapal penumpang dari luar (luar negeri) banyak bersandar. Jadi, perlu dapat perhatian khusus. Kita juga meminta agar Pemko Medan mulai menjalin kerja sama dengan Pelindo dalam mempermudah pengawasan di pelabuhan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara dr Alwi Mujahit Hasibuan membenarkan 1 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, meninggal dunia, Selasa (17/3) malam.

“Pasien meninggal sekitar pukul 20.45 WIB dan sudah dibawa pulang kepada keluarganya,” kata Alwi saat diwawancarai ketika berada di Kantor TVRI Sumut, Medan, Rabu (18/3) pagi.

Alwi mengaku belum tahu bagaimana riwayat perjalanan pasien tersebut. “Saya belum begitu persis tahu. Sepengetahuan saya, mereka pulang dari Yerusalem lalu singgah ke Italia,” katanya.

Ia menyatakan, pasien tersebut pergi keluar negeri tidak sendirian. “Ada satu kelompok dan sedang kita coba telusuri,” ucap Alwi.

Ditanya apakah sempat bekerja? “Itu akan kita telusuri juga. Saat ini belum tahu persis, dan tim saya sedang bekerja,” jawabnya.

Disinggung kapan masuk ke rumah sakit, Alwi tak mengingatnya. “Saya tidak ingat persis kapan waktunya, tapi sekitar akhir minggu lalu,” tandasnya. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyebaran virus corona (Covid 19) mengakibatkan penurunan jumlah penumpang menggunakan jasa KM Kelud mencapai 50 persen. Ini terlihat saat kapal tiba dan keberangkatan di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan.

Kepala Cabang PT Pelni Medan Lutfi Israr, Selasa (17/3) mengatakan, penurunan jumlah penumpang tersebut mencapai 50 persen. Bahkan, untuk keberangkatan hanya 1.000 orang yang menuju Batam, Tanjungbalai Karimun dan Tanjungpriok.

“Penurunan jumlah penumpang terjadi sejak awal merebaknya isu corona, sehingga jumlah penumpang tidak padat seperti biasanya,” ujar Lutfi.

Meski jumlah penumpang mengalami penurunan, pelayanan terhadap calon penumpang tetap prioritas, termasuk mengantisipasi virus corona dengan berbagai tindakan yang diberikan, mulai dari pemesanan dan pembelian tiket di kantor cabang Pelni hingga saat akan memasuki Terminal Bandar Deli dan naik ke atas kapal.

“Sejak awal virus corona merebak, antisipasi dan deteksi dini sudah dilakukan mulai dari penyemprotan depan loket penjualan tiket hingga di atas kapal pun tetap ada imbauan-imbauan,” katanya.

Pantauan di sekitar terminal, para penumpang yang akan berangkat ke Pulau Batam melalui Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan terlihat sepi. Begitu masuk ke dalam terminal, para penumpang menjalani pemeriksaan kesehatan dengan menyemprotkan air sanitizer yang tersedia ke tangan masing-masing di setiap pintu masuk Terminal Bandar Deli Pelabuhan Belawan.

Para penumpang berjalan melenggang karena sepinya penumpang yang bertolak dari Pelabuhan Belawan.

“Hari penumpang KM Kelud sepi sehingga tak terlihat saling mendesak saat akan masuk ke dalam terminal,” kata Susilawaty Sembiring, penumpang yang akan bertolak ke Tanjungbalai Karimun. (fac/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Revitalisasi Pasar Kapuas Belawan yang gagal terlaksana justru dimanfaatkan orang-orang tak bertanggung jawab dengan menjadikan lokasi itu sebagai tempat maksiat. Ada 400 kios yang terbengkalai tersebut tidak hanya dijadikan lokasi maksiat, tapi juga dijadikan bermain judi dan narkoba.

“Kita mendesak Pemko Medan untuk segera membongkar kios itu, lapak itu dijadikan untuk aneh – aneh bagi masyarakat. Kalau malam ada aja yang dilakukan di lapak itu, jangan nanti dampak buruk itu terus dibiarkan,” kata Ketua Karang Taruna Belawan, Abdul Rahman, Selasa (17/3).

