MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan petani di Sumatera Utara mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kondisi itu semakin diperparah, dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani harus menggunakan Kartu Tani.

Keluhan petani itupun disampaikan Komisi B DPRD Sumut kepada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sumut dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Selasa (3/3) siang. RDP dipimpin Ketua dan Sekretaris Komisi B, Viktor Silaen dan Ahmad Hadian.

Menjawab keluhan ini, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas TPH Sumut, Jonni Akim Purba, justru menyalahkan para petani karena tidak mau memberikan identitas (KTP). Kata dia, KTP petani berguna sebagai data agar bisa dimasukkan ke dalam rencana defenitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) secara elektronik atau e-RDKK.

“Para petani tidak mau menyerahkan KTP-nya agar bisa didaftarkan sebagai peserta penerima fasilitas pertanian dari pemerintah, termasuk untuk pupuk bersubsidi. Petani takut KTP-nya dijadikan untuk kepentingan politik seperti Pilkada,” katanya.

Pihaknya juga menyalahkan infrastuktur teknologi yang lemah. Sebab, sejumlah daerah tidak ada sinyal internet sehingga petugas penyuluh pertanian kesulitan saat mengunggah data petani. Selain itu, ia menyalahkan kapasitas website tempat pendaftaran e-RDKK kurang memadai sehingga data petani yang sudah lengkap tidak bisa diunggah ke dalam aplikasi.

“Sudah mau dimasukkan data para petani oleh petugas penyuluh pertanian, tapi membal (ditolak), Pak,” beber dia.

Ketua Komisi B DPRD Sumut, Viktor Silaen tidak menerima argumen Jonni Akim Purba. Ia tidak terima jika petani terus disalahkan dalam persoalan ini. Dinas TPH menurut dia seharusnya bisa meyakinkan kalau KTP milik petani untuk kepentingan lahan dan tanaman petani, bukan kepentingan politik. Begitupun soal website tempat pendaftaran e-RDKK, sejatinya bisa diatasi dengan memperbesar kapasitas server.

“Seluruh Indonesia saat ini sudah bisa melakukan tender secara elektronik, kapasitas servernya besar. Begitu juga dengan e-katalog,” ujar dia mencontohkan fasilitas internet pemerintah dari kementerian lain.

Zera Salim Ritonga dari Fraksi Nusantara juga mengkritik pernyataan Jonni Akim Purba. “Kurang masuk akal saya kalau petani disalahkan dalam persoalan pendaftaran e-RDKK ini,” katanya. Faktanya, kata dia, petani yang mengeluh ke dirinya mengaku telah mendaftarkan diri melalui e-RDKK. “Sudah terdaftar di e-RDKK, tapi tetap juga enggak bisa dapat pupuk bersubsidi dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya yang menyebut lokasi para petani ada di Kabupaten Deliserdang. “Mereka dari Deliserdang, silahkan dicek langsung. Ini fakta yang terjadi,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Viktor Silaen mengusulkan agar Dinas TPH tetap menerima pendaftaran petani melalui RDKK manual agar bisa memeroleh fasilitas pupuk bersubsidi, sembari pemerintah memperbaiki fasilitas website dengan cara memperbesar kapasitas server sehingga seluruh data petani bisa dimasukkan dalam e-RDKK.

“Sebab, bulan-bulan ini adalah musim tanam bagi para petani di Sumut. Mereka butuh pupuk bersubsidi. Jika persoalan ini lambat diatasi, sementara petani harus menanam tapi tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi hanya karena tak terdaftar di dalam e-RDKK, ya tidak ada gunanya seluruh alokasi pupuk bersubsidi itu,” tegas politisi Golkar ini.

Dinas TPH dalam kesempatan itu turut memaparkan alokasi pupuk bersubsidi untuk Sumut pada 2020. Jatahnya jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Anehnya, dari data yang disampaikan untuk pupuk urea misalnya, kebutuhan 200 ton lebih hanya diberikan 90 ton saja. Begitupun untuk jenis SP-36, ZA, NPK dan organik, tidak sampai disetujui hingga 10 persen dari total kebutuhan. Menjawab ini, Komisi B menyampaikan perlu diupayakan secara bersama ke Kementerian Pertanian agar kebutuhan pupuk bersubsidi di Sumut tetap terpenuhi. Selain itu diminta stakeholders terkait dapat mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari distributor, agen hingga petani.

