HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Pengaca Koperasi Serba Usaha (KSU) Pangalengge Siopat Ama, Reynelda Simamora mengeluhkan sikap pengurus koperasi yang dinilainya telah melanggar aturan. Sebab, secara hukum kepengurusan itu dinilainya telah bubar. Lantaran terkait pengunduran diri ketua koperasi bernama Saut Simamora.

Keluhan itu disampaikan, Reynelda kepada wartawan, Senin (2/3) di Dolok Sanggul. “ Secara otomatis kepengurusan di koperasi tidak ada lagi, mulai sekretaris, ketua pengawas dan kepengurusan lainnya,” kata Reynelda, Senin (2/3).

Perlu diketahui, koperasi ini bertempat di Dusun II Desa Saitnihuta Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang berdiri sejak tanggal 5 April 2016 lalu dengan nomor SKT/BH : 518.503/15/BH/II/KK/2016.

Reynelda menjelaskan, sesuai disalinan putusan Pengadilan Negeri Tarutung bernomor 60/Pdt/G/2018/PN Trt tertanggal 25 September 201 yang diterimanya, atas nama Saut Simamora sebagai ketua dikoperasi tersebut telah mengundurkan diri dari jabatan.

Reynelda mengatakan, bahwa kepengurusan di koperasi Palengge itu secara hukum telah dibekukan lantaran pengunduran diri Ketua KSU Pangalengge Siopat Ama bernama Saut Simamora. Hingga secara omotmatis kembali kepada pendiri untuk dirapatkan dalam pemilihan kepengurusan baru.

Namun mundurnya Saut, kata Reynelda, belum diketahui oleh dirinya, namun secara otomatis tidak ada lagi kepengurusan yang baku selain dikembalikan kepada bagian pendiri.

Diungkapkannya, sesuai salinan putusan PN Tarutung itu, masih ada pengurus lama membawa-bawa nama sebagai ketua dan pengurus koperasi dan itu tidak lagi sesuai aturan. “ Jadi kita merasa kecewa ada yang membawa-bawa nama sebagai ketua, sekretaris maupun pengawas di koperasi pada rapat 20 Februari 2020 lalu,” katanya.

Oleh karena itu, Reynelda berharap agar pengurus yang sebelumnya tidak ada lagi membawa-bawa nama sebagai pengurus jika beluma ada dilakukan rapat oleh pendiri. Sebab, menurut dia, itu akan kembali bagian pendiri untuk dirapatkan memilih siapa yang layak menjadi ketua dan kepengurusan lainnya.

“Jadi ini sudah salah jika ada yang membawa-bawa nama kepengurusan dan itu namanya pemalsuan dokumen. Dan ini akan kita bawa ke ranah hukum,” pungkas Reynelda. (des/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Putra Marbun (11) warga Dusun Launjuhar 2 Desa Mangan Molih Kecamatan Tanahpinem Kabupaten Dairi, yang menjadi korban hanyut di Sungai Laurenun ditemukan. Jasad Putra ditemukan di Sungai Laekaperas Kabupaten Aceh Tenggara, Selasa (3/3) sekira pukul 13.00 WIB.

Demikian disampaikan Kasubbag Bumas Polres Dairi, Iptu Donny Saleh lewat pesan elektronik kepada wartawan, Selasa (3/3) malam.

Dijelaskan Donny, informasi penemuan korban pertama diterima Kanit Reskrim Polsek TIanah Pinem, Ipda WTP Sinaga dari warga Dusun Lau Njuhar bahwa mayat Putra ditemukan warga di sungai Lae Kaperas Aceh Tenggara.

Informasi itu diteruskan ke Kapolsek Tanah Pinem AKP Bentermen Silalahi. Selanjutnya, informasi itu ditindaklanjuti dan benar jasad yang ditemukan di Sungai Lae Kaperas adalah warga yang hanyut di sungai Renun dan yang sedang dicari.

Pihak Polsek kemudian menghubungi pihak keluarga korban dan menjemput jenazah ke Aceh Tenggara untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga.

Seperti diketahui, pada Jumat (28/2) lalu, dua anak Desa Mangan Molih dikabarkan hanyut di Sungai Renun saat hendak ziarah ke makam kakek mereka. Kedua korban itu, Rina Sihombing dan Putra Marbun.

Jenazah Rina sudah lebih dulu ditemukan.

Donny menyebut, korban sudah diserahkan ke pihak keluarga dan telah dimakamkan kemarin sore.(rud/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu hadiri sebagai narasumber masa bimbingan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI) Cabang Medan, di Sembahe Kabupaten Deliserdang, Minggu (1/3).

Pada kesempatan itu, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan, peluang anak muda saat ini, sangat besar untuk meraih sukses, namun tidak terlepas dari tantangan.