Pria akrab disapa Atan ini mengaku, sejak dibangun sampai sekarang kios itu tidak pernah digunakan untuk berjualan. Padahal, anggaran untuk lapak relokasi itu mencapai Rp4 miliar terbuang sia – sia.

“Bayangkan saja, dengan biaya APBD, kios itu dijadikan tempat maksiat terutama pada malam hari oleh sejumlah pengunjung cafe yang beroperasi didekat kios tersebut,” beber Atan.

Desakan atau peringatan tersebut dianggap penting, mengingat bulan suci Ramadan semakin dekat. Selain itu, aktivitas yang tidak layak itu jika terus dibiarkan dikhawatirkan bisa mengganggu jiwa anak muda Kota Belawan.

“Yang paling saya khawatirkan, akan ada gelombang unjukrasa dari warga jika hal ini dibiarkan. Oleh karenanya Pemko Medan perlu segera mengambil langkah antisifasi,” ujar Atan mengingatkan.

Ia menduga sebanyak Rp4 miliar anggaran dari negara digunakan Pemko Medan untuk membangun puluhan kios untuk penampungan pedagang Pasar Kapuas dijadikan sebagai ajang bisnis. Sebab, perencanaan kurang matang revitalisasi dimaksud batal dan bangun kios penampungan menjadi mubajir.

“Semua uang rakyat itu jadi terbuang sia sia dan itu bukti kinerja Pemko Medan dalam mengelola anggaran tidak tepat sasaran. Padahal uang sebanyak itu sangat bermanfaat jika digunakan untuk membenahi drainase di Belawan,” jelas Atan.

Atan juga meminta BPKP, Kejaksaan serta KPK untuk menyelidiki penggunaan uang rakyat tersebut agar oknum pengawai Pemko Medan yang terlibat ditindak dan hal yang sama tidak terulang lagi. “Dulu sudah ada terpidana kasus korupsi terkait revitalisasi Pasar Kapuas dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi lagi,” kata Atan yang juga aktifis nelayan itu.

Sebelumnya, Anggota DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, proyek revitalisasi Pasar Kapuas batal dilaksanakan akibat dua hal. Pertama, proses penghapusan aset PD Pasar jadi nol karena Pemko Medan tidak bisa membangun pasar milik PD Pasar. “Karena itu aset yang dipisahkan muncul kelalaian waktu sehingga proses tersebut terlambat,” katanya.

Kedua, ada perhitungan ulang biaya karena anggaran Rp20 miliar tidak cukup setelah dilakukan pengecekan kondisi tanah yang labil di dasar dan herannya hal ini tidak diantisipasi sebelumnya.

“Kita keberatan saat ekspos yang dilakukan Perkim saat rapat PAPBD 2019 karena sudah merugikan warga Belawan dan kita minta agar diteruskan melalui sistem multiyear artinya anggaran yang ada dilaksanakan pembangunannya kekurangan dilanjutkan pada tahun 2020,” tegas Bahrumsyah. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – GUBERNUR Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi akhirnya mengambil kebijakan meliburkan seluruh pelajar di Sumut, terhitung mulai Selasa (17/3) hingga 3 April mendatang. Kebijakan ini berlaku untuk SMA, SMK, SLB dan sederajat baik negeri dan swasta di Sumut.

Kebijakan ini terkesan mendadak. Pasalnya, sehari sebelumnya yakni pada Senin (16/3), Gubsu sempat menegaskan, tidak akan meliburkan sekolah dengan alasan kondisi Sumut masih aman dan terkendali dari pandemi virus corona. Bahkan dirinya khawatir jika diliburkan anak sekolah justru bepergian.

Namun kemarin (17/3), Gubsu meralat kebijakannya. Melalui Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 440/2666/2020, tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Sumatra Utara tertanggal 17 Maret 2020, Edy meliburkan proses belajar-mengajar di sekolah.

Gubsu berharap, selama libur, para pelajar diimbau belajar mandiri di rumah dengan metode belajar jarak jauh. “Sehingga murid-murid tetap bisa belajar dengan diawasi orangtuanya,” kata Edy Rahmayadi menjawab wartawan usai rapat koordinasi pencegahan penyebaran Covid-19, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro Medan.