Sementara itu dari perwakilan dibawah PT Pupuk Indonesia seperti PT Petrokimia Gresik dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) sebelumnya mengungkapkan, pihaknya siap melayani ketersediaan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia termasuk Sumut. Namun soal alokasi dan kebutuhan, pihaknya tidak dapat intervensi sebab hal itu merupakan kewenangan dari pemerintah. (prn)

Imigrasi Sosialisasi CP Migran Nonprosedural

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pematang siantar mensosialisasikan tentang upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI NP) kepada puluhan pelajar SMA dan guru di aula Restoran Bahagia, Jalan Yos Sudarso Kota Tebingtinggi, Selasa (3/3).

Sosialisasi itu langsung dibuka Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Kadis Ketenagakerjaan, Iboy Hutapea.

Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan terimakasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Pematangsiantar, Victor Manurung dan jajaran karena telah mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat, terutama bagi generasi milenial Tebingtinggi.

“Saya berharap para guru dan siswa yang hadir mampu menjadi agen perubahan atau duta keimigrasian dalam memeperbaiki cara pandang orang lain terkait Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang hendak pergi ke luar negeri. Jadi, sebelum berencana menjadi pekerja migran, kita lebih dulu wajib memenuhi segala ketentuan yang berlaku. Jangan sampai hidup kita di kemudian hari jadi luntang lantung di luar negeri,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Victor Manurung menyatakan, sosialiasi yang dilaksanakan ini bertujuan untuk memberi penyadaran bagi segenap lapisan masyarakat selaku CPMI. Masyarakat harus bisa menghindari bujuk rayu atau ajakan dari oknum tertentu dengan iming iming memeroleh gaji yang besar kalau bekerja di luar negeri.

“Padahal kenyataan yang sering terlihat, kita bisa saja menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Oleh sebabnya, kita selaku CPMI harus berhati hati dan cermat jika ada orang yang mengajak bekerja ke luar negeri. Stop TKI non prosedural,” jelasnya.

Usai pembukaan, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan beberapa materi penting terkait keimigrasian yang dibawakan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar Victor Manurung dan Kadis Ketenagakerjaan Tebingtinggi, Iboy Hutapea. (ian/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Tim Revitalisasi budaya lokal Serdangbedagai (Sergai) melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Aceh Timur. Kunjungan itu dalam rangka pertukaran budaya di antara kedua daerah tersebut, Senin (2/3).

Setibanya di pendopo Pemkab Aceh Timur, tim rombongan revitalisasi budaya lokal yang dipimpin oleh Bupati Sergai, Ir H Soekirman disambut oleh Bupati Aceh Timur, H Hasballah Bin HM Thaib SH, bersama Sekda Aceh Timur M Ikhsan Akhyar, S.STP, M.AP, para Asisten, Staf Ahli, Pemkab Aceh Timur, kepala OPD, serta pelaku seni budaya se-Kabupaten Aceh Timur.

Sambutan itu diwarnai saling berbalas pantun di antara kedua daerah budaya lokal yang cukup indah, sehingga di antara kedua daerah ini seperti mengingatkan seperti di daerah sendiri.

Bupati Soekirman mengatakan, adapun tujuan kedatangan tim revitalisasi ke Aceh Timur, dalam rangka menjalin persaudaraan sehingga hubungan akan terus terjalin dengan baik.

Selain itu, lanjut Soekirman, melakukan pendekatan budaya, karena dengan pendekatan budaya yang dicari adalah persamaan.

Dikatakan Soekirman, dulunya Kabupaten Sergai merupakan bagian dari kerajaan Melayu. “Untuk mengingatkan sejarah budaya Melayu itu, diterapkan kearifan lokal berupa pemakaian busana Melayu oleh seluruh ASN Pemkab Sergai dalam setiap dua kali sebulan di perkantoran pemerintahan,”terangnya.

Menurut Soekirman, Kabupaten Aceh Timur adalah mutiara yang terpendam dalam hal budaya. “Dahulu di sini terdapat kerajaan Peureulak dengan Ibukota bernama Bandar Khalifah, sama halnya dengan Kecamatan yang kami miliki di Kabupaten Sergai ada Kecamatan Bandar Khalifah,”terangnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib mengucapkan selamat datang kepada Bupati Sergai bersama rombongan tim revitalisasi budaya lokal dalam rangka pelestarian seni dan budaya kedua daerah.