Ia mencontohkan beberapa tokoh yang sukses di masa mudanya seperti Bill Gates, Nadim Makarim, dan lainnya. “Semua keberhasilan diraih mulai dari niat dan kerja keras, untuk mencapai sukses dan menjadi pemimpin yang mantap di era Revolusi Industri 4.0,” sebutnya.

Kemudian, Eddy Keleng menunjukkan video inspiratif kepada mahasiswa. Di mana seorang pemimpin harus berani dan harus mampu melihat jauh ke depan. Memang kadang sudah dipersiapkan sedemikian baik, tetapi hasil tidak maksimal.

Oleh karena itu, lanjut Eddy Keleng, jadilah seperti nahkoda yang mengarungi lautan, yang tidak ada kepastian dan penuh tantangan. Sekali menentukan tujuan, harus sampai pada tujuan, meski pun banyak yang harus diarungi.

Ketua PMKRI Cabang Medan, Ferdi Manik mengatakan, mengapresiasi Bupati Dairi yang menyampaikan materi. Bupati yang menyampaikan materi di depan para kader PMKRI Cabang Medan. “Bupati sangat menginspirasi dan membuka cakrawala pemikiran kami,” sebut Ferdi. (rud/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pengumuman nilai hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Dairi masih menunggu pengumuman resmi dari badan kepegawaian nasional (BKN) pusat.

BKN akan mengumumkan secara resmi terkait perangkingan peserta yang berhak mengikuti SKB dan pelaksanaan secara online.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, Dapot Hasudungan Tamba ditemui wartawan di kantornya, Selasa (3/3).

Dikatakan Dapot, sampai sekarang kita belum bisa kita sampaikan perengkingan hasil SKD yang sudah dilangsungkan pada, 6-19 Februari 2020 lalu.

Peserta yang lulus berdasarkan perangkingan akan dipublikasi panitia seleksi nasional (Panselnas) BKN pusat.

Ketika ditanya pelaksanaan SKB apakah akan berlangsung di Dairi atau di luar Dairi? Dapot menyebut tergantung situasi.

Pasalnya, kemungkinan jadwal pelaksanaan SKB hampir bersamaan dengan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) sekolah. Di mana, pada pelaksanaan SKD yang lewat kita masih meminjam komputer dari sejumlah sekolah di Dairi.

Dapot menyebut, untuk SKB nanti kita membutuhkan 120 unit komputer yakni 100 untuk kebutuhan pokok dan 20 unit persediaan.

Seperti diberitakan sebelumnya, SKD CPNS Pemkab Dairi untuk formasi tahun 2019 diikuti 17.434 pelamar dari total pelamar sebanyak 19.026 orang. Sementara yang dibutuhkan hanya 285 orang dengan rincian yakni untuk tenaga pendidik (guru) sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang. (rud/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14 organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini sudah berlangsung selama dua bulan lebih.

Menurut Wakil Bupati (Wabup) Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, penunjukkan Plt ini akan berdampak buruk pada kinerja pemerintahan apalagi sampai berlangsung lama.

“ Hal ini, mengingat proses perekrutan (lelang jabatan) yang terlalu lama terhadap pimpinan jabatan tinggi pratama (JPT) untuk menetapkan pejabat defenitif dan ini bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan,” jelas, Jimmy Andrea Lukita Sihombing saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (3/3).

Jimmy mengakui dampak dari kekosongan JPT itu hal- hal yang strategis tidak bisa diputuskan oleh Plt. “Jadi harus segera diangkat pejabat defenitif,” tegasnya.

Jimmy menyebut, dalam waktu dekat pimpinan OPD depenitif akan diisi. Panitia seleksi sudah ada, tinggal menunggu rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (KASN).

Lamannya proses lelang ini akan memakan waktu beberapa minggu, karena ada beberapa tahapan yang dilalui. Dengan demikian pelantikan JPT bisa sampai bulan April mendatang.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dapot Hasudungan Tamba mengatakan, pelaksanaan proses lelang jabatan pimpinan OPD masih menunggu rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (KASN).

Dapot juga mengatakan, bahwa tim seleksi (timsel) sudah dibentuk terdiri dari akademisi, pakar atau dari tokoh masyarakat serta unsur birokrasi.

Sementara itu, ke 14 OPD yang masih dijabat Plt yakni Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Pemberdayaan dan Desa (Dispemdes), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disparbudpora), Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Inspektorat, Disperindag dan KUKM, Sekretariat Dewan (Setwan), Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Keluarga Berencana (PPAKB), dan Pengendalian Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Bahkan, salah satu OPD yakni Dinas PUPR pelaksana tugasnya yaitu, Agusman Padang belum lama ini sudah dilantik jadi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat. Wabup, Jimmy AL Sihombing, membenarkan belum ada penunjukkan pengganti Agusman Padang. (rud/azw)