Selama proses belajar mandiri, kepala sekolah wajib mengatur keterpenuhan hari dan jam kerja bagi guru, tenaga kependidikan dan pekerja sekolah. Kemudian untuk Ujian Nasional (UN) SMK yang sudah berjalan sejak Senin (16/3), tetap berjalan hingga Kamis (19/3).

Kepada pihak sekolah yang melaksanakan UN, diminta menyediakan sarana hand sanitizer, termoscanner atau bentuk lain untuk pencegahan virus tersebut. Selain itu Gubsu meminta para orangtua siswa, tenaga pendidik serta tenaga kependidikan agar mengawasi siswa untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan tidak bepergian jauh ke luar kota serta menghindari kontak fisik seperti bersalaman, cium tangan atau berpelukan. “Jadi ini bukan diliburkan tapi belajar dari rumah selama 14 hari ke depan, dengan tetap diawasi oleh guru dan orangtuanya,” katanya.

Edy mengharapkan, seluruh kepala daerah di Sumut dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko penularan Covid-19 dengan melihat situasi dan kondisi di wilayah kerja masing-masing.

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting sebelumnya mengungkapkan, pihaknya sudah menyurati Gubsu ihwal aktivitas sekolah untuk diliburkan selama dua pekan. Diungkapkan Baskami, ada beberapa poin penting yang dibahas dan disepakati terkait mengantisipasi penyebaran virus corona yang menyebabkan penyakit Covid-19. Diantaranya meminta Gubsu mengeluarkan surat edaran agar meliburkan sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Sumut selama dua pekan.

DPRD Sumut juga minta semua rumah sakit pemerintah maupun swasta harus selalu siap siaga menerima pasien yang terindikasi terjangkit virus korona, serta biaya pengobatan selama perawatan rumah sakit agar ditanggung pemerintah, karena penyakit Covid-19 sudah merupakan wabah secara nasional bahkan internasional. “Kita juga mengimbau masyarakat Sumut agar mengurangi kegiatan-kegiatan berkumpul, karena virus corona lebih cepat menular dari orang-orang yang bersentuhan langsung,” ujarnya.

Menyikapi surat edaran Gubsu Nomor 440/2666/2020 tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Medan, Suhairi mengaku sudah memberikan metode pembelajaran mandiri di rumah dengan melakukan kordinasi dengan guru masing-masing mata pelajaran. “Tugas-tugas dari guru mata pelajara kepada siswa untuk dikerjakan oleh siswa di rumah,” kata Suhairi.

Suhairi sendiri mengatakan, untuk pelajar siswa kelas XII akan kembali aktif sekolah pada 16 Maret 2020. Karena, pada tanggal itu hingga 23 Maret 2020 akan mengikuti Ujian Nasional (UN) tahun ini. “Untuk kelas X dan XI dilakukan belajar bersama orang tua. Untuk belajar secara online secara umum belum dilaksanakan,” pungkasnya.

Hal yang sama diutarakan Kasek SMA Negeri 2 Medan, Buang Agus kepada Sumut Pos. Ia mengimbau kepada seluruh siswa untuk mengikuti arahan dari guru masing-masing mata pelajar untuk dapat belajar mandiri di rumah.”Tapi, belum ada belajar secara online,” kata Agus.

Siswa PAUD hingga SMP Juga Diliburkan

Kebijakan meliburkan sekolah ini, diikuti sejumlah daerah lainnya di Sumut. Pemko Medan juga akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses belajar-mengajar di sekolah untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. “Surat edaran dari Pak Wali sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala sekolah melalui group WhatsApp (WA),” kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Masrul Badri, ketika dihubungi, Selasa (17/3).

Masrul mengimbau agar satuan pendidikan tetap melakukan proses belajar-mengajar. Namun secara online. “Kepada orang tua murid untuk tetap menjaga dan mengawasi anaknya agar tidak keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang sangat mendesak,” tegasnya.