“Kunjungan hari ini merupakan kunjungan balasan, karena beberapa waktu yang lalu Bupati Hasballah mengunjungi Sergai guna melihat potensi pengolahan berbagai komoditas pertanian seperti padi dan ubi kayu,” katanya.

Bupati Hasballah menyebutkan, tentang adat budaya Islam di Peureulak, memang benar adanya, banyak situs peninggalan kerajaan dan bangunan bersejarah zaman kolonial Belanda.

“Kami ingin bangkit hari ini, karena ingin bersaing dengan daerah lain yang lebih maju. Daerah ini jangan dikhawatirkan lagi keamanannya dan kami menjaminnya setiap pengunjing yang hadir. Agar kiranya dapat disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sergai khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk kiranya datang berkunjung ke daerah kami ini,” sebutnya. (sur/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Berhasil mengungkap kasus pencurian dengan menggunakan senjata api dan kepemilikan narkoba, 20 personel Polres Sergai menerima penghargaan (Rewads).

Penghargaan itu langsung diberikan Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang SH, M.Hum di sela-sela acara Analisa Evaluasi (Anev) di Aula Patriatama Polres Sergai, Selasa (3/3).

Adapun 20 personel yang meraih penghargaan, yaitu 9 orang personel Satreskrim adalah Kanit Idik I, Ipda I Made Dwi Krisnanda, S.Tr.K, Aiptu Saiful Hardi, Aiptu Sugiarto, Aiptu Dedy Asmono, Aipda Bary Tonggo HT. Barat, Aipda Salomo Barus, Bripka Jhon Lihar Saragih, Brigadir Arozaman Giawa dan Briptu Riki Rizki P. Lubis.

Reward ini diberikan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan menggunakan senjata api yang terjadi pada Selasa (21/1) lalu, tepatnya di Kampung Silalahi, Desa Blok IX, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Sergai.

Selanjutnya, 11 personel meraih penghargaan (Reward) atas pengungkapan kasus tindak pidana Narkotika jenis pil Extaci sebanyak 6.587 Butir, terjadi pada Selasa (11/2), tepatnya di Hotel Graha Soeltan Desa Sei Rampah.

Adapun 11 personel yang meraih penghargaan tersebut adalah Kanit I Satnarkoba Ipda Virza Nur Adha S. Tr.K, Kanit II Satnarkoba Ipda Tri Pranata Purba, Aiptu Syafaruddin Harefa, Aipda Leonid Simanjuntak, Aipda Alboin Butar-butar, Bripka Wiwin Afriadi Sinaga, Brigadir Ferry S Panjaitan, Brigadir Firmansyah Barus. SH, Brigadir Nanda Lesmana Pane, Brigadir Restu A. Hutasuhut, dan Briptu Dody Suganda Simarmata.

Kapolres Sergai, AKBP Robin Simatupang mengucapkan terima kasih kepada personel Satreskrim dan Satnarkoba yang telah menunjukkan prestasi dalam pengungkapan kejahatan seperti Curas dan Narkotika.

Harapannya, kepada seluruh personel terus tingkatkan kinerja sesuai dengan tupoksinya, sehingga dapat mengungkap kasus kejahatan yang menjadi atensi pimpinan, harap Kapolres AKBP Robin Simatupang. ”Semua bidang tugas dapat menunjukkan prestasi kerja, dan tidak harus dibagian operasional dengan mendisiplinkan diri dan tidak membuat pelanggaran,”ucapnya.

Mantan Kapolres Batu Bara ini, juga mengimbau kepada seluruh personel agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun institusi polri

“Personel yang melakukan pelanggaran akan tetap kita berikan Punishment atau hukuman sesuai dengan perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan.” imbaunya. (sur/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemkab Langkat menggelar sosialisasi penerapan aplikasi Cash Management System (CMS) PT. Bank Sumut dan Bimbingan Teknis penyampaian SPT tahunan melalui e-Filling bagi bendahara se-Kabupaten Langkat di Ruang Pola, Kantor Bupati Langkat, Stabat, belum lama ini.

