SUMUTPOS.CO – PENGUMUMAN Danau Toba sebagai taman dunia atau geopark oleh UNESCO yang dijadwalkan berlangsung di Paris pada April 2020 mendatang, terpaksa ditunda. Penundaan ini dampak dari virus corona atau Covid-19 yang ditetapkan WHO sebagai pandemi globaln
GM Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BP-GKT), Hidayati menyampaikan, informasi penundaan berdasarkan jawaban yang mereka terima melalui surat elektronik (email) yang disampaikan Kristof Vandenberghe selaku Chief of Eart sciences and Geo-Hazards Risk Reduction Section UNESCO Global Geoparks Secretariat.
“Seharusnya disampaikan dalam sidang pleno ke-209 yang digelar UNESCO. Rapat pertemuan itu ditunda sebagai bagian keputusan antisipasi penyebaran virus Covid-19,” kata Hidayati didampingi Wakil GM BP-GKT, Gagarin Sembiring, serta admin website BP-GKT, Naomi Anggi Ketaren, Senin (16/3).
Hidayati menyebut, rencana penyerahaan plakat UNESCO Global Geopark kepada Kaldera Toba masih on schedule di Jeju, Korea Selatan, September 2020. Pernyataan tersebut sebagai penguatan jawaban terhadap antuasias masyarakat yang telah menunggu kepastian dan perkembangan status Geopark Kaldera Toba.
“Kita tegaskan, rencana Bulan April 2020 pengukuhan dan tandatangan sertifikat Geopark Kaldera Toba tertunda atas dampak kebijakan antisipasi penyebaran virus korona,” katanya.
Sebelumnya, sejumlah komentar dan tanggapan telah banyak disampaikan pihak-pihak yang meyakini status Geopark Kaldera diumumkan UNESCO pada April 2020. Menanggapi kabar tersebut, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Dimas Tri Adji mengatakan, sangat memahami jawaban dari pihak UNESCO Global Geoparks Secretariat atas dampak penyebaran corona.
“Kita harus pahami situasi global untuk antisipasi penyebaran virus covid-19, namun saya kira apakah kita bisa mendesak UNESCO dan menjelaskan bahwasanya yang kita butuhkan saat ini adalah pengakuannya secara resmi dan tertulis dalam bentuk pengumuman resmi misalnya melalui website atau rilis internal UNESCO pada April 2020 tersebut,” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (17/3).
Menurut politisi NasDem ini, jika dibaca dari penjelasan pihak UNESCO, berarti sebenarnya keputusan tersebut sudah ada, tetapi diumumkan melalui rapat pleno dan penyerahan plakat pada September.
“Kalau memang pleno terbuka tidak bisa dilaksanakan pada April ini, kita butuh pengumuman resminya saja terlebih dulu, kalau penyerahan plakat secara resmikan hanya seremoni dan itu masih September,” katanya. (prn)