Bupati Langkat, Terbit Rencana PA juga menginstruksikan seluruh sekolah dari TK, SD dan SMP baik negeri maupun swasta diliburkan mulai 18 hingga 31 Maret 2020. Hal itu disampaikan Bupati Langkat saat memimpin apel upacara kesadaran nasional di halaman kantor Bupati Langkat, Selasa(17/3).

Selain meliburkan sekolah, Bupati Langkat juga mengimbau masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat. “Lakukanlah hidup bersih baik di rumah maupun di tempat kerja serta mengkonsumsi makanan minuman bergizi untuk imunitas tubuh,” imbaunya.

Dia juga meminta masyarakat mengurangi bepergian ke tempat umum, kecuali untuk hal yang terpaksa dengan menggunakan masker, rutin cuci tangan dengan air dan sabun. Sementara itu, ASN di Pemkab Langkat agar tetap bekerja seperti biasa sebelum ada informasi terkait bekerja secara online.

Begitu juga dengan Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor. Ia juga akhirnya mengubah kebijakan dengan meliburkan proses belajar-mengajar di sekolah, mulai PAUD, TK, SD, dan SMP, sejak 18 Maret hingga 1 April 2020. Padahal sehari sebelumnya, Dosmar menegaskan tidak meliburkan sekolah menunggu perkembangan selanjutnya.

Kepala Dinas Kominfo, Hotman Hutasoit mengatakan, hasil keputusan pemerintah bersama Forkopimda memutuskan meliburkan para siswa. Mereka akan belajar di rumah yang telah diberi oleh tiap guru masing-masing pekerjaan rumah atau PR.

Hotman menjelaskan, berubahnya kebijakan Bupati Humbahas ini disebabkan adanya saran seorang petugas medis kepada pemkab bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran corona. “ Sebelumnya, dokter spesialis paru-paru ini tidak hadir, jadi kita menunggu perkembangan, makanya rapat khusus bersama Forkopimda diputuskan harus diliburkan untuk memutuskan mata rantai penyebaran,” jelas Hotman.

Selain keputusan meliburkan sekolah, lanjut Hotman, juga dilakukan keputusan bersama akses masuk diperbatasan akan diawasi dengan menggunakan digital infrared thermometer gun di setiap posko yang telah disediakan di setiap akses masuk menuju Kabupaten Humbahas. Kemudian, pemerintah juga akan menyiapkan hand sanitizer disetiap kantor pelayanan pemerintah, tempat ibadah dan tempat pelayanan publik, melakukan penyemprotan desinfektan diseluruh ruang terbuka ( pasar, pajak dan terminal).

Di samping itu, pemerintah menganjurkan agar menghentikan pertemuan yang mengumpulkan massa hingga waktu yang tidak ditentukan. Dan, meminta kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat, minum air putih minimal 2 liter perhari, makan sehat dengan gizi seimbang dan istirahat yang cukup serta berolahraga secara teratur.

Perpustakaan dan Museum Tebingtinggi Tutup

Terpisah, Pemko Tebingtinggi memutuskan untuk menutup sementara fasilitas umum di Kota Lemang tersebut. “Perpustakaan dan museum untuk sementara ditutup, hal ini untuk mencegah pengumpulan massa yaitu kunjungan pelajar dan masyarakat ke perpustakaan serta museum di Tebingtinggi,” jelas juru bicara terkait Covid 19 Kota Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia, Selasa (17/3).

Selain menghentikan sementara aktivitas perpustakaan dan museum, Pemko Tebingtinggi juga meliburkan sekolah mulai tingkat PAUD, TK, SD dan SMP di sekolah, pihak Pemko melalui Dinas Pendidikan, tidak ada aktivitas belajar disekolah sementara selama 14 hari terhitung tanggal 18 Maret.

“Kebijakan diambil karena untuk mencegah penyebaran virus Covid 19. Lebih baik kita mencegah dari pada mengobati,” paparnya.

Sambung dr Nanang, bukan libur artinya pelajar bisa keluar rumah bermain-main, tetapi guru akan memberikan tugas belajar di rumah dengan istilah home school. “Ini dilakukan untuk mencegah peredaran virus Covid 19 di wilayah Kota Tebingtinggi,” bilangnya. (prn/gus/map/yes/des/ian)