Sekdakab Langkat, dr.H. Indra Salahuddin didampingi Asisten III Umum Musti dalam sambutannya membuka kegiatan tersebut, mengharapkan seluruh peserta sosialisasi bersungguh-sungguh mengikuti dan memahami materi yang disampaikan oleh narasumber.

Sekdakab juga menekankan kepada bendahara dalam setiap pengeluaran di Pemkab Langkat, harus sesuai sistem perpajakan Indonesia. “Bendahara pemerintah wajib menghitung, membayarkan dan melaporkan pajak yang seharusnya terutang, atas setiap pembayaran yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Karena setiap pembayaran kegiatan bersumber dari APBN dan APBD mengandung potensi pajak, “ paparnya.

Sekda juga mengingatkan, bendahara SKPD wajib menyetor ke kas negara dan melaporkan pajak – pajak yang telah dipungut.

Seluruh kepala SKPD, untuk lebih mendorong penggunaan transaksi pembayaran berbasis elektronik (non tunai) dengan cara menggunakan e-Filling, karena lebih mudah, aman dan efisien.

Pimpinan Bank Sumut Stabat, Gama Cherry Halim mengatakan, selama ini CMS hanya dapat di akses BPKAD. “Akan tetapi kini sudah dapat digunakan seluruh SKPD melalui e-Filling, sehingga mempermudah dan mempercepat pembiayaan transaksi non tunai bagi ASN Pemkab Langkat,”terangnya.

Kasi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil Direktorat Jenderal Pajak(DJP) Sumut I, Soni Hermawan, mengimbau kepada para ASN dan masyarakat Langkat yang sudah terdaftar wajib pajak, agar segera melaporkan SPT tahunan dengan batas akhir 31 Maret 2020. “Semakin cepat SPT dilaporkan, maka semakin baik, “ pungkasnya. (yas)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascakepastian dua orang Indonesia positif virus Covid-19, Sumatera Utara ikut aktif melakukan upaya pencegahan penyebaran virus corona. Pemprovsu telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kabupaten/kota untuk mengantisipasi pencegahan penyebaran virus ini. Seluruh rumah sakit juga diminta ikut siaga, dengan menyiapkan ruangan isolasi.

PERINTAH untuk siaga itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah alias Ijeck, saat memimpin rapat koordinasi upaya pencegahan penyebaran virus corona di Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Selasa (3/3).

Ijeck didampingi Sekdaprov Sumut, R Sabrina, dan Kadis Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, meminta seluruh jajaran Forkompinda sigap meminimalisir pencegahan penularan virus. Terutama terhadap kedatangan wisatawan lokal dan mancanegara. “Semua pihak hatus cepat, tanggap dan sigap menindaklanjuti dan mensterilkan jika ada pasien apabila terdampak virus,” kata Ijeck.

Ijeck menyebutkan, saat ini beberapa RS di Sumut sudah menyiapkan ruang isolasi.

Adapun RS Adam Malik sudah menyiapkan 11 ruangan. Selain itu juga memiliki 200 alat pelindung diri untuk mencegah penyebaran virus corona. Sedangkan RS USU menyiapkan sembilan ruang isolasi. “Kita harapkan jangan ada masyarakat Sumut terkena ataupun tertular virus ini dengan menjaga kesehatan bersama,” pungkasnya.

Kepala Dinkes Sumut dr Alwi Mujahit Hasibuan meminta rumah sakit di Sumut bisa menangani pasien suspek atau diduga terinfeksi virus tersebut. “Rumah sakit harus siap jika nantinya ada pasien yang suspek virus Corona. Namun demikian, dalam penanganan wabah global ini rujukannya tetap ke RSUP Haji Adam Malik (HAM) apabila pasien tersebut positif,” kata dr Alwi Mujahit Hasibuan.

Akan tetapi, kata Alwi, sampai sekarang belum ada di Sumut yang positif Covid-19. Ia pun berharap jangan sampai ada yang terinfeksi. Menurut Alwi, dalam pengawasan wabah virus itu sebelumnya pemeriksaan ketat dilakukan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang datang ke Indonesia baik itu lewat bandara ataupun pelabuhan. Namun, karena sudah ada WNI yang positif corona maka saat ini pemeriksaan tersebut juga dilakukan terhadap WNI atau kedatangan dalam negeri.

Ia menyatakan, saat ini selain RSUP HAM ada beberapa rumah sakit telah ditetapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadi alternatif terkait persoalan corona ini. Di antaranya, RSU Kabanjahe, RSU Pematang Siantar, RSU Tarutung, dan RSU Padangsidimpuan. Pun begitu, sambung Alwi, diharapkan nantinya tidak hanya RSUP HAM yang menjadi rujukan pasien suspect corona. Artinya, seluruh rumah sakit pemerintah dapat menjadi rujukan.

“Selain dari 5 rumah sakit yang sudah siap ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, ada sejumlah rumah sakit yang menyatakan juga siap. Yaitu, RS USU, RS Bhayangkara Medan, RSU Haji dan RSU Lubukpakam. Hal ini untuk mengantisipasi jika 5 rumah sakit tersebut kamar pasiennya penuh,” sebut Alwi.

Dengan kesiapan ini, tambah Alwi, diharapkan pula masyarakat tenang dan tidak panik karena rumah sakit sudah siaga. “Situasi sekarang masyarakat panik. Ada yang memborong kebutuhan pangan dan masker. Itu membuktikan kepanikan,” cetusnya.

Lebih lanjut Alwi menjelaskan, dengan menyiagakan sejumlah rumah sakit itu, diharapkan mampu mengurangi tingkat kepanikan masyarakat terhadap virus COVID-19 ini. Meski dari segi keganasan, sebenarnya virus corona lebih rendah dibandingkan dengan virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS), Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) dan flu burung.

“Tetapi kepanikan terhadap COVID-19 ini lebih luar biasa, karena sekarang sudah zaman media sosial (medsos). Untuk itu, dengan menambahkan kesiapan tim kita, paling tidak bisa mengurangi kepanikan yang ada,” tukasnya.

RSU Kabanjahe Siap

Manajemen RSU Kabanjahe mengaku siap menampung pasien jika ada yang terinfeksi virus Corona (Covid 19). Sebagai langkah kesiapsiagaan, Direktur RSU Kabanjahe, dr Arjuna Wijaya SpP mengaku telah melakukan langkah-langkah sesuai instruksi Kemenkes RI. Langkah-langkah tersebut meliputi, menggalang koordinasi semua lintas sektoral, termasuk dengan Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Utara, Dinas Kesehatan Karo dan Puskesmas-puskesmas yang tersebar di Bumi Turang.

Selain itu, pihaknya tetap mengikuti perkembangan kasus Covid 19 ini melalui Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI. Dimana pihak RSU Kabanjahe bisa langsung berkomunikasi dengan khusus penanganan Penyakit Infeksi Emerging (PIE).

Langkah lain, lanjut Arjuna, mereview kembali kesiapan penerimaan pasien Covid 19 dengan semaksimal mungkin termasuk sarana prasarana, peralatan, SDM, alur layanan dan SOP. Termasuk melakukan surveilance dan melaporkan setiap kejadian pasien dalam pengawasan secara cepat dan tepat, pastikan pengambilan sampel/swab sudah sesuai prosedur.

“Jadi pasien yang dengan kriteria diduga (suspek) kita catat sebagai Pasien Dengan Pengawasan (PDP) akan segera mendapat penanganan khusus jika datang/dirujuk ke RSU Kabanjahe,” paparnya. Bahkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya warga yang terpapar, pihak RSU Kabanjahe juga sudah menyiapkan 3 ruangan isolasi di belakang rumah sakit.

“Ruang isolasi dan laboratorium sudah kita siapkan untuk warga yang terindikasi. Peralatan dan SOP penanganan pasien, seperti sepatu boots, mantel dan masker juga sudah ada,” tambah Humas RSU Kabanjahe, Tati Anggraini.

Sebagai bentuk antisipasi dan kesiagaan, pihak rumah sakit juga melengkapi petugas medis, khususnya di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan masker.

“Jika ada warga yang terindikasi, kita akan tetap menerima pasien tersebut dan menanganinya sesuai SOP yang diinstruksikan Kemenkes RI. Jika positif, sebagai penanganan lanjutan si pasien akan kita rujuk ke RSU Adam Malik Medan. Sampai hari ini belum ada pasien yang terindikasi Corona yang kita rawat,” katanya.

Sebagai bentuk pencegahan, dia mengimbau warga tetap menerapkan pola hidup sehat da bersih. Selalu cuci menggunakan sabun dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan berolahraga dan memperbanyak mengonsumsi vitamin C. Dia juga menyarankan warga mengurangi berinteraksi dengan orang asing dan kurangi aktifitas di tempat umum. Dinas Kesehatan Karo tetap melakukan sosialisasi agar masyarakat paham dan bisa menangkal virus tersebut.

Kapsul Transport

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Medan telah menyiapkan kapsul transport dalam rangka siaga virus Corona di Sumut. Kapsul ini disiagakan di Bandara Kualanamu dan Pelabuhan Belawan. “Kita punya kapsul transport bertekanan negatif di bandara dan pelabuhan,” ujar Kepala KKP Kelas I Medan, Pri Agung AB.

Kapsul transport ini nantinya digunakan untuk membawa pasien yang suspect corona dari pelabuhan dan bandara ke RS rujukan. KKP juga sudah terlebih dahulu memasang scanner suhu tubuh di bandara dan pelabuhan. Selain itu ruang isolasi juga sudah disiapkan jika ada orang masuk ke Sumut dan dinyatakan suspect corona.

Pri Agung menambahkan, akan ada isolasi RS jika terdapat warga yang suspect corona. “Kalau ada yang suspect atau terpapar, kita bisa melakukan karantina rumah bahkan karantina wilayah. Bisa juga pembatasan orang berkumpul dalam skala besar, itu ada dalam UU,” katanya.

Kesempatan itu pihaknya mengonfirmasi bahwa 84 orang di yang dikarantina rumah di Medan, dipastikan negatif Covid-19. Mereka sebelumnya dikarantina 14 hari dan tidak terjangkit virus corona serta sudah pulang ke rumah masing-masing. “Pertama kali melakukan karantina rumah itu adalah Sumut, di daerah lain belum ada sebelumnya. Dan kita melakukannya dengan benar. Jadi kita tak perlu ragu,” ujarnya.

Pemeriksaan saat ini, ungkapnya, semakin intensif dilakukan menyusul ditemukan dua pasien positif corona di Jakarta. “Dan kita Imigrasi kalau yang tak mau dikarantina, kita suruh pulang, tak boleh masuk Sumut,” ujarnya.

Penghentian Bebas Visa Diperpanjang

Terpisah, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumut melalui Divisi Keimigrasian, memperpanjang penghentian sementara pemberian bebas visa kunjungan bagi Warga Negara (WN) Tiongkok. Penghentian sementara ini, untuk mengantisipasi wabah virus corona di Sumut. Peraturan itu tertuang dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2020, tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona.

Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian TPI Medan, M Akbar Adi Nugroho mengatakan, permen ini bersifat universal karena penyebaran virus tersebut sudah menjangkit bukan hanya Republik Rakyat Tiongkok saja. “Ini karena negara sumber inkubasi konflik ini bukan hanya dari Tiongkok, tapi udah dari beberapa negara, maka permenkumham ini bersikap lebih universal terhadap setiap negara,” ucapnya kepada Sumut Pos, Selasa (3/3).

Menurut Akbar, Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 ini menggantikan tentang pembatasan visa kunjungan sementara tempo hari. “Kalau tidak ada batas waktunya, maka peraturan akan berakhir dengan peraturan yang baru yang disusun terkait permasalahan yang sama dan peraturannya yang baru tersebut secara jelas mencabut peraturan yang sebelumnya,” terangnya.

“Jadi selama belum ada peraturannya yang baru maka peraturan tersebut akan tetap berlaku,” sambungnya.

Dalam pasal 3, bagi WNA yang ingin perpanjangan bebas visa, dapat memohon kepada pejabat dinas luar negeri yang ada di Indonesia. “Di pasal 3 sama, visa kunjungan dan visa tinggal berbatas dapat diberikan kepada orang yang memohon kepada pejabat dinas luar negeri di Indonesia,” jelasnya.

“Namun Pemohon harus memenuhi syarat, harus memiliki surat bebas terjangkit virus corona dari otoritas kesehatan setempat, dalam bahasa Inggris. Berada 14 hari di wilayah Republik Rakyat Tiongkok yang bebas terjangkit wabah corona. Masuk karantina selama 14 hari, yang di sediakan Republik Indonesia, atau singgah selama 14 hari di negara lain yang tidak terjangkit virus corona sebelum masuk wilayah Republik Indonesia,” tambahnya. Ia kembali menegaskan, peraturan ini bukan hanya untuk Cina daratan namun seluruh negara yang sudah terjangkit virus corona.

Sementara katanya, dia belum bisa memastikan berapa WN Tiongkok yang berdomisili sementara di Medan. Namun pada awal Januari hingga Februari lalu, Medan beberapa kali kedatangan WNA dari Tiongkok. “Yang sudah mengajukan permohon Izin Tinggal Dalam Keadaan Terpaksa sebanyak 18 orang,” pungkas Akbar.

RSUD Sidikalang Siapkan Ruang Isolasi

Sementara, Pemkab Dairi melakukan sosialisasi dan menyiapkan ruang isolasi di RSUD Sidikalang, bilamana ada yang dicurigai terjangkit virus Corona. Menurut Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, sosialisasi dilakukan berupa penyuluhan pola hidup sehat bersih di masyarakat. “Untuk penanganan secara teknis terkait sosialisasi serta penyediaan ruang isolasi dan penyiapan tenaga medis bisa ditanyakan langsung kepada Dinas Kesehatan,” ucap Jimmy.

Terpisah Plt Kadis Kesehatan Dairi, Jonny Hutasoit mengaku sudah menyurati semua Puskemas dan menghimbau warga agar tidak panik. Dinkes juga sudah melakukan survei lapangan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di PT Dairi Prima Mineral (DPM).

“Kami telah survei atau melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap 73 orang TKA asal China dan TKI yang tersebar di tiga lokasi yakni di Parongil, Sopo Komil Kecamatan Silima Pungga-Pungga dan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang. Pemeriksaan kita lakukan bukan hanya kepada TKA, tetapi kepada TKI yang berinteraksi dengan TKA. Karena penyebaran virus bisa dari keringat, berkomunikasi, tidur sama dan satu rumah,” bebernya.

Sementara, di RSUD Sidikalang telah disiapkan satu kamar isolasi atau ruangan tertutup yang tidak dicampur dengan ruangan lain. “Ruangan itu akan terisolasi bilamana digunakan. Peralatan dan tenaga dokter penanganan dini telah disiapkan,” ungkapnya.

Dia juga menjelaskan, jika ada yang terdeteksi terjangkit virus corona, Pemkab Dairi akan membentuk tim karena tidak bisa menangani sendiri. “Di samping itu, rumah sakit kita bukan rujukan penyakit virus corona. Kami dapat informasi, hanya 5 rumah sakit rujukan virus corona di Sumut yang ditetapkan Kementerian Kesehatan yakni RSUP Haji Adam Malik Medan, RSU Kabanjahe, RSU Siantar, RSU Tarutung dan RSU Padangsidempuan,” ucap Jonny. (prn/ris/deo/man/rud)

KUALANAMU, SUMUTPOS.CO – KANTOR Cabang PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Internasional Kualanamu memastikan, prosedur pencegahan penyebaran virus Covid-19 dijalankan sesuai ketentuan. Sejak beredar isu virus corona, PT Angkasa Pura II dengan instansi lainnya telah menjalankan aturan penanganan secara maksimal dan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang ada. Upaya pencegahan dilakukan secara ketat dan intensif.

“Komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan antara operator bandara, yakni PT Angkasa Pura II dengan Otoritas Wilayah II Bandara, Kantor Imigrasi, Karantina, Kepolisian, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan stakeholder lainnya. Ini untuk mengantisipasi penyebarann

virus corona melalui Bandara Kualanamu Internasional Airport,” kata Executive General Manager (EGM) Angkasa Pura II Kualanamu, Djodi Prasetyo, Selasa (3/3).

Tim Facilitation (FAL) dipimpin Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah II sudah diaktifkan sebagai wadah komunikasi dan koordinasi di antara stakeholder di Bandara KNIA. Fasilitas di KNIA juga telah dilengkapi berbagai sarana untuk mencegah penyebaran Covid-19 itu, selain adanya alat thermal scanner juga terdapat thermo gun, kapsul isolasi, hingga lebih banyak hand sanitizer serta adanya kegiatan pembagian masker secara berkala.

Kemudian, rencana kontingensi ke depan, apabila terdapat penumpang pesawat yang terdeteksi terjangkit Covid 19 itu, sudah ada langkah disiapkan. Apalagi, jika ada laporan dari pilot. “Semua sudah ada SOP, jika ada laporan dari pilot, maka pesawat diarahkan terlebih dahulu untuk menuju area karantina. Agar penyebaran virus tidak meluas,” ucapnya.

Di samping itu, penumpang dari luar negeri juga diharuskan mengisi formulir health alert card (HAC) guna memonitor kemungkinan penumpang pesawat terjangkit Covid-19. “Pemeriksaan di KNIA tidak hanya dilakukan terhadap penumpang pesawat namun juga terhadap pilot, awak pesawat dan penumpang yang datang dan terminal kargo yang dilakukan oleh Balai Karantina. Bukan itu saja, alat itu juga digunakan untuk pengawasan terhadap pilot, awak pesawat dan penumpang yang datang dan berasal dari negara terjangkit virus dimaksud,” ucapnya.

Kemudian, manajeman PT Angkasa Pura II kantor cabang Bandara KNIA juga mengimbau petugas penyelenggara kebandarudaraan khususnya di jajaran terdepan untuk memakai masker melindungi diri dari virus corona dan menjaga kebersihan diri. “Untuk mengantisipasi agar tidak terjangkit virus corona dan lainnya, pastinya kita dari PT Angkasa Pura II harus melindungi diri. Itu makanya kita harus memakai masker, sampai dengan kondisi atau status aman. Kepada para petugas bandara KNIA untuk selalu menjaga kesehatan diri dalam menjalankan tugas di KNIA dengan menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri,” terangnya.

Penerbangan Internasional Turun 50 Persen

Djodi juga mengklaim, dengan adanya penghentian sementara penerbangan Internasional yang dilakukan maskapai, tidak berdampak secara keseluruhan terhadap bisnis Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Djodi Prasetyo menjelaskan, penghentian hanya untuk penerbangan Internasional. Di sisi lain untuk penerbangan domestik mengalami peningkatan secara signifikan terang. Diketahui, Otoritas Kerajaan Arab Saudi akhir Februari 2020 lalu telah menghentikan sementara penerbangan dari Indonesia khususnya bagi warga yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Demikian juga Otoritas Pemerintah Singapura menghentikan jadwal penerbangannya sementara dari dan ke Indonesia menyusul berjangkitnya wabah virus corona atau Covid-19 ini.

Bagi Pemerintah Indonesia mengambil langkah sama, melalui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menghimbau kepada pihak Airlines untuk sementara menghentikan penerbangannya ke kedua Negara tersebut hal ini dilakukan untuk menghormati kebijaksanaan yang diambil Kerajaan Arab Saudi maupun Singapura.

EGM Djodi Prasetyo melanjutkan, khusus dibulan Maret 2020 memang terjadi penurunan trafick di Bandara Kualanamu. Dibanding Januari 2020 saja kehilangan fligh Internasional pada maskapai Cayhay Pasifik sementara bulan Februari 2020 untuk penerbangan internasional pesawat Garuda rute Amsterdam dan London dipindahkan ke Jakarta tidak di Kualanamu lagi.

Untuk penerbangan domestik justru ada peningkatan karena adanya kebijaksanaan pemberian insentive dari pemerintah berupa diskon tiket pesawat sebesar 50 persen sehingga meningkatnya jumlah penumpang di Bandara Kualanamu.

Diketahui bahwa Pemerintah melalui menteri Perhubungan Budi Karya memutuskan untuk memberi diskon tiket pesawat sebesar50 persen ke rute 10 destinasi wisata, yaitu Batam, Denpasar, Yokjakarta, Labuhan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pinang dan Tanjung Pandan, hal ni untuk meningkatkan arus penumpang ke Indonesia yang belakangan mengalami dampak terutama disektor pariwisata dan perhotelan akibat epedemi virus corona.

Kebijakan Insentif Transportasi dicanangkan pemerintah untuk menggairahkan sektor pariwisata nasional di tengah tantangan penyebaran global virus Corona (COVID-19).

Pengurangan jadwal penerbangan KNIA – Kuala Lumpur juga dilakukan pihak Malaysia Airlines ( MAS ) dari 64 jadwal turun menjadi 52 penerbangan dalam bulan Maret 2020 ini ( btr)